Xcloud.id

Tag: Sunarso

  • BRI Berhasil Turunkan Rasio Kredit Macet Jadi 2,90% di Triwulan III 2024, Ini Strateginya – Page 3

    BRI Berhasil Turunkan Rasio Kredit Macet Jadi 2,90% di Triwulan III 2024, Ini Strateginya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau (BRI) berhasil mengelola kualitas aset dan rasio kredit bermasalah dengan baik. Tercatat, rasio kredit bermasalahnya atau Non Performing Loan (NPL) per September 2024 sebesar 2,90%. Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana NPL BRI tercatat sebesar 3,07%.

     

    Tak hanya itu, penurunan juga terjadi pada tingkat kelancaran kredit, dengan berkurangnya kredit yang mengalami downgrade menjadi “kurang lancar” dan “macet” sekitar Rp750 miliar secara kuartalan (quarter on quarter).

     

    Direktur Utama BRI, Sunarso menjelaskan bahwa bank pelat merah ini menerapkan beberapa strategi khusus untuk memperbaiki kualitas aset dan menurunkan tingkat NPL serta mengurangi downgrade pada portofolio kredit. Mulai dari sisi front end, mid end, dan back end. Setiap tahap memiliki fokus yang berbeda untuk menjaga agar portofolio kredit tetap sehat dan meminimalkan potensi kredit macet.

    Tahap pertama atau front end berfokus pada pengetatan penerimaan risiko. Di tahap ini, tim pemasaran BRI ditekankan untuk terus mendorong pertumbuhan kredit, namun dengan seleksi yang lebih ketat. “Kita perketat risk acceptance kriterianya dan juga proses underwriting-nya dengan penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang lebih ketat,” ujar Direktur Utama BRI, Sunarso di segmen Money Talks Power Lunch CNBC Indonesia, Selasa (5/11/2024).

    Tahap selanjutnya di bagian mid end yang berfokus pada pemantauan dan pengendalian kredit yang sudah ada dalam neraca BRI. Di tahap ini, BRI melakukan monitoring ketat terhadap kualitas kredit, termasuk meningkatkan risk awareness. Selain itu, secara periodik bank yang fokus pada pembiayaan UMKM itu melakukan stress testing guna mengetahui arah gejolak dari portolio kreditnya.

    Lalu, di tahap back end menangani kredit yang sudah mengalami masalah dan tidak dapat diselamatkan. Di tahap ini, BRI melakukan restrukturisasi kredit untuk membantu nasabah yang masih memiliki potensi pemulihan.

    “Kalau sudah tidak bisa dijaga dan tetap jatuh, harus bagaimana? Hal itu akan ditangani di back end. Kemudian kita lakukan restrukturisasi, bahkan akan dilakukan early restrukturisasi jika diperlukan,” jelasnya.

    Apabila kredit yang telah direstrukturisasi tetap tidak menunjukkan perbaikan, BRI akan mengakserasi proses recovery.

    “Hal ini sudah menjadi bisnis model di segmen mikro. Jadi di front end memang harus agresif mencari muatan dan kemudian muatan itu dipilah, ada yang bisa ditahan dalam keadaan sehat, dan itu tugasnya mid end,” kata Sunarso.

    “Tapi kemudian kalau yang nggak sehat dilempar ke belakang, di bagian back end, dan back end itu memang biasa melakukan restrukturisasi, kalau masih bisa punya harapan, dan kalau sudah tidak bisa diapakan-apakan lagi ya di write off,” ungkapnya.

    Write off atau hapus buku kredit macet bakal dilakukan, namun penagihan tetap dilakukan. Sunarso mengatakan hasil dari penagihan itu adalah pendapatan dari recovery.

    “Karena sebenarnya, itu uang kita yang sudah kita cadangkan dan kita tarik balik. Makanya dalam bentuk pendapatan dari recovery. Jadi bisnis model ini yang perlu dipahami oleh semua stakeholder,” tandasnya.

     

    (*)

  • Direktur Utama BRI Beberkan Strategi Tingkatkan Kualitas Aset dan Turunkan Rasio Kredit Macet – Page 3

    Direktur Utama BRI Beberkan Strategi Tingkatkan Kualitas Aset dan Turunkan Rasio Kredit Macet – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berhasil menurunkan rasio kredit bermasalahnya atau Non Performing Loan (NPL) menjadi 2,90% per September 2024. Angka tersebut menunjukkan perbaikan dari pada periode yang sama tahun sebelumnya dengan NPL BRI berada di posisi 3,07%.

    Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan tingkat kelancaran para debitur yang menurun atau downgrade juga telah berkurang. Secara kuartalan atau quarter on quarter (qoq), jumlah kredit yang downgrade menjadi “kurang lancar” dan “macet” telah berkurang sekitar Rp750 miliar.

    Sunarso menjelaskan ada beberapa cara yang ditempuh BRI dalam menurunkan tingkat NPL dan downgrade portfolio kredit.

    “Pertama, adalah di front end, bagian pemasaran kita tekankan untuk tetap menumbuhkan kredit namun selektif dan kita perketat risk acceptance kriterianya dan juga proses underwriting-nya dengan penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang lebih ketat,” ungkap Sunarso di segmen Money Talks Power Lunch CNBC Indonesia, Selasa (5/11/2024).

    Kemudian di bagian mid end, Sunarso menjelaskan portofolio kredit yang sudah di dalam neraca BRI itu harus dipersiapkan agar kualitas kreditnya terjaga. Caranya, dengan memperkuat monitoring, meningkatkan risk awareness. Selain itu, secara periodik bank yang fokus pada pembiayaan UMKM itu melakukan stress testing guna mengetahui arah gejolak dari portolio kreditnya.

    Ia melanjutkan pada back end, yakni pada portfolio kredit macet yang sudah tak bisa diselamatkan, maka akan dilakukan restrukturisasi.

    “Kalau sudah tidak bisa dijaga, tetap jatuh, diapakan? Hal itu di back end yang mengerjakan. Kemudian kita lakukan restrukrisasi, bahkan jika diperlukan kita lakukan early restrukturisasi,” terang Sunarso.

     

  • Kualitas Aset Semakin Baik, Intip Strategi BRI Turunkan Rasio Kredit Bermasalah

    Kualitas Aset Semakin Baik, Intip Strategi BRI Turunkan Rasio Kredit Bermasalah

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatat penyaluran kredit sebesar Rp1.353,36 triliun hingga akhir triwulan III-2024, atau tumbuh 8,21 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sejalan dengan hal itu, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari rasio Non Performing Loan (NPL) BRI yang terus membaik, dengan rasio NPL pada triwulan III-2024 sebesar 2,90 persen atau membaik dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang tercatat 3,07 persen.
     
    Di samping NPL, perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir triwulan III-2023 menjadi 11,66 persen pada akhir triwulan III-2024.
     
    Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan bahwa penurunan NPL tersebut didukung oleh beberapa strategi yang dilakukan oleh Perseroan dalam mengelola kredit, dimulai dari front-end, mid-end, hingga back-end.
    “Baik di front-end pada saat kita underwrite kredit-kredit yang baru kemudian mensupervisi kredit-kredit yang ada di dalam buku kita. Lebih khusus lagi sejak awal triwulan II-2024 memang kami memperketat di front-end-nya,” ucap Agus dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. 
     
     

     
    Agus menjelaskan, pengetatan seleksi kredit bagi debitur-debitur baru tersebut melalui kriteria yang telah ditentukan, sehingga debitur yang mengajukan kredit akan tersaring dan NPL BRI mengalami penurunan.
     
    “Kita tahu di kuartal 1 tahun ini kita sempat ada kenaikan di NPL ratio, tapi dengan berbagai strategi yang kita lakukan, tidak hanya NPL sebenarnya yang turun, termasuk juga di LAR-nya juga kita mengalami penurunan,” imbuhnya.
     

    Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto. (Foto: Dok. BRI)
     
    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.
     
    Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44 persen.
     
    “BRI telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah,” tambah Sunarso.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Kurangi Jumlah Kantor, BRI Tingkatkan Sharing Economy ke Masyarakat Lewat AgenBRILink

    Kurangi Jumlah Kantor, BRI Tingkatkan Sharing Economy ke Masyarakat Lewat AgenBRILink

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah mengurangi jumlah kantornya guna mengakselerasi inklusi keuangan dan menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Berdasarkan data, jumlah kantor BRI pada September 2024 mencapai 7.594 kantor. Angka tersebut menurun dibandingkan jumlah kantor pada 2020 sebanyak 9.030 kantor.
     
    Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI telah mengurangi sebagian jumlah kantornya dan mengalihkan layanan perbankannya melalui AgenBRILink.
     
    “Layanan kantor yang ditutup kemudian dialihkan kepada para AgenBRILink yang tersebar di warung-warung,” ujarnya.
    Menurut Sunarso, hal ini merupakan bagian dari transformasi BRI tahap kedua, yang disebut BRIvolution 2.0. Aspirasinya, BRI ingin menjadi ‘The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion’. Sunarso menekankan, dalam fase ini, inklusi menjadi kunci.
     
    “Maka kemudian, kita mengurangi jumlah kantor sebenarnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang kita kemas dalam rangka financial inclusion. Maka kemudian, AgenBRILink dimaksudkan untuk memastikan terjadinya sharing ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang secara inklusif melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya,” terang Sunarso di segmen Money Talks Power Lunch CNBC Indonesia, Selasa, 5 November 2024.
     
    Ia mengungkapkan, hasil riset BRI menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya digital. Masih lebih banyak yang menyukai layanan perbankan lewat agen.
     
    “Bahkan, jangankan digital, ke bank saja masih enggan, masih lebih senang lewat warung-warung yang sifatnya dekat dengan rumah. Tapi, intinya adalah masih butuh physical presence dan personal touch,” jelas Sunarso. 
     
     

     
    Sunarso menggambarkan, AgenBRILink persis seperti layanan kantor cabang BRI yang sesungguhnya, namun dalam bentuk agen. Agen-agen tersebut bisa berupa warung, toko kelontong, dan lain sebagainya.
     
    “Tujuannya adalah supaya menjangkau masyarakat lebih luas, lebih dalam, dan lebih murah dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan tadi di wilayah-wilayah terutama yang tidak terjangkau oleh layanan bank secara formal,” imbuh Sunarso.
     
    Ia mengungkapkan, saat ini AgenBRILink terus bertumbuh dan jumlahnya sudah mencapai 1,022 juta agen di seluruh Indonesia pada tahun ini. Padahal, Sunarso mengingat pada 2015, jumlah AgenBRILink masih sekitar 75 ribu.
     
    Dari sisi bisnisnya juga potensial. Sunarso membeberkan pada tahun lalu, BRI menerima fee sebesar Rp1,5 triliun dari AgenBRILink.
     
    Ia mengatakan agen menerima sekitar dua kali lipat dari fee yang diterima BRI tersebut. Karena, porsi fee yang diterima mereka lebih besar daripada yang diterima oleh BRI. Sunarso memperkirakan AgenBRILink di seluruh Indonesia meraup sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.
     
    Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang butuh layanan secara fisik. Sebab, volume transaksi lewat AgenBRILink selama 2023 tembus Rp1.427 triliun. Sementara tahun ini, volume transaksi AgenBRILink hingga September 2024  saja sudah mencapai Rp1.170 triliun.
     
    “Itulah kehadiran BRI dengan agen dengan merelakan menutup sebagian cabang-cabangnya dan bisa tetap melayani masyarakat justru lebih dalam, lebih luas, dan kemudian lebih menjangkau masyarakat lebih banyak. Dan ternyata transaksi lewat warung-warung itu volumenya sangat besar,” tambah Sunarso.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Optimisme BRI pada Kebijakan Ekonomi di Era Pemerintahan Baru

    Optimisme BRI pada Kebijakan Ekonomi di Era Pemerintahan Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

    Hilirisasi bakal mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

    Terkait kebijakan pemerintah itu, Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan dua kerangka. Pertama adalah kerangka tujuan nasional, yang mana bank itu rutin melakukan analisis terkait. Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah.

    “Berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto} kita, harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI,” ucap Sunarso pada saat Konferensi Pers Paparan Kinerja BRI kuartal III-2024 secara virtual, Rabu (30/10/2024).

    Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8%, melebihi hasil analisis BRI. Hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menegah.

    Sunarso mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.

    “Setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, sesuai dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan,” pungkas Sunarso.

    Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

    Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengatakan hal itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi.

    “Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah sesuai dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional,” tandasnya.

    Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

    “Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain,” jelas Sunarso.

    Maka, lanjut dia, itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan.

    “Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa,” ungkapnya.

    Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk komestik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri. Kemudian dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

    “Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital antara lain membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memeratakan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan,” jelas Sunarso.

  • Sokong Ekonomi Kerakyatan di Berbagai Daerah, Kredit UMKM BRI Tembus Angka Fantastis – Page 3

    Sokong Ekonomi Kerakyatan di Berbagai Daerah, Kredit UMKM BRI Tembus Angka Fantastis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komitmen BRI untuk membantu perekonomian rakyat Indonesia semakin jelas dengan langkah nyata melalui penyaluran kredit bagi UMKM di berbagai pelosok tanah air. Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI bahkan berhasil menyalurkan total kredit sebesar Rp1.353,36 triliun, dengan pertumbuhan 8,21% year on year (yoy). Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1.105,70 triliun atau 81,70% difokuskan khusus untuk pembiayaan UMKM, memperlihatkan peran strategis BRI dalam mendukung usaha kecil dan menengah serta menggerakkan ekonomi kerakyatan di seluruh penjuru negeri.

    Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. “BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Sunarso.

    Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan. 

    “Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,” ujar Sunarso.

    Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan. “Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya,” ujar Sunarso. 

    Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting. Sebab kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.

    Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. “Itu juga penting,” ujarnya. 

    Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan. Baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM. “Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan,” tandasnya.

    Sunarso menegaskan komitmen BRI untuk terus memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia. 

    “Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya,” pungkas Sunarso.

  • Hingga Akhir Triwulan III 2024, BRI Salurkan Rp1.105,70 Kredit Pada Segmen UMKM – Page 3

    Hingga Akhir Triwulan III 2024, BRI Salurkan Rp1.105,70 Kredit Pada Segmen UMKM – Page 3

    Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan. “Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya,” ujar Sunarso. 

    Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting. Sebab kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.

    Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. “Itu juga penting,” ujarnya. 

    Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan. Baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM. “Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan,” tandasnya.

    Sunarso menegaskan komitmen BRI untuk terus memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia. 

    “Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya,” pungkas Sunarso.

  • Perkuat Fundamental, BRI Cetak Laba Rp 45,36 T di Triwulan III 2024

    Perkuat Fundamental, BRI Cetak Laba Rp 45,36 T di Triwulan III 2024

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi ekonomi domestik yang masih penuh dengan tantangan. Dengan fokus memperkuat fundamental kinerja, hingga akhir Triwulan III 2024 BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 45,36 triliun.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta (30/10). Dalam paparannya, Sunarso menyampaikan bahwa ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat.

    “Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar”, ungkap Sunarso, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

    Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024 BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy). Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

    Penyaluran kredit yang tumbuh positif tersebut juga membuat aset BRI tercatat meningkat 5,94% yoy menjadi sebesar Rp1.961,92 trilliun. Dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

    “BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Sunarso.

    Dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari rasio Non Performing Loan (NPL) BRI yang membaik. NPL pada Triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,90% atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07%.

    Di samping NPL, perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80% pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66% pada akhir Triwulan III 2024.

    Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin.

    Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien. Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44%.

    “BRI telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah,” tambah Sunarso.

    Sementara itu, dari sisi liabilities BRI berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59% yoy. Komposisi dana murah (CASA) masih mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17% atau meningkat dibandingkan dengan CASA pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 63,64%.

    Salah satu faktor utama dalam peningkatan penghimpunan dana murah adalah transformasi digital yang dilakukan BRI. Melalui super apps BRImo, BRI telah menciptakan solusi perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja.

    Inovasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah tabungan, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda yang semakin digital-savvy. Hingga akhir September 2024 tercatat pengguna BRImo telah mencapai 37,14 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp4.034 triliun atau tumbuh 35,20% yoy.

    Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy.

    Tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

    Pada kesempatan tersebut, Sunarso juga menjelaskan capaian kinerja positif BRI hingga Triwulan III 2024 tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, Dimana Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank berada di level 89,18% serta Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai sebesar 26,76%.

    “Ke depan, BRI akan terus mengelola likuiditas yang prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik,” ujar Sunarso.

    Sunarso pun optimis dapat menutup tahun 2024 dengan capaian positif.

    “BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja positif, utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja dan membentuk ketangguhan sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik,” pungkasnya.

    Lihat Video: BRILiaN Fest 2023 : 50 Ribu Insan BRILiaN Berkumpul Di GBK

    (anl/ega)

  • Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Petani & Nelayan, Bos BRI: Sudah Ditunggu-tunggu

    Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Petani & Nelayan, Bos BRI: Sudah Ditunggu-tunggu

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

    Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

    “Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara,” kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

    Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

    “Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard,” ucapnya.

    Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

    Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

    “Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik,” tegasnya.

    Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

    Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

    “Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank,” ujar Hashim.

    (aid/das)

  • Perkuat Fundamental Kinerja, BRI Cetak Laba Rp45,36 Triliun

    Perkuat Fundamental Kinerja, BRI Cetak Laba Rp45,36 Triliun

    Dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari rasio Non Performing Loan (NPL) BRI yang membaik, dimana NPL pada Triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,90% atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07%. Disamping NPL, perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80% pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66% pada akhir Triwulan III 2024.

    Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.

    Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44%. “BRI telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah,” tambah Sunarso.

    Sementara itu, dari sisi liabilities BRI berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59% yoy. Komposisi dana murah (CASA) masih mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17% atau meningkat dibandingkan dengan CASA pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 63,64%.