Xcloud.id

Tag: Supardi

  • Menhub Instruksikan Percepatan Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali – Page 3

    Menhub Instruksikan Percepatan Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali – Page 3

    Kabid Pelayanan Medik RSU Negara, Gusti Ngurah Putu Adnyana, menyebutkan RS Jembrana menerima 8 korban, di antaranya 2 orang selamat yang telah dipulangkan ke Pos Gilimanuk setelah mendapat perawatan.

    “Korban yang selamat sangat baik dan sudah dikembalikan ke Pos Gilimanuk. Barusan sudah dievakuasi ke sana karena kondisi sudah baik-baik saja,” kata Gusti Ngurah.

    Sedangkan enam korban lainnya dinyatakan meninggal dunia, dan jenazahnya disemayamkan di kamar jenazah RS Jembrana. Keenam jenazah tersebut terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Salah seorang jenazah merupakan balita laki-laki berusia 3 tahun.

    Berikut identitas korban meninggal dunia:

    1. Anang Suryono (35) asal Banyuwangi

    2. Eko Sastriyo (51) asal Banyuwangi

    3. Afnan Agil Mustafa (3) asal Banyuwangi

    4. Elok Rumantini (36) asal Banyuwangi

    5. Cahyani (45) asal Banyuwangi

    6. Fitri April Lestari (33) asal Banyuwangi

    Korban selamat yakni Sandi, Romi Alfa Hidayat, Saroji, Mansun, Wajihi, Ansori, Riko Krafsanjani, Sinyo, Ely, Wan yudi, Saiful Munir, Supardi, Abu Khoiri, Farid, Erick Imbawani, Nurdin Yuswanto, Ahmad Suyipno, Banrul, Eka Toniansyah, M. Triwahyudi, M. Farid Wajdi, Samsul Hidayat, M. Kholil, Bejo Santoso, Deni Hermanto, Ahmad Lukan, Febriani, Ibnul Vawait, Imron, Nanda Sinta dan Riki Prayuda.

     

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • Membangun tanggul untuk menjaga batas negeri

    Membangun tanggul untuk menjaga batas negeri

    Natuna (ANTARA) – Setiap tahun, di awal dan akhir musim, wajah laut Natuna, Kepulauan Riau, berubah garang. Ombak bisa menggulung hingga lebih empat meter, menerjang pantai tanpa ampun.

    Gelombang tak hanya pernah menumbangkan rumah yang berdiri di pesisir, tapi juga perlahan menggerus pulau. Pasir, batu, dan lumpur terseret ke laut, memudarkan garis darat, mengikis batas negara.

    Inilah kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Di wilayah yang menjadi beranda bagian utara Republik Indonesia, setiap jengkal tanah begitu berarti. Karena hilangnya satu meter daratan bisa berarti berpindahnya garis kedaulatan dan mengurangi batas wilayah.

    Menyadari itu, Pemerintah Kabupaten Natuna bergerak. Tak sekadar menunggu, mereka menyusun rencana, menyuarakan kebutuhan, dan memperjuangkan perlindungan fisik untuk pulau-pulau kecil dan besar terluar yang terancam tenggelam dalam diam.

    Usulan demi usulan diajukan ke pusat, dan akhirnya pada tahun 2022, perjuangan itu mulai berbuah. Dua tanggul pemecah ombak dibangun di Pulau Semiun dan Pulau Sebetul, yang merupakan dua dari enam pulau kecil tak berpenghuni.

    Dua Pulau ini masuk dalam administratif Kecamatan Pulau Laut, yang langsung menghadap perairan internasional dan kerap memanas karena klaim sepihak negara China. Di sanalah batu pertama diletakkan, bukan hanya untuk menahan ombak, tapi juga sebagai simbol bahwa negara hadir, meski hanya angin, air, dan deburan yang menjadi saksi.

    Tahun berikutnya, pembangunan dilanjutkan di Pulau Subi Kecil. Pulau ini berbeda, karena berpenghuni. Warga di sana hidup berdampingan dengan laut, menggantungkan hidup dari tangkapan dan hasil bumi. Tanggul yang dibangun bukan hanya menjaga daratan, tapi juga melindungi kehidupan dan membentengi harapan agar generasi selanjutnya tetap memiliki tanah untuk berpijak.

    Kini, pada 2025, giliran Pulau Kepala di Kecamatan Serasan. Anggaran ratusan miliar digelontorkan untuk membangun tanggul pemecah ombak raksasa di pulau tak berpenghuni itu. Sekali lagi, bukan karena pulau itu ramai atau kaya, tapi karena letaknya strategis. Pulau itu adalah penjaga sunyi yang berdiri tegak di ujung negeri.

    “Tujuan pembangunan ini adalah agar pulau-pulau kecil terluar ini tidak hilang dan mempengaruhi luas wilayah Republik Indonesia. Karena kalau hilang, dikhawatirkan batas negara pun akan ikut menyusut,” ungkap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Natuna Agus Supardi.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhammadiyah Gandeng DMMX, Percepat Transformasi Digital Berbasis Nilai

    Muhammadiyah Gandeng DMMX, Percepat Transformasi Digital Berbasis Nilai

    Jakarta: Muhammadiyah melalui Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) sebagai langkah nyata dalam mendukung transformasi digital berbasis nilai.
     
    Penandatanganan MoU dilakukan oleh dua entitas di bawah naungan Muhammadiyah yaitu PT Surya Ahda Digital (SADIGI) dan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta, dan turut disaksikan oleh Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Mukhaer Pakkanna, S.E., M.M.
     
    Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia, Muhammadiyah memiliki kontribusi besar dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Dengan lebih dari 28.500 lembaga pendidikan serta ratusan fasilitas kesehatan, Muhammadiyah kini bersiap memasuki era digital melalui kolaborasi strategis bersama DMMX.
     
    “DMMX berkomitmen untuk mendampingi Muhammadiyah dalam perjalanan transformasi digital secara berkelanjutan, melalui solusi yang adaptif dan mendukung pertumbuhan ekosistem amal usaha di masa depan,” pungkas Direktur PT Digital Mediatama Maxima Tbk, Supardi Tan.

     

     
    Kolaborasi ini difokuskan pada digitalisasi amal usaha Muhammadiyah (AUM), seperti sekolah, rumah sakit, dan unit bisnis lainnya, melalui pendirian perusahaan patungan antara DMMX dan PT Surya Ahda Digital (SADIGI).
     
    “Ini akan menjadi langkah strategis dalam memastikan kesinambungan inovasi, kemandirian teknologi, serta percepatan implementasi solusi digital di lingkungan amal usaha Muhammadiyah secara terstruktur dan berkelanjutan,” Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis PP Muhammadiyah, Dr. Mukhaer Pakkanna
     
    Direktur Utama SADIGI, Setiawan Budi Darsono, menambahkan bahwa kerja sama ini akan memperkuat kekuatan digital Muhammadiyah tanpa meninggalkan nilai sosial dan keislaman.
     
    “Kami optimis dapat mempercepat digitalisasi sekaligus menjaga nilai-nilai sosial dan keislaman yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah dan memiliki potensi bisnis dan mempercepat pertumbuhan bagi amal usaha di Muhammadiya,” tutur Setiawan Budi Darsono.

     

     
    Di bidang pendidikan, ITB Ahmad Dahlan Jakarta menjalin kemitraan dengan DMMX melalui program “Kampus Berdampak”. Mahasiswa Muhammadiyah berkesempatan mengikuti magang industri, riset terapan, dan pemanfaatan teknologi digital seperti AI dan smart signage untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif.
     
    “Kami sangat antusias dengan sinergi ini karena memberikan mahasiswa kesempatan belajar langsung dari industri. Hal ini sejalan dengan misi kami untuk mencetak lulusan yang relevan dan siap berkontribusi di era digital,” pungkas Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Dr. H. Yayat Sujatna.

    Kerjasama pengembangan bisnis, digitalisasi amal usaha, dan pemberdayaan SDM berbasis AI akan menjadi pilar penting dari perjalanan bersama antara Muhammadiyah dan DMMX untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk Indonesia maju.
     

    Jakarta: Muhammadiyah melalui Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) sebagai langkah nyata dalam mendukung transformasi digital berbasis nilai.
     
    Penandatanganan MoU dilakukan oleh dua entitas di bawah naungan Muhammadiyah yaitu PT Surya Ahda Digital (SADIGI) dan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta, dan turut disaksikan oleh Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Mukhaer Pakkanna, S.E., M.M.
     
    Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia, Muhammadiyah memiliki kontribusi besar dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Dengan lebih dari 28.500 lembaga pendidikan serta ratusan fasilitas kesehatan, Muhammadiyah kini bersiap memasuki era digital melalui kolaborasi strategis bersama DMMX.
     
    “DMMX berkomitmen untuk mendampingi Muhammadiyah dalam perjalanan transformasi digital secara berkelanjutan, melalui solusi yang adaptif dan mendukung pertumbuhan ekosistem amal usaha di masa depan,” pungkas Direktur PT Digital Mediatama Maxima Tbk, Supardi Tan.
     
     

     
    Kolaborasi ini difokuskan pada digitalisasi amal usaha Muhammadiyah (AUM), seperti sekolah, rumah sakit, dan unit bisnis lainnya, melalui pendirian perusahaan patungan antara DMMX dan PT Surya Ahda Digital (SADIGI).
     
    “Ini akan menjadi langkah strategis dalam memastikan kesinambungan inovasi, kemandirian teknologi, serta percepatan implementasi solusi digital di lingkungan amal usaha Muhammadiyah secara terstruktur dan berkelanjutan,” Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis PP Muhammadiyah, Dr. Mukhaer Pakkanna
     
    Direktur Utama SADIGI, Setiawan Budi Darsono, menambahkan bahwa kerja sama ini akan memperkuat kekuatan digital Muhammadiyah tanpa meninggalkan nilai sosial dan keislaman.
     
    “Kami optimis dapat mempercepat digitalisasi sekaligus menjaga nilai-nilai sosial dan keislaman yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah dan memiliki potensi bisnis dan mempercepat pertumbuhan bagi amal usaha di Muhammadiya,” tutur Setiawan Budi Darsono.
     
     

     
    Di bidang pendidikan, ITB Ahmad Dahlan Jakarta menjalin kemitraan dengan DMMX melalui program “Kampus Berdampak”. Mahasiswa Muhammadiyah berkesempatan mengikuti magang industri, riset terapan, dan pemanfaatan teknologi digital seperti AI dan smart signage untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif.
     
    “Kami sangat antusias dengan sinergi ini karena memberikan mahasiswa kesempatan belajar langsung dari industri. Hal ini sejalan dengan misi kami untuk mencetak lulusan yang relevan dan siap berkontribusi di era digital,” pungkas Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Dr. H. Yayat Sujatna.

    Kerjasama pengembangan bisnis, digitalisasi amal usaha, dan pemberdayaan SDM berbasis AI akan menjadi pilar penting dari perjalanan bersama antara Muhammadiyah dan DMMX untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk Indonesia maju.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Sri Mulyani Rombak Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Rombak Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Jumat (13/6/2025). Tak sedikit nama-nama baru yang muncul.

    Dalam proses pelantikan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I, termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Perbandingan Struktur Baru dan Lama

    1. Direktorat Jenderal Pajak

    Struktur Baru yang dilantik Jumat (13/6/2025):

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo

    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto

    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar

    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli

    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto

    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor

    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani

    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti

    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh

    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto

    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun

    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi

    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya

    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar

    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir

    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Struktur lama:

    Direktur Jenderal Pajak – Bimo Wijayanto

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak – Arif Yanuar

    Direktur Peraturan Perpajakan I – Hestu Yoga Saksama

    Direktur Peraturan Perpajakan II – Teguh Budiharto

    Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian – Suparno

    Direktur Penegakan Hukum – Eka Sila Kusna Jaya

    Direktur Keberatan dan Banding – Aim Nursalim Saleh

    Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak – Ihsan Priyawibawa

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat – Dwi Astuti

    Direktur Data dan Informasi Perpajakan – Max Darmawan

    Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi – Hantriono Joko Susilo

    Direktur Transformasi Proses Bisnis – Imam Arifin

    Direktur Perpajakan Internasional – Mekar Satria Utama

    Ditjen Bea Cukai

    Struktur baru yang dilantik Jumat (13/6/2025):

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai: Nugroho Wahyu Widodo

    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto

    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo

    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq

    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro

    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman

    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie

    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi

    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Struktur Lama:

    Dirjen Bea Cukai: Djaka Budhi Utama

    Sekretaris Ditjen Bea Cukai – Ayu Sukorini

    Direktur Fasilitas Kepabeanan – Padmoyo Tri Wikanto

    Direktur Teknis Kepabeanan  – Susila Brata

    Direktur Teknis dab Fasilitas Cukai – Iyan Rubiyanto

    Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai – Anita Iskandar

    Direktur Keberatan Banding dan Peraturan  – Muhamad Purwantoro

    Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Rudy Rahmaddi

    Direktur Kepatuhan Internal Agus Hermawan 

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai – Yusmariza

    Direktur Penindakan dan Penyidikan – Badahuri Wijayanra Bekti Mukarta 

    Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis – Muhammad Aflah Farobi

    Direktur Interdiksi Narkotika – R Syarif Hidayat

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggina Jasa – Nirwala Tri Wikanto

  • Sri Mulyani Lantik 139 Pejabat Baru Kemenkeu, Berikut Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik 139 Pejabat Baru Kemenkeu, Berikut Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sebanyak 139 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (13/6/2025) sore. Mereka terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat pada unit organisasi noneselon.

    Pelantikan ini berlangsung kurang dari sebulan setelah Sri Mulyani melakukan perombakan besar di jajaran eselon I. Sebelumnya, ia mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo ke Bimo Wijayanto, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai dari Askolani ke Djaka Budi Utama.

    Dalam pidato pelantikannya, Sri Mulyani menekankan kepada semua jajaran Kemenkeu untuk peka terhadap aspirasi masyarakat sebagai pembayar pajak. Ia mengingatkan bahwa publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di sektor perpajakan.

    “Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan dan aspirasi, menagih karena merasa menjadi pembayar pajak,” ujarnya.

    Sri Mulyani meminta agar seluruh jajaran Kemenkeu untuk mampu merespons tuntutan tersebut dengan cepat, cerdas, dan menunjukkan kepemimpinan yang peduli terhadap pelayanan publik.

    Berikut daftar lengkap nama-nama pejabat yang dilantik pada Jumat (13/6/2025) :

    I. Sekretariat Jenderal

    1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan

    2. Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono

    3. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari

    4. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin

    5. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    II. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati

    2. Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad

    3. Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska

    4. Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah

    5. Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani

    6. Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi

    7. Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Wahyu Utomo

    III. Direktorat Jenderal Anggaran

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni

    2. Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan

    3. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto

    4. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir

    5. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani

    6. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo

    7. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah

    8. Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki

    9. Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi

    10. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran: Didik Kusnaini

    11. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    IV. Direktorat Jenderal Pajak

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo

    2. Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto

    3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar

    4. Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi

    5. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli

    6. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto

    7. Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor

    8. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani

    9. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti

    10. Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh

    11. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto

    12. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun

    13. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi

    14. Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara:  *(Nama belum tersedia)*

    15. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya

    16. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar

    17. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir

    18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan

    19. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol.

  • Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kementerian Keuangan.

    Pelantikan berlangsung di aula Mezanine Gedung Djuanda Kementerian Keuangan pada Jumat (13/6/2025) sore.

    Sri Mulyani menekankan tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya saat melantik para pejabat Kemenkeu.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I. Termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Selain itu, Sri Mulyani juga melantik sejumlah pejabat di direktorat baru sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan. Salah satunya Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang dipimpin oleh Masyita Crystallin.

    Berikut Daftar Pejabat Kemenkeu yang Dilantik pada Jumat (13/6/2025):

    Sekretariat Jenderal

    Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan
    Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono
    Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari
    Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati
    Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad
    Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska
    Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah
    Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani
    Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi
    Direktur Strategi Anggaran Pendapatan an Belanja Negara: Wahyu Utomo

    Direktorat Jenderal Anggaran

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni
    Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan
    Direktur Anggaran Bidan Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto
    Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir
    Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara
    Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani
    Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo
    Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah
    Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki
    Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi
    Direktur Harmonisasi Peraturran Penganggaran: Didik Kusnaini
    Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    Direktorat Jenderal Pajak

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo
    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto
    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar
    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli
    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto
    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor
    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani
    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti
    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh
    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi
    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya
    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar
    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir
    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu Widodo
    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto
    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo
    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq
    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro
    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman
    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie
    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi
    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa
    Direktur Pelaksanaan Anggaran: Moudy Hermawan
    Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi
    Direktur Sistem Manajemen Investasi: Basuki Purwadi
    Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur
    Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah Pujihastuti
    Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah
    Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: Syaiful
    Kepala Kanwil DJPb Aceh: Safuadi
    Kepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody Fachrudin
    Kepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa Brata
    Kepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi Adhiputranto
    Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: Syukriah
    Kepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon Sirait
    Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. Syaibani
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari Fatma
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful Islam
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat Mulyono
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry Hermawan
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto Widodo
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih Mulyadi
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini Novianti
    Kepala Kanwil DJPb NTT: Adi Setiawan
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi Permadi
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman Widhiyanto
    Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara: Sakop
    Kepala Kanwil DJPb Maluku: Anang Rohmawan
    Kepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul Kadir
    Kepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

    Sekretaris Direktorar Jenderal: Kusumawardhani
    Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei Ling
    Direktur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan Nainggolan
    Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: Nofiansyah
    Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi Handoko
    Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit Rahardjo
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari Mulyanto
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro
    Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi
    Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari
    Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan
    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto
    Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan
    Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir
    Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum

    Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Yuni Wibawa
    Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya: Adi Budiarso
    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria: Ihda Muktiyanto
    Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan: Erawati
    Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral: Yogi Rahmayanti
    Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan: Boby Wahyu Hermawan

    Inspektorat Jenderal

    Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nur Achmad
    Inspektur I: Dewi Sulaksminijati
    Inspektur II: Jimmi Lapotulo
    Inspektur III: Januarti Tiurmaida
    Inspektur IV: Roberth Gonijaya
    Inspektur V: Sudarso
    Inspektur VI: Dedhi Suharto
    Inspektur VII: Ahmad Ghufron
    Inspektur Bidang Investigasi: Peter Umar

    Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

    Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah
    Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan Juswanto
    Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung Pribadi
    Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana
    Kepala Pusat Data dan Informasi: Nuryani
    Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham Habib
    Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

    Sekretaris Badan Bambang: Juli Istanto
    Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma Romadhoni
    Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala
    Kepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho
    Kepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad Mulyono
    Kepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi Hendartono
    Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana Riana

    Lembaga National Single Window

    Direktur Teknologi Informasi: Wawan Ismawandi
    Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya

    Non Eselon

    BPDP

    Direktur Utama: Eddy Abdurrachman
    Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah
    Direktur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono

    LMAN

    Direktur Utama: Kristijanindyati Puspitasari
    Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan

    Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

  • Pasar Baru Bak Kuburan, Nasib Tukang Parkir Merana-Satpam Terancam PHK

    Pasar Baru Bak Kuburan, Nasib Tukang Parkir Merana-Satpam Terancam PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sepinya Pasar Baru yang merupakan salah satu pasar legendaris di Jakarta tak hanya berdampak cukup parah bagi para pedagang, tetapi juga ke petugas keamanan dan tukang parkir.

    Andi, salah satu petugas keamanan di Pasar Baru mengatakan sepinya pelanggan di Pasar Baru telah mengubah kehidupannya. Kini, dia khawatir kehidupannya tidak secerah dahulu.

    “Dulu pas masih ramai sekali, kehidupan saya cukup baik, sekarang saking sepinya, hidup saya mulai susah, apalagi gaji saya bulan ini belum dibayar,” kata Andi saat ditemui wartawan di Pasar Baru, Selasa (3/6/2025).

    Bahkan, dia dan rekannya yang juga menjadi petugas keamanan khawatir tidak dapat bekerja di pasar karena terus sepi, membuat adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Kalau sepi terus, yang ada potensi kena PHK bisa terjadi, tidak mungkin donk pedagang bisa bayar uang keamanan terus kalau tidak ada pemasukan,” tambah Andi.

    Senada dengan Andi, Supardi, salah satu tukang parkir juga resah akan sepinya Pasar Baru. Dahulu, ketika masih ramai, ia mendapatkan pendapatan yang cukup besar dari parkir.

    Foto: Pusat belanja di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat tampak sepi tidak seperti dulu yang banyak pengunjung pada Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)
    Pusat belanja di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat tampak sepi tidak seperti dulu yang banyak pengunjung pada Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)

    “Iya, sepi jadi pendapatan dari parkir berkurang drastis, bisa sampai 50% turunnya, dulu bisa sampai jutaan, sekarang susah,” kata Supardi.

    Adapun sekarang, karena kendaraan boleh masuk ke dalam pasar, alhasil ia berpindah ke dalam agar bisa mendapatkan penghasilan dari parkir.

    “Dulu orang-orang parkirnya di luar, karena kan tidak boleh masuk ke dalam kendaraan, hanya pejalan kaki, sekarang kendaraan sudah boleh masuk, dan kami terpaksa pindah, kalau tidak ya mungkin nasibnya tidak tahu lagi bagaimana,” ungkap Supardi.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025), tampak dari pintu selatan pemandangan cukup sepi. Ikon pasar baru pun tak banyak orang yang mengabadikan.

    Kendaraan baik roda empat maupun roda dua pun kini diperbolehkan masuk ke dalam pasar legendaris tersebut.

    Selain itu, tak nampak pengunjung yang berjubel dan para pedagang yang menjajakan dagangannya dipinggir jalan atau di depan tokonya demi memikat pembeli.

    (chd/wur)

  • Bocah Tenggelam dalam Kubangan Bekas Tambang Pasir di Bantul DIY

    Bocah Tenggelam dalam Kubangan Bekas Tambang Pasir di Bantul DIY

    Bantul (beritajatim.com) – Peristiwa tragis terjadi pada Kamis (15/5) siang di Kubangan Wedi Kengser, bekas penambangan pasir manual di Dusun Sungapan, RT 79, Argodadi, Sedayu, Bantul.

    Seorang bocah bernama Adnan Ajit Ginanda (10) ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di kubangan air yang dalam.

    Melansir laporan resmi Polres Bantul, kejadian bermula ketika Adnan bersama dua temannya, Gerad Wiliam Ferdiansyah Prabowo (10) dan Havis Safaat Husni (9), pergi ke lokasi bekas tambang pasir untuk mencari ikan dengan menggunakan jaring (seser). Ketiganya masuk ke dalam kubangan tanpa menyadari adanya bagian yang dalam.

    Saat menjaring ikan, tiba-tiba Adnan dan Gerad tenggelam. Havis berhasil menyelamatkan Gerad, namun Adnan sudah tenggelam ke dasar kubangan. Havis segera memberi tahu Diki Setiawan (21) dan Supardi (47), yang langsung melakukan pencarian. Adnan akhirnya ditemukan oleh Diki dalam kondisi sudah tidak bernyawa.

    Petugas dari Polsek Sedayu, Inafis Polres Bantul, Lurah Argodadi, Babinsa Koramil Sedayu, dan PMI Bantul tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi dan identifikasi. Berdasarkan pemeriksaan dokter dari Puskesmas Sedayu II, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diduga telah meninggal sekitar 1,5 hingga 2 jam sebelum ditemukan.

    Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan tidak akan menuntut secara hukum. Menurut saksi, kubangan bekas tambang tersebut memiliki kedalaman sekitar 2,5 meter dan berlumpur tebal.

    Kapolsek Sedayu, Kompol Slamet Subiyantoro, mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati di area bekas tambang, terutama yang digenangi air. Pemerintah desa juga akan berkoordinasi untuk memasang papan peringatan di sekitar lokasi demi mencegah kejadian serupa.

    Peristiwa ini menjadi pengingat agar orang tua lebih mengawasi anak-anak saat bermain, terutama di lokasi yang berbahaya seperti bekas galian tambang. [aje]

  • Jakarta Butuh 1.652 PPSU Buat Anak Muda Tergiur: Pemilik KTP Ini Diutamakan, Catat Tiga Syaratnya

    Jakarta Butuh 1.652 PPSU Buat Anak Muda Tergiur: Pemilik KTP Ini Diutamakan, Catat Tiga Syaratnya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Lowongan pekerjaan sebanyak 1.652 Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk tingkat kelurahan di DKI Jakarta membuat banyak warga tergiur.

    Terlebih, rekrutmen PPSU diklaim akan berlangsung transparan dengan menggunakan sistem digital.

    Anak muda pun tertarik menjadi petugas PPSU. Terlebih peluang semakin terbuka setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung merubah persyaratan penerimaan PPSU serta pasukan oranye. 

    Jika sebelumnya minimal lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), kini pendidikan SD diperbolehkan mendaftar. 

    Sementara gaji PPSU bisa mencapai Rp 5.396.791, atau jika dibulatkan menjadi Rp 5,4 juta jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025.

    Warga Jakarta Tertarik

    Dikutip dari Harian Kompas, warga Jakarta Selatan bernama Supardi (42) antusias mengikuti rekrutmen PPSU.

    Hingga kini, Supardi masih harus berjuang mencari pekerjaan yang layak. Selama beberapa tahun terakhir, Supardi mengandalkan pekerjaan serabutan, dari menjadi tukang ojek hingga cleaning service. 

    Namun, pendapatan yang ia terima sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

    ”Saya merasa sangat beruntung karena ada peluang kerja yang terbuka bagi warga dengan pendidikan minimal SD. Selama ini sulit mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan kualifikasi tinggi, jadi ini adalah kesempatan emas bagi saya dan keluarga,” ujar Supardi dikutip dari Harian Kompas.

    Selain Supardi, anak muda bernama Riza Abdillah (20), lulusan SMA, yang berencana melamar untuk menjadi petugas PPSU.

    ”Saya berharap proses seleksi berjalan lancar dan adil, tanpa diskriminasi. Semoga semua calon pelamar mendapatkan kesempatan yang sama,” kata Riza.

    Tiga Syarat

    Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengubah syarat untuk PPSU dan untuk pasukan oranye. Termasuk sistem penerimaannya.

    Ia mengklaim sistem penerimaan PPSU akan berlangsung transparan.

    “Syaratnya tidak lagi seperti dulu SLTA, sekarang SD pun cukup,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025). 

    Tiga syarat PPSU yang diungkapkan Pramono Anung yakni membaca, menulis dan memiliki etos kerja yang baik. 

    “Yang penting bisa baca, tulis, dan rajin bekerja dan kami akan menambah itu,” kata dia.

    Dengan syarat pendidikan diperlonggar, Pramono berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta. 

    “Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan ini juga akan membuka lapangan kerja baru di Jakarta,” ungkap Pramono.

    Rekrutmen Sistem Digital

    Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem digital dalam proses rekrutmen Petugas PPSU melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 

    Kebijakan ini diambil untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi dalam perekrutan tenaga harian lepas tersebut.

    “Proses pengadaan petugas PPSU telah dilakukan secara ketat. Rekrutmen ini akan dilakukan secara terbuka melalui sistem SPSE,” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Sistem digital ini diharapkan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, tanpa ada campur tangan pihak luar yang dapat memengaruhi hasil seleksi.

    Lowongan PPSU Jakarta terbuka bagi pelamar dengan berbagai latar belakang pendidikan, termasuk lulusan sekolah dasar (SD).

    “Calon pelamar lulusan sekolah dasar juga diberi kesempatan untuk mendaftar dan perlu diingat calon pelamar diutamakan ber KTP DKI Jakarta,” ungkap Chico. 

    Selain itu, Chico Hakim memastikan bahwa proses rekrutmen akan berlangsung secara transparan. 

    “Proses rekrutmen dipastikan akan berlangsung secara transparan bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan juga bebas dari praktik pungli,” ujar Chico, Rabu (16/4/2025). 

    Chico menegaskan, rekrutmen PPSU kali ini akan dilakukan secara ketat dan terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 

    Dengan demikian, lowongan kerja ini memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari beragam latar belakang pendidikan. 

    Pelamar dengan ijazah sekolah dasar (SD) pun dapat mendaftar, asalkan memenuhi kriteria lainnya. 

    “Melalui sistem SPSE, kami memberikan peluang yang sama bagi seluruh calon yang memenuhi syarat. Pelamar lulusan sekolah dasar juga diberi kesempatan untuk mendaftar,” kata Chico. 
    Meskipun rekrutmen terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan, Chico mengingatkan bahwa pelamar diutamakan memiliki KTP Jakarta. 

    “Perlu diingat, calon pelamar diutamakan ber-KTP DKI Jakarta,” ungkap Chico. (TribunJakarta.com/Harian Kompas/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan, Jumhur: Saatnya Indonesia Meratifikasi

    Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan, Jumhur: Saatnya Indonesia Meratifikasi

    loading…

    Ketua Umum KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat saat menerima kunjungan Tim 9 dan Jejaring Serikat Pekerja Sektor Maritim di Jakarta pada Rabu (16/4/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat menilai sudah saatnya Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (ILO C188). Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki ribuan kapal perikanan yang mengarungi laut dalam dan perairan internasional.

    Namun ironisnya, hingga hari ini, para awak kapal perikanan Indonesia masih bekerja dalam kondisi yang belum sepenuhnya terlindungi secara hukum, berbeda dengan rekan-rekan mereka di sektor niaga yang sudah memiliki pijakan kuat melalui Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (MLC 2006) yang telah diratifikasi pada 2016 menjadi UU Nomor 15 tentang Tenaga Kerja Maritim Kapal Niaga.

    Jumhur menilai saat ini sudah waktunya pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (ILO C188). Konvensi ini dirancang sebagai jawaban atas maraknya praktik kerja paksa, eksploitasi, dan perdagangan manusia di sektor perikanan global.

    Jumhur Hidayat saat menerima kunjungan Tim 9 dan Jejaring Serikat Pekerja Sektor Maritim di Jakarta pada Rabu (16/4/2025) menyatakan sepakat untuk menyegerakan Ratifikasi ILO C188 ini. Dalam pertemuan itu dijelaskan oleh Sofyan dari SAKTI (Serikat Awak Kapal Transport Indonesia) beberapa fakta di lapangan bahwa awak kapal perikanan bekerja tanpa kontrak kerja yang adil dan transparan, sehingga tidak memiliki sistem pengupahan dan jaminan sosial yang layak.

    “Mereka direkrut hanya bermodal KTP tanpa pelatihan dasar keselamatan kerja di laut dan bahkan banyak yang menjadi korban kerja paksa atau perbudakan modern,” ujar Sofyan, Senin (21/4/2025).

    Di samping itu, kata Sofyan, ratifikasi itu bisa melindungi nelayan lokal dengan memberikan kejelasan aturan bagi joint inspection untuk kapal asing yang masuk ke Indonesia yang nantinya melindungi ekosistem laut Indonesia.

    Sementara itu, Sulistri dari SBMI menuturkan, jika Indonesia meratifikasi ILO C188, maka kegetiran yang dialami para pekerja perikanan drastis akan berkurang dan akan setara dengan perlindungan awak kapal niaga, misalnya ada jaminan upah minimum, akses terhadap jaminan sosial, dan hak cuti.

    “Termasuk tentunya dengan membentuk mekanisme tripartit maritim untuk menyelesaikan perselisihan industrial sektor perikanan”, tegas Sulistri

    Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat mengamini masukan dari Tim 9 itu bahwa dengan ratifikasi itu memang akan meningkatkan citra internasional Indonesia sebagai negara yang serius memerangi kerja paksa di sektor kelautan. Dampak positifnya adalah membuka lebih luas pasar ekspor perikanan ke negara-negara yang telah mensyaratkan standar kerja yang layak.

    “Iya waktu jadi Kepala BNP2TKI, saya membuat Peraturan Kepala Badan terkait dengan Perlindungan Pekerja Kapal Niaga dan juga Pekerja Penagkap Ikan di Perairan Internasional dan itu mendapat sambutan Internasional yang sangat positif,” ujar Jumhur

    Tim 9 merupakan kumpulan organisasi penggiat untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 yang terdiri dari Sulistri (SBMI), Sofyan (SAKTI), Supardi (KAMIPARHO), Nur Iswanto (FSP Maritim Indonesia-KSPSI), Ari Purboyo (JANGKAR KARAT), Gemilang (GREENPEACE), Adrian dan Juwarih (SBMI), dan Dika (KSPN).

    Menurut Tim 9 ini, dukungan dari Jumhur dalam pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa gerakan buruh Indonesia menyadari pentingnya instrumen hukum ini. “Bahkan Jumhur Hidayat menyatakan akan menyuarakan ratifikas Konbensii ILO 188 ini pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) sebagai bagian dari agenda perjuangan buruh Indonesia,” kata Sulistri.

    (abd)