Xcloud.id

Tag: Sultan B Najamudin

  • Ketua DPD RI Bertemu Menlu Belarus, Bahas Kerja Sama Pangan Nasional 6 Agustus 2025

    Ketua DPD RI Bertemu Menlu Belarus, Bahas Kerja Sama Pangan Nasional 6 Agustus 2025

    Ketua DPD RI Bertemu Menlu Belarus, Bahas Kerja Sama Pangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI Sultan B Najamudin menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/8/2025).
    Pertemuan tertutup itu membahas peluang kerja sama strategis di bidang pertanian dan industri pangan, sebagai bagian dari upaya DPD RI mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto.
    “Potensi pertanian di berbagai daerah Indonesia dinilai memiliki kesamaan dan peluang sinergi dengan keunggulan sektor pertanian Belarus. Ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret,” ujar Sultan dalam siaran pers, Rabu (6/8/2025).
    Sultan menerangkan, beberapa sektor yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut meliputi pertukaran teknologi, mekanisasi pertanian, hingga kemungkinan kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint venture.
    Dari pertemuan itu, Sultan mengetahui bahwa komoditas seperti cokelat, gandum, karet, minyak sawit, dan hasil laut memiliki potensi besar untuk mendorong perdagangan bilateral yang lebih seimbang.
    “Presiden sudah melakukan tugasnya untuk membuka ruang ekspor Indonesia ke luar negeri, dan daerah harus memanfaatkan momentum ini dengan menggenjot produksi kakao serta mengembangkan industri pengolahan cokelat dalam negeri, termasuk karet,” kata Sultan.
    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov mengaku siap mendorong kerja sama di sektor pertanian dengan Indonesia.
    Bahkan, Belarus berharap volume perdagangan dengan Indonesia bisa terus ditingkatkan.
    “Kami sepakat untuk mendorong hubungan kerja sama di bidang mekanisasi pertanian di Indonesia. Kami juga ingin meningkatkan volume perdagangan kedua negara dengan mencari komoditas baru yang bisa diekspor dan diimpor agar lebih seimbang,” ujar Maxim.
    Adapun kunjungan Menlu Belarus ke DPD RI ini berlangsung setelah sebelumnya Presiden Prabowo bertemu Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, di kediaman resminya, Ozyorny, pada 15 Juli 2025.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo menjadi presiden kedua yang mengunjungi kediaman Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko.
    “Bapak Presiden, setelah restorasi rumah ini (dulunya rumah militer), sebelum Anda, hanya Presiden Putin yang mengunjungi rumah ini. Dulu kala, bahkan sebelum restorasinya, (Presiden Tiongkok) Xi Jinping berkunjung ke sini bersama keluarganya,” kata Lukashenko saat menyambut kedatangan Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD Dorong Kopdes Merah Putih Selesaikan Masalah Kesenjangan Harga TBS Sawit

    DPD Dorong Kopdes Merah Putih Selesaikan Masalah Kesenjangan Harga TBS Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menilai kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat membuat harga tandan buah segar kelapa sawit lebih stabil.

    Dia menyoroti kesenjangan harga TBS kelapa sawit antar daerah yang salah satunya dikeluhkan oleh banyak masyarakat di provinsi Bengkulu.

    “Banyak laporan dan aspirasi yang masuk ke kami terkait perbedaan harga TBS kelapa sawit. Kami memaklumi fenomena ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor di masing-masing daerah,” ujar Sultan dikutip dari keterangan resminya, Rabu (30/7/2025).

    Menurutnya, perbedaan harga TBS yang signifikan antara Bengkulu dengan Jambi, Lampung dan Riau misalnya lebih banyak disebabkan mekanisme pasar yang membentuk persaingan harga antarpengumpul.

    Untuk itu, dia menuturkan semakin banyak pengumpul dan industri pengolahan sawit di suatu daerah, makin mahal harga TBS.

    “Sementara jumlah pabrik kelapa sawit di Bengkulu masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan PKS di provinsi lainnya. Oleh karena itu, kami meminta agar Koperasi Merah Putih (KMP) di setiap desa perlu mengambil bagian dalam industri sawit,” tegas Mantan aktivis KNPI itu.

    Kehadiran KMP, kata Sultan, bisa menjadi solusi ketidakpastian dan kesenjangan harga TBS di daerah. Demikian untuk urusan pupuk dan persoalan harga komoditas perkebunan lainnya seperti karet.

    “Karet menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia yang patut diberikan perhatian oleh pemerintah. Kami akan menyampaikan perihal kesenjangan harga TBS ini ke pihak pemerintahan untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.

  • Ketua DPD Harap Kesepakatan IEU-CEPA Buka Peluang Peningkatan Investasi

    Ketua DPD Harap Kesepakatan IEU-CEPA Buka Peluang Peningkatan Investasi

    Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik kesepakatan perdagangan bebas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Dia menilai hal ini menunjukkan kemampuan RI dalam memperluas kemitraan strategis.

    “Kesepakatan ini merupakan langkah penting yang mencerminkan efektivitas diplomasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global, capaian ini menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memperluas kemitraan strategis secara konstruktif,” ujar Sultan kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).

    Sultan menyebut pendekatan diplomasi lintas kawasan yang dilakukan Prabowo itu tidak hanya bertujuan memperluas pasar ekspor. Tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global.

    “Di era ketidakpastian global, kepemimpinan yang mampu menjalin hubungan internasional dengan percaya diri dan berorientasi pada kepentingan nasional adalah bentuk nyata dari kekuatan soft power. Presiden Prabowo telah menunjukkan hal tersebut dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi,” jelasnya.

    Secara ekonomi, lanjut Sultan, pasar Uni Eropa menurutnya memiliki potensi besar untuk produk-produk unggulan Indonesia. Meski demikian, regulasi seperti Renewable Energy Directive II (RED II) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menurutnya tetap menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh.

    Lebih lanjut, dia berharap kesepakatan ini bisa membuka peluang investasi baru yang bisa mendukung transformasi ekonomi nasional.

    “Dengan penandatanganan IEU-CEPA, kami berharap berbagai hambatan teknis dalam perdagangan dapat diminimalkan. Kesepakatan ini juga membuka peluang bagi peningkatan investasi dan alih teknologi yang mendukung transformasi ekonomi nasional,” katanya.

    Pertemuan berlangsung Minggu (13/7) di Gedung Europa, Brussel, Belgia. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut secara resmi oleh Costa.

    Hubungan Indonesia-Uni Eropa, menjadi penting dalam pertemuan ini dengan ditandai tercapainya kemajuan signifikan dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Prabowo mengatakan kesepakatan ini sebagai langkah strategis menuju masa depan kemitraan global yang lebih setara dan saling menguntungkan.

    Menurut Prabowo, kesepakatan IEU-CEPA mencerminkan kepercayaan bersama antara dua kekuatan besar dunia dalam membangun kerja sama ekonomi yang inklusif dan berbasis nilai. Prabowo menekankan Indonesia dan Eropa memiliki keterkaitan yang saling mengisi dalam bidang teknologi, energi, hingga pangan dan mineral penting.

    “Kami memandang Eropa sebagai kawasan yang sangat penting dan berharap Eropa dapat terus memainkan peran sentral dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Dunia saat ini secara nyata sedang bergerak menuju tatanan multipolar,” imbuh Presiden Prabowo.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua DPD RI Puji Pemerintah Berani Bersihkan Kebun Sawit Ilegal di Tesso Nilo

    Ketua DPD RI Puji Pemerintah Berani Bersihkan Kebun Sawit Ilegal di Tesso Nilo

    Jakarta –

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah memulihkan kembali ekosistem hutan konservasi yang sebelumnya dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Sultan mengatakan keberanian pemerintah menutup puluhan ribu hektar lahan sawit ilegal membuktikan komitmen terhadap perlindungan biodiversiti dan respons atas isu perubahan iklim.

    “Menertibkan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang selama ini disalahgunakan membutuhkan keberanian dan ketegasan pemerintah. Namun dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, terutama lembaga penegak hukum dan masyarakat adat, persoalan deforestasi dapat kita atasi,” ujar Sultan kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

    Sultan mengungkapkan pihaknya percaya pemerintah melalui Tim Satuan tugas Penertiban Kawasan Hutan (SatgasPKH) di kawasan TNTN mampu menjalin komunikasi dan kolaborasi bersama masyarakat setempat. Sehingga, katanya, tidak terjadi konflik antara Satgas Garuda dengan masyarakat yang mendiami kawasan konservasi.

    “Kami mendorong agar satgas lebih humanis dan persuasif, mengedepankan semangat pemberdayaan masyarakat. Namun jika terbukti kawasan TNTN sengaja dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit atau diperjual belikan secara ilegal baik oleh orang perorangan maupun korporasi, maka satgas harus bertindak secara tegas dan terukur,” kata Sultan yang juga Ketua Dewan Penasehat Dunia Islam Dunia Melayu (DMDI).

    DPD RI, lanjut Sultan, mendukung penuh upaya pemerintah melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memulihkan kembali ekosistem hutan bekas eksploitasi. Hal itu, katanya, terutama di dalam kawasan hutan konservasi dan taman nasional.

    “Upaya Kementerian Kehutanan dalam menertibkan kawasan hutan konservasi perlu didukung dan diapresiasi secara anggaran. Ke depan kami mendorong agar Kemenhut bersama Satgas Garuda perlu mengidentifikasi kasus-kasus serupa di seluruh daerah,” ujarnya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua DPD RI Puji Pemerintah Berani Bersihkan Kebun Sawit Ilegal di Tesso Nilo

    Ketua DPD RI Minta Penyelenggara Pemilu Perhatikan Data Pemilih Usai Putusan MK

    Jakarta –

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. Sultan mengingatkan penyelenggara pemilu dan pemerintah agar mengantisipasi dinamika perubahan data pemilih.

    “Pembaharuan data pemilih akan sangat cepat dan menjadi tantangan tersendiri, sehingga membutuhkan upaya yang ekstra bagi penyelenggara. Karena jarak waktu 2 tahun (jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan daerah) adalah waktu yang signifikan mempengaruhi jumlah penduduk dan daftar pemilih tetap,” ujar Sultan kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).

    Sultan berharap pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu ini dapat meningkatkan partisipasi politik warga. Selain itu juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Harapannya pemisahan pemilu nasional dan lokal semakin meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat hubungan antara pusat dan daerah. Namun pembuat UU perlu melihat secara hati-hati dan komprehensif dalam menerjemahkan keputusan MK ini ke dalam material UU pemilu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Sultan mengatakan penyederhanaan, inovasi Pemilu melalui rekayasa konstitusional perlu disesuaikan dengan struktur lembaga politik dan tuntutan kepentingan pembangunan nasional dan daerah. Perlu juga dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi pada beberapa UU yang terkait dengan Pemilu seperti UU MD3.

    “Keputusan MK ini cukup baik dan penting, tidak hanya dalam mengurai persoalan beban kerja para penyelenggara pemilu, tapi juga merupakan momentum untuk menata kembali struktur kekuasaan legislatif kita dalam UU MD3. Karena DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah telah dimasukkan dalam kelompok Pemilu lokal,” terangnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah.

    “Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai,” ujar Ketua MK Suhartoyo mengucapkan Amar Putusan, Kamis (26/6).

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pratikno dan AHY Tekankan Semangat Berkorban untuk Sesama Dalam Iduladha 2025

    Pratikno dan AHY Tekankan Semangat Berkorban untuk Sesama Dalam Iduladha 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kompak memaknai Hari Raya Iduladha 2025 sebagai teladan untuk berkorban pada negara.

    Mulanya, Pratikno bersyukur bahwa salat Id hari ini, Jumat (6/6/2025) di Masjid Istiqlal berlangsung dengan suasana yang sejuk, tenang, dan menyentuh karena kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang memberikan tauladan perlunya pengorbanan.

    Menurutnya, Iduladha bukan sekadar hanya ritual mengkurbankan hewan. Lebih dari itu, momen ini dijadikan sebagai pengingat untuk melakukan pengorbanan untuk bangsa dan negara.

    “Pengorbanan untuk berbakti, bekerja lebih baik, terutama apalagi pemerintah, kepada masyarakat bangsa negara. Itu saya kira nilainya hampir sama. Berkorban, mengorbankan adanya apa yang kita ada, untuk yang kita sayangi, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara,” jelasnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Sependapat, AHY juga menilai semangat kurban harus menjadi pedoman dalam hidup, termasuk untuk pengabdian terhadap negara. Dia berpendapat demikian lantaran menurutnya pengorbanan bukan hanya antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga dengan sesama umat manusia.

    “Bukan hanya sesama umat Islam tapi juga sesama anak bangsa. Saya rasa spirit kurban ini tentu harus menjadi pedoman dalam hidup kita termasuk dalam pengabdian kita untuk negara,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Masjid Istiqlal menggelar salat Id tadi pagi yang juga diikuti oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Menko PMK Pratikno, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas.

    Selanjutnya ada Menbud Fadli Zon, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin. Selain itu juga ada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAL Muhammad Ali.

  • Puan Ajak Pemimpin Tetap Dahulukan Kepentingan Rakyat di Momen Iduladha 2025

    Puan Ajak Pemimpin Tetap Dahulukan Kepentingan Rakyat di Momen Iduladha 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menumbuhkan semangat berbagai kepada sesama dan memperkuat solidaritas, dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 2025.

    Puan beranggapan esensi berkurban bukan hanya terletak pada penyembelihan hewan. Dia berpesan Iduladha terletak pada nilai keikhlasan, solidaritas, dan keberpihakan kepada sesama.

    “Iduladha mengajarkan kita untuk peduli, khususnya bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, inilah saat yang tepat untuk berbagi dan memperkuat persaudaraan,” ucapnya dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip pada Jumat (6/6/2025).

    Lebih jauh, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mendorong agar momentum kurban dapat menjadi sarana untuk memberdayakan peternak lokal.

    “Semoga kurban yang kita tunaikan tahun ini tidak hanya menjadi amal ibadah, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi rakyat kecil,” tutur Puan.

    Tak hanya itu, mantan Menko PMK ini berpandangan nilai-nilai Iduladha ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa terletak pada solidaritasnya. 

    Sebab itu, sebagai lembaga perwakilan rakyat Puan berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mengawasi setiap program pemerintah agar benar-benar dirasakan rakyat.

    “Mari kita jadikan Iduladha sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, bahwa dalam setiap langkah dan keputusan, rakyat harus selalu menjadi yang utama,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Puan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Mengenakan busana muslim berwarna putih dan kerudung senada, dia tiba di masjid sekitar pukul 06:20 WIB. 

    Sebelum salat dimulai, dia sempat menunggu di ruang holding bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

    Adapun, berdasarkan pantauan Bisnis sejumlah tokoh lainnya yang terlihat salat Id di Masjid Istiqlal ada Menko PMK Pratikno, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas.

    Selanjutnya ada Menbud Fadli Zon, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin.

  • Ketua DPD RI Puji Pemerintah Berani Bersihkan Kebun Sawit Ilegal di Tesso Nilo

    Ketua DPD RI Optimis Kopdes Merah Putih Dorong Industrialisasi di Desa

    Jakarta –

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin optimistis dengan adanya lembaga keuangan mikro Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan BPI Danantara akan mengatasi deindustrialisasi di Indonesia. Sultan menilai capaian kontribusi industri pengolahan Indonesia terhadap PDB akan terus tumbuh jika setiap program-program pemerintah yang padat modal seperti Kopdes Merah Putih dapat diterjemahkan sebagai koperasi produksi di setiap desa.

    “Deindustrialisasi dan ancaman praktek lintah darat serta pinjaman online saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Kita patut bersyukur dan harus mendukung kebijakan ekonomi Pemerintahan presiden Prabowo dan Gibran yang bertaruh dengan tantangan geopolitik dan geoekonomi saat ini melalui pendekatan kebijakan yang tidak populis,” ujar Sultan dalam keterangan, Rabu (23/4/2025).

    Sultan menilai kebijakan efisiensi anggaran dan pengalokasian anggaran pada sektor keuangan dan investasi menyebabkan terjadinya shock culture birokrasi sekaligus shock absorber secara ekonomi. Menurutnya, ada penyesuaian kebijakan pemerintah dari yang sebelumnya sangat government spending pada barang konsumtif menuju kebijakan yang lebih sistematis dan produktif.

    “Dampak dari kebijakan yang sistematis tentunya akan sedikit terasa lebih lama, namun sangat kuat secara fundamental dalam jangka panjang. Karena itu wajar jika terjadi perubahan mood sosial dan ekonomi masyarakat juga keputusan investasi pasar,” katanya.

    Meski demikian, Sultan mengaku optimistis bahwa di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan ruang fiskal, pemerintah mampu melihat peluang dan keuntungan secara ekonomi.

    “Dengan modal sumber daya manusia, bonus demografi, sumber daya komoditas dan infrastruktur yang ada, industrialisasi Indonesia akan segera bangkit. Ke depan kita akan menyaksikan ada koperasi pengolahan kelapa, koperasi pengolahan kopi, koperasi perikanan dan jenis koperasi produksi lainnya di desa-desa kita,” tutupnya.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Lantik Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

    Prabowo Lantik Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pasangan gubernur dari Bangka Belitung dan Papua Pegunungan periode 2025-2030 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025) sore.

    Para kepala daerah yang dilantik adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani-Hellyana, serta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo-Ones Pahabol.

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Gubernur-Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2025-2030, serta Keppres No 39-P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur dan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    Prosesi pelantikan meliputi pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda pangkat, penandatanganan berita acara, serta pengucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan undangan lainnya.

    “Bersediakah saudara-saudara, mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing?” ucap Presiden.

    “Bersedia,” jawab para kepala daerah terkait.

    Kedua pasangan gubernur-wakil gubernur tersebut dilantik setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik terlebih dahulu sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Turut hadir dalam pelantikan pasangan gubernur dari Bangka Belitung dan Papua Pegunungan ini, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan para jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

  • Tak Sesuai Harapan, Komeng Ditempatkan di Komite II DPD RI : Tapi Ini Tugas Negara yang Harus Saya Jalankan

    Tak Sesuai Harapan, Komeng Ditempatkan di Komite II DPD RI : Tapi Ini Tugas Negara yang Harus Saya Jalankan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Alfiansyah Bustami atau yang lebih dikenal sebagai Komeng, kini resmi menjalankan tugas sebagai anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

    Komite ini membidangi urusan sumber daya alam dan ekonomi, termasuk sektor pertanian.

    Penugasan tersebut ditetapkan dalam Sidang Paripurna ke-6 DPD RI masa sidang I tahun 2024/2025 yang digelar pada Kamis (10/10/2024) di Jakarta.

    Sebelumnya, Komeng sempat menyampaikan keinginannya untuk bergabung di Komite III yang fokus pada bidang kebudayaan.

    Dalam sidang tersebut, Komeng secara langsung menyampaikan keberatannya kepada Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

    Dia menuturkan bahwa dirinya berharap bisa berkontribusi dalam dunia seni dan budaya, mengingat misi pribadinya untuk mengusulkan Hari Komedi Nasional.

    Ia juga menambahkan bahwa banyak konstituennya, terutama para ibu-ibu di Jawa Barat, sangat peduli terhadap peran yang ia jalankan sebagai wakil mereka.

    Pernyataan Komeng dalam sidang menuai perhatian publik dan viral di media sosial. Menanggapi reaksi tersebut, Komeng memberikan penjelasan lebih lanjut dalam sebuah podcast bersama Gofar Hilman.

    Dalam tayangan tersebut, Gofar bertanya mengenai kegelisahan Komeng saat dipindahkan ke bidang pertanian.

    “Bang Komeng kan mengincar kesenian, tetapi sempat viral saat sidang paripurna soal dipindahkan ke bidang pertanian. Bahkan Bang Komeng sempat bingung mau belajar ke mana?” ucap Gofar, dikutip YouTube Gofar Hilman Selasa (15/4/2025).

    Komeng mengakui bahwa dirinya awalnya tidak memahami bidang pertanian, namun akhirnya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.