Xcloud.id

Tag: Supardi

  • 9 Fakta Baru Eks Marinir Satria: Terlilit Utang Hampir Rp 750 Juta, Judol, dan Desersi Nasional

    9 Fakta Baru Eks Marinir Satria: Terlilit Utang Hampir Rp 750 Juta, Judol, dan Desersi Nasional

    Fakta Baru Eks Marinir Satria: Terlilit Utang Hampir Rp 750 Juta, Judol, dan Desersi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Marinir) Endi Supardi mengungkap
    eks marinir
    TNI Angkatan Laut (AL)
    Satria Arta Kumbara
    terlilit utang hingga mencapai Rp 750 juta sebelum bergabung dengan operasi militer di Rusia.
    Utang tersebut diperoleh Satria Arta Kumbara setelah mengajukan pinjaman ke dua bank milik pemerintah.
    “Angkanya kurang lebih di Rp 750 juta,” ujar Endi saat ditemui di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).
    Akibat utang tersebut, Endi mengungkap bahwa Satria Arta Kumbara berusaha mendapatkan uang lewat judi online (
    judol
    ), tetapi tidak menemui hasil.
    Karena tak bisa mengatasi utangnya tersebut, singkat cerita Satria Arta Kumbara meninggalkan tugasnya tanpa izin atau
    desersi
    .
    “Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya, sehingga tidak bisa mengatasi itu dia desersi,” ujar Endi.
    Korps Marinir
    TNI AL
    kemudian tiga kali memanggil Satria Arta Kumbara, karena ia telah meninggalkan tugasnya tanpa izin.
    Bahkan, pihak Korps Marinir TNI AL mendatangi rumahnya, tetapi yang bersangkutan tidak ada di kediamannya.
    “Akhirnya naik status menjadi desersi, kemudian proses pemecatan, dan sudah dipecat di tahun 2023,” jelas Endi.
    TNI AL sendiri sudah melakukan pemecatan terhadap Satria Arta Kumbara dari anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkomar) setelah mengikuti operasi militer Rusia.
    Pemecatan dilakukan berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta, pada 6 April 2023.
    Satria sendiri sudah dinyatakan melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022. Namun, proses hukum pun tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran yang bersangkutan.
    Putusan tersebut teregistrasi dalam Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Akte Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tertanggal 17 April 2023.
    “Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘
    Desersi
    dalam waktu damai’ terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama (Laksma) Tunggul kepada Kompas.com, Senin (21/7/2025).
    Satria Arta Kumbara dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, disertai tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer.
    Diketahui,
    eks marinir Satria Arta
    Kumbara kembali menjadi sorotan setelah video dirinya meminta untuk dipulangkan ke Indonesia beredar di media sosial.
    Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia sehingga dia meminta untuk dapat kembali ke Tanah Air.
    Melalui akun TikTok @zstorm689 pada Minggu (20/7/2025), Satria menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.
    Satria Arta Kumbara menegaskan tidak pernah berniat mengkhianati negara. Keputusan eks marinir itu untuk bergabung dengan militer asing semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi.
    “Saya niatkan datang ke sini (Rusia) hanya untuk mencari nafkah. Wakafa Billahi, cukuplah Allah sebagai saksi,” ujar Satria Arta Kumbara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Marinir tambah lima batalyon baru untuk perkuat pertahanan laut

    Marinir tambah lima batalyon baru untuk perkuat pertahanan laut

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI Endi Supardi mengatakan pihaknya akan menambah lima batalyon baru untuk memperkuat pertahanan laut di beberapa titik.

    “Nanti rencananya akan ditambah lima batalyon, kita lebih fokus kepada batalyon infantri,” kata Endi saat ditemui di kawasan Kesatriaan Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis.

    Endi mengatakan penambahan lima batalyon itu akan dilakukan setelah TNI melakukan validasi organisasi, yang menjadikan pemimpin tertinggi Korps Marinir berpangkat bintang tiga atau Letnan Jenderal TNI (Mar).

    Dia melanjutkan, lima batalyon baru itu akan ditempatkan di Jakarta, Lampung, Ambon, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Natuna.

    Namun untuk di Natuna sendiri, kata Endi, pihaknya akan mempertimbangkan beberapa hal salah satunya yakni suplai logistik untuk kebutuhan pasukan.

    “Karena ini (Batalyon Marinir IKN) kan jauh dari induk pasukan, masalah logistik dan lain-lain perlu pertimbangan yang matang, termasuk prosesnya ini kan memerlukan anggaran yang cukup lumayan,” kata Endi.

    Endi mengatakan, nantinya setiap batalyon akan dilengkapi dengan pasukan dan alat utama sistem senjata (alutsista) yang memadai untuk memperkuat pertahanan maritim.

    Dengan adanya lima batalyon baru ini, Endi berharap kekuatan TNI AL semakin meningkat dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaksa Agung Lantik 34 Pejabat Eselon II dan Kajati, Termasuk Direktur Penyidikan dan Kapuspenkum Baru – Page 3

    Jaksa Agung Lantik 34 Pejabat Eselon II dan Kajati, Termasuk Direktur Penyidikan dan Kapuspenkum Baru – Page 3

    1. Undang Mugopal selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

     

    2. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

     

    3. Sugeng Riyanta selaku Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

     

    4. Idianto selaku Sekretaris Badan Pemulihan Aset

     

    5. Harli Siregar selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

     

    6. Anang Supriatna selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum

     

    7. Iman Wijaya selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    8. Supardi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

     

    9. Teguh Subroto selaku Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    10. Jehezkiel Devy Sudarso selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

     

    11. Andi Darmawangsa selaku DirekturUpaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

     

    12. Sukarman Sumarinton selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

     

    13. Enen Saribanon selaku Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    14. Wahyudi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

     

    15. I Gde Ngurah Sriada selaku Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

     

    16. I Dewa Gede Wirajana selaku Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    17. Riyono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

     

    18. Setiawan Budi Cahyono selaku Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

     

    19. Muhammad Syarifuddin selaku Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

     

    20. Basuki Sukardjono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat

     

     

  • Dirdik Jampidsus Abdul Qohar Dirotasi jadi Kajati Sulteng di Kendari

    Dirdik Jampidsus Abdul Qohar Dirotasi jadi Kajati Sulteng di Kendari

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah melakukan rotasi terhadap Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menjadi Kajati Sulawesi Tenggara di Kendari.

    Hal tersebut terungkap dalam Keputusan JA RI No.352/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural PNS Kejaksaan RI tertanggal Jumat (4/7/2025).

    “Abdul Qohar jabatan lama direktur penyidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus Kejagung RI, jabatan baru Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari,” dalam surat keputusan JA, dikutip Jumat (4/7/2025).

    Nantinya, posisi yang ditinggalkan Qohar sebelumnya bakal digantikan oleh Nurcahyo Jungkung Madyo selaku Asisten Khusus Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung di Jakarta.

    Selain itu, sejumlah Kajati di lingkungan korps Adhyaksa bakal memiliki wajah baru. Misalnya, Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar bakal menjabat di Kajati Sumatera Utara di Medan.

    Posisi Harli sebagai Kapuspenkum Kejagung bakal diisi oleh Anang Supriatna selaku Wakajati Sulawesi Tenggara di Kendari.

    Kemudian, Agus Sahat Sampe Tua bakal menduduki Kajati Kalimantan Tengah di Palangkaraya; Supardi jadi Kajati Kalimantan Timur di Samarinda; Jehezkiel Devy Sudarso jadi Kajati Kepulauan Riau Tanjung Pinang.

    Tak sampai disitu, Wahyudi bakal didapuk sebagai Kajati NTB di Mataram; Riyono jadi Kajati di Gorontalo; hingga Sila Haholongan jadi Kajati Kepulauan Bangka Belitung Pangkal Pinang. 

    Sekadar informasi, dalam keputusan JA itu terdapat sejumlah jaksa yang ikut dimutasi. Total, 81 jaksa yang dimutasikan ke jabatan baru pada KepJA RI No.352/2025.

  • 6 Penumpang yang Tewas Akibat Kapal Tenggelam di Selat Bali Diserahkan ke Keluarga – Page 3

    6 Penumpang yang Tewas Akibat Kapal Tenggelam di Selat Bali Diserahkan ke Keluarga – Page 3

    Kabid Pelayanan Medik RSU Negara, Gusti Ngurah Putu Adnyana, menyebutkan RS Jembrana menerima 8 korban, di antaranya 2 orang selamat yang telah dipulangkan ke Pos Gilimanuk setelah mendapat perawatan.

    “Korban yang selamat sangat baik dan sudah dikembalikan ke Pos Gilimanuk. Barusan sudah dievakuasi ke sana karena kondisi sudah baik-baik saja,” kata Gusti Ngurah.

    Sedangkan enam korban lainnya dinyatakan meninggal dunia, dan jenazahnya disemayamkan di kamar jenazah RS Jembrana. Keenam jenazah tersebut terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Salah seorang jenazah merupakan balita laki-laki berusia 3 tahun.

    Berikut identitas korban meninggal dunia:

    1. Anang Suryono (35) asal Banyuwangi

    2. Eko Sastriyo (51) asal Banyuwangi

    3. Afnan Agil Mustafa (3) asal Banyuwangi

    4. Elok Rumantini (36) asal Banyuwangi

    5. Cahyani (45) asal Banyuwangi

    6. Fitri April Lestari (33) asal Banyuwangi

    Korban selamat yakni Sandi, Romi Alfa Hidayat, Saroji, Mansun, Wajihi, Ansori, Riko Krafsanjani, Sinyo, Ely, Wan yudi, Saiful Munir, Supardi, Abu Khoiri, Farid, Erick Imbawani, Nurdin Yuswanto, Ahmad Suyipno, Banrul, Eka Toniansyah, M. Triwahyudi, M. Farid Wajdi, Samsul Hidayat, M. Kholil, Bejo Santoso, Deni Hermanto, Ahmad Lukan, Febriani, Ibnul Vawait, Imron, Nanda Sinta dan Riki Prayuda.

  • Menhub Instruksikan Percepatan Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali – Page 3

    Menhub Instruksikan Percepatan Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali – Page 3

    Kabid Pelayanan Medik RSU Negara, Gusti Ngurah Putu Adnyana, menyebutkan RS Jembrana menerima 8 korban, di antaranya 2 orang selamat yang telah dipulangkan ke Pos Gilimanuk setelah mendapat perawatan.

    “Korban yang selamat sangat baik dan sudah dikembalikan ke Pos Gilimanuk. Barusan sudah dievakuasi ke sana karena kondisi sudah baik-baik saja,” kata Gusti Ngurah.

    Sedangkan enam korban lainnya dinyatakan meninggal dunia, dan jenazahnya disemayamkan di kamar jenazah RS Jembrana. Keenam jenazah tersebut terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Salah seorang jenazah merupakan balita laki-laki berusia 3 tahun.

    Berikut identitas korban meninggal dunia:

    1. Anang Suryono (35) asal Banyuwangi

    2. Eko Sastriyo (51) asal Banyuwangi

    3. Afnan Agil Mustafa (3) asal Banyuwangi

    4. Elok Rumantini (36) asal Banyuwangi

    5. Cahyani (45) asal Banyuwangi

    6. Fitri April Lestari (33) asal Banyuwangi

    Korban selamat yakni Sandi, Romi Alfa Hidayat, Saroji, Mansun, Wajihi, Ansori, Riko Krafsanjani, Sinyo, Ely, Wan yudi, Saiful Munir, Supardi, Abu Khoiri, Farid, Erick Imbawani, Nurdin Yuswanto, Ahmad Suyipno, Banrul, Eka Toniansyah, M. Triwahyudi, M. Farid Wajdi, Samsul Hidayat, M. Kholil, Bejo Santoso, Deni Hermanto, Ahmad Lukan, Febriani, Ibnul Vawait, Imron, Nanda Sinta dan Riki Prayuda.

     

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • Membangun tanggul untuk menjaga batas negeri

    Membangun tanggul untuk menjaga batas negeri

    Natuna (ANTARA) – Setiap tahun, di awal dan akhir musim, wajah laut Natuna, Kepulauan Riau, berubah garang. Ombak bisa menggulung hingga lebih empat meter, menerjang pantai tanpa ampun.

    Gelombang tak hanya pernah menumbangkan rumah yang berdiri di pesisir, tapi juga perlahan menggerus pulau. Pasir, batu, dan lumpur terseret ke laut, memudarkan garis darat, mengikis batas negara.

    Inilah kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Di wilayah yang menjadi beranda bagian utara Republik Indonesia, setiap jengkal tanah begitu berarti. Karena hilangnya satu meter daratan bisa berarti berpindahnya garis kedaulatan dan mengurangi batas wilayah.

    Menyadari itu, Pemerintah Kabupaten Natuna bergerak. Tak sekadar menunggu, mereka menyusun rencana, menyuarakan kebutuhan, dan memperjuangkan perlindungan fisik untuk pulau-pulau kecil dan besar terluar yang terancam tenggelam dalam diam.

    Usulan demi usulan diajukan ke pusat, dan akhirnya pada tahun 2022, perjuangan itu mulai berbuah. Dua tanggul pemecah ombak dibangun di Pulau Semiun dan Pulau Sebetul, yang merupakan dua dari enam pulau kecil tak berpenghuni.

    Dua Pulau ini masuk dalam administratif Kecamatan Pulau Laut, yang langsung menghadap perairan internasional dan kerap memanas karena klaim sepihak negara China. Di sanalah batu pertama diletakkan, bukan hanya untuk menahan ombak, tapi juga sebagai simbol bahwa negara hadir, meski hanya angin, air, dan deburan yang menjadi saksi.

    Tahun berikutnya, pembangunan dilanjutkan di Pulau Subi Kecil. Pulau ini berbeda, karena berpenghuni. Warga di sana hidup berdampingan dengan laut, menggantungkan hidup dari tangkapan dan hasil bumi. Tanggul yang dibangun bukan hanya menjaga daratan, tapi juga melindungi kehidupan dan membentengi harapan agar generasi selanjutnya tetap memiliki tanah untuk berpijak.

    Kini, pada 2025, giliran Pulau Kepala di Kecamatan Serasan. Anggaran ratusan miliar digelontorkan untuk membangun tanggul pemecah ombak raksasa di pulau tak berpenghuni itu. Sekali lagi, bukan karena pulau itu ramai atau kaya, tapi karena letaknya strategis. Pulau itu adalah penjaga sunyi yang berdiri tegak di ujung negeri.

    “Tujuan pembangunan ini adalah agar pulau-pulau kecil terluar ini tidak hilang dan mempengaruhi luas wilayah Republik Indonesia. Karena kalau hilang, dikhawatirkan batas negara pun akan ikut menyusut,” ungkap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Natuna Agus Supardi.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhammadiyah Gandeng DMMX, Percepat Transformasi Digital Berbasis Nilai

    Muhammadiyah Gandeng DMMX, Percepat Transformasi Digital Berbasis Nilai

    Jakarta: Muhammadiyah melalui Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) sebagai langkah nyata dalam mendukung transformasi digital berbasis nilai.
     
    Penandatanganan MoU dilakukan oleh dua entitas di bawah naungan Muhammadiyah yaitu PT Surya Ahda Digital (SADIGI) dan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta, dan turut disaksikan oleh Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Mukhaer Pakkanna, S.E., M.M.
     
    Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia, Muhammadiyah memiliki kontribusi besar dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Dengan lebih dari 28.500 lembaga pendidikan serta ratusan fasilitas kesehatan, Muhammadiyah kini bersiap memasuki era digital melalui kolaborasi strategis bersama DMMX.
     
    “DMMX berkomitmen untuk mendampingi Muhammadiyah dalam perjalanan transformasi digital secara berkelanjutan, melalui solusi yang adaptif dan mendukung pertumbuhan ekosistem amal usaha di masa depan,” pungkas Direktur PT Digital Mediatama Maxima Tbk, Supardi Tan.

     

     
    Kolaborasi ini difokuskan pada digitalisasi amal usaha Muhammadiyah (AUM), seperti sekolah, rumah sakit, dan unit bisnis lainnya, melalui pendirian perusahaan patungan antara DMMX dan PT Surya Ahda Digital (SADIGI).
     
    “Ini akan menjadi langkah strategis dalam memastikan kesinambungan inovasi, kemandirian teknologi, serta percepatan implementasi solusi digital di lingkungan amal usaha Muhammadiyah secara terstruktur dan berkelanjutan,” Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis PP Muhammadiyah, Dr. Mukhaer Pakkanna
     
    Direktur Utama SADIGI, Setiawan Budi Darsono, menambahkan bahwa kerja sama ini akan memperkuat kekuatan digital Muhammadiyah tanpa meninggalkan nilai sosial dan keislaman.
     
    “Kami optimis dapat mempercepat digitalisasi sekaligus menjaga nilai-nilai sosial dan keislaman yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah dan memiliki potensi bisnis dan mempercepat pertumbuhan bagi amal usaha di Muhammadiya,” tutur Setiawan Budi Darsono.

     

     
    Di bidang pendidikan, ITB Ahmad Dahlan Jakarta menjalin kemitraan dengan DMMX melalui program “Kampus Berdampak”. Mahasiswa Muhammadiyah berkesempatan mengikuti magang industri, riset terapan, dan pemanfaatan teknologi digital seperti AI dan smart signage untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif.
     
    “Kami sangat antusias dengan sinergi ini karena memberikan mahasiswa kesempatan belajar langsung dari industri. Hal ini sejalan dengan misi kami untuk mencetak lulusan yang relevan dan siap berkontribusi di era digital,” pungkas Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Dr. H. Yayat Sujatna.

    Kerjasama pengembangan bisnis, digitalisasi amal usaha, dan pemberdayaan SDM berbasis AI akan menjadi pilar penting dari perjalanan bersama antara Muhammadiyah dan DMMX untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk Indonesia maju.
     

    Jakarta: Muhammadiyah melalui Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) sebagai langkah nyata dalam mendukung transformasi digital berbasis nilai.
     
    Penandatanganan MoU dilakukan oleh dua entitas di bawah naungan Muhammadiyah yaitu PT Surya Ahda Digital (SADIGI) dan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta, dan turut disaksikan oleh Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Mukhaer Pakkanna, S.E., M.M.
     
    Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia, Muhammadiyah memiliki kontribusi besar dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Dengan lebih dari 28.500 lembaga pendidikan serta ratusan fasilitas kesehatan, Muhammadiyah kini bersiap memasuki era digital melalui kolaborasi strategis bersama DMMX.
     
    “DMMX berkomitmen untuk mendampingi Muhammadiyah dalam perjalanan transformasi digital secara berkelanjutan, melalui solusi yang adaptif dan mendukung pertumbuhan ekosistem amal usaha di masa depan,” pungkas Direktur PT Digital Mediatama Maxima Tbk, Supardi Tan.
     
     

     
    Kolaborasi ini difokuskan pada digitalisasi amal usaha Muhammadiyah (AUM), seperti sekolah, rumah sakit, dan unit bisnis lainnya, melalui pendirian perusahaan patungan antara DMMX dan PT Surya Ahda Digital (SADIGI).
     
    “Ini akan menjadi langkah strategis dalam memastikan kesinambungan inovasi, kemandirian teknologi, serta percepatan implementasi solusi digital di lingkungan amal usaha Muhammadiyah secara terstruktur dan berkelanjutan,” Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis PP Muhammadiyah, Dr. Mukhaer Pakkanna
     
    Direktur Utama SADIGI, Setiawan Budi Darsono, menambahkan bahwa kerja sama ini akan memperkuat kekuatan digital Muhammadiyah tanpa meninggalkan nilai sosial dan keislaman.
     
    “Kami optimis dapat mempercepat digitalisasi sekaligus menjaga nilai-nilai sosial dan keislaman yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah dan memiliki potensi bisnis dan mempercepat pertumbuhan bagi amal usaha di Muhammadiya,” tutur Setiawan Budi Darsono.
     
     

     
    Di bidang pendidikan, ITB Ahmad Dahlan Jakarta menjalin kemitraan dengan DMMX melalui program “Kampus Berdampak”. Mahasiswa Muhammadiyah berkesempatan mengikuti magang industri, riset terapan, dan pemanfaatan teknologi digital seperti AI dan smart signage untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif.
     
    “Kami sangat antusias dengan sinergi ini karena memberikan mahasiswa kesempatan belajar langsung dari industri. Hal ini sejalan dengan misi kami untuk mencetak lulusan yang relevan dan siap berkontribusi di era digital,” pungkas Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Dr. H. Yayat Sujatna.

    Kerjasama pengembangan bisnis, digitalisasi amal usaha, dan pemberdayaan SDM berbasis AI akan menjadi pilar penting dari perjalanan bersama antara Muhammadiyah dan DMMX untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk Indonesia maju.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Sri Mulyani Rombak Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Rombak Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Jumat (13/6/2025). Tak sedikit nama-nama baru yang muncul.

    Dalam proses pelantikan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I, termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Perbandingan Struktur Baru dan Lama

    1. Direktorat Jenderal Pajak

    Struktur Baru yang dilantik Jumat (13/6/2025):

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo

    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto

    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar

    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli

    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto

    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor

    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani

    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti

    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh

    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto

    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun

    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi

    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya

    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar

    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir

    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Struktur lama:

    Direktur Jenderal Pajak – Bimo Wijayanto

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak – Arif Yanuar

    Direktur Peraturan Perpajakan I – Hestu Yoga Saksama

    Direktur Peraturan Perpajakan II – Teguh Budiharto

    Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian – Suparno

    Direktur Penegakan Hukum – Eka Sila Kusna Jaya

    Direktur Keberatan dan Banding – Aim Nursalim Saleh

    Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak – Ihsan Priyawibawa

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat – Dwi Astuti

    Direktur Data dan Informasi Perpajakan – Max Darmawan

    Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi – Hantriono Joko Susilo

    Direktur Transformasi Proses Bisnis – Imam Arifin

    Direktur Perpajakan Internasional – Mekar Satria Utama

    Ditjen Bea Cukai

    Struktur baru yang dilantik Jumat (13/6/2025):

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai: Nugroho Wahyu Widodo

    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto

    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo

    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq

    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro

    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman

    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie

    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi

    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Struktur Lama:

    Dirjen Bea Cukai: Djaka Budhi Utama

    Sekretaris Ditjen Bea Cukai – Ayu Sukorini

    Direktur Fasilitas Kepabeanan – Padmoyo Tri Wikanto

    Direktur Teknis Kepabeanan  – Susila Brata

    Direktur Teknis dab Fasilitas Cukai – Iyan Rubiyanto

    Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai – Anita Iskandar

    Direktur Keberatan Banding dan Peraturan  – Muhamad Purwantoro

    Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Rudy Rahmaddi

    Direktur Kepatuhan Internal Agus Hermawan 

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai – Yusmariza

    Direktur Penindakan dan Penyidikan – Badahuri Wijayanra Bekti Mukarta 

    Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis – Muhammad Aflah Farobi

    Direktur Interdiksi Narkotika – R Syarif Hidayat

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggina Jasa – Nirwala Tri Wikanto

  • Sri Mulyani Lantik 139 Pejabat Baru Kemenkeu, Berikut Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik 139 Pejabat Baru Kemenkeu, Berikut Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sebanyak 139 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (13/6/2025) sore. Mereka terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat pada unit organisasi noneselon.

    Pelantikan ini berlangsung kurang dari sebulan setelah Sri Mulyani melakukan perombakan besar di jajaran eselon I. Sebelumnya, ia mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo ke Bimo Wijayanto, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai dari Askolani ke Djaka Budi Utama.

    Dalam pidato pelantikannya, Sri Mulyani menekankan kepada semua jajaran Kemenkeu untuk peka terhadap aspirasi masyarakat sebagai pembayar pajak. Ia mengingatkan bahwa publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di sektor perpajakan.

    “Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan dan aspirasi, menagih karena merasa menjadi pembayar pajak,” ujarnya.

    Sri Mulyani meminta agar seluruh jajaran Kemenkeu untuk mampu merespons tuntutan tersebut dengan cepat, cerdas, dan menunjukkan kepemimpinan yang peduli terhadap pelayanan publik.

    Berikut daftar lengkap nama-nama pejabat yang dilantik pada Jumat (13/6/2025) :

    I. Sekretariat Jenderal

    1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan

    2. Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono

    3. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari

    4. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin

    5. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    II. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati

    2. Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad

    3. Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska

    4. Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah

    5. Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani

    6. Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi

    7. Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Wahyu Utomo

    III. Direktorat Jenderal Anggaran

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni

    2. Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan

    3. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto

    4. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir

    5. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani

    6. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo

    7. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah

    8. Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki

    9. Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi

    10. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran: Didik Kusnaini

    11. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    IV. Direktorat Jenderal Pajak

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo

    2. Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto

    3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar

    4. Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi

    5. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli

    6. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto

    7. Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor

    8. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani

    9. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti

    10. Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh

    11. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto

    12. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun

    13. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi

    14. Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara:  *(Nama belum tersedia)*

    15. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya

    16. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar

    17. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir

    18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan

    19. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol.