Yogyakarta, Beritasatu.com – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah asli. Hal ini sebagai respons atas tuduhan yang dilontarkan oleh mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar.
Rismon meragukan keaslian dokumen tersebut dengan alasan penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan lembar pengesahan, yang menurutnya belum tersedia di era 1980-an hingga 1990-an. Pernyataan ini memicu perdebatan di media sosial, di mana sebagian pihak menerima klaim tersebut, sementara sebagian lainnya masih mempertanyakannya.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyesalkan tuduhan yang dianggap menyesatkan tersebut, terlebih karena Rismon sendiri merupakan alumni UGM.
“Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat,” kata Sigit, Jumat (21/3).
Menanggapi isu penggunaan font Times New Roman, Sigit menjelaskan bahwa di tahun 1980-an hingga 1990-an, mahasiswa UGM sudah umum menggunakan font tersebut atau jenis huruf yang serupa, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan sekitar kampus.
“Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh isi skripsi Joko Widodo yang setebal 91 halaman diketik menggunakan mesin ketik, sementara sampul dan lembar pengesahan dicetak di percetakan, sebagaimana praktik umum mahasiswa pada saat itu.
Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM San Afri Awang turut membantah tuduhan tersebut dan berbagi pengalamannya.
“Saya masih ingat waktu saya buat cover (skripsi), lari ke Prima. Di zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal, Prima dan Sanur,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC sudah tersedia di sekitar UGM pada masa itu.
Terkait nomor seri ijazah yang disebut berbeda dari format standar, Sigit menegaskan bahwa pada saat itu, Fakultas Kehutanan UGM memiliki kebijakan sendiri dalam sistem penomoran ijazah.
“Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” jelasnya.
Frono Siwo, teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, membenarkan bahwa format ijazah mereka sama, termasuk tanda tangan Rektor Prof. T Jacob dan Dekan Prof. Soenardi Prawirohatmodjo.
“Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan,” ujarnya.
Frono juga mengenang sosok Jokowi sebagai mahasiswa yang pendiam, tetapi humoris saat berkumpul dengan teman-temannya.
“Pak Jokowi orangnya pendiam, tapi kalau ngobrol selalu kocak, apa yang jadi pembicaraan selalu mengundang tawa,” kenangnya.
Selain itu, ia membenarkan bahwa Jokowi hobi mendaki gunung dan sempat bekerja bersamanya di PT Kertas Kraft Aceh (Persero) setelah lulus. Namun, mantan gubernur Jakarta itu hanya bekerja dua tahun karena istrinya, Iriana Jokowi, tidak betah tinggal di tengah hutan pinus di Aceh Tengah.
Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, menilai tuduhan terhadap Jokowi harus didukung bukti hukum yang jelas.
Marcus menekankan bahwa dokumen akademik mantan wali kota Solo itu memiliki banyak data pendukung di Fakultas Kehutanan UGM, termasuk catatan kuliah, ujian, dan yudisium.
“Yang bersangkutan pernah wisuda dan ada berita acara yang menunjukkan peristiwa tersebut, maka ijazah memang pernah ada,” katanya.
Ia juga tegas menolak tuduhan bahwa UGM melindungi Jokowi dalam kasus ini.
Dengan berbagai bukti yang ada, UGM menegaskan bahwa tuduhan pemalsuan ijazah dan skripsi Jokowi tidak berdasar dan menyesatkan.
