Xcloud.id

Tag: Sultan B Najamudin

  • Istana Tak Setuju Program Makan Bergizi Gratis Gunakan Dana Zakat – Halaman all

    Istana Tak Setuju Program Makan Bergizi Gratis Gunakan Dana Zakat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Istana Kepresidenan RI melalui Kepala Staf Presiden Anto Mukti Putranto buka suara soal usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin agar pembiayaan program Makan Bergizi Gratis(MBG) melibatkan masyarakat melalui Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

    Ia tidak sepakat program MBG menggunakan dana zakat.

    “Ya enggak kan. Gunanya zakat kan bukan itu,” kata Putaranto di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Menurutnya program MBG telah dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN.

    Untuk tahap awal anggaran MBG yakni sebesar Rp 71 triliun.

    “Presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun  itu,” katanya.

    Oleh karena itu, kata dia, program MBG tidak mengambil dana dana dari sumber lain, apalagi zakat. 

    Penggunaan zakat untuk MBG kata dia sangat memalukan.

    “Jadi enggak mengambil dana-dana itu. Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari zakat itu. Sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” pungkasnya.

    Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengusulkan, pembiayaan program Makan Bergizi Gratis(MBG) melibatkan masyarakat melalui Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

    Sebab menurutnya, tipikal masyarakat Indonesia yang gotong royong dan dermawan.

    Ditambah dengan potensi zakat yang besar di tanah air.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Sultan meyakini masyarakat juga ingin bergotong royong, untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG pemerintah.

    Sebab itu dia mendorong agar pemerintah perlu memanfaatkan potensi zakat yang besar melalui lembaga-lembaga ZIS khususnya Badan Zakat Nasional (BAZNAS).

    “Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sultan juga mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah Jepang, yang akan membantu pelatihan penyediaan makanan.

    “Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal,” pungkasnya.

     

  • Kata PBNU dan MUI soal Usulan Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat – Halaman all

    Kata PBNU dan MUI soal Usulan Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin membuka usulan pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat.

    Najamudin mengatakan usulan itu muncul karena menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki tipikal sifat gotong royong dan dermawan.

    Selain itu, adapula potensi zakat yang besar di Indonesia.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dia meyakini usulannya tersebut bakal disambut baik oleh masyarakat karena terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG lewat zakat.

    Sehingga, Najamudin berharap pemerintah memanfaatkan potensi zakat tersebut lewat lembaga zakat seperti Badan Zakat Nasional (Baznas).

    Selain itu, ia juga meminta agar negara-negara lain turut berkontribusi dalam mendukung program MBG.

    “Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi,” ujarnya.

    Di sisi lain, usulan Najamudin itu telah direspons oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    PBNU: Harus Dikaji Mendalam

    Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf meminta usulan dari Najamudin itu harus dikaji secara mendalam karena manfaat zakat sudah memiliki kategori tersendiri dalam aturan agama Islam.

    Jika benar-benar terealisasi, Yahya menegaskan penerima MBG yang dibiayai lewat dana zakat adalah siswa miskin.

    “Harus dikaji lagi yang menerima siapa? Jika dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang itu harus lebih hati-hati,” kata dia dalam keterangannya ditulis Rabu (15/1/2025).

    MUI: MBG yang Didanai Zakat Tak Tepat jika Diterima Siswa Mampu

    Sementara, Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, mengungkapkan usulan penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG akan memunculkan perbedaan pendapat antar ulama.

    Namun, sambungnya, perbedaan pendapat tak terjadi jika penerima MBG yang didanai lewat zakat diterima oleh siswa tidak mampu.

    “Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat diantara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

    Kendati demikian, Anwar mengungkapkan usulan tersebut tidak akan menjadi masalah ketika pembiayaan MBG lewat dana infaq.

    Sehingga seluruh siswa baik dari keluarga miskin maupun mampu dapat menerimanya.

    Pasalnya, kata Anwar, pengelolaan dana infaq atau sedekah tidak seketah dengan zakat.

    “Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infaq dan sedekah karena ketentuan penyaluran dana infaq dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

    “Dimana yang boleh menerima dana zakat tersebut adalah hanya ashnaf yang delapan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah,” jelasnya.

    Di sisi lain, Anwar mengusulkan, jika memang pemerintah memiliki anggaran terbatas untuk melaksanakan program MBG, maka bisa dilakukan tidak secara rutin.

    “Tahun depan jika anggaran sudah ada  baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Rina Ayu Panca Rini)

    Artikel lain terkait Program Makan Bergizi Gratis 

  • Ketua DPD Dorong Wacana Pengusulan Capres Jalur Independen

    Ketua DPD Dorong Wacana Pengusulan Capres Jalur Independen

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin, mendorong wacana dan kajian mengenai pengusulan calon presiden (capres) melalui jalur independen atau nonpartisan dalam sistem politik Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk memperluas hak politik masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

    Pernyataan ini disampaikan Sultan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Kamis (2/1/2025).

    “Kami sangat mengapresiasi langkah MK yang secara perlahan membuka ruang demokrasi lebih luas, memberikan hak politik yang lebih terbuka bagi warga negara,” kata Sultan Sabtu (4/1/2025), seperti dilansir Antara.

    Meski demikian, ia tetap menghormati konstitusi yang saat ini hanya mengatur pencalonan presiden melalui partai politik. Sultan menilai pentingnya memulai wacana calon presiden independen untuk menciptakan keadilan politik dan mencari pemimpin nasional yang berkualitas.

    “Saat ini, UUD hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden. Namun, wacana menghadirkan calon independen perlu dimulai,” ujarnya.

    Sultan juga mengkritisi minimnya kaderisasi di internal partai politik di Indonesia, yang dinilai belum serius dalam menyiapkan calon pemimpin bangsa. “Hanya sedikit partai politik yang memiliki atensi dalam proses kaderisasi,” ucapnya terkait wacana dan kajian capres jalur independen.

    Sultan menyebut beberapa negara demokrasi besar, seperti Amerika Serikat dan Rusia, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mencalonkan diri sebagai presiden melalui jalur independen.

    “Prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara tidak boleh dibatasi oleh aturan presidential threshold atau institusi politik tertentu saja,” tegasnya.

    Sebelumnya, MK menghapus Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur ambang batas minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo.

    Langkah ini membuka peluang lebih luas bagi berbagai pihak untuk mencalonkan diri tanpa bergantung pada koalisi besar partai politik.

    Wacana pengusulan calon presiden jalur independen menjadi langkah strategis untuk memperluas partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan adanya putusan MK yang menghapus presidential threshold, diskusi mengenai jalur independen semakin relevan untuk diwujudkan.

  • Saling Sindir Gerindra dan PDIP Terkait PPN 12 Persen, Ketua DPD: Jangan Saling Menyalahkan

    Saling Sindir Gerindra dan PDIP Terkait PPN 12 Persen, Ketua DPD: Jangan Saling Menyalahkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menanggapi polemik politik terkait asal-usul kebijakan PPN 12 persen, Ketua DPD Sultan B Najamudin memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan. Sebaliknya, ia fokus mencari solusi dan mengusulkan agar kebijakan tersebut dievaluasi dengan memisahkan ketentuan yang dapat diterima oleh semua pihak.

    “Jangan sampai debat panjang ini menjadi tidak kontekstual. Kalau terlalu lama membahas asal-usul kebijakan PPN ini, akhirnya hanya saling menyalahkan. Tidak adil juga jika kita mengatakan bahwa kita tidak terlibat sama sekali. Maka, langkah paling tepat adalah langsung challenge saja kebijakan ini,” ujar Sultan usai pertemuan dengan jajaran pimpinan Mahkamah Agung (MA) di gedung DPR Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Pernyataan ini merespons dinamika yang memanas setelah Wihadi Wiyanto dari Partai Gerindra menyebut kebijakan PPN 12 persen diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Namun, sikap PDIP yang mengkritik kebijakan tersebut memicu kontroversi.

    Rahayu Saraswati dari Gerindra menganggap sikap PDIP tidak konsisten dan cenderung memojokkan Presiden Prabowo. Sarmuji dari Partai Golkar juga menyatakan keheranannya, mengingat PDIP sebelumnya mendukung kebijakan ini untuk meningkatkan penerimaan negara.

    Sultan B Najamudin menilai Presiden Prabowo telah mengambil langkah bijak dengan hanya mengimplementasikan kenaikan PPN pada barang-barang mewah.

    “Di tengah kondisi ekonomi sulit, kebijakan seperti ini memang diperlukan. Presiden sudah menunjukkan kebijaksanaan dengan tidak menerapkan kebijakan PPN 12 persen secara menyeluruh,” jelasnya.

    Ia juga mengusulkan agar Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 diuji kembali melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada pihak yang merasa belum puas.

    “Judicial review ke MK dapat memastikan apakah legislasi ini sudah baik atau masih memerlukan perbaikan,” ujar Sultan.

    Selain itu, ia menekankan bahwa bagi pihak yang tidak puas dengan kebijakan PPN 12 persen bisa menempuh jalur yang sesuai undang-undang, baik melalui peraturan pemerintah, MK, atau Mahkamah Agung (MA).

    “Kita jangan biarkan masalah ini berlarut-larut hingga mengganggu stabilitas politik. Undang-undang yang sudah dibuat harus dilaksanakan oleh presiden, suka atau tidak suka,” pungkasnya.

  • Pimpinan MA dan DPD Gelar Pertemuan untuk Perkuat Sinergi Lembaga Negara

    Pimpinan MA dan DPD Gelar Pertemuan untuk Perkuat Sinergi Lembaga Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Pimpinan Mahkamah Agung (MA) dengan DPD menggelar pertemuan sebagai langkah awal memperkuat sinergi antar lembaga negara. Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru saja dilantik, Sunarto, menginisiasi pertemuan perdana dengan Ketua DPD  Sultan B Najamudin dan jajarannya pada Senin (23/12/2024).

    “Ini tradisi baik yang diinisiasi oleh pimpinan Mahkamah Agung. Sebagai sesama lembaga negara, kita bersilaturahmi. Ini akan menjadi konvensi yang ideal untuk negara demokrasi sebesar Indonesia, di mana lembaga-lembaga negara harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi,” ungkap Ketua DPD Sultan B Najamudin, seusai pertemuan yang digelar di gedung DPR, Jakarta. 

    Pertemuan tersebut bersifat silaturahmi tanpa membahas agenda lain, sebagai kelanjutan dari pelantikan Ketua MA Sunarto yang baru saja dilaksanakan pada Oktober lalu. “Saya selaku pimpinan lembaga negara yang baru dilantik, ingin berkunjung ke senior saya, karena beliau lebih dulu dilantik. Tidak ada agenda lain yang dibicarakan, hanya yang tak kenal maka tak sayang,” ujar Sunarto sambil bergurau. 

    Namun, meskipun pertemuan tersebut tidak membahas agenda formal, kedua pimpinan lembaga sepakat untuk memastikan kelanjutan hubungan harmonis antarlembaga negara, yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan negara. 

    Sultan menjelaskan, kesepahaman antarlembaga negara memudahkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperkuat dukungan di tingkat akar rumput, seperti di daerah, perguruan tinggi, dan kampus-kampus. 

    “Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua MA, tujuan bernegara kita sama. Semua institusi lembaga negara, termasuk masyarakat Indonesia, memiliki harapan yang sama, yakni menjadikan negara ini maju, sesuai dengan cita-cita yang tertulis di Pembukaan UUD 1945. Kita tidak boleh mencampuri tugas masing-masing lembaga, namun kolaborasi dan silaturahmi antarlembaga sangat penting,” kata Sultan. 

    Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga mengungkapkan pencapaian signifikan DPD, yakni disahkannya empat RUU dalam prolegnas prioritas pada bulan lalu. Keempat RUU tersebut meliputi RUU Pengelolaan Iklim, RUU Masyarakat Adat, RUU Pemerintah Daerah, dan RUU Lautan. Lebih lanjut, Sutan menyatakan saat ini hubungan antara DPD dengan DPR dan lembaga eksekutif semakin membaik. 

  • Ketua DPD RI Ngaku Sudah Bertemu Prabowo Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Ketua DPD RI Ngaku Sudah Bertemu Prabowo Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, mengaku sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, membahas wacana kepala daerah dipilih DPRD.

    Diungkapkan Sultan, keduanya sepakat bahwa demokrasi di Indonesia berbiaya tinggi atau high cost.

    “Kami juga beruntung sudah berdiskusi, saya paling enggak setidaknya dua kali sempat ya mendiskusikan ini dengan Pak Prabowo, Pak Presiden,” katq Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    “Dan pandangannya sama, demokrasi kita mahal sekali,” imbuhnya.

    Secara pribadi, pendapat Sultan mengenai usulan pilkada via DPRD telah ditulis dalam bukunya yang berjudul ‘Green Democracy’.

    “Demokrasi kita mahal sekarang. Saya sudah berkesimpulan,” ujarnya.

    Sebab itu, menurutnya saat ini adalah momen yang tepat untuk pemangku kepentingan duduk bersama, membahas sistem politik yang cocok di Indonesia.

    “Lalu kita tentukan langkah-langkah ke depan agar pertama demokrasi kita makin efisien, kedua makin efektif, dan ke depan makin berkualitas,” ucapnya.

    Terkait model pemilihannya, Sultan menyinggung sila ke-4 dari Pancasila.

    Di mana demokrasi yang disebut Presiden Pertama RI Sukarno yakni permusyawaratan perwakilan.

    “Sila keempat itu, ada perwakilan dulu. Dia tidak liberatif, dia tidak liberal, tapi deliberatif. Ada perwakilan dulu, baru nanti ditunjuk. Nah modelnya bisa, di DPRD dulu, baru dipilih. Akan efisien, akan terkontrol,” ucapnya.

    “Tapi lagi-lagi sebagai negara demokrasi kita akan bersimulasi, kalau ada pendapat yang lebih baik. Tapi saya melihat keinginan Pak Prabowo, mumpung sedang konsolidasinya baik, sekarang kita berbenah,” pungkasnya.

    Sebagai informasi usulan tersebut telah disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.

    Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

     

     

     

     

  • Pimpinan DPD Periode Ini Dinilai Lebih Inklusif dan Kolaboratif

    Pimpinan DPD Periode Ini Dinilai Lebih Inklusif dan Kolaboratif

    Jakarta: Pimpinan DPD dibawah komando Sultan B Najamudin diapresiasi. Sebab, kepemimpinan Sultan membuat perwakilan daerah tingkat pusat itu dinilai lebih kolaboratif dan inklusif.

    Ini disampaikan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan dalam forum komunikasi dan diseminasi program kerja dengan media. Kegiatan tersebut bertajuk ‘Kolaborasi Inklusif untuk Mempercepat Pembangunan Daerah: DPD RI dalam Peran Strategis Menuju Indonesia Emas 2045’.

    “Judulnya kolaborasi inklusif. Jadi dari awal di bawah kepimpinan Bang Sultan kita sudah berkolaborasi dan sudah melihat bahwa DPD sekarang lebih inklusif. Karena setiap isu-isu, wartawan dengan mudah menghubungi Pimpinan DPD,” kata Ariawan melalui keterangan tertulis, Sabtu, 23 November 2024.

    Ariawan juga mengapresiasi Pimpinan DPD di media gathering kali ini. Sebab, semua pimpinan DPD mulai dari Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, menghadiri kegiatan tersebut.

    “Ini gathering yang paling lengkap, pimpinan DPD-nya paling lengkap. Kemudian, alat kelengkapan dewan, sehingga perlu kita apresiasi,” ungkap dia.
     

    Menurut dia, hal itu menandakan bahwa DPD periode sekarang solid. Terpenting, DPD membuka diri untuk berkolaborasi dengan awak media.

    “Hari ini sangat mudah berkomunikasi, mudah untuk wawancara, Pimpinan DPD seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh DPD, karena ini penyambung daripada daerah untuk memperjuangan daerah ketingkat nasional ” ujar dia.

    Dia meyakini DPD periode sekarang lebih baik. Berbagai target yang ditetapkan bakal tercapai.

    “Dan dengan pimpinan DPD saat ini kami sangat yakin bahwa DPD akan jauh lebih maju, jauh lebih visioner. Dan apa yang menjadi target-target di DPD dapat tercapai,” sebut dia..

    Terakhir, Ariawan menekankan KWP sangat terbuka untuk bersinergi dengan DPD. KWP siap berkolaborasi dengan DPD untuk memajukan daerah.

    “Sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan DPD. Untuk sama-sama memanjukan daerah. Untuk sama-sama melakukan hal-hal yang kira bisa berkontribusi. Yang tadi disampaikan dari daerah untuk Indonesia, agar supaya memang betul peran DPD itu ada,” ujar dia.

    Sementara itu, Sultan mengatakan DPD RI membutuhkan dukungan yang kuat dalam hal pemberitaan. Khususnya, penyebarluasan informasi atas capaian kerja DPD kepada masyarakat luas.

    Menurutnya, pemberitaan yang dibutuhkan hari ini adalah pemberitaan yang cepat, berkualitas, valid, dan menjangkau pembaca yang luas.

    “Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Kehadiran saya dalam forum ini sebagai komitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas bersama dengan rekan-rekan wartawan dan media dalam rangka diseminasi hasil-hasil kerja DPD RI kedepan,” kata Sultan.

    Pimpinan DPD RI masa ini, kata dia, telah berkomitmen untuk membawa DPD RI sebagai lembaga Parlemen yang kuat, berwibawa, inklusif, dan kolaboratif. Sebagai tindak lanjut dari komitmen itu, pimpinan DPD RI sepakat akan langsung gerak cepat dan gerak cerdas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang dimiliki.

    “Kedepan pola komunikasi Parliament to Goverment akan semakin masif dilakukan DPD RI, baik dengan pemerintah daerah maupun pusat, membawa misi perjuangan aspirasi masyarakat dan daerah,” kata Sultan. 

    Jakarta: Pimpinan DPD dibawah komando Sultan B Najamudin diapresiasi. Sebab, kepemimpinan Sultan membuat perwakilan daerah tingkat pusat itu dinilai lebih kolaboratif dan inklusif.
     
    Ini disampaikan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan dalam forum komunikasi dan diseminasi program kerja dengan media. Kegiatan tersebut bertajuk ‘Kolaborasi Inklusif untuk Mempercepat Pembangunan Daerah: DPD RI dalam Peran Strategis Menuju Indonesia Emas 2045’.
     
    “Judulnya kolaborasi inklusif. Jadi dari awal di bawah kepimpinan Bang Sultan kita sudah berkolaborasi dan sudah melihat bahwa DPD sekarang lebih inklusif. Karena setiap isu-isu, wartawan dengan mudah menghubungi Pimpinan DPD,” kata Ariawan melalui keterangan tertulis, Sabtu, 23 November 2024.
    Ariawan juga mengapresiasi Pimpinan DPD di media gathering kali ini. Sebab, semua pimpinan DPD mulai dari Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, menghadiri kegiatan tersebut.
     
    “Ini gathering yang paling lengkap, pimpinan DPD-nya paling lengkap. Kemudian, alat kelengkapan dewan, sehingga perlu kita apresiasi,” ungkap dia.
     

    Menurut dia, hal itu menandakan bahwa DPD periode sekarang solid. Terpenting, DPD membuka diri untuk berkolaborasi dengan awak media.
     
    “Hari ini sangat mudah berkomunikasi, mudah untuk wawancara, Pimpinan DPD seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh DPD, karena ini penyambung daripada daerah untuk memperjuangan daerah ketingkat nasional ” ujar dia.
     
    Dia meyakini DPD periode sekarang lebih baik. Berbagai target yang ditetapkan bakal tercapai.
     
    “Dan dengan pimpinan DPD saat ini kami sangat yakin bahwa DPD akan jauh lebih maju, jauh lebih visioner. Dan apa yang menjadi target-target di DPD dapat tercapai,” sebut dia..
     
    Terakhir, Ariawan menekankan KWP sangat terbuka untuk bersinergi dengan DPD. KWP siap berkolaborasi dengan DPD untuk memajukan daerah.
     
    “Sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan DPD. Untuk sama-sama memanjukan daerah. Untuk sama-sama melakukan hal-hal yang kira bisa berkontribusi. Yang tadi disampaikan dari daerah untuk Indonesia, agar supaya memang betul peran DPD itu ada,” ujar dia.
     
    Sementara itu, Sultan mengatakan DPD RI membutuhkan dukungan yang kuat dalam hal pemberitaan. Khususnya, penyebarluasan informasi atas capaian kerja DPD kepada masyarakat luas.
     
    Menurutnya, pemberitaan yang dibutuhkan hari ini adalah pemberitaan yang cepat, berkualitas, valid, dan menjangkau pembaca yang luas.
     
    “Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Kehadiran saya dalam forum ini sebagai komitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas bersama dengan rekan-rekan wartawan dan media dalam rangka diseminasi hasil-hasil kerja DPD RI kedepan,” kata Sultan.
     
    Pimpinan DPD RI masa ini, kata dia, telah berkomitmen untuk membawa DPD RI sebagai lembaga Parlemen yang kuat, berwibawa, inklusif, dan kolaboratif. Sebagai tindak lanjut dari komitmen itu, pimpinan DPD RI sepakat akan langsung gerak cepat dan gerak cerdas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang dimiliki.
     
    “Kedepan pola komunikasi Parliament to Goverment akan semakin masif dilakukan DPD RI, baik dengan pemerintah daerah maupun pusat, membawa misi perjuangan aspirasi masyarakat dan daerah,” kata Sultan. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • Ketua DPD: Jangan lagi kasih “cek kosong” pada kepala daerah terpilih

    Ketua DPD: Jangan lagi kasih “cek kosong” pada kepala daerah terpilih

    Bengkulu (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tidak lagi memasrahkan berbagai urusan dan pembangunan daerah dengan memberi “cek kosong” kepada kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak 2024 ini.

    “Begitupun nanti ke depan dengan kepala daerah kita, kita sama-sama lah ya, kita dukung siapapun yang terpilih, tapi juga jangan kasih cek kosong lagi,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin di Bengkulu, Minggu.

    Menurut dia tugas, kerja, kinerja, dan capaian para kepala daerah harus terukur jelas. Sehingga, tujuan pembangunan dan kesejahteraan yang ingin dicapai ke depan memang benar-benar terwujud sesuai dengan yang telah dirancang rencanakan.

    “Jangan kasih cek kosong lagi, harus jelas, ukuran kemajuannya,” kata Sultan.

    Dia mengatakan baik bupati, wali kota maupun gubernur terpilih harus mampu berlari dengan cepat menyelesaikan permasalahan dan membangun daerah dengan baik, efektif dan tepat.

    Hal itu seperti yang juga dia terapkan dalam lembaga DPD RI yang saat ini dipimpinnya. Sultan mengajak seluruh anggota DPD bergerak dengan cepat dan berkolaborasi dalam mengemban amanah yang sudah dipercayakan rakyat.

    “Saya kasih tahu dengan anggota DPD, anggota saya itu ada yang sudah tua-tua, ada mantan gubernur dua kali, bupati, wali kota, sampai mantan menteri. Saya bilang, pak izin, saya punya istilah, ‘bangun pagi, cuci muka, sarapan, habis itu kita lari kencang’, yang tidak mampu ikut, ketinggalan, saya minta maaf,” kata dia.

    Menurut dia untuk mengejar pembangunan bangsa yang telah dicita-citakan, bahkan dicanangkan menjadi Indonesia Emas 2045, tidak mungkin lagi dengan cara dan gerak yang lambat.

    Zaman seperti saat ini pun juga tidak akan menunggu orang-orang yang geraknya lambat, apalagi ketika ingin menjadi “pemain, bukan penonton” pada puncak Indonesia Emas 2045, tidak mungkin diwujudkan dengan gerak yang lambat.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024