Xcloud.id

Tag: Sunu Wibowo

  • Puluhan Balon Udara Hiasi Langit Tulungagung, Jadi Hiburan Rakyat

    Puluhan Balon Udara Hiasi Langit Tulungagung, Jadi Hiburan Rakyat

    Tulungagung (beritajatim.com) – Puluhan balon udara menghiasi langit Desa Pucangan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Balon tersebut merupakan milik peserta Parade Balon Udara, yang digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Tulungagung ke 820.

    Total terdapat 20 balon udara yang diterbangkan dalam kegiatan ini. Pihak Pemkab sendiri akan menjadikan Parade Balon Udara ini sebagai event tahunan. Nantinya jumlah peserta akan ditambah lagi sehingga menjadi lebih meriah.

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian perayaan Hari Jadi Tulungagun ke 820.

    Mereka mendatangkan balon dari Wonosobo, Jawa Tengah untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Tingginya animo masyarakat membuat Pemkab berencana menjadikan event ini sebagai kegiatan tahunan. “Nanti setiap OPD dan Kecamatan harus ikut mengirim balon udara agar semakin meriah,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).

    Parade Balon Udara ini diharapkan bisa menjadi hiburan bagi rakyat. Menurutnya saat ini rakyat membutuhkan hiburan di tengah kondisi yang sulit. Bagi Gatut jika warga terhibur dengan kegiatan ini bisa mendatangkan pahala.

    “Rakyat membutuhkan hiburan di tengah kondisi yang sulit ini, jika rakyat terhibur bisa mendapat pahala yang penting uang nya tidak dikorupsi,” tuturnya.

    Jasmin (23), salah seorang warga sangat antusias dengan kegiatan ini. Selama ini Jasmin hanya melihat parade balon udara melalui media sosial saja. Kegiatan ini juga dinilai sangat positif karena mampu menggerakkan ekonomi warga. Para pelaku UMKM juga dilibatkan dalam event tersebut.

    “Tidak hanya sekedar menikmati keindahan balon saja tapi sektor ekonomi warga juga bergerak melalui kegiatan ini,” pungkasnya. [nm/suf]

  • PLN sambung listrik gratis bagi 171 warga prasejahtera di Tulungagung

    PLN sambung listrik gratis bagi 171 warga prasejahtera di Tulungagung

    Surabaya (ANTARA) – PT PLN (Persero) melakukan penyambungan listrik gratis bagi 171 warga kurang mampu di berbagai desa di Tulungagung, Jawa Timur, dalam rangka menghadirkan akses listrik yang merata hingga pelosok negeri.

    “PLN terus menunjukkan komitmennya untuk hadir memberi terang dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,“ kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur Ahmad Mustaqir di Surabaya, Minggu.

    Selain penyambungan listrik gratis, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan 25 paket sembako kepada warga sekitar, sebagai wujud kepedulian sosial PLN terhadap masyarakat.

    Tak hanya itu, PLN juga memberikan bantuan operasional kepada Pondok Pesantren Darussalam serta Yayasan Panti Asuhan Aisyiyah Siti Fatimah Tulungagung disertai dengan penyerahan bantuan alat tulis bagi para santri dan anak-anak panti.

    Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto berharap dengan hadirnya listrik di rumah-rumah warga maka dapat membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “Ini merupakan wujud nyata kepedulian PLN untuk membantu masyarakat yang belum menikmati listrik,” kata Adi.

    Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pun mengapresiasi langkah PLN yang telah memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat yang akan mampu mendorong kehidupan warga menjadi lebih baik.

    “Semoga sambungan listrik ini menjadi cahaya bagi kehidupan yang lebih baik,” ujar Gatut.

    Rasa syukur juga disampaikan oleh Parno (50) yaitu salah satu penerima manfaat bantuan penyambungan listrik gratis yang mengaku rumahnya dapat menikmati penerangan listrik untuk pertama kalinya.

    “Terima kasih atas bantuan pemasangan listrik gratis sekarang kami bisa lebih nyaman dalam beraktivitas karena sudah ada listrik. Sebelumnya kami menyalur listrik dari tetangga,” kata Parno.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waspadai Bencana Hidrometeorologi, Pemkab Tulungagung Gelar Apel

    Waspadai Bencana Hidrometeorologi, Pemkab Tulungagung Gelar Apel

    Tulungagung (beritajatim.com) – Ratusan personel gabungan mengikuti apel kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, di halaman Pemkab Tulungagung. Memasuki musim hujan bencana hidrometeorologi rawan terjadi. Selain banjir sejumlah wilayah juga rawan terjadi longsor di musim hujan ini. Sejumlah bencana telah terjadi di Tulungagung tahun ini.

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan, bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi di Tulungagung seperti banjir, tanah longsor hingga puting beliung sudah beberapa kali terjadi.

    Dari hasil pendataan dalam tahun ini telah terjadi 7 kali bencana longsor, 7 bencana angin kencang dan puting beliung serta belasan kali bencana banjir. Pihak Pemkab sendiri telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani bencana tersebut.

    “Apel ini merupakan bentuk kesiapan kita dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi di tahun ini, ” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

    Dua kecamatan yakni Pagerwojo dan Sendang dinyatakan rawan terjadi longsor. Selama tahun 2025 ini, sudah tercatat 7 kali bencana longsor di wilayah tersebut. Kemudian terjadi juga 7 kali angin puting beliung dan angin kencang di beberapa titik. Selain itu banjir juga terjadi di sejumlah wilayah.
    “Ada tiga itu yang langganan terjadi, namun kita juga harus memantau potensi lainnya, ” tuturnya.

    Gatut juga mengintruksikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya tanggap bencana hidrometeorologi melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Seperti melakukan pemantauan tentang perkembangan info cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG dan BNPB. Sarana prasarana Tanggap darurat kebencanaan juga perlu disiapkan.

    “Kita juga menyiapkan anggaran dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3 Milyar untuk menghadapi bencana ini, ” pungkasnya. [nm/suf]

  • Bupati Tulungagung Bantu Mediasi Warga dengan TNI AD Terkait Akses Listrik

    Bupati Tulungagung Bantu Mediasi Warga dengan TNI AD Terkait Akses Listrik

    Tulungagung (beritajatim.com) -Permasalahan kesulitan akses listrik yang dialami warga di kawasan eks Perkebunan Kaligentong Tulungagung menjadi perhatian Pemkab setempat. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyatakan siap menjembatani warga dengan pihak Kodam V/Brawijaya terkait persoalan akses listrik.

    Hal ini dikarenakan sesuai keputusan Mahkamah Agung kawasan tersebut merupakan milik TNI AD. Selama ini, warga dari lima desa di kawasan bekas perkebunan tersebut mengeluh karena tidak bisa menikmati aliran listrik negara. Penyebabnya, permukiman mereka berdiri di atas tanah milik TNI AD.

    Gatut mengaku sudah berkunjung dan melihat kondisi langsung masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Adapun desa yang termasuk dalam area perkebunan Kaligentong adalah Desa Rejosari dan Kalibatur di Kecamatan Kalidawir, Desa Kaligentong dan Panggungkalak di Kecamatan Pucanglaban, serta Desa Kersikan di Kecamatan Tanggunggunung.

    “Saya sudah berkunjung ke warga. Kondisi mereka memang sangat memprihatinkan,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

    Kesulitan warga untuk mengakses aliran listrik dikarenakan mereka tinggal di kawasan tanah milik TNI AD sehingga diperlukan rekomendasi khusus. Kawasan tersebut rencananya akan dibangun batalyon baru. Gatut sendiri berusaha membuka komunikasi dengan TNI AD, agar kebutuhan listrik masyarakat bisa segera terwujud.

    “TNI bagian dari rakyat, dan rakyat juga cinta dengan TNI. Kami hanya berharap ada solusi terbaik, sehingga rakyat hidup ayem, tenteram bersinergi dengan TNI dan Pemkab Tulungagung,” jelasnya.

    Selama ini, warga hanya bisa menikmati listrik secara terbatas dengan menyambung daya dari rumah kerabat yang jaraknya cukup jauh. Akibatnya, listrik hanya mampu menyalakan 3–4 lampu, tanpa bisa menghidupkan perangkat elektronik lain seperti televisi. Gatut juga menegaskan tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa bekas Perkebunan Kaligentong adalah milik TNI AD.

    “Tapi kita ini kan manusia. Kami ingin terjadi komunikasi yang baik, agar mereka juga diperhatikan, saya akan ke Jakarta lagi untuk mencari solusi masalah ini, termasuk berkomunikasi dengan anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Timur,” pungkasnya. [nm/suf]

  • Viral Video Curhat Wabup Tulungagung, Sekda Tegaskan Bupati Tak Lakukan Pelanggaran

    Viral Video Curhat Wabup Tulungagung, Sekda Tegaskan Bupati Tak Lakukan Pelanggaran

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan klarifikasi setelah video curhat Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Baharudin mengungkapkan dirinya tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan kegiatan, penganggaran APBD, dan manajemen SDM oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi, menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan pemerintahan. Ia menyebut sejumlah pernyataan dalam video itu sudah dijawab sendiri oleh Baharudin.

    “Beliau sendiri juga menyampaikan bahwasanya terkait beberapa hal yang beliau sampaikan itu sudah beliau jawab sendiri, artinya tidak ada aturan yang dilanggar,” ujar Tri, Senin (29/9/2025).

    Tri menjelaskan tata kelola pemerintahan di Tulungagung berpedoman pada regulasi yang berlaku. Untuk kepegawaian dan ASN, digunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pada aspek perencanaan, Pemkab mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan penganggaran mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

    Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin

    “Jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung, semua proses sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

    Menanggapi isu etika jabatan yang turut disinggung dalam video, Tri menyebut belum menemukan pasal yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Ia menekankan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Tulungagung diharapkan tetap fokus pada tugas masing-masing.

    Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap diarahkan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menyelesaikan tahapan kegiatan, baik administrasi maupun fisik, yang harus disesuaikan untuk tahun 2025.

    “Kami sudah menyampaikan saat apel pagi, saat rapat-rapat tertentu dengan OPD maupun staf. Bahwasanya teman-teman semua itu harus menyesuaikan di saat-saat ada pergantian pucuk pimpinan, pasti itu harus ada penyesuaian,” pungkasnya. [nm/beq]

  • Video Curhatan Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin Soal Tidak Pernah Dilibatkan Viral

    Video Curhatan Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin Soal Tidak Pernah Dilibatkan Viral

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sebuah video berisi curhatan Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, viral di media sosial. Dalam rekaman berdurasi 2 menit 43 detik itu, Baharudin menyampaikan dirinya tidak pernah dilibatkan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam perencanaan kegiatan, penganggaran APBD, maupun manajemen SDM.

    Pernyataan tersebut menegaskan adanya ketidakharmonisan antara pasangan kepala daerah itu. Isu perpecahan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung sebelumnya memang ramai menjadi pembicaraan publik, bahkan sempat menjadi salah satu tuntutan dalam aksi masyarakat.

    Dalam video yang tersebar, Baharudin mengaku tidak pernah ikut dalam proses pengisian jabatan maupun pergantian pejabat. Meski demikian, ia menegaskan hal tersebut tidak melanggar aturan.

    “Bupati melaksanakan melibatkan Wakil Bupati atau tidak itu tidak menjadi masalah, namun hanya masalah etika saja,” ujarnya.

    Menjawab pertanyaan soal keretakan hubungan, Baharudin menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai. Ia menambahkan, selama ini dirinya hanya bertugas membantu Bupati dalam pembinaan ASN serta pengawasan pelaksanaan APBD. Bahkan ketika menawarkan diri untuk membantu, ia menilai Bupati merasa cukup mampu tanpa perlu dibantu.

    “Saat pertama dilantik saya ditugasi untuk membantu pelaksanaan efisiensi anggaran, namun itu juga saya tidak dilibatkan. Yang saya sampaikan ini nyata seperti yang saya alami, bukan opini,” tuturnya.

    Kendati mengaku tidak dilibatkan dalam banyak urusan pemerintahan, Baharudin tetap mengajak masyarakat mendukung program yang dijalankan pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan masyarakat sangat penting agar pembangunan bisa berjalan optimal.

    “Harapan saya walau tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pembahasan, masyarakat Tulungagung tetap mendukung pemerintahan agar program pemerintahan bisa berjalan lancar,” pungkasnya. [nm/beq]

  • Prediksi APBD Tulungagung di Tahun Depan Masih Defisit, Berikut Penyebabnya

    Prediksi APBD Tulungagung di Tahun Depan Masih Defisit, Berikut Penyebabnya

    Tulungagung (beritajatim.com) – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulungagung tahun 2026 diperkirakan defisit. Hal ini karena sepertiganya digunakan untuk belanja pegawai.

    Hal ini diungkapkan oleh Bupati Tulungagung saat Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD di DPRD setempat kemarin.

    Dalam rapat tersebut diketahui bahwa APBD 2026 masih defisit sekitar Rp150 Miliar. Kekurangan tersebut rencananya akan ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atau selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.

    Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyampaikan penyusunan APBD 2026 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun depan difokuskan pada sejumlah sektor penting.

    Terdapat 8 prioritas utama tahun depan diantaranya memperluas kesejahteraan masyarakat, menguatkan sektor ekonomi unggulan, dan meningkatkan kualitas layanan dasar seperti pendidikan serta kesehatan.

    “Penyusunan Rancangan APBD 2026 ini menjadi upaya nyata dalam mewujudkan Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).

    Gatut juga menyampaikan komposisi rancangan APBD 2026. Total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,889 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3,039 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp150 miliar.

    Meski demikian Gatut enggan menjelaskan secara gamblang terkait defisit tersebut. “Apa yang sudah saya sampaikan itu sudah sesuai tupoksinya dan tidak perlu dipertanyakan, karena kondisinya seperti itu,” tuturnya.

    Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, menjelaskan defisit anggaran pada APBD 2026 akan tertutupi dengan Silpa. Berdasarkan hasil audit BPK masih terdapat Silpa yang bisa digunakan untuk menutup defisit anggaran tersebut.

    Diskui komposisi anggaran di 2026 dirasa masih belum ideal. Hal ini karena dari Rp3,039 triliun anggaran belanja, sepertiga di antaranya bakal diserap untuk belanja pegawai. Sesuai rencana, jumlah belanja pegawai di Pemkab Tulungagung tahun depan mencapai Rp 1,3 triliun.

    “Yang masih menjadi PR kami adalah belanja pegawai, masih kebanyakan. Di satu sisi kami mengoptimalkan mandataris spending belanja pegawai, di sisi lain ada penambahan PPPK dan segala macam,” pungkasnya. [nm]

  • Bupati Tulungagung Serahkan Petikan SK PPPK, Masih Ada Formasi Belum Terisi

    Bupati Tulungagung Serahkan Petikan SK PPPK, Masih Ada Formasi Belum Terisi

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sebanyak 77 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima petikan salinan SK dari Pemkab Tulungagung. Mereka dinyatakan diterima sebagai PPPK tahap kedua. Para ASN ini akan dikontrak selama 3 tahun.

    Meski begitu tidak semua formasi yang dibuka dalam rekrutmen PPPK tahap kedua ini terisi sepenuhnya. Masih terdapat 10 formasi yang kosong dalam perekrutan ini.

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan para ASN yang baru menerima SK ini diharapkan bisa bekerja secara maksimal. Mereka diminta untuk selalu melayani masyarakat sebaik-baiknya. Terlebih saat ini kondisi kinerja ASN banyak mendapat sorotan masyarakat.

    “Untuk itu saya berharap para ASN baru ini bisa bekerja maksimal dan sebaik-baiknya dalam melayani masyarakat,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

    Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Soeroto mengatakan rekrutmen PPPK tahap kedua tahun ini dibuka setelah formasi yang tersedia tidak terpenuhi di tahap pertama.

    Tahun ini Pemkab membuka total 521 formasi PPPK. Namun dalam perekrutan tahap pertama masih terdapat 88 formasi yang belum terpenuhi.

    “Akhirnya untuk mengisi formasi tersebut kami membuka perekrutan PPPK tahap kedua, pesertanya non ASN yang aktif bekerja di instansi minimal 2 tahun,” tuturnya.

    Terdapat 2.740 pelamar dalam perekrutan PPPK tahap kedua ini. Dari jumlah tersebut sebanyak 77 pelamar dinyatakan lolos ujian dan diterima sebagai PPPK.

    Dengan jumlah tersebut masih terdapat 10 formasi yang tidak terisi. Hal ini dikarenakan tidak ada pelamar yang mendaftar di posisi tersebut. “Terkait formasi yang tidak terisi tahun ini akan kami bahas lagi untuk dibuka tahun depan, namun hal itu masih menunggu petunjuk selanjutnya,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Aksi Unjuk Rasa Tulungagung Ditunda, Polisi Tangkap Provokator Anarkis

    Aksi Unjuk Rasa Tulungagung Ditunda, Polisi Tangkap Provokator Anarkis

    Tulungagung (beritajatim.com) – Aksi unjuk rasa di Tulungagung yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (4/9/2025) dipastikan batal digelar. Keputusan ini diambil setelah koordinator aksi bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tulungagung sepakat menunda hingga situasi dianggap kondusif.

    Pengumuman penundaan aksi tersebut diunggah melalui akun resmi media sosial Polres Tulungagung pada pukul 02.21 WIB. Dalam unggahan video, koordinator aksi dan Forkopimda menyampaikan hasil pertemuan yang berlangsung hingga dini hari.

    Kapolres Tulungagung, AKBP M Taat Resdi, mengatakan penundaan dilakukan sebagai langkah antisipasi potensi kerusuhan. Berdasarkan pemetaan situasi di lapangan, kondisi saat ini belum aman untuk melaksanakan unjuk rasa. Polisi bahkan telah menangkap seorang provokator yang diketahui berniat menimbulkan kericuhan.

    “Kami sudah menangkap satu orang yang akan melakukan tindakan rusuh di Tulungagung, orang tersebut juga melakukan kerusuhan di Kediri,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan pihaknya tetap terbuka menerima aspirasi masyarakat. Namun, kondisi yang tidak kondusif membuat aksi massa berpotensi dimanfaatkan untuk memicu kerusuhan. “Saya siap untuk menerima aspirasi dari masyarakat dan berjanji akan terbuka melakukan komunikasi,” ucapnya.

    Sementara itu, perwakilan koordinator aksi dalam video menyampaikan bahwa penundaan bukan berarti perjuangan berhenti. Mereka sepakat melanjutkan aspirasi melalui forum komunikasi yang dijanjikan Forkopimda. Sebagai pengganti aksi, akan digelar dialog publik yang dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat.

    “Kalau ada yang menyebut kami menerima uang berapa pun itu adalah fitnah,” pungkas salah seorang koordinator aksi. [nm/ian]

  • Pemkab Tulungagung Gelar Apel Akbar Jaga Indonesia, Jogo Tulungagung

    Pemkab Tulungagung Gelar Apel Akbar Jaga Indonesia, Jogo Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung menggelar apel akbar bertajuk Jaga Indonesia, Jogo Tulungagung. Apel akbar diikuti oleh ribuan anggota organisasi pencak silat dan organisasi masyarakat lain.

    Apel tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap aksi kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah. Mereka bersepakat untuk tetap menjaga situasi Tulungagung kondusif dan tidak terjadi kerusuhan.

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan pentingnya kesadaran bersama masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ajakan yang berujung pada kerusuhan.

    “Kehadiran panjenengan semua hari ini adalah bukti nyata menjaga Tulungagung tetap damai. Kita tahu, di daerah sekitar sempat terjadi kerusakan fasilitas umum yang merugikan, baik secara materiil maupun pelayanan publik. Hal itu jangan sampai terjadi di Tulungagung,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).

    Gatut Sunu menekankan bahwa pemerintah menghormati hak penyampaian pendapat masyarakat, namun aspirasi harus disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab.

    “Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional, tapi tidak boleh dengan cara anarkis. Yang kita tolak adalah perusakan, provokasi, dan kekerasan. Saya percaya masyarakat Tulungagung bisa menyampaikan pendapat dengan penuh tanggung jawab, sambil tetap menjaga kondusifitas daerah kita,” tambahnya.

    Deklarasi tersebut juga diisi dengan pembacaan komitmen bersama, di antaranya menjaga kerukunan, menolak segala bentuk aksi anarkis, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Tulungagung.

    Sementara itu, Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi, menegaskan pihaknya sudah menyiapkan langkah pengamanan ekstra.

    “Kami sudah melakukan penebalan pasukan di sejumlah objek vital di Tulungagung. Kalau ada pihak-pihak yang nekat berbuat rusuh, tentu akan kami tindak tegas,” tuturnya.

    Kapolres juga berpesan agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi isu yang beredar di media sosial. Dengan adanya deklarasi ini, Pemkab Tulungagung bersama aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat berharap situasi daerah tetap ayem, tentrem, dan guyub rukun, jauh dari potensi kerusuhan.

    “Jangan mudah terprovokasi, baik di lapangan maupun di medsos. Mari kita jaga bersama Tulungagung agar tetap damai, aman, dan kondusif,” pungkasnya. [nm/ian]