Tag: Sunarto

  • Manusia-Satwa Liar Hidup Berdampingan secara Harmonis, Mungkinkah?

    Manusia-Satwa Liar Hidup Berdampingan secara Harmonis, Mungkinkah?

    loading…

    Dr. Dolly Priatna, Direktur Eksekutif Belantara Foundation Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Pemerhati dan Praktisi Konservasi Satwa Liar. Foto/istimewa

    Dr. Dolly Priatna
    Direktur Eksekutif Belantara Foundation Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
    Pemerhati dan Praktisi Konservasi Satwa Liar

    BANYAK hasil studi menunjukkan pada beberapa dekade terakhir, luas dan kualitas hutan tropis di banyak negara di Asia terlah berkurang secara signifikan. Pemicu utamanya antara lain konversi kawasan hutan menjadi perkebunan dan pembangunan infrastruktur (Lim et al., 2017; Chen et al., 2024), yang turut menyebabkan penurunan populasi satwa liar dan meningkatnya konflik manusia-satwa liar.

    Intensitas konflik manusia-satwa liar yang terus meningkat dari waktu ke waktu juga mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan, seperti menyebabkan rusaknya tanaman pertanian, hilangnya ternak, gagal panen, rusaknya bangunan rumah, bahkan dapat menyebabkan kematian baik pada manusia maupun satwa liar.

    Lebih khusus lagi, interaksi negatif yang melibatkan satwa liar dilindungi yang terancam punah, seperti harimau dan gajah sumatra lebih sering terjadi di kawasan hutan yang berdekatan dengan desa-desa. Hal ini akan menumbuhkan persepsi negatif masyarakat terhadap keberadaan satwa liar di sekitar pemukimannya, misalnya satwa liar jadi dianggap sebagai hama atau musuh, yang pada akhirnya akan menurunkan dukungan masyarakat terhadap upaya konservasi satwa liar.

    Melihat fenomena-fenomena tersebut, perlu adanya upaya inovatif yang dapat menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi daerah, dengan kepentingan sosial dan lingkungan hidup, khususnya konservasi satwa langka yang dilindungi.

    Merujuk pada definisi yang dikembangkan Sunarto et al. (2008), Better Management Practices (BMP) merupakan pedoman praktis untuk meningkatkan praktik pengelolaan kawasan usaha berbasis lahan dalam rangka melestarikan satwa liar yang dilindungi dan terancam punah, yang menjadi wahana untuk mencapai produk yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

    BMP untuk konservasi satwa liar telah banyak dipelajari, dikembangkan, serta diterapkan di sektor perkebunan kelapa sawit sejak dua dekade lalu di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia (Maddox et al. 2007; Bateman et al., 2010). Demikian pula penerapannya pada sektor hutan tanaman industri (Sunarto et al., 2008; Wong et al., 2022) dan pertambangan (OCSP, 2009), sudah didorong penerapannya seiring dengan permintaan pasar saat ini terhadap produk-produk yang berlabel “hijau dan berkelanjutan”.

    Beberapa komponen BMP yang dapat dikembangkan untuk mendukung konservasi satwa langka yang dilindungi di semua sektor industri berbasis lahan, antara lain mengidentifikasi dan mengelola kawasan HCV (High Conservation Value) atau NKT (Nilai Konservasi Tinggi), upaya mitigasi konflik manusia-satwa liar, restorasi dan perlindungan habitat, menerapkan praktik pembukaan lahan tanpa bakar, pengendalian hama terpadu, serta meminimalkan dan memanfaatkan limbah.

    Contohnya, di perkebunan kelapa sawit yang dikelola produsen minyak sawit tersertifikasi berkelanjutan di Malaysia, mereka menggunakan berbagai metode dalam menerapkan BMP untuk memitigasi konflik manusia-gajah. Mereka memasang pagar kejut listrik (electric fencing), menanam tanaman pelindung (crop-guarding), menjalankan patroli, membuat parit anti gajah, memperbaiki desain pagar, translokasi, dan melakukan penggiringan, serta yang tidak kalah penting melakukan penelitian konservasi dan program penyadaran konservasi (conservation awareness).

    Sementara itu, BMP mitigasi konflik manusia-gajah yang diterapkan di Indonesia pada umumnya menggunakan metode MP2CE (Monitoring, Preventif, Penanaman, Pengendalian, dan Edukasi), yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya perusahaan berbasis lahan dan masyarakat lokal, guna mendorong upaya perlindungan dan pengelolaan gajah secara terpadu dan berkelanjutan.

  • Sanksi Pidana untuk Anggota Polda Sumsel yang Tidak Netral Saat Pilkada 2024

    Sanksi Pidana untuk Anggota Polda Sumsel yang Tidak Netral Saat Pilkada 2024

    Liputan6.com, Palembang – Di pertenganan November 2024 sebelum pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Selatan (Sumsel) 2024, ada belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumsel yang dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumsel.

    Sebanyak 12 ASN di Sumsel diduga tidak netral dan memberikan dukungannya secara terang-terangan ke paslon-paslon di Pilkada Sumsel 2024. Dari laporan tersebut, Bawaslu Sumsel sudah merekomendasikan laporan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang.

    Ketidaknetralan tersebut juga jadi hal serius yang disoroti oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel ke para anggotanya di 17 kabupaten/kota di Sumsel.

    Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto berkata, tim Polda Sumsel terus memastikan netralitas Polda Sumsel dan jajaran yang masih tetap terjaga. Tak ada pandang bulu terhadap anggota yang terlibat dalam politik praktis.

    Hal itu sesuai dengan MK 136/2024 telah menegaskan bahwa jika anggota Polri yang tidak netral, bisa dikenakan sanksi pidana. Sama halnya dengan pejabat negara, ASN dan kepala desa (kades), yang sesuai pasal 188 UU No 1 tahun 2015 tentang pilkada.

    “Ini norma baru dan secara langsung efektif berlaku. Artinya jika ditemukan anggota Polri tidak netral maka selain bisa dipidana juga dapat diberi sanksi kode etik Polri,” katanya, Kamis (28/11/2024).

    Dia berkata, hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu dan Pilkada Sumsel serentak agar berjalan aman, damai dan bermartabat.

    Kombes Pol Sunarto meminta agar masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks yang sudah berseliweran di media sosial. Apalagi banyak narasi maupun foto dan video yang tersebar soal klaim pemenang Pilkada. Sementara, tahapan di KPU hingga kini masih berjalan.

    “Hoaks atau berita bohong bisa memecah belah kita. Gunakan media sosial secara bijak dan selalu periksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya,” ujarnya.

    Mantan Kabid Humas Polda Riau tersebut juga mengaku, Polda Sumsel bersama TNI dan elemen terkait akan terus menjaga keamanan selama Pilkada Sumsel 2024 berlangsung.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan situasi tetap kondusif. Jika ada hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat terdekat,” ungkapnya.

     

  • Ketua MA Terbitkan Imbauan Junjung Etika Profesi, Minta Audionya Diputar 2 Kali Seminggu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 November 2024

    Ketua MA Terbitkan Imbauan Junjung Etika Profesi, Minta Audionya Diputar 2 Kali Seminggu Nasional 23 November 2024

    Ketua MA Terbitkan Imbauan Junjung Etika Profesi, Minta Audionya Diputar 2 Kali Seminggu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Mahkamah Agung (MA)
    Sunarto
    telah menerbitkan imbauan kepada seluruh insan pengadilan untuk menjunjung tinggi
    etika profesi
    dan menghindari praktik pelayanan yang bersifat transaksional.
    Imbauan ini tertuang dalam surat dengan nomor 275/BUA.6/HM1.1/XI/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi.
    Dalam surat tersebut, Sunarto meminta agar imbauan yang terdiri dari lima poin tersebut diputar di setiap pengadilan sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu.
    “Memutar audio imbauan tersebut pada setiap satuan kerja (satker) masing-masing sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu,” bunyi surat resmi yang diterima
    Kompas.com
    pada Sabtu (23/11/2024).
    Lima poin imbauan tersebut mencakup ajakan kepada pegawai di lingkungan lembaga peradilan untuk bekerja dengan niat tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan.
    Selain itu, imbauan tersebut menekankan pentingnya menjunjung tinggi etika profesi sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai MA, serta melayani masyarakat dengan kerja keras, cerdas, dan ikhlas.
    “Menghindari pelayanan yang bersifat transaksional,” tambah Sunarto.
    Mantan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung itu juga mengingatkan agar insan peradilan menghindari perbuatan tercela dan memperkuat jiwa korsa untuk menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, sehingga lembaga peradilan yang agung dapat terwujud.
    Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan diharapkan untuk mengunduh dan memutar audio imbauan tersebut di kantor masing-masing.
    “Sebelum audio imbauan diputar, agar diawali dengan kata pengantar ‘Mohon perhatian untuk sebuah imbauan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, dimohon Bapak/Ibu sekalian untuk memperhatikannya,’” bunyi surat tersebut.
    Imbauan ini muncul di tengah sorotan terhadap MA setelah tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap karena diduga menerima suap terkait putusan bebas pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.
    Penyidik Kejaksaan Agung menemukan sejumlah uang yang ditujukan untuk mengurus putusan kasasi di MA saat menggeledah pengacara Ronald.
    Proses pengurusan kasasi itu dilakukan melalui mantan pejabat MA, Zarof Ricar, yang kini juga berstatus tersangka.
    Meskipun demikian, MA telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga hakim kasasi yang menyidangkan perkara Ronald Tannur dan menyatakan tidak ditemukan pelanggaran.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelanggan PLN Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal saat Antre Bayar Tagihan Listrik

    Pelanggan PLN Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal saat Antre Bayar Tagihan Listrik

    TRIBUNJATENG.COM, MUSI BANYUASIN – Kasus penembakan terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

    Pria bernama Angga Murina Pratama (36) tewas ditembak saat hendak membayar tagihan listrik.

    Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Musi Banyuasin masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku penembakan.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatra Selatan, Kombes Pol Sunarto menjelaskan, kejadian bermula ketika Angga datang ke loket pembayaran PLN di Jalan Kopral Hanafiah, RT 13, RW 02, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, sekitar pukul 08.50 WIB.

    Satreskrim Polres Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan saat melakukan olah TKP penembakan Angga Murina Pratama (38) yang tewas saat hendak membayar tagihan listrik, Kamis (21/11/2024). (Dokumentasi Polisi)

    Saat sedang mengantre dan mengeluarkan ponsel untuk menunjukkan nomor rekening listrik, Angga didatangi seseorang dari arah belakang.

    “Pelaku yang tiba-tiba datang dari arah belakang langsung mendekati korban dan menembaknya di bagian kepala hingga tembus ke kaca loket pembayaran PLN,” kata Sunarto, Kamis (21/11/2024).

    Sunarto menambahkan, pelaku datang ke loket pembayaran listrik menggunakan sepeda motor matic tanpa pelat nomor.

    Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri ke arah stadion.

    Kejadian tersebut membuat para pelanggan listrik PLN yang berada di lokasi panik.

    “Ciri-ciri pelaku sudah diketahui, sekarang masih dalam pengejaran,” ungkap Sunarto.

    Dari lokasi kejadian, penyidik menemukan selongsong peluru yang kini akan dibawa ke Laboratorium Forensik (Labfor) cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan.

    “Nanti akan dilihat apakah senjata api yang digunakan rakitan atau bukan,” tambahnya.

    Sebelumnya, penembakan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan, menewaskan Angga Murina Pratama (36).

    Angga mengalami luka parah di bagian kepala setelah ditembak oleh orang tak dikenal saat hendak membayar tagihan listrik di loket pembayaran PLN.

    Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Bondan Try Hoetomo menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban datang menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor untuk melakukan pembayaran tagihan listrik di loket PLN Sekayu.

    Namun saat hendak mengantre, pelaku datang dan langsung menembak Angga hingga tewas di tempat.

    “Korban saat itu hendak melakukan pembayaran listrik, pelakunya belum diketahui,” kata Bondan. (*)

     

  • Sunardi Bangun Jembatan Rp 250 Juta karena Jalan ke Rumahnya Ditutup Tetangga, Tak Mau Ada Mediasi

    Sunardi Bangun Jembatan Rp 250 Juta karena Jalan ke Rumahnya Ditutup Tetangga, Tak Mau Ada Mediasi

    TRIBUNJATIM.COM – Viral kisah keluarga Sunardi bangun jembatan Rp 250 juta karena jalan ke rumahnya ditutup tetangga, pemilik tanah.

    Keluarga itu selama ini tinggal di bantaran sungai di Kelurahan Demaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

    Karena tak punya akses ke rumah, keluarga Sunardi terpaksa membangun jembatan sendiri.

    Kronologinya pun terungkap.

    Melansir dari Kompas.com, jembatan Rp 250 juta yang dibangun Sunardi berkonstruksi besi sepanjang 22 meter dan lebar 1,5 meter.

    Jembatan itu dibangun di belakang rumah mereka untuk melintasi sungai.

    Kabar mengenai pembangunan jembatan ini viral di media sosial, salah satunya melalui akun Instagram @jepara***.

    Saat dikonfirmasi, Bhabinkamtibmas Kelurahan Demaan, Polsek Jepara, Bripka Suyoko, menjelaskan bahwa selama kurang lebih 27 tahun, keluarga Sunardi (70) diberi keleluasaan untuk menggunakan sisa tanah di samping rumah tetangganya yang berinisial SP sebagai akses jalan.

    Namun, sejak Agustus lalu, jalur selebar 1 meter itu ditutup oleh SP dengan alasan kurang nyaman, dan ia berencana menutup tanahnya dengan tembok.

    Keluarga Sunardi, yang terdiri dari lima kepala keluarga, tinggal di dua bangunan rumah di bantaran Sungai Kanal, tepat di belakang rumah SP.

    “Berhubung sudah tidak ada kecocokan, akhirnya mulai Agustus 2024, SP memberikan waktu 2 tahun untuk bisa melewati jalan itu. Namun, karena keluarga Sunardi sudah tidak berkenan lewat, mereka memutuskan untuk membangun jembatan,” kata Suyoko saat dihubungi melalui telepon, Selasa (19/11/2024) malam.

    Sejak akses jalan ditutup, keluarga Sunardi tidak memiliki pilihan lain untuk keluar masuk rumah selain menyeberangi sungai menggunakan rakit.

    Pihaknya mengaku sudah mengupayakan mediasi, namun kedua belah pihak sama-sama tidak berkenan.

    “Jalan pertolongan bersertifikat tanah milik SP itu mau ditutup dan keluarga Sunardi dikasih waktu 2 tahun. Saya mau mediasikan pertemukan tidak mau. Karena kedua belah pihak sama-sama punya prinsip,” sambung Suyoko.

    Tak mau berlarut-larut, keluarga Sunardi kemudian merealisasikan pembangunan jembatan di belakang rumahnya senilai Rp 250 juta dengan kocek pribadi.

    Jembatan berangka besi itu digarap pada 23 Agustus lalu melalui perusahaan jasa konstruksi setelah sebelumnya mengajukan perizinan ke BBWS Pemali-Juana.

    “Menyadari karena selama ini menggunakan akses jalan tanah milik orang lain, maka dibangunlah jembatan karena tak ada akses lain. Keluarga Sunardi juga tak keberatan jika jalan pertolongan itu ditutup,” kata dia.

    “Progres jembatan 90 persen tinggal buat lantai dan pagar samping,” lanjutnya.

    Menurut Suyoko, uang sebesar Rp 250 juta untuk membangun jembatan disokong keluarga besar Sunardi yang di antaranya berstatus mapan secara finansial.

    “Keluarga Sunardi saling membantu, ada yang pedagang bakso, pengusaha rosok, PLTU Jepara dan PNS. Anak-anaknya yang mapan tidak tinggal di situ,” kata dia.

    “Kenapa tidak pindah saja? Karena rumah itu menyimpan kenangan sejak kecil dan orangtuanya masih nyaman tinggal di situ,” imbuhnya.

    Suyoko pun berharap masyarakat bisa menyikapi dengan bijak urusan internal antara dua keluarga ini lantaran mereka juga tak mempermasalahkannya.

    “Karena beberapa kali saya tembusi, mereka tidak mau masalah ini berkepanjangan, apalagi masuk medsos. Tapi berhubung sudah viral akhirnya kedua belah pihak merasa terganggu,” pungkas Suyoko.

    Kasus di Ponorogo

    Sebelumnya kasus serupa terjadi di Ponorogo.

    Pihak pemerintah desa (Pemdes) Jabung mengaku telah turun tangan, jauh sebelum penembokan akses jalan menuju rumah Sunarto di Jalan Nakulo, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

    “Mediasi sudah bekali-kali. Kalau dihitung puluhan kali. Mulai dari tingkat RT, dusun sampai kami datangkan di kantor desa,” ujar Kepala Desa (Kades) Jabung, Budi Ratno, Kamis (14/9/2023).

    Dia menjelaskan, permasalahan antara Margono dan Sunarto sudah terjadi setahun lalu. Mulai dari hal kecil, hingga menimbulkan cekcok. 

    “Awalnya sepele, ketidakcocokan. Cekcok itu menumpuk mungkin. Dan Margono merasa bahwa lahannya dan telah disertifikatkan, akhirnya ditembok,” tegasnya.

    Menurutnya, secara aturan memang tidak salah.

    Karena jalan yang ditutup dengan tembok merupakan milik keluarga Margono. Dan itu sah di mata hukum karena telah memiliki sertifikat.

    “Tetapi ya gimana ya. Dari dulu, yang di depan belum lahir, saya juga belum lahir, yang ditutup itu akses jalan. Kami mediasi lagi supaya bisa dibongkar,” pungkasnya.

    Diketahui, akses jalan ke rumah warga di Jalan Nakulo RT 02/RW 01, Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ditutup tembok oleh tetangganya.

    Pantauan di lokasi, tembok sepanjang 2 meter dibangun di sekeliling rumah milik Margono.

    Pembangunan tembok tersebut berakibat rumah di belakangnya yang merupakan milik Sunarto tidak memiliki akses.

    Akses jalan ke rumah milik Sunarto tertutup tembok yang terbuat dari batu ringan ini.

    Sunarto yang ditemui di rumahnya hanya bisa meratapinya.

    Pikirannya masih kalut, karena jalan yang sehari-hari dia dan keluarga lintasi telah tertutup.

    “Tembok ini dibangun oleh pak Margono dua hari ini. Selasa kemarin itu. Semenjak itu akses utama tidak ada,” ujarnya ketika ditemui Tribunjatim.com di rumahnya, Kamis (14/9/2023).

    Sementara tetangga keduanya, Bejo mengaku menyesali apa yang terjadi. Dia berharap segera ada solusi.

    “Hidup bertetangga ya gimana ya, menyesali kalau saya. Kalau masalah sebenarnya saya ndak (tidak) tahu,” terang Bejo.

     

    Penembokan akses jalan di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, ini viral di media sosial Instagram.

    Satu di antaranya diunggah akun Instagram @ponorogo_trending.

    “Lagi dan lagi !!! Setelah kasus di JI Gajah Mada, Kini kejadian ya Sama juga dialami oleh bapak Narto di JI.Nakulo Jabung Mlarak. Akses jalan Satu-satunya menuju rumahnya dite setinggi 2 meter oleh tetangganya.padahal belia mengaku sudah sejak dulu itu menjadi akses jal Semoga segera ada solusi dari pemerintah desa maupun pihak terkait demi kebaikan bersama,” tulis akun @ponorogo_trending.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Kecelakaan "Speedboat" di Banyuasin Tewaskan WNA China, Pengemudi Jadi Tersangka karena Positif Narkoba
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        16 November 2024

    Kecelakaan "Speedboat" di Banyuasin Tewaskan WNA China, Pengemudi Jadi Tersangka karena Positif Narkoba Regional 16 November 2024

    Kecelakaan “Speedboat” di Banyuasin Tewaskan WNA China, Pengemudi Jadi Tersangka karena Positif Narkoba
    Tim Redaksi
    BANYUASIN, KOMPAS.com –
    Pengemudi
    speedboat
    Semoga Jaya, RM (40), ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian usai kecelakaan di perairan Teluk Tenggirik, Kabupaten
    Banyuasin
    , Sumatera Selatan.
    RM diketahui mengemudi dalam pengaruh narkoba. Hasil tes urine menunjukkan ia positif menggunakan
    sabu
    .
    “Sudah ditetapkan tersangka terhadap RM. Dia mengemudi setelah mengonsumsi sabu,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Selatan Kombes Sunarto, Sabtu (16/11/2024).
    Sunarto menjelaskan, RM mengemudikan
    speedboat
    400 PK dengan kecepatan tinggi hingga menabrak jukung Doa Bersama saat melintasi tikungan tajam. Akibat tabrakan itu, jukung pecah dan 22 penumpang tenggelam.
    Dari kejadian tersebut, seorang penumpang warga negara asing (WNA) asal China, Wu Hao (32), ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan.
    “RM tak mampu mengontrol kecepatan sehingga menabrak jukung di depannya. Akibatnya, satu WNA meninggal,” jelas Sunarto.
    Atas kelalaiannya, RM dijerat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Saat ini, RM ditahan di Polairud Polda Sumsel.
    Luka benturan fatal
    Dokter forensik RS Bhayangkara M Hasan Palembang, Indra Nasution, menyebut Wu Hao mengalami luka di kepala akibat benturan keras.
    “Luka di kepala diduga membuat korban tidak sadarkan diri sehingga tidak bisa berenang ke permukaan,” ungkap Indra.
    Kronologi kejadian
    Speedboat
    Semoga Jaya berangkat dari Palembang menuju Sei Baung, Ogan Komering Ilir (OKI), membawa 22 penumpang dan dua awak kapal. Di saat bersamaan, jukung Doa Bersama bergerak dari Desa Teluk Tenggirik menuju Palembang.
    Ketika melintasi tikungan perairan Teluk Tenggirik,
    speedboat
    Semoga Jaya menabrak jukung Doa Bersama dari belakang hingga karam.
    “Dari 22 penumpang, satu WNA asal Tiongkok tewas, sisanya selamat,” ujar Kepala Kantor Search And Rescue (SAR) Palembang, Raymond Konstantin.
    Wu Hao menjadi korban tewas dalam kecelakaan ini, sedangkan penumpang lainnya ditemukan selamat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolres Ngawi Pimpin Sertijab Kabag Logistik dan Tiga Kapolsek Baru

    Kapolres Ngawi Pimpin Sertijab Kabag Logistik dan Tiga Kapolsek Baru

    Ngawi (beritajatim.com) – Kapolres Ngawi, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kabag Logistik, Kapolsek Ngawi, Kapolsek Kwadungan, dan Kapolsek Geneng pada Jumat (15/11/2024).

    Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Guyub Polres Ngawi dan dihadiri oleh Wakapolres Ngawi Kompol Achmad Robial para pejabat utama Polres Ngawi, serta para Kapolsek dan perwakilan anggota.

    Dalam sambutannya, Kapolres Ngawi mengucapkan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi selama bertugas dan menyambut pejabat baru dengan harapan tinggi untuk meningkatkan kinerja Polres Ngawi.

    “Saya berterima kasih atas pengabdian para pejabat lama. Kepada pejabat baru, selamat bergabung dan semoga dapat berkontribusi positif untuk Polres Ngawi,” ujar AKBP Dwi SR.

    Mantan Kapolres Situbondo itu menjelaskan bahwa mutasi di lingkungan Polri merupakan langkah strategis dalam regenerasi dan peningkatan kapasitas institusi, serta memastikan dinamika di tubuh Polri berjalan baik.

    “Dengan adanya regenerasi ini, diharapkan Polres Ngawi siap menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan tetap menjaga keamanan, ketertiban, serta kedamaian di masyarakat,” tambahnya.

    Kapolres juga memberikan penghargaan kepada pejabat lama atas prestasi dan kinerja selama bertugas, serta berharap pejabat baru dapat melanjutkan komitmen yang kuat dalam pelayanan publik, terutama menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

    “Saya harap seluruh jajaran dapat mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Ngawi menjelang Pilkada,” pungkasnya.

    Berdasarkan surat telegram dari Polda Jatim, pejabat yang melakukan sertijab adalah sebagai berikut:

    Kabag Logistik: Kompol Sudiono, berpindah ke Polda Jatim dan posisinya diisi oleh AKP Suyadi, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Ngawi Kota.

    Kapolsek Ngawi Kota: Posisi ini kini dijabat oleh AKP Jais Bintoro, yang sebelumnya adalah Kapolsek Kwadungan.

    Kapolsek Kwadungan: AKP Iswahjoedi yang sebelumnya Kapolsek Padas menggantikan AKP Jais Bintoro.

    Kapolsek Geneng: AKP Dandung Setiawan yang kini bertugas di Bagops Polres Ngawi, digantikan oleh AKP Haris Sunarto, dari Polda Jatim.

    Dengan kepemimpinan baru ini, Kapolres Ngawi mengharap Polres Ngawi semakin solid dalam menghadapi tantangan tugas serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. [fiq/kun]

  • 5
                    
                        Gibran Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata
                        Nasional

    5 Gibran Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata Nasional

    Gibran Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara
    Hari Pahlawan
    tahun 2024 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu, (10/11/2024)
    Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Pnb Lucky Indrawan, yang juga Kepala Dinas Operasi Lanud Suryadarma.
    Kemudian dalam suasana hening, sirene dibunyikan selama 60 detik untuk mengenang Pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya.
    Wapres Gibran
    selaku inspektur upacara selanjutnya memimpin prosesi mengheningkan cipta.
    “Mengheningkan cipta mulai,” ucapnya.
    Setelah upacara, Wapres dan pejabat negara bakal melakukan tabur bunga di pusara sejumlah pahlawan.
    Di antaranya para pahlawan yang bakal ditaburi bunga, ada empat Wakil Presiden RI era Presiden Soeharto.
    Mereka adalah Wapres ke-3 H. Adam Malik, dan Wakil Presiden ke-4 H. Umar Wirahadikusumah.
    Kemudian, Wapres ke-5 H. R. Sudharmono SH dan Wapres ke-7 yang juga Presiden ke-3 H. Bacharudin Jusuf (BJ) Habibie
    Gibran juga bakal melakukan tabur bunga di makan Hj. Kristiani Herrawati (Ani Yudhoyono), Hasri Ainun Habibie, beberapa Pahlawan Revolusi dan beberapa Pahlawan Tak di kenal.
    Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan ini tanpak hadir sejumlah pejabat negara. Mereka adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto.
    Kemudian Menteri dan Utusan Presiden juga hadir dalam acara ini. Mereka yang terlihat adalab Zita Anjani, Amran Sulaiman, Syafrie Sjamsoedin dan Ahmad Riza Patria.
    Kemudian, Raffi Ahmad, Isyana Bagoes Oka, Lodewijk F Paulus, Natalius Pigai, Hinsa Siburian, Veronica Tan, Giring, Nusron Wahid, Ni Luh Puspa dan Budi Arie Setiadi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPBD: Kebakaran Pasar Gubug Grobogan Hanguskan 1.290 Lapak, Kerugian Rp 47 Miliar
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        5 November 2024

    BPBD: Kebakaran Pasar Gubug Grobogan Hanguskan 1.290 Lapak, Kerugian Rp 47 Miliar Regional 5 November 2024

    BPBD: Kebakaran Pasar Gubug Grobogan Hanguskan 1.290 Lapak, Kerugian Rp 47 Miliar
    Tim Redaksi
    GROBOGAN, KOMPAS.com
    – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
    Grobogan
    , Jawa Tengah, melaporkan bahwa kebakaran yang melanda Pasar Gubug pada Senin (4/11/2024) malam hingga Selasa (5/11/2024) pagi menghanguskan sebanyak 1.290 bangunan lapak pedagang.
    Insiden ini terjadi sekitar pukul 23.30 dan menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp 47,27 miliar.
    Plt Kepala Pelaksana BPBD Grobogan, Endang Sulistyoningsih, menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil akhir asesmen dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), kebakaran tersebut meludeskan 198 toko, 751 kios/los dan 341 dasaran.
    “Itu data akhir hasil rapat. Tadi, Bupati Grobogan Sri Sumarni beserta jajaran meninjau lokasi,” kata Endang, saat dihubungi melalui ponsel, Selasa siang.
    Endang juga merinci total kerugian dari kebakaran ini, yang terdiri dari kerugian bangunan sebesar Rp 24,75 miliar dan kerugian pedagang sebesar Rp 22,52 miliar.
    “Saat ini, usai pendinginan, Damkar, BPBD, dan instansi terkait melakukan kerja bakti di Pasar Gubug. Tim asesmen melakukan penilaian kerusakan dan kerugian di lapangan,” ungkap dia.
    Kapolsek Gubug, AKP Sunarto, mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan saksi, kebakaran bermula dari salah satu kios sembako di sisi ujung timur kompleks Pasar Gubug bagian utara.
    “Saksi yang melintas di depan pasar kemudian berteriak meminta pertolongan hingga massa berdatangan,” kata Sunarto.
    Warga setempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, sementara para pedagang juga berupaya mengevakuasi barang dagangan mereka.
    Namun, api dengan cepat menyebar ke arah barat, menghanguskan sekitar 90 persen bangunan beserta isinya. Total luas bangunan Pasar Gubug adalah 8.625 meter persegi.
    “Nyaris seluruhnya hangus. Hanya tersisa puing-puing tembok, atap galvalum, dan tiang besi,” jelas Sunarto.
    Menurut Sunarto, kebakaran di Pasar Gubug dapat dipadamkan pada Selasa pagi sekitar pukul 05.00 setelah diterjunkan 10 armada pemadam kebakaran dari Grobogan dan Demak.
    “Padam tuntas Selasa pagi ini jam 05.00 dan kemudian petugas masih melakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa,” tutup Sunarto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: Anggaran Pilkada 28,6 Triliun hingga Omnibus Law Kepemiluan

    Isu Politik Terkini: Anggaran Pilkada 28,6 Triliun hingga Omnibus Law Kepemiluan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengungkapkan jumlah anggaran untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Daerah/ Pilkada) 2024 yang telah disetujui melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) mencapai Rp 28,6 triliun per 28 Oktober 2024, menjadi isu politik terkini yang menjadi perhatian pembaca Beritasatu.com. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,77% telah dicairkan.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya bakal mempertimbangkan dan mengkaji usulan merevisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law. Salah satu fokusnya meningkatkan kualitas sistem demokrasi Indonesia termasuk sistem kepemiluan.

    Berikut ini lima isu politik terkini pada Kamis (01/11/2024) yang dirangkum Beritasatu.com, Jumat (01/11/2024).

    1. Anggaran Pilkada 2024 Capai Rp 28,6 Triliun

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengungkapkan jumlah anggaran untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Daerah/ Pilkada) 2024 yang telah disetujui melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) mencapai Rp 28,6 triliun per 28 Oktober 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,77% telah dicairkan.

    “Sejauh ini Rp 28,6 triliun atau 99,7% dari anggaran tersebut telah ditransfer dari dana yang disediakan pemerintah daerah,” jelas Afif dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024) dikutip dari Antara.

    Dalam persiapan Pilkada 2024, KPU telah menyusun peraturan, pedoman teknis, dan panduan, serta memulai rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Selain itu, mereka juga telah mengadakan sarana prasarana dan logistik, termasuk bilik suara, tinta, dan kotak suara, yang produksinya telah mencapai 100%, dengan sebagian besar sudah siap dikirim ke lokasi-lokasi terkait.

    2. 8 Mantan Caleg dari KIM Plus Dukung Pramono-Doel pada Pilgub Jakarta

    Delapan orang mantan caleg DPRD Jakarta pada Pileg 2024 yang tergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus mendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno (Doel).

    Kedatangan delapan mantan caleg ini mengaku inisiatif sendiri untuk memenangkan Pramono dan Doel dan juga bentuk aspirasi warga yang membutuhkan pemimpin untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan fisik. Mereka menilai pasangan Pramono-Doel lebih tepat.

    “Secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada pileg kemarin memilih kami. Para pemilih kami, sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Doel,” ujar Syukri, mantan caleg DPRD Jakarta dari PKB.

    3. LSI Denny JA: Elektabilitas Pramono-Rano Hanya Kalah 0,3 Persen dari Ridwan Kamil-Suswono

    Ektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno hanya kalah tipis dari cagub-cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. Demikian hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

    Direktur Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP) LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono mengatakan, Pramono-Rano hanya kalah 0,3% dari Ridwan-Suswono.

    “Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan elektabilitas 37,4%. Sedikit unggul dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang memperoleh 37,1%,” katanya di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2024).

    4. Debat Pilgub Sumatera Utara: Bobby Nasution Singgung Akses Kesehatan dan Pendidikan

    Calon gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyinggung soal masih sulitnya warga mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan. Hal itu disampaikan Bobby Nasution dalam debat perdana Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (30/10/2024).

    “Kami keliling kabupaten dan kota di Sumatera Utara, masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang mengeluh tentang pendidikan karena dikenakan pungutan. Oleh karena itu kami hadir di Sumatera Utara,” ujar Bobby.

    Dia berjanji kalau diberikan amanah memimpin Sumatera Utara, persoalan kesehatan dan pendidikan akan terselesaikan.

    5. Perbaiki Sistem Pemilu, Mendagri Kaji Usulan Revisi UU Politik lewat Omnibus Law

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya bakal mempertimbangkan dan mengkaji usulan merevisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law. Salah satu fokusnya meningkatkan kualitas sistem demokrasi Indonesia termasuk sistem kepemiluan.

    Sebelumnya, usulan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law disampaikan Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia. “Bang Doli saya sudah baca juga, untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket, omnibus law. Ya, ini boleh saja salah satu opsi,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Kajian tersebut, kata Tito, akan melibatkan pemerintah dan DPR serta elemen masyarakat terkait. Apalagi, pemerintah tengah fokus mengkaji ulang sistem demokrasi di Indonesia yang bakal dilakukan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 rampung. “Kita mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi. Sistem kepemiluan. Sistem pilkada,” tegas dia.