Tag: Sunarto

  • Panggil Lagi Juliyatmono Usai 3 Kali Tak Hadiri Sidang Korupsi Masjid Agung, JPU: Kesempatan Terakhir
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Januari 2026

    Panggil Lagi Juliyatmono Usai 3 Kali Tak Hadiri Sidang Korupsi Masjid Agung, JPU: Kesempatan Terakhir Regional 7 Januari 2026

    Panggil Lagi Juliyatmono Usai 3 Kali Tak Hadiri Sidang Korupsi Masjid Agung, JPU: Kesempatan Terakhir
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Eks Bupati Karanganyar, Juliyatmono, kembali dipanggil sebagai saksi dugaan kasus korupsi Masjid Agung Madaniyah Karanganyar setelah tiga kali tak memenuh panggilan.
    Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Karanganyar, Hartanto, menyatakan kesaksian Juliyatmono krusial dalam kasus tersebut.
    “Diberi kesempatan terakhir tanggal 20 (Januari 2026),” kata Hartanto di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (7/1/2026).
    Hartanto mengungkapkan, Juliyatmono telah beberapa kali tidak memenuhi panggilan jaksa untuk hadir sebagai saksi dalam perkara tersebut.
    “Sudah panggilan ketiga, sudah ajukan permohonan,” ujarnya.
    Menurut Hartanto, kehadiran Juliyatmono sangat penting karena namanya kerap disebut oleh sejumlah saksi dalam persidangan sebelumnya.

    Dalam sidang-sidang terdahulu, sejumlah saksi menyebutkan adanya aliran dana yang diduga mencapai Rp 5 miliar dan diberikan secara bertahap.
    Keterangan ini disampaikan dalam rangkaian pemeriksaan saksi perkara dugaan korupsi Masjid Agung Madaniyah Karanganyar.
    “Tentu kan sudah kalau mengikuti persidangan terdahulu-terdahulu kan dengan memang ada beberapa saksi-saksi kan menyebut,” ungkap Hartanto.
    Kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar menjerat empat terdakwa, yaitu Direktur Operasional PT MAM Energindo Nasori, Kepala Cabang PT MAM Energindo Jateng-DIY Agus Hananto, Direktur Utama PT MAM Energindo Ali Amri, serta mantan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Karanganyar Sunarto.
    Keempat terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar dengan nilai proyek mencapai Rp 78,9 miliar.
    Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satya Lancana Wirakarya untuk Mentan Amran hingga Bupati Karawang
                        Nasional

    3 Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satya Lancana Wirakarya untuk Mentan Amran hingga Bupati Karawang Nasional

    Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satya Lancana Wirakarya untuk Mentan Amran hingga Bupati Karawang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang jasa kepada sejumlah orang saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
    Penganugerahan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/TK Tahun 2026 dan Nomor 2/TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wirakarya.
    Para penerima dianggap berjasa di bidang tertentu yang bermanfaat bagi bangsa.
    “Menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa sebagai penghargaan atas jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan kesejahteraan dan kebesaran bangsa dan negara,” kata Sekretaris Militer Presiden membacakan Keppres tersebut, Rabu.
    “Serta Satya Lencana Wirakarya sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan Darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa sehingga dapat dijadikan teladan bagi yang lainnya,” jelasnya.
    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu yang mendapat penghargaan.
    Presiden Prabowo Subianto memberikannya tanda kehormatan Bintang Jasa Utama.
    Tak cuma itu, Prabowo juga memberikan Bintang Jasa Pratama kepada Petani pada Poktan Ngudi Luhur, Kabupaten Sukoharjo, Heri Sunarto.
    Kemudian, ada pula dua orang lain yang diberikan Bintang Jasa Nararya dan puluhan orang lainnya termasuk Bupati Bojonegoro dan Bupati Karawang yang diberikan Satyalancana Wirakarya.
    Sementara itu, jumlah penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya yang hadir langsung mencapai 11 orang.
    Mereka mewakili 91 penerima lainnya.
    “Mewakili 91 penerima lainnya masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya,” jelas Sekretaris Militer Presiden.
    Berikut ini nama-nama penerima tanda kehormatan tersebut:
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 192 Aparatur Pengadilan Dijatuhi Sanksi pada 2025, 45 Orang Disanksi Berat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Desember 2025

    192 Aparatur Pengadilan Dijatuhi Sanksi pada 2025, 45 Orang Disanksi Berat Nasional 31 Desember 2025

    192 Aparatur Pengadilan Dijatuhi Sanksi pada 2025, 45 Orang Disanksi Berat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Agung (MA) mengungkap, sebanyak 192 aparatur pengadilan dijatuhi sanksi pada 2025.
    Hal ini disampaikan Ketua
    MA

    Sunarto
    dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Kantor MA, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).
    “Jumlah
    hakim
    dan
    aparatur pengadilan
    yang menerima sanksi hukuman disiplin sepanjang tahun 2025 berjumlah 192 orang, dengan rincian 85 orang hakim dan 107 orang aparatur kepaniteraan, kesekretariatan, dan PPNPN,” kata Sunarto, Selasa.
    Dari 192 orang tersebut, 45 orang di antaranya dijatuhi sanksi berat. Lalu, 46 orang dijatuhi sanksi sedang dan sanksi ringan 101 orang.
    Sanksi yang diberikan tersebut merupakan hasil dari pengawasan yang dijalankan MA melalui Badan Pengawasan.
    Selain itu, Badan Pengawasan MA mencatat jumlah aduan yang diterima sepanjang 2025 mencapai 5.550 laporan. Dari jumlah tersebut, sekitar 74,41 persen pengaduan telah selesai ditangani.
    “Sisanya sebanyak 1.420 pengaduan masih dalam proses penyelesaian,” ujar Sunarto.
    Selain aduan yang masuk langsung ke MA, Sunarto juga memaparkan data penjatuhan sanksi yang bersumber dari rekomendasi Komisi Yudisial (KY).
    Sepanjang tahun ini, KY disebut telah mengeluarkan rekomendasi sanksi dalam 36 perkara yang melibatkan 61 hakim.
    Berdasarkan tindak lanjut yang telah rampung, sebanyak 12 hakim dijatuhi hukuman disiplin sesuai rekomendasi Komisi Yudisial. Sementara itu, terdapat 27 hakim yang tidak dapat dikenai sanksi.
    “Sedangkan 27 orang hakim yang tidak dapat dijatuhi sanksi sebab menyangkut materi pengaduan berkaitan dengan teknis yudisial dan substansi atau pertimbangan hukum putusan hakim,” ucap Sunarto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menjelang Natal, Pasar Asemka Tamansari dipadati pengunjung

    Menjelang Natal, Pasar Asemka Tamansari dipadati pengunjung

    Jakarta (ANTARA) – Lokasi perbelanjaan Pasar Asemka di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dipadati pengunjung pada Minggu siang, yang memburu berbagai pernak-pernik Natal.

    Tampak para pengunjung menyerbu sejumlah tenda pedagang, mulai dari pernak-pernik Natal, serta petasan hingga terompet yang identik dengan perayaan Tahun Baru..

    Salah satu pengunjung asal Medan, Romanti (45), mengaku dirinya mendatangi Pasar Asemka untuk membeli pernak pernik Natal.

    Ia datang bersama keluarganya dari Kemayoran, Jakarta Pusat, hanya untuk membeli pernak-pernik menjelang perayaan Natal.

    “Lagi mau belanja buat Natal, menjelang Natal, memang sengaja datang mau beli ini (pernak-pernik),” ujar Romanti saat ditemui di Jakarta, Minggu.

    Berbelanja di Pasar Asemka adalah tradisi rutin yang dilakukan Romanti sekeluarga menjelang Natal. Menurut dia, Selain lengkap, harga pernak-pernik di pasar tersebut cukup terjangkau.

    “Jadi kalau mau menjelang Natal, beli pernak-pernik ya pasti ke sini,” ungkapnya.

    Pengunjung lainnya, Sunarto (39), mengatakan ia sengaja ke Pasar Asemka untuk mengajak anaknya jalan-jalan.

    “Anak ngajakin jalan, saya ajak ke sini sekalian beli terompet, beli mainan. Kebetulan lagi libur sekolah juga, jadi mau menyenangkan anak,” katanya.

    Sunarto mengaku kerap berbelanja di Pasar Asemka karena tempat tinggalnya tidak jauh dari pasar. Karena itu, ia mengajak anak bungsunya untuk membeli mainan.

    “Tadi beli mainan saja sih, beli terompet. Kalau di sini kan lengkap, mau beli apa saja ada,” imbuhnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Kediri yang digelar di Gedung Lantai 5 Pondok Pesantren Wali Barokah, Rabu (17/12/2025).

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri memberikan apresiasi atas konsistensi LDII Kota Kediri dalam pembinaan generasi muda, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Peran aktif dan moderat LDII dinilai turut menjaga harmoni sosial dan kondusivitas daerah.

    Tema Musda LDII tahun ini yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia profesional dan religius dinilai relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi semata berorientasi pada infrastruktur.

    “Inilah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045, dan inilah pula yang menjadi roh dari visi Kota Kediri MAPAN,” ujarnya.

    Wali Kota Kediri termuda tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Kediri terus mendorong percepatan pembangunan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transformasi digital. Namun, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai apabila selaras dengan penguatan nilai, etika, dan kepedulian sosial.

    “Di titik inilah peran organisasi keagamaan seperti LDII menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

    Menurutnya, Musyawarah Daerah ke-VII ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, melakukan evaluasi, serta menyusun program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, Musda juga dinilai strategis dalam mempertegas kontribusi LDII bagi pembangunan masyarakat Kota Kediri yang rukun, berakhlak mulia, dan berdaya saing di tengah perubahan global.

    “Saya berharap melalui Musda ke-VII ini, LDII Kota Kediri dapat melahirkan program kerja yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda ke-VII ini. Semoga Musda ini melahirkan keputusan-keputusan strategis dan kepemimpinan yang amanah, yang membawa LDII Kota Kediri semakin maju, semakin solid, dan semakin berkontribusi dalam mewujudkan Kota Kediri MAPAN serta Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Usai membuka Musda ke-VII DPD LDII Kota Kediri, Wali Kota Kediri bersama jajaran DPD LDII Kota Kediri menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada warga. Kegiatan dilanjutkan dengan penyiraman tanaman sebagai pengganti karangan bunga ucapan Musda, serta peninjauan 15 stan UMKM Pondok Pesantren Wali Barokah sekaligus melarisi dagangan para pelaku usaha.

    Musda tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur KH. Moch. Amrodji Konawi, Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto, Ketua Yayasan Wali Barokah Achmad Fawwaz Abd. Aziz, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah KH. Sunarto, para alim ulama, peserta Musyawarah Daerah Pleno DPD, pimpinan dan pengurus cabang serta anak cabang LDII Kota Kediri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ketua FKUB Kota Kediri Moch. Salim, serta tamu undangan lainnya. [nm/beq]

  • Jaga Harkamtibmas di Ngawi, Polsek Geneng Patroli Obyek Vital dan Jalur Lalu Lintas

    Jaga Harkamtibmas di Ngawi, Polsek Geneng Patroli Obyek Vital dan Jalur Lalu Lintas

    Ngawi (beritajatim.com) – Guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Polsek Geneng, Polres Ngawi Polda Jatim melaksanakan patroli rutin dengan sasaran obyek vital dan jalur strategis di wilayah hukumnya.

    Kegiatan patroli yang dipimpin Kapolsek Geneng AKP Haris Sunarto, S.H., tersebut menyasar sejumlah lokasi vital dan pusat aktivitas masyarakat, antara lain ATM Bank BRI Unit Tambakromo, Pabrik Gula Soedhono Geneng, Indomaret Geneng, serta Kantor PT Pos Geneng.

    Patroli ini merupakan langkah preventif kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sekaligus meminimalisir potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Geneng

    Selain itu, dalam patroli tersebut personel Polsek Geneng juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat dan petugas keamanan agar selalu waspada serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing.

    Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, S.I.K., S.H., M.H. menegaskan bahwa kegiatan patroli merupakan komitmen Polres Ngawi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Patroli rutin yang dilaksanakan jajaran Polsek merupakan upaya nyata Polri untuk memastikan keamanan obyek vital dan aktivitas masyarakat tetap terjaga. Saya instruksikan agar patroli terus ditingkatkan guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi,” tegas AKBP Charles P. Tampubolon pada Selasa (16/12/2025).

    Selama kegiatan berlangsung, patroli berjalan aman dan lancar tanpa ditemukan adanya gangguan kamtibmas, dan situasi wilayah hukum Polsek Geneng terpantau kondusif. (ted)

  • Polsek Geneng Ngawi Wujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

    Polsek Geneng Ngawi Wujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

    Ngawi (beritajatim.com) – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan situasi kamtibmas dan kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif, Polsek Geneng Polres Ngawi melaksanakan kegiatan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), pada Selasa (16/12/2025) pagi.

    Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.15 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Geneng AKP Haris Sunarto, S.H., dengan melibatkan personel Polsek Geneng.

    Fokus kegiatan dilaksanakan di sejumlah titik strategis dan rawan kepadatan arus lalu lintas, di antaranya Simpang Tiga Geneng, depan SDN Tambakromo, SMP Negeri 2 Geneng, serta SMK PGRI 2 Geneng.

    Personel melaksanakan pengaturan lalu lintas pagi hari serta memberikan imbauan dan teguran humanis kepada para pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya di kawasan sekolah.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan kehadiran polisi di tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman dan nyaman, terutama bagi pelajar dan pengguna jalan pada jam sibuk pagi hari. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif.

    Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa kehadiran Polri di masyarakat merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Kehadiran anggota Polri di pagi hari adalah wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Kami ingin memastikan aktivitas masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan pengguna jalan, dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Polri akan terus mengedepankan sikap profesional, humanis, dan responsif dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas Kapolres Ngawi.

    Polres Ngawi akan terus mengoptimalkan peran Polsek jajaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari tugas pokok Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. (ted)

  • Polres Ngawi Amankan 21 Motor Bodong di Gudang Baderan

    Polres Ngawi Amankan 21 Motor Bodong di Gudang Baderan

    Ngawi (beritajatim.com) — Polres Ngawi mengamankan 21 unit sepeda motor berbagai merek yang diduga bodong atau tidak dilengkapi dokumen sah.

    Pengungkapan tersebut dilakukan oleh Polsek Geneng pada Sabtu (13/12/2025), setelah menerima laporan adanya aktivitas mencurigakan di sebuah gudang kosong bekas toko material di Desa Baderan, Kecamatan Geneng. Hingga kini, belum diketahui pasti siapa pemilik gudang tersebut.

    Laporan menyebutkan keberadaan sebuah truk Mitsubishi ELF putih bernomor polisi AD 8906 IE yang memuat puluhan sepeda motor.

    Kapolsek Geneng AKP Haris Sunarto, bersama anggota segera bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Hasilnya, petugas menemukan satu unit truk yang mengangkut 21 sepeda motor tanpa disertai dokumen kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Selanjutnya, truk beserta seluruh kendaraan bermotor diamankan ke Polsek Geneng. Polisi juga membawa sopir truk serta satu orang lain yang berada di lokasi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil respons cepat aparat kepolisian atas laporan masyarakat.

    “Setiap informasi dari warga langsung kami tindak lanjuti. Dari hasil pengecekan di lapangan, kendaraan bermotor yang diduga tidak memiliki dokumen sah berhasil kami amankan,” ujar AKBP Charles saat dikonfirmasi, Senin (15/12/2025).

    Ia menambahkan, hingga kini penyelidikan masih terus dilakukan untuk menelusuri asal-usul kendaraan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman puluhan sepeda motor tersebut.

    “Seluruh barang bukti sudah diamankan. Kami masih mendalami apakah terdapat unsur tindak pidana, baik pencurian maupun penadahan kendaraan bermotor. Pemilik gudang masih dalam lidik kami,” tegasnya.

    Kapolres Ngawi juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan.

    “Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Ngawi,” pungkasnya.

    Keberhasilan ini menegaskan komitmen Polres Ngawi Polda Jawa Timur dalam merespons cepat laporan warga sekaligus menekan peredaran kendaraan bermotor ilegal di wilayah hukumnya. [fiq/but]

  • Musda VII LDII Kota Kediri Dijadwalkan 17 Desember 2025, Bahas Program Kerja hingga Pemilihan Ketua

    Musda VII LDII Kota Kediri Dijadwalkan 17 Desember 2025, Bahas Program Kerja hingga Pemilihan Ketua

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Kediri memastikan Musyawarah Daerah (Musda) VII akan digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, sebagai agenda lima tahunan organisasi untuk mengevaluasi kinerja, menyusun program kerja, dan memilih kepengurusan baru periode 2025 – 2030.

    Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto menyampaikan Musda VII direncanakan berlangsung selama satu hari dan diikuti ratusan peserta dari unsur internal maupun eksternal organisasi.

    “Nanti rencananya. Musdanya insyaallah hari Rabu tanggal 17 Desember. Satu hari cukup insyaallah,” ujar Agung Riyanto usai Media Gathering Road To Musda VII LDII Kota Kediri di Pondok Wali Barokah Kediri, pada Minggu 14 Desember 2025.

    Agung menjelaskan, peserta Musda berasal dari jajaran pengurus LDII di berbagai tingkatan, serta undangan dari luar organisasi.

    “Peserta yang hadir di Musdah itu nanti dari eksternal. Beberapa teman-teman dari pengurus pleno DPD, PC, PAC, kemudian dari pengurus Pondok Wali Barokah, kemudian juga ada teman-teman ya dari kabupaten juga kita undang,” katanya.

    Jumlah peserta Musda VII LDII Kota Kediri diperkirakan mencapai ratusan orang. “Kurang lebih sekitar 400 sampai 500 orang,” lanjutnya.

    Agenda Pokok Musda VII LDII Kota Kediri

    Menurut Agung, Musda merupakan amanah organisasi yang dilaksanakan setiap lima tahun dengan sejumlah agenda strategis.

    “Musda itu kan helatan 5 tahun sebagai amanah organisasi kan. Ada tiga pokok bahasan di Musda, pola sistem kerja, kemudian membuat program kerja dan pemilihan pengurus periode 2025-2030 itu. Intinya kan seperti itu,” jelasnya.

    Ia menekankan Musda tidak semata-mata dimaknai sebagai agenda pemilihan kepemimpinan, tetapi juga ruang musyawarah yang memberi manfaat luas.

    “Bagaimana musyawarah ini kesannya tidak hanya melulu apa itu memilih kekuasaan, tetapi bagaimana lebih musyawarah ini bisa lebih bermanfaat,” ungkapnya.

    Dukung Program Pemerintah dan Visi Kota Kediri

    Agung menegaskan hasil Musda diharapkan sejalan dan mendukung program pemerintah, baik pusat, provinsi, hingga Pemerintah Kota Kediri.

    “Terutama dalam mendukung program visi-misi baik itu dari pemerintah pusat kemudian provinsi dan lebih-lebih kalau saya yang ada di Kota Kediri bagaimana mendukung program Mbak Wali kan gitu kan yang mapan itu kan,” ujarnya.

    Ia mengaitkan peran LDII dengan delapan bidang pengabdian yang menjadi fokus organisasi.

    “Kalau kita koneksikan dengan delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa itu kan sudah nyambung terkait wawasan kebangsaan, dakwah, pendidikan, ekonomi, syariah, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kemudian kesehatan vital, teknologi informasi dan energi baru terbarukan kan itu,” katanya.

    Kolaborasi dengan Ormas dan Stakeholder Kota Kediri

    Dalam implementasinya di tingkat kota, LDII Kota Kediri berencana memperkuat kolaborasi lintas organisasi dan pemangku kepentingan.

    “Nah itu nanti pelaksanaannya kita bekerja sama dengan steak holder yang ada di Kota Kediri ya bersama-sama kan dengan organisasi masyarakat dengan NU, Muhammadiyah, KNPI dan lain-lain itu ya kita sama-samalah nanti bagaimana mewujudkan Kota Kediri ini lebih lebih MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangenu),” ucap Agung.

    Ia menyebut komunikasi awal terkait agenda dan arah Musda telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Kediri. “Kemarin sudah kita sampaikan ke Mbak Wulandari ke edensi kemarin,” katanya.

    Hadir dalam Media Gathering ini, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah H Sunarto, segenap panitia dan pengurus DPD LDII Kota Kediri. [nm/aje]

  • PT MAM Menang Proyek Masjid Agung meski Tak Punya Modal, Saksi Sebut Ada Permintaan Bupati
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 Desember 2025

    PT MAM Menang Proyek Masjid Agung meski Tak Punya Modal, Saksi Sebut Ada Permintaan Bupati Regional 2 Desember 2025

    PT MAM Menang Proyek Masjid Agung meski Tak Punya Modal, Saksi Sebut Ada Permintaan Bupati
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Eks Bupati Karanganyar, Juliyatmono, kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Masjid Agung Madaniyah Karanganyar, Jawa Tengah, di Pengadilan Tipikor Semarang pada Selasa (2/12/2025).
    Dalam sidang sebelumnya, sejumlah saksi mengaku diminta utusan eks
    Bupati Karanganyar
    ,
    Juliyatmono
    , agar memenangkan proyek senilai Rp 78 miliar kepada PT MAM (MAM Energindo).
    Namun, dalam sidang yang dilaksanakan pada Selasa (2/12/2025), terungkap bahwa PT MAM sebenarnya tidak mempunyai modal untuk menjalankan proyek tersebut.
    Keterangan tersebut dikatakan oleh saksi Bendahara PT MAM (MAM Energindo), Irma Nuswantari, di hadapan majelis hakim.
    “Karena PT MAM tak punya dana,” kata Irma saat ditanya oleh majelis hakim, Selasa.
    Dia mengatakan bahwa pengerjaan proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga atau investor yang bernama Tri (terdakwa dalam kasus yang sama).
    “Nilai kontrak Rp 78 miliar,” ujarnya.
    Irma mengungkapkan, pihak ketiga itu juga membuat rekening atas nama PT MAM.
    Namun, dia juga tak membantah bahwa yang memasukkan tender dalam proyek tersebut merupakan cabang PT MAM Jawa Barat.
    “Tak punya uang kenapa ikut tender?” tanya hakim kepada Irma.
    “Namanya usaha, Bu (hakim), saya tak tahu,” jawab Irma.
    Setelah PT MAM dimenangkan, kemudian proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga.
    Dikatakan oleh saksi yang sama, sejumlah uang proyek tersebut juga diduga mengalir ke eks Bupati Karanganyar, Juliyatmono.
    Jatah fee tersebut diketahui setelah jaksa memperlihatkan dokumentasi rekapitulasi dana yang mengalir dalam proyek tersebut.
    Dalam dokumen itu, ada anggaran Rp 5 miliar ditransfer ke KRA 01 yang merujuk ke eks Bupati Karanganyar.
    “Untuk fee sekitar Rp 5 miliar sekian. Di sini tertulis KRA 01, setahu saya Pak Juliyatmono, Bupati Karanganyar,” ungkapnya.
    Seperti diketahui, kasus tersebut menyeret empat terdakwa, yakni Direktur Operasional PT MAM Energindo Nasori, Kepala Cabang PT MAM Energindo Jateng-DIY Agus Hananto, Direktur Utama PT MAM Energindo Ali Amri, dan mantan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Karanganyar Sunarto.
    Empat terdakwa itu diduga melakukan tindakan
    korupsi
    dalam proyek pembangunan
    Masjid Agung Madaniyah
    Karanganyar senilai Rp 78,9 miliar.
    Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Saat para terdakwa kasus korupsi Masjid Agung Madaniyah Karanganyar ikut sidang di
    Pengadilan Tipikor
    Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.