Tag: Sultan Baktiar Najamudin

  • DPD RI apresiasi susunan RAPBN 2026

    DPD RI apresiasi susunan RAPBN 2026

    “DPD RI melalui Komite IV telah mengkaji Nota APBN 2026 secara saksama dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan pemerintah daerah sesuai prinsip desentralisasi anggaran. Kami percaya pemerintah melalui Kementerian keuangan t

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengapresiasi Rancangan Anggaran Dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2026 yang disusun oleh pemerintah dan menyebut RAPBN 2026 disusun secara proporsional.

    “DPD RI melalui Komite IV telah mengkaji Nota APBN 2026 secara saksama dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan pemerintah daerah sesuai prinsip desentralisasi anggaran. Kami percaya pemerintah melalui Kementerian keuangan telah menyusun RAPBN 2026 secara proporsional,” kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    DPD RI telah menyelenggarakan Sidang Paripurna Luar Biasa dan sudah menyerahkan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang APBN tahun 2026 kepada DPR dan Pemerintah.

    Meski demikian, Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan bahwa lembaganya menerima masukan, permintaan dan aspirasi dari hampir semua daerah yang menyoal pengurangan alokasi Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) dalam nota APBN 2026.

    DPD RI sangat memahami pemerintah telah berpikir keras dalam mengatur alokasi dan anggaran APBN di tengah sempitnya ruang Fiskal dan ketidakpastian ekonomi global.

    “Sehingga dalam Sidang Paripurna Luar Biasa kami memberikan pertimbangan terhadap RAPBN 2026 kepada DPR Dan terutama Pemerintah dengan catatan agar perlunya mengembalikan porsi alokasi Dana TKD yang terkoreksi dalam RAPBN 2026 sebelum disahkan pada tanggal 23 September nanti. Setidaknya sama dengan porsi TKD 2025 atau jika memungkinkan perlu dinaikkan” ujarnya.

    Menurutnya, pemangkasan alokasi TKD berpotensi mengganggu aktivitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai UU Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.

    Ia juga menambahkan, tanpa alokasi TKD yang memadai dikhawatirkan para Kepala Daerah akan mengambil kebijakan beresiko dengan mencari alternatif pemasukan daerah yang justru menimbulkan eskalasi sosial ekonomi di daerah.

    “Sekali lagi kami tegaskan bahwa DPD RI secara kelembagaan sangat menghargai dan mendukung kebijakan fiskal pemerintah yang tercermin dalam RAPBN 2026. Namun sebagai representasi daerah, kami tetap berharap dan sangat optimis bahwa Saudara Menteri Keuangan akan meninjau ulang alokasi TKD dalam Rancangan APBN 2026,” kata Sultan.

    Diketahui, dalam nota Pertimbangannya DPD RI menegaskan bahwa RAPBN TA 2026 menunjukkan arah konsolidasi fiskal yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro, dan peningkatan kualitas pembangunan manusia.

    DPD RI mendukung RAPBN TA 2026 sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mendukung target pembangunan nasional.

    DPD RI memandang kebijakan penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN TA 2026 sebesar -29,34 persen akan berdampak ke daerah khususnya akan mengurangi kemampuan daerah dalam layanan dasar.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terima Bintang RI Utama, Sultan Najamudin tegaskan DPD kawal Astacita

    Terima Bintang RI Utama, Sultan Najamudin tegaskan DPD kawal Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Tanda kehormatan itu diberikan atas jasa luar biasa Sultan dalam bidang politik dan kepemudaan, khususnya melalui advokasi pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi daerah, serta kontribusinya di lembaga legislatif yang mendorong partisipasi generasi muda dan memperkuat pembangunan daerah.

    Seusai menerima penghargaan, Sultan menegaskan bahwa Bintang RI Utama bukan semata bentuk apresiasi negara terhadap dirinya, melainkan juga pengakuan terhadap peran DPD RI sebagai representasi daerah.

    “Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh anggota DPD RI, rakyat di daerah, dan juga kaum muda yang menjadi tulang punggung negara ini. Penghargaan ini menunjukkan DPD sebagai rumah aspirasi daerah, rakyat, dan kaum muda yang menjadi bagian dari arus besar pembangunan nasional,” kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta.

    Sultan menilai peran DPD RI semakin penting di tengah kebutuhan mempercepat pemerataan pembangunan.

    Sultan menekankan bahwa kebijakan nasional harus berpijak pada realitas di daerah, agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar.

    “Aspirasi dari pelosok harus hadir dalam perumusan kebijakan pusat. Dengan begitu, pembangunan benar-benar merata hingga ke desa-desa,” tuturnya.

    Sultan juga menegaskan komitmen DPD RI untuk mengawal Astacita Presiden Prabowo, delapan program prioritas pembangunan nasional.

    Menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini, agenda besar tersebut hanya akan berhasil bila melibatkan daerah secara aktif dalam perencanaan maupun implementasi.

    “DPD RI siap mengawal pelaksanaan Astacita agar benar-benar menyentuh kepentingan rakyat di daerah. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Sultan.

    Sultan juga mendedikasikan penghargaan yang diterimanya itu untuk anak-anak muda Indonesia. Sultan menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses politik dan ekonomi.

    Sultan akan memperkuat partisipasi pemuda untuk menggelorakan legitimasi demokrasi sekaligus mempercepat transformasi sosial-ekonomi daerah.

    “Pemuda harus berani tampil di ruang politik dan ekonomi. DPD RI akan menjadi mitra strategis mereka dalam memperjuangkan aspirasi, sehingga politik dipahami sebagai jalan pengabdian,” kata Wakil Gubernur Bengkulu 2013–2015 ini.

    Penghargaan Bintang RI Utama yang diterima Sultan adalah penghargaan tertinggi di puncak penghargaan dari negara. Tanda kehormatan ini secara resmi ditetapkan pada tahun 1959.

    Selain Sultan, Presiden Prabowo juga memberikan penghargaan Bintang RI Utama juga kepada sejumlah tokoh atau pejabat negara lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang digelar secara khidmat di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Upacara kenegaraan ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Upacara peringatan detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu, 17 Agustus, dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, mantan presiden, para menteri Kabinet Merah Putih hingga Penglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Peringatan kemerdekaan semakin meriah karena tamu undangan lain dari berbagai elemen masyarakat turut hadir.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Adapun Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury didapuk sebagai Komandan Upacara. Sebelum upacara dimulai, tamu undangan disuguhkan oleh penampilan seni budaya hingga atraksi militer dari TNI-Polri mulai dari helikopter hingga 8 jet temput F-16 melakukan aksi flypass di atas Istana Kepresidenan.

    Dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, Puan kembali menekankan soal cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama,” kata Puan.

    “Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” sambungnya.

    Puan menyebut, esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang, hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Cucu Proklamator RI Sukarno itu menyatakan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan, ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?” tuturnya.

    “Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” imbuh Puan.

    Puan menilai, tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Puan pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ia mengatakan, tema ini dapat terwujud apabila Negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” sebutnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    “Merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar,” tambah Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan pun menilai, kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat. Serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” urai Puan.

    “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara,” sambungnya.

    Puan meyakini, kemajuan yang telah dimiliki Indonesia dapat menjadi modal untuk membawa negeri ini semakin maju. Sementara yang masih kurang, dapat dikejar melalui gotong royong dan kerja bersama.

    “Kita masih memiliki waktu untuk menunaikan panggilan sejarah. Untuk membuat kebijakan hari ini yang akan menjamin masa depan Indonesia yang cerah. Bermartabat dan hebat. Dan demi kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Puan.

    Di akhir pernyataannya, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga makna kemerdekaan agar tetap hidup di tengah rakyat. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

    “Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi landasan dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan menjadi pelita harapan untuk hadirnya bangsa merdeka yang sejati,” kata Puan.

    Puan Pakai Baju Adat Minang

    Saat menghadiri upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan mengenakan pakaian adat Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Bundo Kanduang. 

    Puan tampak anggun memakai baju kurung berwarna merah serta kain selempang dan kain sarung bernuansa warna bumi. Pakaian Bundo Kanduang memiliki pelengkap penutup kepala, Tingkolok sebagai ciri khas yang merupakan hiasan kepala perempuan yang berbentuk runcing dan bercabang menyerupai tanduk kerbau.

    Pemakaian Tingkolok digunakan sebagai perlambang perempuan sebagai pemilik rumah gadang. Gaya Puan pun semakin dipermanis dengan perhiasan kalung dan anting gaya Minang.

    Usai upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan tampak berfoto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan baju adat Demang dan Kain Ujung Serong khas Betawi.

  • Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani dalam momen peringatan HUT Ke-80 RI menekankan soal cita-cita Indonesia Emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama. Indonesia Emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” ujar Puan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Puan menyebut esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Menurut Puan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?’ Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” ujar Puan.

    Puan menilai tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” katanya.

    Ia pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Ia mengatakan tema itu dapat terwujud apabila negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” tuturnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan menilai kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk, nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” ujar Puan.

    Ia melanjutkan “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara.”

    Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. Upacara kenegaraan itu dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPD RI: Kekuatan militer wujudkan Astacita Presiden Prabowo

    Ketua DPD RI: Kekuatan militer wujudkan Astacita Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan DPD RI akan terus mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto dengan mengawal kebijakan pertahanan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

    “Kekayaan alam Indonesia ada di daerah-daerah. Ini bagian dari dukungan DPD RI terhadap Astacita Presiden Prabowo yang ingin memperkuat sistem pertahanan keamanan negara. Bagaimanapun negara ini harus dilindungi dengan militer yang kuat agar tidak dianggap sepele,” kata Sultan Najamudin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan Sultan Najamudin usai menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu.

    Menurut Sultan, konsep pertahanan rakyat semesta bukan hanya soal kesiapan militer, tetapi juga melibatkan keamanan sosial, kemandirian ekonomi, dan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh provinsi.

    “Sebagai senator, tugas kami memastikan alokasi anggaran, infrastruktur pertahanan, dan pelatihan masyarakat merata di semua wilayah. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” ujarnya.

    Sultan juga mengapresiasi peresmian enam Kodam, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, serta berbagai satuan baru.

    “Kami di DPD RI akan memastikan setiap provinsi, kabupaten, dan kota mendapat perhatian adil dalam pembangunan infrastruktur pertahanan. Keamanan nasional dimulai dari keamanan daerah,” kata Sultan.

    Sebagai putra daerah Bengkulu, Sultan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapan pertahanan di wilayah pesisir barat Sumatera dan hal ini harus menjadi cacatan Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang Kodam-nya baru didirikan.

    “Bengkulu adalah pintu gerbang Samudra Hindia. Posisi strategis ini harus diimbangi dengan kesiapan strategis. Saya ingin memastikan suara daerah didengar,” kata mantan Wagub Bengkulu 2013–2015 ini.

    Selain itu, ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap pesan Presiden yang menegaskan bahwa NKRI tidak akan pernah bisa ditaklukkan.

    Menurut Sultan, semangat pertahanan rakyat semesta yang disampaikan Presiden selaras dengan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kepentingan daerah.

    “Kita bangsa yang tidak suka perang, tetapi kita juga tidak mau dijajah kembali. Presiden menegaskan, sejengkal tanah pun tidak boleh diganggu. Semua harus bersatu padu mempertahankan negara,” jelasnya.

    Sultan menyoroti beberapa momen penting dalam acara tersebut, termasuk kenaikan pangkat Danjen Kopassus menjadi bintang tiga, pelantikan beberapa Pangdam di daerah Kodam baru, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh militer berjasa baik yang masih hidup maupun yang telah wafat.

    Empat tokoh militer mendapat Jenderal Kehormatan, yakni Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, Agus Sutomo, almarhum Ali Sadikin, dan Yunus Yosfiah.

    “Presiden mengatakan kita adalah bangsa besar dan kaya yang pernah dijajah. Pengalaman itu harus menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh lagi dijajah. Karena itu militer harus kuat bersama masyarakat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam upacara tersebut menegaskan bahwa pertahanan Indonesia mencakup seluruh wilayah, dari kampung hingga gunung. Presiden juga melantik sejumlah panglima baru dan meresmikan satuan-satuan pertahanan baru di tiga matra.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila

    Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025). Upacara ini menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai ideologi bangsa dalam kehidupan bernegara.

    Tema peringatan tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, dengan visual utama burung Garuda Pancasila sebagai lambang karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.02 WIB dengan mengenakan setelan jas abu-abu tua dan dasi biru langit. Upacara resmi dimulai pukul 09.20 WIB.

    Rangkaian Upacara dan Kehadiran Tokoh Nasional

    Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, penghormatan kepada inspektur upacara, serta mengheningkan cipta.

    Pembacaan teks Pancasila dilakukan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, sementara pembacaan Pembukaan UUD 1945 disampaikan oleh Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin.

    Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam upacara, di antaranya:

    Presiden ke-5 RI, Megawati SoekarnoputriWakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try SutrisnoWakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla

    Jajaran menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, seperti:

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti YudhoyonoMenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PratiknoMenko Hukum dan HAM, Yusril Ihza MahendraMenteri Pertahanan, Sjafrie SjamsoeddinMenteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu TrenggonoMenteri Dalam Negeri, Tito KarnavianMenteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

    Turut hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Penyesuaian Jadwal oleh BPIP

    Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini semula direncanakan pada Minggu (1/6/2025), tetapi pelaksanaannya diubah menjadi Senin (2/6/2025). Perubahan ini diputuskan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seusai berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara.

    Sesuai edaran resmi, upacara di tingkat pusat dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB di Gedung Pancasila, dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, dan tokoh nasional.

    Penurunan bendera dijadwalkan pada pukul 16.00 WIB di hari yang sama, tetapi tanpa peserta dan tamu undangan.

    Pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan juga diminta menyelenggarakan upacara serupa secara luring pada pukul 07.00 waktu setempat.

    BPIP juga mengimbau BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk turut menyelenggarakan upacara bendera untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Sementara itu, pengibaran bendera Merah Putih diwajibkan selama dua hari penuh, yaitu pada 1 dan 2 Juni 2025, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

  • Papua Barat Daya Ukir Sejarah, Pecahkan Rekor Dunia 10.299 Telur Paskah

    Papua Barat Daya Ukir Sejarah, Pecahkan Rekor Dunia 10.299 Telur Paskah

    Jakarta, Beritasatu.com – Papua Barat Daya mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memecahkan rekor dunia Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) dalam kategori pembagian telur Paskah terbanyak, yakni sebanyak 10.299 butir.

    Piagam penghargaan diserahkan oleh Wakil Direktur Muri Osmar Semesta Susilo kepada senator DPD Paul Finsen Mayor selaku penggagas acara, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, pemerhati sosial Engelin Yolanda Kardinal, serta Ketua PHMJ GKI Sion Malaingkedi Pendeta Louis Wayoi.

    Penyerahan berlangsung di Pantai Nazareth, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (21/4/2025), disaksikan ribuan warga dan anak-anak sekolah minggu dari berbagai gereja se-Kota Sorong setelah mengikuti ibadah Paskah bersama.

    Senator Paul Finsen Mayor menyatakan, rekor Muri ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Paskah 2025, termasuk Konser Kebangkitan Rohani (KKR). Ia menyampaikan rasa bangga karena Papua Barat Daya berhasil mencetak sejarah nasional dan internasional.

    “Dari berbagai daerah di Indonesia, saya bangga karena rekor pembagian 10.000 telur Paskah bisa tercipta di Sorong. Ini jadi sejarah pertama sebagai provinsi baru dengan semangat baru,” ujarnya.

    Ia berharap momentum ini menjadi awal dari berbagai kegiatan nasional yang akan digelar di Papua Barat Daya agar masyarakat Indonesia dan dunia lebih mengenal wilayah ini.

    “Mulai tahun ini, saya akan mendatangkan banyak kegiatan positif ke Kota Sorong, terutama bagi generasi muda, sebagai bagian dari komitmen membangun provinsi ini bersama-sama,” tambahnya.

    Paul juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, termasuk Gubernur Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Anshar Karim, serta tokoh-tokoh gereja dan masyarakat. Ia secara khusus menyebut peran besar Engelin Yolanda Kardinal sebagai penggerak acara.

    Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay ini juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah tokoh nasional yang mendukung acara tersebut, seperti Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menpora Dito Ariotedjo, Wamen PPA Veronica Tan, anggota DPR Krisdayanti, hingga George Edwin dari City Council Netherlands.

    Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu turut mengapresiasi kontribusi anak muda Papua, khususnya Paul Finsen Mayor. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

    “Kami punya semangat yang sama untuk membangun Papua. Namun, kemampuan kami terbatas. Oleh karena itu, saya minta dukungan masyarakat Papua, termasuk yang ada di Jakarta,” kata Elisa.

    Ia juga mengajak seluruh warga untuk menjaga persatuan dan keamanan demi menciptakan generasi muda Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.

    Wakil Direktur Muri Osmar Semesta Susilo, menyatakan, rekor 10.000 telor Paskah ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga diakui sebagai rekor dunia.

    “Kami telah meneliti kegiatan ini. pembagian 10.299 telur Paskah oleh GKI Klasis Sorong dan Pak Paul Finsen Mayor resmi kami tetapkan sebagai rekor dunia,” ujar Osmar terkait rekor dunia di Papua Barat Daya.
     

  • Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia RI (DPD RI) menggelar perayaan dua resolusi PBB, yaitu World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day for Human Fraternity (IDHF) di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Ketua Kehormatan Inter Religious Council (IRC) Indonesia, Prof. Dr. Din Syamsuddin, sejumlah tokoh agama, diplomat, dan pemimpin organisasi lintas iman.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, peserta akan mendengarkan pesan perdamaian dari Paus Fransiskus dan Grand Syaikh Al-Azhar Al-Sharif melalui video.

    Selain itu, para pemuka agama dari berbagai majelis di Indonesia akan menyampaikan doa bersama untuk dunia yang lebih damai.

    Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, perayaan ini untuk mempererat kerukunan antarumat beragama dan memperingati Hari Persaudaraan Kemanusiaan Dunia.

    Selain itu juga menjadi wujud nyata semangat persaudaraan kemanusiaan yang diusung oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed El-Teyeb.

    Dia mengatakan, hingga kini masih banyak terjadi diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan etnis di berbagai belahan dunia, yang mengancam perdamaian dan kehidupan yang lebih baik.

    “Seperti yang diumumkan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, tugas kita semua, termasuk para pemimpin agama, adalah mengupayakan terjadinya dialog dan bukan membiarkan perpecahan terjadi,” ujarnya.

    Kita harus menghapus kebencian di mana pun ditemukan sebelum kebencian itu menguasai dan menyebar,” katanya.

    Ia juga menegaskan, Indonesia percaya pada komitmen dan tanggung jawab moral bersama terhadap kemanusiaan, dengan menegakkan hak asasi dan martabat manusia untuk menciptakan tatanan global yang lebih adil dan damai.

    Sebagai negara yang kaya akan keberagaman agama dan budaya, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat dalam membangun harmoni.

    Sultan Baktiar Najamudin menekankan, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, negara ini bukan negara Islam, melainkan negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

    “Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki pandangan hidup dan ideologi negara yang khas, yaitu Pancasila. Sebuah konsensus kebangsaan yang berisikan prinsip-prinsip ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial,” katanya.

    Ia juga menegaskan, para pemimpin agama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah tantangan global seperti konflik geopolitik, bencana alam, dan perubahan iklim.

    Menurutnya, para tokoh agama merupakan teladan dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

    “Meskipun Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, kita bukan negara Islam. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Dia mengutip ayat suci Al-Qur’an dan kitab Injil sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan. “Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman ‘Innallaha ya’murukum bil Adli wal Ihsan’ (Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan).

    Sedangkan dalam Injil disebutkan, ‘Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri’ (Matius 22:39). Ajaran ini menjadi dasar bagi kita untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

    Dia juga mengutip pernyataan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa siapa pun yang memeluk agama tertentu tetap harus mempertahankan identitas kebangsaan dan budaya Nusantara.

    “Bung Karno pernah berkata, ‘Kalau percaya Hindu, jangan jadi orang India. Kalau memeluk Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau memeluk Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat-budaya Nusantara yang kaya raya ini’,” ujarnya.

    Menurutnya, Pancasila mengandung misi perdamaian dan kemakmuran universal, di mana toleransi dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa.

    “Tanpa toleransi dan kolaborasi, nilai-nilai Pancasila akan kehilangan maknanya,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, acara akan diakhiri dengan pagelaran seni dan budaya lintas agama. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa keindahan harmoni dapat terwujud melalui seni, yang merupakan bahasa universal perdamaian.

    Di tengah situasi dunia yang masih dipenuhi ketegangan, perayaan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa persaudaraan kemanusiaan adalah kunci untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai.

    “Dalam suasana geopolitik dunia yang masih mengandalkan kekuatan persenjataan dan eksploitasi ekonomi yang berujung pada pertumpahan darah, kita membutuhkan pegangan moral yang lebih moderat.”

    “Perdamaian, keadilan, dan kemakmuran hanya dapat terwujud jika setiap negara mampu mengedepankan sikap toleran dan kolaboratif,” tutupnya.

    Melalui kegiatan ini, para pemimpin bangsa ingin menyampaikan pesan bahwa jika bangsa-bangsa dapat hidup rukun dan saling menghormati, tidak ada alasan untuk bermusuhan dan berkonflik.

    Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika semangat persatuan menjadi nafas interaksi global.(tribunnews/fin)

  • Di Hadapan Alumni FALTL Trisakti, Ketua DPD Minta Masukan RUU Perubahan Iklim

    Di Hadapan Alumni FALTL Trisakti, Ketua DPD Minta Masukan RUU Perubahan Iklim

    loading…

    Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin menghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti dan Talkshow di Kampus A Universitas Trisakti Jakarta, belum lama ini. Foto: Ist

    JAKARTA – Ratusan alumni Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti berkumpul dalam rangka Pelantikan Pengurus dan Talkshow Alumni dengan tema Regulasi Perubahan Iklim: Dari, Oleh, dan Untuk Siapa?” di Kampus A Universitas Trisakti Jakarta, belum lama ini.

    Kegiatan ini dihadiri Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga Ketua Umum IKA Trisakti Silmy Karim, Anggota DPD yang juga Ketua IKA FALTL Trisakti Aji Mirni Mawarni, Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti Yoska Oktaviano, Dekan FALTL Silia Yuslim, dan tamu undangan lainnya.

    Sultan menyampaikan harapan agar semua pihak menyikapi dengan sikap Presiden AS Donald Trump yang menyatakan menarik diri dari Paris Agreement. Perjanjian ini bertujuan membatasi kenaikan suhu global dan mengurangi dampak perubahan iklim.

    Karena itu, Indonesia perlu mendorong agar dunia internasional perlu bersatu dalam melawan dampak perubahan iklim.

    Dalam pertemuan tersebut senator dari Bengkulu meminta masukan dari alumni Trisakti khususnya alumni FALTL yang banyak menghasilkan lulusan yang bergerak dalam bidang ini.

    Silmy Karim mendorong alumni Trisakti lebih banyak berkontribusi dalam pembangunan, khususnya dalam isu sustainability yang saat ini menjadi perhatian di seluruh dunia.

    Dia juga mengukuhkan Ketua IKA FALTL sekaligus mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik untuk dapat menjalankan tugas sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

    Aji Mirni Mawarni menyampaikan terima kasih kepada Sultan Najamudin yang telah mengundang IKA FALTL dalam pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. ”IKA FALTL akan membentuk tim kajian untuk dapat disampaikan dalam pembahasan RUU yang telah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas ini,” kata Alumni Teknik Lingkungan angkatan 1994 ini.

    Acara talkshow menghadirkan Edwil Suzandi selaku Direktur Pertamina Geothermal Energy, Arfan Arlanda selaku CEO Jejak.in, Rahman Andra Wijaya selaku Direktur Urban Plus, Albert Reinaldo dari Kementerian PU, serta Rachmana Ajie Tambunan dari Perumnas.

    (jon)

  • Usulan Ketua DPD Minta Warga Urunan Bantu Biayai Makan Bergizi Gratis Tuai Kritik

    Usulan Ketua DPD Minta Warga Urunan Bantu Biayai Makan Bergizi Gratis Tuai Kritik

    loading…

    Murid SDN 25 dan pelajar SMPN 19 Palembang mulai mendapatkan program pemerintah Makan Bergizi Gratis, Senin (6/1/2025). Foto/Mushaful Imam

    JAKARTA – Usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) Sultan Baktiar Najamudin agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis dinilai tak logis. Sultan diminta melakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam sebelum melempar usulan.

    Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, secara institusional, program makan bergizi gratis dari awal adalah program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto . “Sehingga tak pas bila rakyat yang malah menanggung jawab keuangannya,” kata Agung kepada SindoNews, Kamis (16/1/2025).

    Menurut Agung, justru yang lebih logis, usulan lewat pembiayaan melalui APBD agar sinergitas program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Secara personal, sebaiknya ke depan hindari pernyataan-pernyataan kurang produktif semacam menambah beban ekonomi masyarakat apalagi usulan tersebut dari awal program pemerintah,” tuturnya.

    Karena, lanjut dia, saat ini kondisi keuangan warga lagi terdampak akibat menurunnya daya beli. “Ini lebih ke personal statement. Mungkin sebelum memberi usul, coba DPD mengkaji lebih dalam secara institusional, sehingga lebih jelas rasionalisasinya dan minim ekses,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang.

    Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespons program MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

    “Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

    (rca)