Xcloud.id

Tag: Suko Widodo

  • PDI Perjuangan dan Tribun Jatim Network Gelar RedTalks untuk Suara Muda Jawa Timur Keren

    PDI Perjuangan dan Tribun Jatim Network Gelar RedTalks untuk Suara Muda Jawa Timur Keren

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur dan Tribun Jatim Network  menggelar forum dialog publik RedTalks: Suara Muda untuk Jatim Keren pada Sabtu (22/11/2025) di Dyandra Convention Center, Jalan Basuki Rahmad Surabaya.

    Acara ini diarahkan menjadi ruang terbuka bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan, kritik, hingga solusi bagi kemajuan Jawa Timur.

    RedTalks dirancang sebagai wadah partisipasi publik yang melibatkan generasi Z dan milenial, dengan tujuan membangun masa depan Jatim yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

    Dalam forum ini, peserta dapat menyampaikan ide, kritik, bahkan roasting secara langsung kepada narasumber maupun penyelenggara.

    Pemimpin Redaksi Tribun Jatim Network, Tri Mulyono, menegaskan bahwa forum ini hadir sebagai model dialog baru yang lebih partisipatif.

    “Dalam RedTalks ini, kalangan milenial dan Gen Z bisa menyampaikan gagasan, kritik, dan perspektif mengenai masa depan Jawa Timur,” ujarnya, Jumat (21/11/2025), didampingi GM Business Tribun Jatim Network, Adi Widodo.

    Tiga Subtema Strategis: Ekonomi, Politik, dan Kebudayaan

    Pada gelaran tahun ini, RedTalks mengusung tiga subtema besar: Kemandirian Ekonomi, Kedaulatan Politik, dan Pendekatan Budaya untuk Pembangunan Daerah.

    “Tiga hal tersebut kita nilai mewakili tantangan masa depan Jawa Timur ke depan,” imbuh Tri Mulyono.

    Forum yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 13.30 WIB itu menghadirkan 11 narasumber lintas bidang, mulai akademisi, peneliti, praktisi, budayawan, influencer hingga komika. Di antaranya:

    Yohan Wahyu (Litbang Kompas)

    Hendy Setiono (Presdir PT Baba Rafi Internasional)

    Prof. Ignatia Martha Hendrati (UPN Veteran Jatim)

    Airlangga Pribadi Kusman (Universitas Airlangga)

    Dr. Jokhanan Kristiyono (Stikosa-AWS)

    Hadi Prasetyo (Mantan Birokrat Pemprov Jatim)

    Ahmad Lafillian Romadhi (Petani Milenial)

    Sujiwo Tejo (Budayawan)

    Irfan Ahmad Yasin (Presiden BEM FISIP Unair)

    Natasha Keniraras/Natkeni (Influencer)

    Yudhit Ciphardian (Komika)

    Talkshow ini dipandu oleh Febby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, dan Dr Suko Widodo, pakar komunikasi politik Universitas Airlangga.

    PDIP Jatim Siap Terima Kritik Konstruktif

    Tri Mulyono menegaskan bahwa PDIP Jawa Timur membuka diri terhadap kritik yang muncul dari forum ini.
    “PDI Perjuangan Jawa Timur siap menerima kritik selama disampaikan secara membangun serta tidak mengandung hoaks maupun fitnah,” tandasnya.

    Ia menambahkan bahwa rekomendasi dari forum ini akan ditindaklanjuti oleh kader PDIP yang kini berada di kursi eksekutif maupun legislatif.

    “PDI Perjuangan menyatakan berkomitmen memperjuangkannya hingga menjadi kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur,” ujar Tri.

    Keterlibatan anak muda menjadi fokus utama penyelenggaraan RedTalks, mengingat tingkat apatisme politik generasi muda masih cukup tinggi.

    “Kami ingin partisipasi politik anak muda meningkat. Banyak dari mereka masih apatis, dan ini harus diubah,” katanya.

    Ruang Dialog untuk Dekatkan Parpol dan Anak Muda

    GM Business Tribun Jatim Network, Adi Widodo, menilai pentingnya format dialog publik seperti RedTalks untuk memahami cara komunikasi yang sesuai karakter Gen Z dan milenial.

    “Kami sengaja mengundang teman-teman muda di acara ini untuk mendapat masukan dan insight tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak muda di era sekarang,” jelasnya.

    Menurut Adi, memahami pola pikir generasi muda menjadi kunci dalam menyampaikan pesan politik dan menerjemahkan aspirasi mereka ke dalam kebijakan.

    “Ini penting agar pesan dan aspirasi kaum muda dapat diwujudkan dalam program nyata oleh mereka yang mendapat mandat dari rakyat,” tegasnya.

    Narasumber: RedTalks Jadi Ruang Baru Aspirasi Politik Anak Muda

    Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, mengapresiasi penyelenggaraan forum ini. “Ini inovasi menarik, karena mempertemukan audiens, terutama anak-anak muda, dengan institusi partai politik. Semakin banyak ruang yang mendekatkan publik dengan partai, itu semakin baik,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa partai politik idealnya bekerja sepanjang tahun, bukan hanya menjelang pemilu.
    “RedTalks ini bisa menjadi panggung bagi anak muda untuk mengekspresikan aspirasi dan harapannya,” tegas Yohan.

    Pakar Unair: Forum Seperti Ini Penting untuk Masa Depan Politik

    Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Dr Suko Widodo, juga menilai RedTalks sebagai forum yang relevan untuk menjaring aspirasi publik. “Partai politik harus dapat menampung aspirasi publik dengan baik sekalipun berisi kritikan,” ujarnya.

    Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis terhadap isu-isu yang viral, sehingga forum dialogis semacam ini sangat diperlukan.

    “Forum seperti ini bisa menjadi wahana untuk mendapatkan data yang faktual dan otentik. Dan data inilah yang sangat penting bagi parpol,” tambahnya. (ted)

  • Wali Kota Mojokerto Ingatkan Bahaya Disinformasi di Tahun Politik

    Wali Kota Mojokerto Ingatkan Bahaya Disinformasi di Tahun Politik

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran informasi palsu dan provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat di tahun politik. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sarasehan Pemantapan Etika dan Budaya Politik di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

    Menurut Ning Ita, sapaan akrabnya, kemajuan teknologi informasi membawa dua sisi yakni kemudahan dalam berkomunikasi sekaligus ancaman jika disalahgunakan. “Informasi melalui teknologi bisa menjadi ancaman jika digunakan untuk menyebarkan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ungkapnya.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) mengajak masyarakat lebih cerdas memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu politik yang menyesatkan. Perbedaan pandangan menurutnya itu wajar, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Setelah pesta demokrasi usai, semua harus kembali bersatu membangun Mojokerto.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini juga menekankan pentingnya etika dan budaya politik yang beradab agar Kota Mojokerto tetap kondusif dan harmonis. Menurutnya, politik tidak boleh menjadi alat pemecah, melainkan sarana memperkuat persatuan.

    “Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam berpolitik. Perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal wajar, namun semangat gotong royong dan kebersamaan harus tetap dijaga. Hidup damai berdampingan dalam kebhinekaan jauh lebih penting untuk kita jaga bersama,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi tingkat toleransi masyarakat Mojokerto yang dinilai tinggi secara nasional. Hal ini adalah modal sosial penting untuk menjaga keharmonisan di tengah dinamika politik. Dengan mengedepankan etika dan budaya politik yang baik, maka turut mewujudkan cita kedua dalam Panca Cita Kota Mojokerto.

    Penguatan etika dan budaya politik merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kegiatan yang juga menghadirkan akademisi Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo. [tin/aje]

  • Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Hanura akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional. Bimtek ini akan diikuti 525 anggota DPRD dari Partai Hanura yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, Bimtek tahun ini merupakan terobosan baru. Di mana Hanura tidak ingin menjadikan Bimtek ini menjadi siklus tahunan semata, tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah.

    “Ini merupakan evaluasi sejauh mana anggota dewan Partai Hanura di daerah mampu menyentuh kehidupan masyarakat di daerah,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/9/2025).

    Benny mengatakan, Bimtek Hanura tahun 2025 ini akan digelar serentak di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Medan, dan Makassar. Bimtek pertama digelar di Surabaya pada 12-14 September 2025 yang diikuti 189 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari 11 provinsi meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Bimtek kedua, lanjut Benny, di Medan pada 19-21 September 2025. Bimtek di Medan akan diikuti 172 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

    Bimtek ketiga dilanjutkan di Makassar pada 26-28 September 2025 yang diikuti 164 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya.

    Benny menyebut tema utama Bimtek yaitu ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ dengan Sub Tema ‘Memberdayakan Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran’.

    Benny mengungkapkan, Hanura akan menggali persoalan kesulitan anggaran di daerah di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Harapannya, para anggota DPRD dari Hanura bisa menghasilkan terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

    “Kami harap bimtek kelililng daerah ini menjadi role model agar kader Hanura di daerah lebih dekat dan merasa lebih memiliki partai ini. Hal ini juga menjadi tolak ukur kekuatan Hanura di daerah menyongsong pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

    Ketua Panitia Bimtek Nasional Partai Hanura, Bambang Irianto mengatakan, seluruh kader Hanura se Jawa Timur dan para anggota DPRD se Jawa, NTT, Bali, NTB, dan Kalimantan siap menyambut kehadiran Ketum Hanura Oesman Sapta.

    “Persiapan Kami sudah matang. Bapak Oesman Sapta akan hadir dan membuka bimtek keliling nasional ini. Kerja sama dan sinergitas panitia DPP dengan DPD Hanura Jawa Timur sangat baik dan kami mengapresiasi itu semua,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan sebelum digelar bimtek di Surabaya, Ketum Hanura Oesman Sapta akan melantik Pengurus DPD Hanura Jatim periode 2025-2030. Diketahui Sumarzen Marzuki telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Jatim periode 2025-2030 pada musda yang telah digelar pada 1-2 juli 2025 lalu.

    Bimtek Hanura ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura DR. Oesman Sapta beserta jajaran elit pengurus DPP Pattai Hanura. Bimtek serentak ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Partai Hanura dan belum pernah ada partai lain yang menggelar bimtek serentak di berbagai daerah.

    Sederet narasumber akan memberikan materi dalam bimtek ini seperti Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi yang akan mengupas positioning Partai Hanura dalam politik Indonesia.

    Selanjutnya, ada Wakil Ketua Umum Partai Hanura Dr. Patrice Rio Capella yang menganalisa posisi strategis DPRD Partai Hanura dalam konstelasi politik nasional. Lalu dari Kementrian Dalam Negeri Dr.Drs. Agus Fathoni M.Si akan menyampaikan sambutan sekaligus mengisi materi tentang APBD berdaulat dan tantangan efisiensi kebijakan pemerintah pusat dalam politik anggaran.

    Di internal DPP Partai Hanura, Irjen Pol Purn Marwan Paris akan mengisi materi tentang Fungsi pengawasan Internal Partai Hanura. Materi yang menarik juga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Porludem), Heroik Mutaqin Pratama. Dia akan menyampaikan materi Pengaruh ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap kualitas pemilu Indonesia.

    Tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. Suko akan mengupas persoalan Fungsi pengawasan legislator sebagai kontrol demokrasi. Mantan anggota DPR RI Akbar Faisal juga akan hadir dan mengisi materi tentang Dinamika Politik Nasional dan implikasinya terhadap Partai Hanura. (tok/ian)

  • Pencopotan Adi Sutarwijono, Pakar Unair: PDIP Sedang Berbenah Hadapi Dinamika Politik ke Depan

    Pencopotan Adi Sutarwijono, Pakar Unair: PDIP Sedang Berbenah Hadapi Dinamika Politik ke Depan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pencopotan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDIP Surabaya dinilai sebagai bagian dari mekanisme internal dan strategi pembenahan partai jelang dinamika politik ke depan.

    Hal itu disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, menanggapi keputusan DPP PDIP yang membebastugaskan Adi Sutarwijono lewat Surat Keputusan tertanggal 30 April 2025.

    “Saya kira ini persoalan internal organisasi. PDIP punya mekanisme dalam pengelolaan organisasi,” kata Suko saat dihubungi, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, pencopotan ini tak semata soal individu, namun juga menjadi bagian dari langkah antisipatif PDIP dalam menghadapi situasi politik yang terus berkembang. “Ini kemungkinan juga berkaitan dengan masa depan PDIP dalam mengantisipasi situasi politik saat ini dan ke depan,” ujarnya.

    Sebelumnya, DPP PDIP menyebut penurunan jumlah kursi PDIP di DPRD Surabaya dari 15 menjadi 11 kursi sebagai salah satu alasan evaluasi kepengurusan DPC. Menanggapi hal itu, Suko menyebut penurunan suara PDIP di Surabaya tidak bisa dilepaskan dari banyak faktor, baik internal maupun eksternal.

    “Pemilu 2024 sangat anomali. Tentu banyak faktor yang menyebabkan penurunan perolehan suara PDIP. Di luar problem internal, faktor eksternal juga berpengaruh. Partai politik lain juga berupaya maksimal. Jadi faktornya beragam,” jelasnya.

    Ia menekankan, langkah DPP PDIP mencopot sejumlah pengurus menunjukkan bahwa partai berlambang banteng itu sedang melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat posisi dalam kontestasi politik mendatang.

    “Poin yang bisa disimpulkan bahwa PDIP memang sedang berbenah menghadapi kompetisi politik ke depan,” tutup Suko.

    Sebelumnya, DPP PDIP juga menunjuk Yordan M Batara-Goa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya selama tiga bulan ke depan untuk memulihkan soliditas dan kinerja struktur partai. [ipl/ted]

  • Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo memberikan analisanya terkait peta politik ke depan pasca Pemilu 2024.

    Suko melihat adanya perubahan peta politik usai gelaran pemilu pada 14 Februari 2024 lalu. Menurutnya, penetapan presiden dan wakilnya menyisakan persoalan sikap politik pendukung pasangan calon (paslon).

    “Tampaknya PDIP ke depan bakal mengambil peran di luar kabinet. Indikasi ini terlihat dari sikap PDIP yang masih akan persoalkan Pemilu 2024 lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Suko, Kamis (25/4/2024).

    Situasi berbeda justru tampak dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Pendukung paslon nomor urut 01 ini terlihat lebih kompromi. Hal itu bisa dilihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Joko Widodo.

    “Tampak lebih kompromi, terlihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Demikian juga sinyal nyata terlihat dari kunjungan Prabowo ke kantor PKB. Bisa jadi PKB bakal masuk kabinet,” ungkap Suko.

    Suko mengatakan bahwa tindakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ataupun Jokowi ke sejumlah tokoh dapat dijadikan patokan melihat kemungkinan peta politik ke depan.

    Sedangkan PDIP sendiri, lanjut Suko, tampak konsisten dengan sikap yang cenderung akan berbeda dan memilih berada di luar pemerintahan. “Peta ini sangat berbeda dengan peta politik, khususnya di DPR RI dengan peta tahun 2019-2024,” katanya.

    Meski demikian, hal yang perlu digarisbawahi adalah selama ini Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan histori yang bagus. Sehingga, bisa jadi peta tersebut perlahan berubah.

    Suko membeberkan, apapun kemungkinan sikap-sikap dari kandidat Pilpres 2024 yakni Cak Imin bakal bergabung dengan kabinet Prabowo, dan Anies lebih memilih gerakan perubahan.

    Sedangkan Mahfud MD bakal kembali kepada aktivitas kampus. Dan Ganjar Pranowo akan terus berjuang melalui jalur politik yang berseberangan, jika itu merujuk pada sikap Megawati yang masih belum terima dengan hasil Pilpres 2024. [ipl/ted]

  • AMIN Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres, Pengamat Unair: Legowo

    AMIN Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres, Pengamat Unair: Legowo

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, pada Rabu (24/4/2024).

    Agenda tersebut juga dihadiri oleh pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Keduanya tiba di lokasi sekitar pukul 10.03 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan jas.

    Kedatangan AMIN turut mengundang pertanyaan apakah keduanya sudah menerima terpilihnya Prabowo-Gibran, atau ada upaya membangun citra positif sebagai tokoh yang legowo mengakui kekalahannya di Pilpres 2024 ?

    Menanggapi itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Suko Widodo mengatakan, secara hukum ketatanegaraan pasangan AMIN menerima. Namun, keduanya juga memiliki ikhtiar membangun citra positif.

    “Jadi, bisa mengambil dua sisi, satu positif di mata lawan dan di sisi lain juga membangun citra positif kepada pendukungnya,” ujar Suko, Rabu (24/4/2024).

    Menurutnya, kalimat yang disampaikan oleh Cak Imin terkait ‘perjuangan belum usai’ dinilai sebagai ungkapan agar para pendukungnya menerima hasil dari kontestasi pemilu tersebut.

    “Kalimat bahwa perjuangan belum usai yang disampaikan Cak Imin sebagai retoris menjaga emosi pendukungnya,” kata dia.

    Berbeda dengan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya tak menghadiri agenda penetapan capres-cawapres terpilih tersebut. Suko menilai bahwa masih ada kekecewaan dengan hasil Pilpres 2024.

    “Sikap mereka tidak lepas dari sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega. kita tahu bahwa Bu Mega tampak masih kecewa dengan proses dan hasil pemilu,” ucap Suko.

    Sebagai informasi, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Penetapan itu dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta Pusat.

    Penetapan tersebut dituangkan dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA-05/2024 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Tahun 2024. [ipl/beq]

  • Masyarakat Penyiaran Jatim Dukung Perpanjangan Masa Jabatan KPID

    Masyarakat Penyiaran Jatim Dukung Perpanjangan Masa Jabatan KPID

    Surabaya (beritajatim.com) – Masyarakat penyiaran di Jawa Timur (Jatim) menyatakan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Komisioner KPI/KPID dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Hal ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jatim Ismed Jauhari dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Radio Siaran Swasta Lokal Indonesia (ARSSLI) Khusnul Arif pada Rabu (20/3/2024).

    Menurut Ismed, masa jabatan 3 tahun terlalu singkat bagi KPI/KPID untuk beradaptasi dengan dinamika penyiaran yang terus berkembang. Ia pun mencontohkan lembaga negara lain seperti KPK, Komnas HAM, dan OJK yang memiliki masa jabatan 5 tahun.

    “Kami di daerah membutuhkan KPID di tengah dinamika penyiaran. Kalau terlalu cepat pergantiannya kami harus adaptasi. Kalau lembaga lain seperti KPK, Komnas HAM, OJK dan yang lain 5 tahun kenapa KPI dan KPID tidak?” kata Ismed.

    Senada dengan Ismed, Khusnul Arif menambahkan bahwa masa jabatan 5 tahun akan memungkinkan KPI/KPID untuk lebih fokus dalam memperhatikan keberlanjutan usaha radio dan peningkatan SDM radio.

    “Selama ini, KPID Jatim sering menggelar pelatihan peningkatan kapasitas SDM penyiaran dan rutin menggelar diskusi untuk kebijakan penyiaran lokal,” kata Khusnul.

    Dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan KPI/KPID juga datang dari pakar media dan komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo. Menurutnya, masa jabatan 3 tahun saat ini kurang efektif untuk menjalankan fungsi dan kewenangan KPI/KPID.

    “Perpanjangan periode jabatan komisioner menjadi 5 tahun seperti beberapa komisi lainnya penting untuk meningkatkan kapasitas lembaga penyiaran lokal. Waktu 3 tahun terlalu singkat untuk memperkuat lembaga penyiaran lokal,” ujar Suko.

    Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) Anang Sujoko pun sepakat dengan perpanjangan masa jabatan KPI/KPID. Ia menilai masa jabatan 3 tahun tidak sinkron dengan lembaga penyiaran lain dan boros anggaran negara.

    “Masa jabatan KPI yang hanya 3 tahun pemborosan anggaran dalam proses seleksi. Masa jabatan 3 tahun tidak sinkron dengan dengan lembaga-lembaga lain baik itu lembaga penyiaran, mengingat berlakunya izin penyiaran untuk radio 5 tahun dan izin penyiaran televisi untuk 10 tahun,” ujar Anang.

    Permohonan judicial review terkait masa jabatan KPI/KPID saat ini tengah diajukan oleh Komisioner KPID Jawa Barat Syaefurrochman Achmad ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK dijadwalkan akan membacakan putusannya pada 21 Maret 2024.

    Menanggapi aspirasi masyarakat penyiaran, Ketua KPID Jawa Timur Immanuel Yosua Tjiptosoewarno menegaskan bahwa permohonan judicial review ini bukan semata-mata tentang ego sektoral atau motif ekonomi.

    “Soal masa jabatan itu hanya pintu masuk saja. Ketidaksetaraan dengan lembaga negara lainnya seperti KPK, OJK, KPPU dan OJK yang masa jabatannya 5 tahun menjadi alasan utama. Penyetaraan juga membuktikan bahwa urusan frekuensi publik dan hak masyarakat mendapatkan demokrasi informasi setara dengan urusan lain seperti keuangan maupun persaingan usaha,” kata Yosua.

    Yosua pun berharap MK dapat mengabulkan permohonan judicial review ini dan memberikan keadilan bagi KPI/KPID di seluruh Indonesia. [beq]