Xcloud.id

Tag: Sultan Baktiar Najamudin

  • Ketua DPD dan pakar global bahas transportasi perkotaan di forum UNEP Brasil

    Ketua DPD dan pakar global bahas transportasi perkotaan di forum UNEP Brasil

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin bersama sejumlah pakar global membahas transportasi perkotaan dalam forum United Nations Environment Programme (UNEP) di Belem, Brasil pada Rabu (12/11).

    Hadir juga pembicara lainnya dalam diskusi panel tersebut, antara lain: Hala Omar, Manajer Keberlanjutan di Dar, Gabriel Feriancic, Manajer Negara (Country Manager) TYLin untuk Brasil, Marcel Martin, Manajer Umum ICCT untuk Brasil, Ricardo Assumpção, Kepala Keberlanjutan (Chief Sustainability Officer) dan Pimpinan Bidang Keberlanjutan untuk Amerika Latin, Gabriela Elizondo Azuela, Manajer Praktik di ESMAP, Bank Dunia, Luciane Ferreira Monteiro Machado, Wakil Direktur Pelaksana Bidang Persiapan Proyek serta Luke Upchurch, Direktur Pelaksana Komunikasi di C40 Cities.

    Dalam forum itu Sultan menyebutkan ketidakseimbangan komposisi kendaraan serta minimnya transportasi publik telah menyebabkan pemborosan bahan bakar 79,2 juta kiloliter per tahun dan memicu polusi udara 30,49 juta ton serta emisi gas rumah kaca 295,12 juta ton CO₂e setiap tahun.

    “Kondisi itu menjadi lonceng bahaya bagi kota-kota besar,” ujar Sultan, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyoroti kualitas udara Jakarta yang hampir seluruh parameter pencemarnya telah melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan standar nasional.

    Akibat polusi tersebut, warga Jakarta harus menanggung biaya kesehatan hingga Rp51,2 triliun per tahun, terutama untuk penyakit pernapasan seperti asma dan ISPA.

    Menurut Sultan, emisi sektor transportasi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memperburuk intensitas bencana global akibat fenomena El Niño dan La Niña, seperti banjir, longsor, badai, serta meningkatnya suhu ekstrem yang memicu urban heat island atau pulau panas perkotaan.

    Meski upaya pengendalian emisi telah berjalan sejak Protokol Kyoto hingga agenda pembangunan berkelanjutan, dirinya menilai tantangan urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi membuat kebijakan reduksi karbon di kawasan perkotaan menjadi semakin mendesak.

    Ia juga menyoroti kebijakan mobilitas DKI Jakarta melalui strategi Avoid–Shift–Improve, termasuk pembatasan kendaraan pribadi, peralihan ke kendaraan listrik dan transportasi umum, serta penerapan kebijakan baru seperti tarif parkir progresif, jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing, dan pajak berbasis emisi.

    “Kebijakan itu telah memberi efek berantai dan mulai direplikasi kota-kota lain di Indonesia hingga Asia Pasifik,” tuturnya.

    Integrasi Bus Raya Terpadu (BRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), elektrifikasi bus pengumpan, serta layanan first-last mile dinilai menjadi landasan sistem mobilitas rendah karbon.

    Di sisi lain, dia menekankan pembangunan fisik harus dibarengi perubahan gaya hidup masyarakat. Digitalisasi transportasi, termasuk ride-sharing (berbagi tumpangan) dan ride-hailing (jasa transportasi daring), disebut menjadi pendorong efisiensi dan inklusivitas mobilitas perkotaan.

    Dikatakan bahwa Indonesia telah memulai langkah konkret menuju pembangunan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Transformasi tersebut tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan perilaku menuju gerakan karbon nol bersih atau net-zero carbon.

    Sultan menutup pidatonya dengan menyerukan kolaborasi lintas negara dan lintas sektor.

    “Mari kita terus bergerak bersama membangun kota yang lebih tangguh bagi generasi mendatang,” ucap Sultan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Nggak Cuma Ngomong Iklim, Eksekutif-Legislatif Bergerak

    RI Nggak Cuma Ngomong Iklim, Eksekutif-Legislatif Bergerak

    Belem –

    Indonesia dalam mengatasi krisis iklim tidak hanya sekadar bicara. DPR dan pemerintah bersama-sama bergerak tangani perubahan iklim.

    “Jadi kita tidak hanya ngomong, Indonesia tidak hanya ngomong, eksekutifnya bergerak, legislatifnya juga bergerak,” kata Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, usai mengisi sesi di Paviliun Indonesia di COP30 Brasil, Jumat (14/11).

    Baktiar mengatakan, hingga COP30 ini, nyatanya emisi semakin tinggi. Ia sebut, negara lain banyak yang belum bergerak.

    “Nah, negara lain banyak kadang-kadang ngomong tentang isu perubahan iklim ini itu, ini itu, sementara, ini COP ke-30 yang kita harus kritik juga bahwa ternyata, ternyata emisi makin tinggi kok ya, emisi makin tinggi, belum terkontrol, tapi bukan kita,” lanjut Baktiar.

    “Kalau kita we are on the track, saya pastikan bahwa negara kita oke. Tapi negara lain, jangan hanya memanfaatkan isu ini aja dong, bergerak juga,” tambahnya.

    Menurutnya, RUU itu sangat berhubungan dengan penduduk lokal yang paling depan merasakan dampak perubahan iklim.

    “Makanya mereka harus diprotek juga dari sisi regulasi, dari sisi negara, bahkan dari sisi benefit ekonomi, itu juga nanti bisa dimaksimalkan peran indigenous people,” jelas Baktiar.

    (isa/isa)

  • Menanam Pohon Damar Jadi Aksi Hijau di Tengah Kota Jakarta

    Menanam Pohon Damar Jadi Aksi Hijau di Tengah Kota Jakarta

    JAKARTA – Suasana Car Free Day di Jakarta Minggu, 9 November 2025 terasa berbeda bagi warga Ibu Kota. Pagi itu, jalanan dipenuhi langkah santai puluhan peserta yang tak sekadar berolahraga, tapi juga merayakan gaya hidup hijau lewat Funwalk Green Democracy DPD RI.

    Acara ini mengajak masyarakat dari berbagai profesi, generasi, komunitas hingga lintas negara untuk menikmati udara pagi sambil menanam pohon langka yaitu damar.

    esial ini sekaligus menandai ulang tahun ke-21 DPD RI yang dirayakan dengan penanaman 21 anakan pohon damar di Gelora Bung Karno. Pohon damar sendiri terkenal sebagai pohon langka yang memiliki nilai ekologi tinggi sekaligus simbol pelestarian alam di perkotaan.

    Kegiatan ini digagas oleh Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin dan berhasil meraih dua rekor MURI sekaligus, yakni jalan santai pertama yang melibatkan peserta lintas profesi dan lintas negara serta penanaman pohon langka jenis damar oleh lembaga negara.

    “Atas masukan dan saran dari berbagai tokoh yang hadir, kami akan jadikan tanggal 9 November sebagai Hari Demokrasi Hijau atau Green Democracy Day,” ujar Sultan dari keterangan resmi.

    Dalam kesempatan itu, Sultan menjelaskan Funwalk Green Democracy DPD RI bukan sekadar jalan santai. Acara ini bertujuan memperkenalkan eksistensi DPD RI sekaligus menanamkan gagasan Green Democracy, yaitu inovasi politik yang mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkebudayaan.

    “Kegiatan seperti ini adalah bagian dari pendidikan politik lembaga DPD RI sebagai institusi demokrasi. Dengan Green Democracy, kami ingin menunjukkan DPD RI mewakili semua entitas di daerah, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan sumber daya alam beserta semua kekayaan biodiversitas,” tegas Sultan.

    Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga mengapresiasi partisipasi berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh publik, pejabat negara, dan duta besar asing.

    “Alhamdulillah hari ini kita menunjukan kepada dunia bahwa bangsa kita bisa rukun, dan mampu tumbuh di tengah tantangan multidimensional. Karena modal utama pembangunan adalah kekompakan dan persatuan semua elemen bangsa,” tambahnya.

    Sultan menekankan pentingnya menjaga kondisi sosial yang kondusif agar ekonomi bisa tumbuh dan investasi meningkat. Hal ini membuka lebih banyak peluang kerja bagi generasi muda.

    “Kalau kita bersatu, situasi sosial kondusif, negara aman, investasi akan meningkat. Anak muda bisa dapat pekerjaan dan ekonomi nasional akan tumbuh.” tutupnya.

    Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hassan, Kepala BKN, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufiq Hidayat, puluhan kepala daerah, serta para Duta Besar Negara Sahabat. Funwalk ini membuktikan bahwa menjaga alam dan gaya hidup hijau bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, santai, dan inspiratif.

  • DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar Green Democracy Fun Walk di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu (9/11).

    Acara ini menjadi puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI, sekaligus wujud komitmen lembaga tersebut sebagai institusi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    Bertema “Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju”, kegiatan ini diharapkan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, lembaga negara, serta komunitas masyarakat.

    “Ajak teman-teman, keluarga, ramai-ramai, kita sehat bersama melangkah bersama dan kita ciptakan demokrasi yang makin hijau,” ajak Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Jumat (7/11).

    Sultan menekankan bahwa Fun Walk ini bukan sekadar olahraga bersama, melainkan simbol kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah.

    “Kegiatan ini bukan sekedar olahraga bersama, tetapi bentuk nyata dari semangat kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, acara ini menunjukkan solidaritas DPD RI yang hadir, mendengar, dan berjalan bersama masyarakat. Ini sejalan dengan misi DPD RI sebagai wakil daerah untuk memperkuat demokrasi yang hijau dan berkelanjutan.

    Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal memaparkan detail teknis acara. Persiapan dimulai dengan kampanye pra-event bertajuk “Langkah Segera Dimulai” melalui media sosial resmi DPD RI.

    Kampanye ini memanfaatkan video teaser, animasi countdown, serta konten influencer Gen Z untuk menarik minat publik, khususnya kalangan muda.

    Selain itu, aktivasi booth pra-event digelar di pusat perbelanjaan fX Sudirman. Booth ini tidak hanya memperkenalkan fungsi dan peran DPD RI, tetapi juga mendistribusikan kupon doorprize dengan total hadiah ratusan juta rupiah.

    Pada hari pelaksanaan, peserta akan memulai Fun Walk pukul 06.00 WIB dari Plaza Timur GBK. Rute sejauh 5 kilometer dilengkapi zona tematik, termasuk parade pelajar, tarian daerah, dan pertunjukan musisi lokal.

    Di garis akhir, peserta disuguhi expo UMKM, hiburan musik, serta pembagian doorprize dan grand prize berupa paket umrah.

    Puncak acara adalah prosesi simbolis penanaman pohon Rasamala dan Tabebuya di area Taman Anggrek GBK, dipimpin oleh pimpinan DPD RI bersama duta besar, kepala daerah, dan perwakilan kementerian.

    “Atas arahan pimpinan DPD RI, kegiatan ini juga harus tetap memenuhi unsur penghijauan dan harmonisasi alam berkelanjutan, maka setiap satu peserta yang hadir berarti satu pohon baru ditanam, satu harapan baru tumbuh untuk Indonesia yang hijau,” kata Iqbal.

    Green Democracy Fun Walk merupakan bagian dari serangkaian kegiatan HUT ke-21 DPD RI. Sebelumnya, telah digelar ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ di empat sub-wilayah (Bengkulu, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah).

    Acara dilanjutkan dengan DPD Award pada 28 Oktober sebagai apresiasi bagi local hero, serta Pemilihan Duta DPD RI pada 3 November yang melibatkan anak muda sebagai corong aspirasi daerah.

    Melalui serangkaian ini, DPD RI terus memperkuat peran sebagai jembatan antara daerah dan pusat, sambil mempromosikan demokrasi yang partisipatif dan ramah lingkungan.

    Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPD RI: Pahlawan Nasional Bukan Tanpa Cela, Mereka Manusia Biasa, Termasuk Soeharto

    Ketua DPD RI: Pahlawan Nasional Bukan Tanpa Cela, Mereka Manusia Biasa, Termasuk Soeharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan idelanya semua Mantan presiden RI yang telah meninggal dunia layak diberikan gelar Pahlawan Nasional.

    Termasuk adanya usulan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

    “Saya secara pribadi berpandangan bahwa setiap pemimpin bangsa adalah Pahlawan. Bahwa sebagai manusia adalah wajar jika terdapat kekurangan. Kita mengenal istilah Mikul duwur mendam jero, itu filsafat kebangsaan yang harus dijadikan rujukan kita,” ujar Sultan di Jakarta, dikutip pada Jumat (7/11).

    Menurutnya, para pemimpin bangsa di setiap generasi tentu memiliki reputasi dan legacy yang berbeda, tergantung suasana sosial dan politik nasional serta tantangan geopolitik.

    “Tapi mereka memiliki kesamaan visi yang luhur, yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita Nasional, keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Sultan.

    Sultan melanjutkan, Pahlawan Nasional bukan merupakan sosok yang tanpa cela politik. Mereka juga manusia biasa, demikian pula dengan para presiden kita sebelumnya. Mereka memiliki sisi lain yang harus kita maknai sebagai sebuah pelajaran berharga dalam membangun bangsa.

    “Tidak ada ruginya jika para pemimpin bangsa ini diberikan gelar Pahlawan Nasional. Tidak pantas kita yang hanya mengisi kemerdekaan ini memperdebatkan sisi lemah para pemimpin yang telah berjasa dalam membangun bangsa dan negara, sehingga bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menghargai jasa para pemimpinnya di masa lalu,” tegas Sultan. (Pram/fajar)

  • Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.

    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.

  • Ketua DPD: Setahun Prabowo tunjukkan transformasi berbagai bidang

    Ketua DPD: Setahun Prabowo tunjukkan transformasi berbagai bidang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan semangat transformasi yang efektif dan efisien di berbagai bidang kehidupan bangsa.

    “Untuk membangun Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, Indonesia yang mandiri dan berdaulat, kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat dan transformatif,” ujar Sultan di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, visi kepemimpinan transformatif Presiden Prabowo dalam Astacita telah menghadirkan optimisme pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial politik nasional.

    Hal itu tak terlepas dari komitmen politik untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen.

    Sebagai pimpinan lembaga legislatif yang mewakili daerah, Sultan menegaskan bahwa DPD RI sejak awal berkomitmen bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal program-program prioritas di setiap daerah.

    Dia menilai sejumlah program, seperti makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, pembentukan lembaga investasi antar daerah, hilirisasi komoditas unggulan, hingga Koperasi Merah Putih merupakan bentuk nyata transformasi ekonomi yang perlu terus dikawal bersama.

    Prabowo, kata dia, juga aktif mewujudkan perdamaian dunia. “Namun harus kita akui juga bahwa masih terdapat banyak hal dari program-program prioritas tersebut yang perlu kita sempurnakan bersama-sama,” katanya.

    Menurut dia, upaya Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 merupakan bentuk patriotisme dan keteladanan bagi generasi muda Indonesia. Ia juga berharap agenda reformasi sistem politik nasional dapat menjadi prioritas lanjutan dalam konsolidasi demokrasi.

    “Semoga pemerintahan ini terus diberkahi dengan kekompakan, kebijaksanaan, dan keberhasilan dalam mewujudkan visi Asta Cita sebagai ikhtiar bersama mencapai Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD nilai kepala daerah wajar keberatan ketika TKD dipotong

    DPD nilai kepala daerah wajar keberatan ketika TKD dipotong

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin menilai sikap kepala daerah yang keberatan karena Kementerian Keuangan memotong dana transfer ke daerah (TKD) merupakan hal yang wajar.

    Menurut Sultan, keberatan itu muncul karena beberapa hal, salah satunya terhambatnya para kepala daerah memenuhi janji politik kepada masyarakat.

    “Sangat wajar jika kebijakan efisiensi TKD sedikit banyak mengganggu kinerja para gubernur yang secara politik dapat menggerus tingkat kepercayaan publik,” kata Sultan dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

    Selain karena janji politik, Sultan menilai kebijakan pemangkasan alokasi TKD pemerintah dalam nota APBN 2026 menimbulkan dampak ganda terhadap agenda otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

    “Para gubernur memiliki hak untuk mempertanyakan dasar kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu kinerja,” jelas dia.

    Walau di satu sisi Sultan meyakini pemerintah mempunyai alasan kuat memangkas anggaran, dirinya di sisi lain juga tetap mengapresiasi sikap para kepala daerah

    Terkait permasalahan tersebut, Sultan mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah sistem pemilihan.

    “Kami mendorong agar ke depan jabatan gubernur tidak perlu lagi dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkada. Pilkada langsung cukup dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota sebagai titik berat otonomi daerah,” usulnya.

    Dengan pilkada tidak langsung, lanjut Sultan, gubernur tidak memiliki tanggung jawab politik secara langsung kepada masyarakat.

    “Gubernur cukup fokus melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap bupati/walikota dan bertanggung jawab merealisasikan program-program yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” tutupnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI donor darah serentak 38 provinsi gaungkan Astacita solidaritas

    DPD RI donor darah serentak 38 provinsi gaungkan Astacita solidaritas

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar donor darah serentak di 38 provinsi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI dengan menggaungkan semangat Astacita yang menekankan pentingnya solidaritas nasional.

    Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan aksi sosial hasil kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ini menunjukkan kepedulian yang mampu menyatukan bangsa tanpa sekat wilayah bahkan lintas negara.

    “Ribuan warga dari Aceh hingga Papua telah menunjukkan bahwa solidaritas sosial adalah kekuatan utama bangsa,” kata Sultan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, aksi kemanusiaan yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan terus tumbuh menjadi budaya sosial bagi masyarakat Indonesia.

    Adapun kegiatan donor darah dibagi dalam empat subwilayah DPD RI. Di antaranya Subwilayah Barat I yang meliputi provinsi-provinsi di Sumatera, Subwilayah Barat II yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan NTB.

    Kemudian Subwilayah Timur I yang meliputi Kalimantan dan sebagian Sulawesi, dan Subwilayah Timur II yang meliputi Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim menyebut aksi sosial ini untuk penguatan solidaritas sosial sebagai fondasi persatuan bangsa. Menurut dia, setetes darah yang diberikan bisa menyelamatkan banyak nyawa.

    Selain itu, Anggota DPD RI asal Bangka Belitung M Syazali berharap berharap aksi donor darah bisa menjadi budaya sosial yang berkelanjutan.

    “Kami berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat,” kata dia.

    Adapun selain donor darah, perayaan HUT Ke-21 DPD RI juga menggelar program Senator Peduli Ketahanan Pangan, Dialog Kenegaraan, serta sejumlah agenda kebangsaan yang melibatkan senator dari seluruh Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI bersinergi dengan Kementan dorong daerah jadi lumbung pangan

    DPD RI bersinergi dengan Kementan dorong daerah jadi lumbung pangan

    “Pertanian akan bangkit melalui dukungan presiden. Prioritas beliau adalah ketahanan pangan, ketahanan energi. Saya minta kepala daerah dan OPD konsolidasi cepat, sehingga dapat dieksekusi cepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersinergi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong daerah-daerah agar menjadi lumbung pangan yang berkelanjutan sebagai dukungan terhadap Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Sinergi itu dilakukan dengan kunjungan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Bengkulu, Rabu, untuk memperkuat sinergi ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sekaligus membahas lanskap kesiapan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan.

    “Pertanian akan bangkit melalui dukungan presiden. Prioritas beliau adalah ketahanan pangan, ketahanan energi. Saya minta kepala daerah dan OPD konsolidasi cepat, sehingga dapat dieksekusi cepat,” kata Sultan.

    DPD RI, kata dia, secara khusus menyatakan dukungan penuh terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan ketahanan pangan. Dia menjelaskan bahwa kebutuhan Bengkulu di sektor pangan mendapat jaminan dukungan penuh dari Kementerian Pertanian.

    “Urusan benih, bibit, pupuk, alsintannya clear. Kalau program sudah end to end, benih, bibit, pupuk, alsintan sudah terjamin, maka petani Indonesia akan betul-betul bahagia,” katanya.

    Namun, kata dia, hal yang lebih penting adalah daerah-daerah harus berkembang dengan sistem hilirisasi. Sebab, program hilirisasi di bidang pertanian itu akan menambah atau akan membuat multiplier efek yang progresif.

    “Kita kaya sekali akan produksi CPO, kopi, jagung, kelapa, dan lain-lain yang selama ini lebih banyak diekspor sebagai bahan baku yang kalau ini kita hilirisasi akan memilik nilai tambah yang besar dan bisa menyumbang PDB negara besar sekali,” kata Sultan.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mencapai swasembada.

    “Alhamdulillah, target Bapak Presiden untuk swasembada 4 tahun. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang, sehingga swasembada tahun ini bisa dicapai,” kata Amran.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.