Tag: Sunarto

  • Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 Oktober 2025

    Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang Nasional 9 Oktober 2025

    Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto akan menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencari solusi terkait dua desa di Bogor, Jawa Barat, yang dilelang karena menjadi jaminan utang.
    Adapun dua desa yang dimaksud adalah Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
    “Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan ke Kejagung, mungkin minggu depan, sudah diatur oleh Pak Irjen, dan kami juga akan ke Kementerian Keuangan,” kata Yandri di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
    Yandri akan menjadwalkan pertemuan dengan Burhanuddin dan Purbaya usai berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada 9 Oktober.
    Sebab, Yandri menekankan bahwa polemik yang menimpa dua desa itu merupakan prioritas di kementeriannya.
    “Mungkin minggu depan, Rabu atau Kamis ya katanya, insyaallah sudah terjadwal. Dan ini menjadi prioritas Kementerian Desa untuk kami selesaikan,” tambahnya.
    Menurut Yandri, rencana pertemuannya dengan Jaksa Agung dan Menkeu adalah dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
    Yandri baru akan mengambil langkah lanjutan setelah melakukan konsultasi lebih dahulu atas permasalahan tersebut.
    “Kami mau konsultasi dulu, kami temui dulu Pak Jaksa Agung, kami akan sampaikan duduk persoalannya, dan kita cari solusi terbaik, termasuk dengan Kemenkeu, karena ini dalam, asetnya dalam kewenangan Kemenkeu, kekayaan negara. Jadi ya, sesama negara sejatinya tidak sulit untuk menyelesaikannya. Itu yang kita uruskan untuk rakyat,” jelasnya.
    Politikus PAN ini pun menargetkan masalah yang terkait Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja dapat segera selesai dalam waktu dekat.
    Bahkan, ia berharap solusi dari masalah ini bisa menjadi kado satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ya, kalau kami mungkin dalam bulan Oktober ini, kalau bisa selesai. Itu juga buat kado terbaik kepada masyarakat di setahun Pemerintah Pak Prabowo,” ucap Yandri.
    Adapun permasalahan bermula dari sengketa lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terkait dengan terpidana Lee Darmawan K H alias Lee Chin Kiat.
    Berdasarkan dokumen Desa Sukaharja, pada 1983, Lee Darmawan yang menjabat Direktur PT Bank Perkembangan Asia memberikan pinjaman Rp 850 juta kepada PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.
    Pinjaman itu dijaminkan dengan jaminan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja, berbatasan langsung dengan Desa Sukawangi.
    Tahun 1991, terdapat Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara No. 1622 K/PID/1991, turunan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam [NOMOR_PLACEHOLDER]56 Pid/B/1990/PN.JKT.BAR tentang Pidana Korupsi dengan tersangka Lee Darmawan dan menyita lahan agunan PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.
    “Tetapi luas tanah yang disita bertambah dari semula 406 ha menjadi 445 ha,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jabar, Ade Afriandi, pada September lalu.
    Tiga tahun berselang, eksekusi dilakukan oleh Satgas Gabungan BI dan Kejagung.
    Hasil verifikasi pada saat itu hanya menemukan sekitar 80 hektar, karena warga setempat tidak pernah benar-benar menjual tanahnya.
    “Warga baru menerima tanda jadi, sementara nama penjual pun tidak dikenal,” terangnya.
    Pada 2019 hingga 2022, Satgas BLBI bersama BPN kembali mengeklaim 445 hektar tanah sitaan Lee Darmawan.
    Semua proses pemindahan hak atas tanah, sertifikasi hasil jual beli, hingga pajak bumi dan bangunan diblokir tanpa mengindahkan hasil verifikasi tahun 1994 yang dilaporkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Usai Diperiksa Jamwas, Kajari Jakbar Hendri Antoro Dicopot dari Jabatannya
                        Nasional

    8 Usai Diperiksa Jamwas, Kajari Jakbar Hendri Antoro Dicopot dari Jabatannya Nasional

    Usai Diperiksa Jamwas, Kajari Jakbar Hendri Antoro Dicopot dari Jabatannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat (Jakbar) Hendri Antoro dicopot dari jabatannya setelah menjalani pemeriksaan internal terkait dugaan keterlibatannya dalam penggelapan uang barang bukti kasus robot trading Fahrenheit.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengatakan, pemeriksaan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan berujung pada pemberian sanksi pencopotan jabatan.
    “Itu sudah sanksi yang terberat. Berat itu kalau jaksa dicopot dari jabatan,” kata Anang, Rabu (8/10/2025).
    Menurut Anang, posisi Kajari Jakbar kini telah digantikan oleh pelaksana tugas (Plt).
    “Plt-nya ada, sudah (ditunjuk), Plt-nya kan Aspidsus (asisten tindak pidana khusus),” ujarnya.
    Anang menegaskan bahwa Kejagung akan menindak tegas setiap jaksa yang terbukti melakukan penyelewengan.
    “Kami komit untuk menindak,” tegasnya.
    Hendri Antoro disebut menerima jatah Rp 500 juta dalam kasus dugaan korupsi pengembalian barang bukti investasi bodong robot trading Fahrenheit.
    Dugaan aliran uang ini terungkap dalam surat dakwaan jaksa Kejari Jakbar, Azam Akhmad Akhsya, yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Kamis (8/5/2025).
    Azam diketahui merupakan jaksa yang menangani perkara robot trading Fahrenheit. Ia diduga menilap atau memeras uang pengembalian hak korban sebesar Rp 11,7 miliar.
    Dalam dakwaan disebutkan, dari total uang tersebut, Rp 1,3 miliar ditukar ke dalam pecahan dollar Singapura di
    money changer
    dan dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak, antara lain:
    • Hendri Antoro (Kajari Jakbar) diduga menerima Rp 500 juta yang dititipkan Azam melalui Plh Kasi Pidum/Kasi BB Kejari Jakbar, Dody Gazali, pada Desember 2023.
    • Iwan Ginting (mantan Kajari Jakbar) diduga menerima Rp 500 juta dari Azam pada 25 Desember 2023 di Cilandak Town Square (Citos).
    • Dody Gazali (Plh Kasi Pidum/Kasi BB Kejari Jakbar) menerima Rp 300 juta pada Desember 2023.
    Selain itu, Azam juga menyerahkan uang dalam bentuk rupiah kepada sejumlah pihak, baik secara langsung maupun melalui transfer, di antaranya:
    • Sunarto (mantan Kasi Pidum Kejari Jakbar) Rp 450 juta melalui rekening Bank Mandiri atas nama Ruslan.
    • M. Adib Adam (Kasi Pidum Kejari Jakbar) Rp 300 juta melalui rekening Bank BCA atas nama Baroto.
    • Kasubsi Pratut Kejari Jakbar Rp 200 juta via rekening Bank BCA atas nama Baroto.
    • Kakak Azam Akhmad Akhsya Rp 200 juta.
    • Azam Akhmad Akhsya sendiri Rp 1,1 miliar.
    • Sejumlah staf Kejari Jakbar Rp 150 juta, baik dalam bentuk transfer maupun tunai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uang BLT Tak Cukup Bayar Utang, Pria Madiun Curi Kotak Amal di Ngawi, Dihajar Warga

    Uang BLT Tak Cukup Bayar Utang, Pria Madiun Curi Kotak Amal di Ngawi, Dihajar Warga

    Ngawi (beritajatim.com) — Seorang pria asal Madiun nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah ketahuan mencuri uang dari kotak amal di sebuah masjid di Desa Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Rabu (8/10/2025) siang.

    Ironisnya, pelaku baru saja menerima bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehari sebelumnya.

    Pelaku diketahui berinisial N (53), warga Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Ia diamankan warga sekitar pukul 10.00 WIB, setelah dipergoki pengurus masjid saat mengambil uang dari kotak amal yang kebetulan tidak terkunci.

    Pengurus masjid, Abdul Achmad, menuturkan dirinya memergoki pelaku saat berada di kamar mandi masjid. “Saya lihat dia ambil uang dari kotak amal, langsung saya teriaki maling. Uangnya sempat dibuang di dekat pintu keluar, lalu warga berdatangan dan menangkapnya,” ungkapnya.

    Warga yang marah sempat memukul pelaku sebelum akhirnya dilerai oleh perangkat desa. Paikem, Kepala Dusun setempat, mengatakan polisi segera datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku. “Begitu saya datang, warga sudah ramai. Saya minta berhenti memukul, karena polisi sudah dalam perjalanan,” ujarnya.

    Petugas dari Polsek Karangjati kemudian membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor polisi. Dari tangan N, polisi menyita uang hasil curian sebesar Rp279 ribu, berikut sebuah sepeda motor yang digunakan pelaku. Selain itu, ditemukan pula uang Rp600 ribu dan kartu ATM di dalam tas pelaku, yang diakuinya berasal dari dana BLT yang diterima di kantor kelurahan sehari sebelumnya.

    Kepada polisi, N mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. “Uang BLT mau saya pakai buat bayar utang, tapi kurang Rp50 ribu. Saya khilaf akhirnya nyolong. Sudah apes, malah ketangkap dan dipukuli,” ujar pelaku dengan wajah pasrah.

    Menurut Kanit Reskrim Polsek Karangjati, IPDA Sunarto, pelaku kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Pelaku sempat dipukuli warga sebelum kita amankan. Dari hasil pemeriksaan awal, ia mengaku sudah enam kali mencuri uang kotak amal, lima di antaranya dilakukan di wilayah Madiun,” jelasnya.

    Dugaan sementara, aksi pencurian dilakukan spontan karena pelaku melihat kotak amal tidak terkunci. [fiq/ted]

  • Silaturahmi Hangat DPP IPI ke Ponpes Wali Barokah Kediri, Bahas Kontribusi Pesantren

    Silaturahmi Hangat DPP IPI ke Ponpes Wali Barokah Kediri, Bahas Kontribusi Pesantren

    Kediri (beritajatim.com) – Suasana penuh keakraban tampak di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, pada Senin (6/10/2025). Rombongan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) melakukan kunjungan silaturahmi ke pesantren yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan dan dakwah terbesar di Kediri itu.

    Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP IPI KH KMT Abdul Muhaimin dan Sekretaris Jenderal DPP IPI Dr. Muhammad Hermansyah, M.T. Kedatangan mereka disambut oleh KH Sunarto, selaku Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, bersama para pengurus pesantren, Ketua DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur KH Moch Amrodji Konawi, dan Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto beserta jajaran pengurus LDII Kota Kediri.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPI 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026 di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum pelaksanaan, jajaran IPI melakukan kunjungan ke berbagai pesantren untuk memperkuat hubungan dan menyerap aspirasi guna menyukseskan agenda nasional tersebut.

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, pada Senin (6/10/2025).

    Setelah prosesi penyambutan di Wisma Tentram Pondok Pesantren Wali Barokah, rombongan diajak berkeliling pesantren. Mereka meninjau aktivitas santri sekaligus melihat proses produksi Al Qomar Bakery, salah satu unit usaha produktif yang dikelola pesantren.

    Dalam kesempatan itu, KH KMT Abdul Muhaimin menegaskan pentingnya memperkuat peran pesantren dalam pembangunan bangsa.

    “Kita perlu menyapa atau bersilaturahmi ke Ponpes Wali Barokah. Kita bisa mengenal dan mengkonsolidasikan sesuai jargon LDII untuk bangsa. Mestinya bukan hanya untuk kalangan sendiri, tetapi untuk semua bangsa yang ada. Baik yang muslim, atau yang non sekalian,” ujarnya.

    Ia menilai bahwa pesantren memiliki kontribusi panjang bagi bangsa, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.

    “Sebetulnya pesantren sudah mendarma bhaktikan untuk bangsa ini cukup panjang, sejak sebelum kemerdekaan dan konsep pendidikan pesantren itu konsep pendidikan paling lengkap, karena ada tiga aspek yang berjalan simultan, ada transfer of knowledge, transfer of value, transfer of spirituality, hanya saja penghargaan atau apresiasi negara terhadap pesantren itu sangat minim dan terlambat,” tutur KH Muhaimin.

    Ia juga menyinggung pentingnya negara memberikan penghargaan nyata kepada pesantren, bukan sekadar simbolik atau politis.

    “Jadi kita minta negara tidak hanya omon-omong, terkait dengan RUU pesantren yang sudah disahkan, mestinya bukan hanya penghargaan politis, tetapi juga mengharapkan di bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan lebih baik, karena saya sedih ketika pesantren hanya dimobilisasi pada elektoral momen saja,” tegasnya.

    Lebih lanjut, KH Muhaimin berharap lembaga seperti IPI dapat diajak berdialog oleh pemerintah untuk merancang kontribusi pesantren yang lebih konkret.

    “Mestinya ini menyangkut dua pihak, bagaimana negara mengajak lembaga-lembaga semacam IPI diajak ngomong. Artinya pesantren jangan hanya dijadikan obyek, apalagi obyek-obyek temporal, tapi mari kita diajak ngomong konsep besar bagaimana kontribusi pesantren, lalu sejauh mana pesantren bisa memberikan poin-poin untuk perbaikan bangsa ini yang sekarang tidak baik-baik saja,” ujarnya menambahkan.

    Sementara itu, KH Moch Amrodji Konawi, selaku Ketua DPW LDII Jawa Timur, mengaku bersyukur atas kunjungan tersebut. “Kami sangat bersyukur sekali bisa menemui tamu istimewa dari DPP IPI langsung Pak Ketum dan Sekjen hadir di sini. Pak Hermansyah dan Kiai Muhaimin,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa LDII selalu membuka diri untuk bersinergi dengan berbagai pihak, baik antarormas Islam maupun lintas agama.

    “LDII Jatim, sebagaimana Pak Kiai sampaikan Tagline LDII untuk Bangsa, artinya kami sangat terbuka sekali dengan siapapun dengan ormas apapun. Jangankan dengan sesama ormas Islam, kami juga sering komunikasi dan silaturahmi baik dengan agama lain. Karena bagaimanapun juga Indonesia sebagai negara yang besar dan majemuk, perlu dijaga satu sama lainnya untuk penguatan NKRI kita,” ungkapnya.

    KH Amrodji juga menambahkan bahwa LDII berkomitmen menjalankan prinsip Profesional dan Religius dalam setiap kegiatan.

    “Profesional itu kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan alur yang ditentukan, dan religius itu kita berharap nilai-nilai keagamaan sesuatu yang kita utamakan,” ujarnya.

    Ia pun menyambut baik peluang kerja sama dengan IPI, terutama di bidang pelatihan dan pemberdayaan ekonomi umat.

    “Saya kira dari IPI komunikasi kerja sama terutama terkait dengan urusan keekonomian. Bahwa ada berbagai macam pelatihan, dan pendidikan yang akan kita tindak lanjuti. Utamanya dari IPI itu masalah ekonomi yang dibicarakan. Kalau urusan ibadah itu sudah selesai,” kata KH Amrodji. [nm/but]

     

  • Jaksa Iwan Ginting hanya Dimutasi Meski Diduga Terima Suap Rp500 Juta, Palti Hutabarat: Ini Juga Alasannya Publik Tolak RUU Kejaksaan

    Jaksa Iwan Ginting hanya Dimutasi Meski Diduga Terima Suap Rp500 Juta, Palti Hutabarat: Ini Juga Alasannya Publik Tolak RUU Kejaksaan

    Ia juga menyinggung bahwa Kejaksaan saat ini tengah menangani kasus yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, terkait proyek pengadaan Chromebook.

    “Apalagi saat ini sedang menangani kasus Nadiem Makarim yang proyek Chromebook sebenarnya diawasi Jamdatun,” kuncinya.

    Sebelumnya, Kejagung mencopot Iwan Ginting dari jabatannya sebagai jaksa setelah namanya dikaitkan dengan dugaan penilapan barang bukti bernilai miliaran rupiah.

    Mantan Kajari Jakarta Barat itu kini ditempatkan di bagian tata usaha untuk menjalani masa penugasan selama satu tahun.

    “Benar, sudah dicopot dari jabatan dan dari status jaksanya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, kemarin.

    Saat ini, Iwan Ginting diketahui menduduki jabatan baru sebagai Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, di bawah Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung.

    Nama Iwan kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dalam surat dakwaan terhadap Azam Akhmad Akhsya, mantan jaksa di Kejari Jakarta Barat yang kini telah divonis bersalah oleh pengadilan.

    Dalam dokumen dakwaan tersebut, Iwan Ginting disebut menerima uang sebesar Rp500 juta yang berasal dari hasil penilapan barang bukti oleh Azam.

    Uang tersebut, menurut jaksa penuntut, diserahkan langsung oleh Azam kepada Iwan di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, pada 25 Desember 2023 lalu.

    Penyerahan itu juga disaksikan oleh mantan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Jakarta Barat, Sunarto.

  • Unik! Isi BBM di SPBU Caruban Bisa Pulang Bawa Batik Gratis

    Unik! Isi BBM di SPBU Caruban Bisa Pulang Bawa Batik Gratis

    Madiun (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, manajemen dan karyawan SPBU Caruban di Kabupaten Madiun tampil berbeda dengan mengenakan busana batik saat bertugas. Tak hanya itu, pihak pengelola juga membagikan 10 baju batik kepada pelanggan setia serta saldo MyPertamina senilai Rp25.000 sebagai bentuk apresiasi. Kamis (2/10/2025)

    Mandor Pengawas SPBU Caruban, Miko Daniswara, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan batik lebih luas ke masyarakat sekaligus memberikan penghargaan kepada para pelanggan.

    “Kami tidak ada pembatasan pengisian, namun yang lebih diutamakan untuk meraka paran pelanggan yang membeli BBM jenis Non Subsidi,” terangnya.

    Salah satu pelanggan, Paprilia, mengaku kaget sekaligus senang menerima hadiah batik dari SPBU.“Perasaan saya kaget mendapat batik dan tidak menyangka. Yang saya tahu memang hari ini Hari Batik Nasional,” ujarnya.

    Hal serupa dirasakan oleh Sunarto, pelanggan lain yang juga mendapat hadiah.
    “Saya tidak mengetahui kalau di SPBU sini ada pembagian batik. Saya baru tahu ketika selesai mengisi, tiba-tiba didatangi pihak manajemen SPBU dan diberi hadiah,” ungkapnya.

    Melalui kegiatan ini, SPBU Caruban berharap batik semakin dikenal sebagai warisan budaya bangsa dan pelanggan merasa lebih dekat dengan pelayanan SPBU. [rbr/aje]

  • Juda Agung dilantik sebagai Anggota DK OJK Ex-officio BI

    Juda Agung dilantik sebagai Anggota DK OJK Ex-officio BI

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Bank Indonesia.

    Pengucapan sumpah jabatan Juda dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto di Gedung MA Jakarta, Selasa.

    “Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 72/P Tahun 2025 tanggal 11 Agustus 2025 saudara telah diangkat sebagai anggota DK OJK Ex-officio dari BI,” kata Sunarto.

    Juda ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2025 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio dari Bank Indonesia.

    Pelantikan Juda melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi 11 orang yang terdiri dari sembilan ADK hasil Panitia Seleksi serta dua ADK Ex-officio Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

    Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah jajaran pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta Anggota Dewan Komisioner OJK beserta jajaran pejabat OJK lainnya.

    Dengan demikian, jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi sebagai berikut.

    Ketua: Mahendra Siregar

    Wakil Ketua: Mirza Adityaswara

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Inarno Djajadi

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi

    Anggota Dewan Komisioner/Ketua Dewan Audit: Sophia Isabella Wattimena

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Agusman

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto: Hasan Fawzi

    Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia: Juda Agung

    Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kementerian Keuangan: Thomas A.M. Djiwandono

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mbak Wali Buka Porsenijar Zona 2 Jatim: Ajang Guru Kembangkan Bakat dan Tingkatkan Kompetensi

    Mbak Wali Buka Porsenijar Zona 2 Jatim: Ajang Guru Kembangkan Bakat dan Tingkatkan Kompetensi

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI tingkat Provinsi Jawa Timur Zona 2, Selasa (9/9/2025). Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna SMKN 2 Kediri ini, sebagai ajang atau wadah prestasi sekaligus silaturahmi para tenaga pendidik di zona 2 Jawa Timur.

    Sekitar 104 atlet dan 24 official dari daerah zona 2 Jawa Timur, yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar turut berpartisipasi mengikuti perlombaan pada cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni bulu tangkis, tenis meja, dan catur.

    Selain olahraga, Porsenijar juga meliputi perlombaan bidang seni yakni menyanyi solo, tari tunggal, video konten kreatif dan video paduan suara. Serta perlombaan pada bidang pembelajaran, meliputi praktik pembelajaran mendalam _(deep learning)_.

    Dalam sambutannya, Mbak Wali menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Porsenijar. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah berharga bagi para tenaga pendidik untuk mengembangkan potensi di luar kegiatan belajar mengajar.

    “Porsenijar ini kegiatan yang sangat bagus sekali, mempertemukan guru-guru hebat dari 5 kabupaten dan 3 kota di Jawa Timur. Sekaligus sebagai wadah bagi guru untuk mengembangkan potensi dan bakatnya di bidang seni dan olahraga. Harapannya, dari ajang ini lahir atlet maupun seniman dari kalangan guru di Kota Kediri,” ujar Mbak Wali.

    Lebih jauh, Wali Kota termuda di Indonesia ini menekankan bahwa Porsenijar tidak hanya berfokus pada olahraga dan seni. Bidang pembelajaran melalui praktik _deep learning_ menjadi salah satu bagian penting, karena mampu mengasah keterampilan, kreativitas, dan karakter para pendidik.

    “Kompetisi ini secara tidak langsung merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, bukan hanya soal siapa yang juara, tetapi bagaimana kegiatan ini memberi dampak positif pada kompetensi para guru,” tambahnya.

    Di akhir sambutan, Mbak Wali memberikan semangat kepada seluruh peserta. Harapannya Porsenijar menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kompetensi, sekaligus mempersembahkan karya terbaik bagi bangsa dan negara.

    Hadir dalam pembukaan ini Wakil Ketua IV PGRI Provinsi Jawa Timur Munthohar, Ketua Biro Kesra dan Ketenagakerjaan PGRI Provinsi Jawa Timur Budi Lenggono, Ketua PGRI Kota Kediri Anang Kurniawan, Ketua PGRI Kabupaten Kediri Muchsin, Ketua PGRI Kabupaten Blitar Sunarto, Ketua PGRI Kota Blitar Ashari, Ketua PGRI Kabupaten Mojokerto Suwadi, Ketua PGRI Kota Mojokerto Mulib, Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung Muhadi, Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek Catur Winarno, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Kediri Sidiq, perwakilan Kemenag Abdul Basith, serta seluruh peserta Porsenijar Zona 2 Jawa Timur. [nm/kun]

  • Ketua KY Sebut 12 Hakim Agung Pensiun di 2025
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Ketua KY Sebut 12 Hakim Agung Pensiun di 2025 Nasional 8 September 2025

    Ketua KY Sebut 12 Hakim Agung Pensiun di 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifa’i menyebut, sepanjang 2025 terdapat 12 hakim agung yang purna bakti atau pensiun.
    Informasi itu Rifa’i sampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI dengan Panitia Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA).
    “Selama masa 2025 itu hakim purna bakti itu ada 12 orang di kamar pidana, itu ada 3, kemudian kamar TUN (tata usaha negara), kamar agama, kamar militer, kamar perdata,” kata Rifa’i di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Rifa’i mengaku, pihaknya telah menerima surat dari Ketua MA, Sunarto terkait kebutuhan 5 hakim agung kamar pidana, 3 hakim agung kamar perdata, 2 hakim agung kamar agama, 1 hakim agung kamar TUN, 1 hakim agung kamar militer, 5 hakim agung TUN khusus pajak, dan 3 hakim agung ad hoc hak asasi manusia (HAM).
    KY telah menerima surat tersebut pada 17 Februari 2025 lalu.
    “Berkenaan dengan seleksi tentu saja sejak bulan Februari itu kami sudah mulai melakukan pengumuman dan sosialisasi baik secara formal maupun non-formal,” ujar Rifa’i.
    Lebih lanjut, kata Rifa’i, KY telah menggelar seleksi administrasi dan uji kelayakan yang terdiri dari tes kesehatan dan wawancara terbuka.
    Dalam seleksi administrasi itu, KY melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media massa.
    Sementara, dalam seleksi kualitas, KY melibatkan MA dengan melibatkan para hakim agung yang memiliki latar belakang akademisi dari perguruan tinggi.
    Tidak hanya itu, dalam KY juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjaring kepribadian serta riwayat keuangan calon hakim agung.
    “Kami undang khusus untuk memaparkan profil masing-masing calon,” kata dia.
    Dalam rapat tersebut, Rifa’i kemudian menyampaikan 13 daftar nama calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM yang dinyatakan lolos seleksi.
    “Tahapan berikutnya adalah pengajuan usulan ke DPR RI yaitu Komisi III terkait dengan hasil seleksi,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahkamah Agung Dapat Pelat Nomor Khusus, Apa Tujuannya?

    Mahkamah Agung Dapat Pelat Nomor Khusus, Apa Tujuannya?

    Jakarta

    Mahkamah Agung mendapat pelat nomor khusus dari Korlantas. Apa tujuannya?

    Kendaraan dinas Mahkamah Agung kini menggunakan pelat nomor berawalan MA. Penggunaan pelat nomor khusus MA itu disahkan di acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Selasa (19/8/2025). Dalam video yang ditayangkan kanal Youtube MA, pelat nomor RI 8 yang digunakan mobil Ketua Mahkamah Agung ditanggalkan, kemudian digantikan dengan pelat nomor MA 1.

    Ketua MA Sunarto menegaskan, kebijakan ini tidak hanya sebatas langkah administratif, tetapi juga bentuk sinergi antarkementerian-lembaga demi kelancaran tugas peradilan.

    “Perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolri atas inisiasi penerbitan STNK dan TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor/pelat nomor) khusus ini. Inisiatif ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi sebuah bukti nyata bahwa harmonisasi dan sinergi antarkementerian-lembaga dapat diwujudkan demi kelancaran tugas peradilan,” ujarnya.

    Adapun penggunaan pelat nomor khusus MA ini bukan tanpa alasan melainkan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penggunaan pelat nomor khusus ini adalah untuk pengamanan pejabat, kendaraan bermotor yang digunakan dan kegiatannya.

    Pelat nomor khusus akan digunakan oleh pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, hakim, panitera, sekretaris pengadilan, hingga pejabat lain yang mendapat izin Sekretaris MA.

    Penerbitan pelat nomor khusus MA ini sesuai dengan Surat Nomor B/11573/VI/YAN.1.2./2025/Korlantas tertanggal 12 Juni 2025. Dalam surat itu ditegaskan adanya pelat nomor khusus bagi MA.

    Penerbitan STNK dan TNKB khusus ini merupakan tindak lanjut dari permintaan resmi MA kepada Polri yang dibahas dalam serangkaian pertemuan sejak Februari hingga April 2025.

    (dry/rgr)