Xcloud.id

Tag: Sukmawati Soekarnoputri

  • Pemerintah Genjot Kesiapan ASN Tangani Krisis di Era Digital

    Pemerintah Genjot Kesiapan ASN Tangani Krisis di Era Digital

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat kesiapan aparatur sipil negara (ASN) menghadapi krisis komunikasi di era digital.

    Lewat Direktorat Komunikasi Publik, Kemkomdigi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Media Handling Isu Krisis yang difokuskan untuk melatih kemampuan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi di tengah situasi darurat informasi.

    Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah Kemkomdigi, Hastuti Wulanningrum, mengatakan bahwa opini publik kini terbentuk sangat cepat di tengah keterbukaan informasi dan derasnya arus media digital. Kondisi ini menuntut aparatur pemerintah untuk memiliki strategi komunikasi yang gesit dan kredibel.

    “Isu kecil dapat dengan mudah menjadi krisis besar yang mengancam reputasi dan kredibilitas pemerintah. Karena itu, informasi kepada publik harus disampaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hastuti, Rabu (8/10/2025).

    Melalui bimtek ini, ASN diharapkan mampu mengelola komunikasi publik secara profesional, mulai dari penyusunan narasi, simulasi menghadapi media, hingga koordinasi lintas sektor. “Setiap krisis bukan hanya bisa dikendalikan, tapi juga menjadi peluang memperkuat kepercayaan publik,” tambahnya.

    Bimtek yang digelar di Bali ini juga menjadi momentum pembelajaran dari berbagai kasus lapangan, salah satunya krisis banjir yang sempat melanda pulau tersebut pada September 2025. Isu itu sempat memicu penyebaran rumor dan informasi tidak terverifikasi, memperlihatkan pentingnya komunikasi krisis yang cepat dan terkoordinasi.

    Pranata Humas Ahli Muda Diskominfotik Provinsi Bali, I Gusti Ayu Sukmawati, menilai krisis informasi bisa berdampak langsung pada citra daerah, terutama bagi Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. “Posko informasi sangat diperlukan, dan dibutuhkan kolaborasi dengan penyedia data dan mitra media. Informasi boleh datang dari mana saja, tapi keluar harus dari satu pintu,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Bali, I Wayan Suryawan, menambahkan bahwa krisis bukan hanya soal bencana fisik, tetapi juga persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. “Bencana bisa ditanggulangi dengan cepat, tapi kalau komunikasi kita lambat, itu akan jadi bencana berikutnya,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kanal komunikasi selama krisis berlangsung, dengan pesan yang seragam namun disampaikan lewat berbagai saluran agar menjangkau masyarakat lebih luas.

    Upaya Kemkomdigi ini dinilai menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya kompleksitas krisis digital-di mana kecepatan, transparansi, dan koordinasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    (rrd/rir)

  • 9 Bos Sindikat Uang Palsu UIN Alauddin Mengaku Diperas Jaksa Rp 5 Milliar Jelang Tuntutan Makassar

    9 Bos Sindikat Uang Palsu UIN Alauddin Mengaku Diperas Jaksa Rp 5 Milliar Jelang Tuntutan Makassar

    Bos Sindikat Uang Palsu UIN Alauddin Mengaku Diperas Jaksa Rp 5 Milliar Jelang Tuntutan
    Tim Redaksi
    GOWA, KOMPAS.com –
    Tidak terima dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU), bos sindikat uang palsu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar membeberkan uang Rp 5 miliar untuk menyuap jaksa.
    Hal ini dipaparkan terdakwa saat melakukan pembelaan pribadi di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
    Sidang yang digelar pada pukul 11.00 WITA, Rabu, (27/8/2025) di ruang sidang Kartika, PN Sungguminasa, Jalan Usman Salengke, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terhadap terdakwa Annar Salahuddin Sampetoding dengan agenda tuntutan JPU menghebohkan pengunjung sidang.
    Pasalnya, terdakwa membenarkan isu suap terhadap oknum jaksa penuntut umum (JPU).
    Hal ini dituangkan terdakwa dalam 8 lembar kertas pembelaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim.
    “Sejak bulan Juli 2025 saya diperas dan dikriminalisasi oleh jaksa penuntut umum dengan mengutus seorang bernama Muh Ilham Syam bertemu saya di Rutan Makassar untuk meminta uang sejumlah Rp 5 miliar untuk tuntutan bebas demi hukum atau tuntutan berat kalau tidak terpenuhi,” kata Annar Salahuddin Sampetoding di hadapan majelis hakim.
    Terdakwa mengaku bahwa permintaan Rp 5 miliar tersebut tidak disanggupi dan hingga Selasa, (26/8/2035) terdakwa membeberkan bahwa istrinya dijemput oleh 4 orang utusan dari JPU untuk mengklarifikasi uang Rp 5 miliar tersebut.
    Namun, istri terdakwa tidak menyanggupi sehingga JPU kembali meminta Rp 1 miliar dengan alasan permintaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) lantaran rencana tuntutan (Rentut) dari Kejati.
    “Sampai kemarin Selasa, (26/8/2025) istri saya dijemput untuk menghadap jaksa dan diperlihatkan Rentut 8 tahun penjara karena saya tidak sanggup membayar uang suap Rp 5 miliar,” kata Annar Salahuddin Sampetoding yang dikonfirmasi langsung Kompas.com usai sidang.
    Kuasa hukum terdakwa mengaku akan melaporkan oknum jaksa atas percobaan suap miliaran rupiah ini.
    “Kami akan melapor dan akan menuntut oknum jaksa ini. Beginilah fakta keadilan di negeri ini, sekarang ada uang bisa langsung bebas, tapi kalau tidak ada maka pastinya akan dihukum penjara,” kata Andi Jamal Kamaruddin Bethel kepada
    Kompas.com.
    Persidangan ini dipimpin oleh majelis hakim Dyan Martha Budhinugraeny sebagai hakim ketua dan Sihabudin serta Yeni Wahyuni sebagai hakim anggota.
    Sementara JPU terdiri dari Basri Bacho dan Aria Perkasa Utama, yang digelar setiap hari Rabu dan Jumat secara maraton dengan mendudukkan 15 terdakwa dengan agenda sidang yang berbeda.
    Masing-masing terdakwa yakni Ambo Ala, Jhon Bliater Panjaitan, Muhammad Syahruna, Andi Ibrahim (kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar), Mubin Nasir (staf honorer UIN Alauddin Makassar), Sattariah, Andi Haeruddin (pegawai bank BRI), Irfandi (pegawai bank BNI), Sri Wahyudi, Muhammad Manggabarani (PNS Dinas Infokom Sulbar), Satriadi (ASN di DPRD Sulawesi Barat), Sukmawati (guru PNS), Ilham, dan Annar Salahuddin Sampetoding serta Kamarang Daeng Ngati.
    Kasus uang palsu ini terungkap pada bulan Desember 2024 lalu dan menggegerkan warga.
    Uang palsu ini diproduksi di Kampus 2 UIN Alauddin Makassar, Jalan Yasin Limpo, Kabupaten Gowa, dan mencetak hingga triliunan rupiah dengan menggunakan mesin canggih yang diimpor langsung dari Cina.
    Hasil produksi uang palsu ini pun nyaris sempurna lantaran lolos dari mesin hitung uang dan sulit terdeteksi X-ray.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keluarga Soemitro Hadiri HUT ke-80 RI: Ada Bianti, Maryani dan Hashim

    Keluarga Soemitro Hadiri HUT ke-80 RI: Ada Bianti, Maryani dan Hashim

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keluarga Besar Soemitro Djojohadikusumo tampak menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, pukul 10.00 WIB. Upacara akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, mereka yang hadir antara lain Bianti Djiwandono, Maryani Djojohadikusumo, dan Hashim Djojohadikusumo.

    Turut hadir pula keluarga besar Proklamator Kemerdekaan RI, M. Hatta (Bung Hatta), antara lain Meutia Hatta dan Gemala Hatta.

    Sedangkan dari keluarga Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno (Bung Karno), yang hadir adalah Guntur Soekarnoputra dan istri Henny Guntur Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnputri, dan Guruh Soekarnoputra. Sementara itu, Megawati Soekarnoputri tidak hadir.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan mengungkapkan Megawati berhalangan hadir untuk mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

    “Karena beliau memang ada agenda rutin 17 Agustus memimpin upacara khusus di DPP PDIP,” kata Prasetyo kepada wartawan.

    Menurut undangan yang diperoleh CNBC Indonesia, Megawati dijadwalkan memimpin upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Halaman Masjid At Taufiq, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Brimob Kabur saat Akad Nikah, Calon Istri Sampai Pingsan, Acara Diganti jadi Khitanan

    Brimob Kabur saat Akad Nikah, Calon Istri Sampai Pingsan, Acara Diganti jadi Khitanan

    GELORA.CO – Sukmawati Rahman (24), seorang wanita muda dari Gorontalo, tengah menanti hari bahagianya. Ia dan kekasihnya, Bripda Tri Farhan Mahieu, telah merencanakan pernikahan mereka dengan penuh harapan. Semua persiapan telah rampung, berkas pernikahan lengkap, dan keluarga dari kedua belah pihak telah bertemu dalam suasana hangat.

    Akad nikah seharusnya dilangsungkan di kediaman Sukmawati Rahman (24) di Dusun Selamat, Desa Pangadaa, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Sabtu (9/8/2025).

    Namun, pada hari yang seharusnya menjadi momen paling indah dalam hidupnya, Sukmawati justru mengalami mimpi buruk.

    Bripda Farhan, yang sehari sebelumnya masih berkomunikasi dengannya, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. 

    Ia tidak hadir di akad nikah, dan keluarganya pun tak tampak.

    Keluarga Sukmawati yang telah menyiapkan resepsi pun terkejut dan kecewa.

    Ibunya, Fatmawati Soman, syok hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

    Sukmawati sendiri pingsan karena tekanan emosional yang begitu besar.

    Di tengah kekacauan itu, acara pernikahan dialihkan menjadi pembaiatan khitanan adik Sukmawati.

    Meski keluarga mencoba tegar, luka yang ditinggalkan sangat dalam.

    TANGIS PILU SUKMAWATI: Pernikahan Sukmawati Rahman (24) dengan kekasihnya, Bripda Tri Farhan Mahieu, gagal dilangsungkan di kediaman Sukmawati Rahman (24) di Dusun Selamat, Desa Pangadaa, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sabtu (9/8/2025). (Kolase Tribun Gorontalo)

    Penjelasan Dansat Brimob Polda Gorontalo

    Bripda Farhan diketahui melarikan diri ke Palu tanpa izin.

    Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Gorontalo, Kombes Pol Danu Waspodo, menyebut bahwa Farhan mengalami masalah mental. 

    Institusinya telah menjalankan semua prosedur dengan baik, namun keputusan Bripda Farhan menjadi pukulan berat bagi semua pihak.

    Sukmawati kini memilih untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut.

    Ia telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang dan berharap hukum dapat memberikan keadilan.

    Kisah ini menjadi viral di media sosial, hingga menyentuh hati banyak orang.

    Di balik seragam dan prosedur, ada luka yang tak terlihat, dan seorang wanita yang harus bangkit dari trauma demi masa depan yang lebih baik.

  • Cucu Konglomerat Eka Tjipta Widjaja Beli Rumah Mewah di Singapura, Harganya Fantastis! – Page 3

    Cucu Konglomerat Eka Tjipta Widjaja Beli Rumah Mewah di Singapura, Harganya Fantastis! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Cucu mendiang miliarder Indonesia Eka Tjipta Widjaja, Mimi Yuliana Maeloa membeli salah satu rumah mewah di Singapura seharga S$ 25 juta atau sekitar Rp 317 miliar (kurs 12.701 per dolar Singapura). Eka Tjipta Widjaja merupakan pengusah dan pendiri Sinar Mas Group.

    Dikutip dari businesstimes, Mimi Yuliana Maeloa membeli rumah seluas hampir 767 meter persegi (8.256 kaki persegi) di Chatsworth Avenue. Rumah tersebut terletak di dekat kawasan perbelanjaan utama Orchard Road.

    Maeloa, warga negara Singapura, adalah putri Sukmawati Widjaja, yang juga dikenal sebagai Oei Siu Hoa. Widjaja adalah salah satu anak mendiang taipan tersebut, yang membangun kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar dengan bisnis yang mencakup kertas dan bubur kertas hingga jasa keuangan sebelum wafatnya pada tahun 2019.

    Maeloa sebelumnya bekerja di berbagai bank investasi termasuk Goldman Sachs, dan telah menjadi direktur Top Global sejak 2010, salah satu perusahaan properti yang dikelola oleh klannya. Ia juga merupakan direktur sebuah kantor keluarga yang terdaftar pada tahun 2022, yang dikenal sebagai SW Global Management.

    Bungalow tersebut dijual oleh Raymond Phee, yang merupakan kepala eksekutif distributor lokal peralatan listrik dan alat tulis, di antara berbagai peran lainnya, menurut arsip properti dan perusahaan.

     

  • Cucu Konglomerat Sinar Mas Beli Bungalow Rp317,5 Miliar di Singapura, Siapa Dia?

    Cucu Konglomerat Sinar Mas Beli Bungalow Rp317,5 Miliar di Singapura, Siapa Dia?

    Bisnis.com, JAKARTA — Cucu mendiang miliarder Indonesia Eka Tjipta Widjaja tercatat membeli salah satu bungalow termahal di Singapura seharga 25 juta dolar Singapura.

    Dilansir Bloomberg, Mimi Yuliana Maeloa membeli rumah seluas hampir 767 meter persegi di Chatsworth Avenue, menurut laporan properti akhir Juni. Rumah tersebut terletak di dekat kawasan perbelanjaan utama Orchard Road di Singapura.

    Maeloa, warga negara Singapura, adalah putri Sukmawati Widjaja, yang juga dikenal sebagai Oei Siu Hoa. Sukmawati Widjaja adalah salah satu anak mendiang taipan Eka Tjipta Widjaja, yang membangun kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar dengan berbagai bisnis mulai dari kertas dan pulp hingga jasa keuangan sebelum kematiannya pada 2019.

    Mengutip LinkedIn, Maeloa merupakan lulusan University of California, dan sebelumnya bekerja di berbagai bank investasi termasuk Goldman Sachs, dan telah menjadi direktur sejak 2010 di Top Global, salah satu perusahaan properti yang dikelola oleh klannya. 

    Dia juga merupakan direktur sebuah kantor keluarga yang terdaftar pada 2022, yang dikenal sebagai SW Global Management.

    Bungalow tersebut dijual oleh Raymond Phee, yang merupakan CEO sebuah distributor lokal peralatan listrik dan alat tulis, di antara berbagai peran lainnya, menurut dokumen properti dan perusahaan.

    Rumah ini terletak di kawasan yang disebut sebagai Good Class Bungalow. Hanya ada sekitar 2.800 properti seperti ini, sehingga sangat diminati oleh orang-orang super kaya. 

    Warga asing menghadapi kendala besar untuk mendapatkannya, termasuk perlunya persetujuan pemerintah.

    Beberapa rumah bisa mencapai harga yang sangat tinggi. Sebuah rumah mewah di Tanglin Hill terjual seharga 93,9 juta dolar Singapura awal tahun ini kepada seorang pewaris bankir Malaysia.

    Harga tersebut memecahkan rekor baru, yaitu dari 6.197 dolar per kaki persegi, lebih dari dua kali lipat harga properti di Chatsworth.

  • Aktivis Masjid dan Guru Ngaji Gabung Sindikat Uang Palsu UIN Makassar, Peran Pentingnya Diungkap dalam Sidang

    Aktivis Masjid dan Guru Ngaji Gabung Sindikat Uang Palsu UIN Makassar, Peran Pentingnya Diungkap dalam Sidang

    Aktivis Masjid dan Guru Ngaji Gabung Sindikat Uang Palsu UIN Makassar, Peran Pentingnya Diungkap dalam Sidang
    Tim Redaksi
    GOWA, KOMPAS.com
    — Sidang kasus peredaran
    uang palsu
    yang diproduksi di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar kembali mengungkap fakta mengejutkan.
    Salah satu terdakwa, Ambo Ala, yang diketahui merupakan aktivis masjid dan guru mengaji, diduga memiliki peranan vital dalam proses pencetakan uang palsu bernilai triliunan rupiah.
    Fakta ini terungkap dalam persidangan yang digelar maraton hingga pukul 18.00 WITA, Rabu (9/7/2025), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa.
    Dua saksi yang dihadirkan, Budianto dan Muhejer, menyampaikan kesaksian mengenai latar belakang pribadi Ambo Ala.
     
    Budianto mengaku telah mengenal terdakwa sejak tahun 1999 ketika Ambo menjabat sebagai ketua remaja masjid di kawasan Jalan Andi Mappanyukki, Makassar.
    “Kami sama-sama aktif di masjid sejak tahun 1999, bahkan terdakwa pernah menjadi ketua remaja masjid. Terdakwa juga selama ini kerap membantu kami, seperti memperbaiki atap plafon tanpa bayaran,” kata Budianto di hadapan majelis hakim.
    Selain menjadi pengurus masjid, Ambo Ala juga disebut sebagai guru ngaji di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang dikelola di lingkungannya.
    Saksi bahkan mengaku masih tidak percaya bahwa Ambo terlibat dalam jaringan uang palsu.
    “Saya bahkan tidak percaya jika terdakwa terlibat dalam uang palsu ini. Sampai detik ini saya masih tidak percaya,” imbuh Budianto.
    Meski begitu, di hadapan majelis hakim, disebutkan bahwa Ambo Ala justru memiliki peran teknis signifikan dalam sindikat uang palsu tersebut.
    Ia disebut memiliki keahlian menanam pita pengaman pada lembaran uang palsu sehingga menyerupai uang asli secara visual maupun tekstur.
    Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Dyan Martha Budhinugraeny dengan anggota majelis hakim Sihabudin dan Yeni. Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdiri dari Basri Bacho, Aria Perkasa Utama, dan Sitti Nurdaliah.
    Kasus ini mengadili 15 terdakwa dengan agenda sidang berbeda. Selain Ambo Ala, terdakwa lainnya yakni Jhon Bliater Panjaitan, Muhammad Syahruna, Andi Ibrahim (Kepala Perpustakaan UIN Alauddin), Sattariah, Sukmawati (guru PNS), Andi Haeruddin (pegawai BRI), Mubin Nasir (honorer UIN), Kamarang Daeng Ngati, Irfandy (pegawai BNI), Sri Wahyudi, Muhammad Manggabarani, Satriadi (ASN DPRD Sulbar), Ilham, Mas’ud, dan Annar Salahuddin Sampetoding.
    Kasus ini pertama kali terungkap pada Desember 2024 lalu dan mengejutkan masyarakat.
    Uang palsu
    diproduksi secara massal di kampus II
    UIN Alauddin Makassar
    , Jalan Yasin Limpo, Kabupaten Gowa, menggunakan mesin cetak berteknologi tinggi.
    Hasil produksinya bahkan disebut sangat mendekati asli, hingga mampu lolos dari mesin penghitung uang dan deteksi x-ray.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada Sulsel Jadi Bahasan Pertemuan Pertama Kaperpus UIN Makassar dan Bos Sindikat Uang Palsu Makassar 18 Juni 2025

    Pilkada Sulsel Jadi Bahasan Pertemuan Pertama Kaperpus UIN Makassar dan Bos Sindikat Uang Palsu Makassar 18 Juni 2025

    Pilkada Sulsel Jadi Bahasan Pertemuan Pertama Kaperpus UIN Makassar dan Bos Sindikat Uang Palsu
    Tim Redaksi
    GOWA, KOMPAS.com
    – Dalam sidang kasus
    uang palsu
    yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terungkap bahwa pertemuan antara Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,
    Andi Ibrahim
    , dengan
    Annar Salahuddin
    Sampetoding, yang diduga sebagai bos sindikat uang palsu, membahas Pilkada Sulawesi Selatan.
    Hal ini diungkapkan saat sidang yang mendengarkan keterangan saksi pada Rabu, 18 Juni 2025.
    Sidang yang dimulai pukul 12.30 WITA ini mendudukkan Syahruna dan Jhon Bliter Panjaitan sebagai terdakwa.
    Andi Ibrahim, saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU), menjelaskan bahwa pertemuan pertamanya dengan Annar Salahuddin Sampetoding terjadi beberapa tahun lalu dalam sebuah organisasi bernama Cendikiawan Keraton Nusantara.
    “Saya pertama kali bertemu dengan Annar Salahuddin Sampetoding beberapa tahun lalu pada pertemuan organisasi Cendikiawan Keraton Nusantara,” kata Andi Ibrahim saat menjawab pertanyaan JPU.
    Andi Ibrahim mengungkapkan bahwa setelah pertemuan tersebut, komunikasi antara dirinya dan Annar Salahuddin terjalin melalui sambungan telepon.
    Annar kemudian mengundang Andi ke rumahnya, namun pertemuan itu tidak membahas uang palsu, melainkan agenda Pilkada Sulawesi Selatan, di mana Annar berniat mencalonkan diri.
    “Saya diundang ke rumahnya untuk membahas Pilkada Gubernur, di mana Annar Sampetoding saat itu meminta bantuan kepada saya karena hendak mencalonkan diri,” jelas Andi Ibrahim.
    Andi Ibrahim menolak permintaan tersebut karena statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).
    Majelis hakim pun mempertanyakan kapasitas Andi Ibrahim sehingga Annar meminta bantuan politik darinya.
    “Kapasitas Anda sehingga Annar Salahuddin Sampetoding meminta bantuan dukungan politik apa? Apakah Anda punya massa atau suara yang banyak?” tanya Majelis Hakim.
    Andi Ibrahim mengeklaim bahwa dirinya merupakan salah satu tokoh di organisasi tersebut dan memiliki massa sekitar 30 persen dari jumlah suara wajib pilih di Sulawesi Selatan.

    “Kami di organisasi Cendikiawan Keraton Nusantara dan massa kami banyak, ada 30 persen dari jumlah suara di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
    Pertemuan tersebut menjadi yang terakhir antara Andi Ibrahim dan Annar Salahuddin Sampetoding.
    Setelah itu, Andi berkoordinasi dengan Syahruna, yang memberikan uang palsu sebesar Rp 40 juta kepada Andi Ibrahim.
    Sidang ini digelar secara maraton dengan 15 terdakwa yang dihadirkan dalam agenda sidang yang berbeda.
    Di antara terdakwa tersebut adalah Ambo Ala, Jhon Bliater Panjaitan, Muhammad Syahruna, Andi Ibrahim, Sattariah, Sukmawati, Andi Haeruddin, Mubin Nasir, Kamarang Daeng Ngati, Irfandy, Sri Wahyudi, Muhammad Manggabarani, dan Satriadi, yang merupakan ASN di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat.
    Sidang ini dipimpin oleh majelis hakim Dyan Martha Budhinugraeny sebagai hakim ketua, dengan Sihabudin dan Yeni sebagai hakim anggota.
    Jaksa penuntut umum terdiri dari Basri Bacho dan Aria Perkasa Utama.
    Kasus uang palsu ini terungkap pada bulan Desember 2024 dan mengejutkan warga, karena uang palsu diproduksi di Kampus 2 UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan mesin canggih, menghasilkan uang palsu hingga triliunan rupiah yang sulit terdeteksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak hanya Siswa Bermasalah, Pelajar Berprestasi Juga Dikirim ke Barak Militer, Termasuk Ketua Osis – Halaman all

    Tak hanya Siswa Bermasalah, Pelajar Berprestasi Juga Dikirim ke Barak Militer, Termasuk Ketua Osis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tak hanya mengirim pelajar bermasalah saja, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga berencana mengirimkan siswa berprestasi ke barak militer.

    Hal tersebut dilakukan untuk latihan dasar kepemimpinan.

    Ia menyebut, setiap sekolah harus mengirimkan siswa-siswa terbaiknya untuk jalani pelatihan di barak TNI.

    “Nanti para ketua OSIS, latihan di sini (barak militer),” ujar Dedi Mulyadi, di akun Youtube pribadinya ‘Kang Dedi Mulyadi Channel’.

    Ia juga menyebut, siswa-siswa yang berprestasi untuk juga dikirim ke barak militer.

    “Nanti anak-anak terbaik, yang pintar-pintar di sekolahnya untuk dikirim, untuk ikut latihan dasar kepemimpinan,”

    “Jadi, setiap sekolah SMA, kirim siswa-siswa terbaiknya. Agar saat siswa bekerja, punya dasar kepemimpinan,” ujar Dedi Mulyadi.

    Selain para pelajar, Dedi juga mengatakan bahwa program pendidikan militer juga akan menyasar pegawai Pemprov Jabar.

    “Termasuk pegawai Pemprov Jabar, yang malas-malas, yang tidak produktif, yang sering bolos, nanti ikut pendidikan militer,” lanjut Dedi Mulyadi.

    Dedi juga menyebutkan akan membuat program pendidikan militer untuk orang dewasa.

    “Saya lihat nanti sebulan ke depan, setelah SMP dan SMA ini berhasil, maka nanti (giliran) yang dewasa,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari TribunJabar.id.

    Dedi menyebut, program pendidikan militer untuk dewasa menyasar kelompok yang kerap meresahkan masyarakat, terlebih untuk mereka yang sulit dipidanakan karena tindak pidananya ringan.

    Selain itu, mereka yang suka nongkrong, mabuk-mabukan, hingga tawuran juga bakal jadi kelompok yang akan dikirim ke barak militer.

    “Yang suka nongkrong di perempatan, mabuk-mabuk, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan, kalau dipidana masuk lembaga pemasyarakatan malah naik tingkat kejahatannya,”

    “Itu nanti akan saya siapkan konsep dan penanganannya,” ungkap Dedi Mulyadi.

    Selain itu, Dedi juga berencana akan membuat program bagi pelajar yang tidak bermasalah.

    “Nanti saya akan mengarahkan anak-anak SMA kelas 3 yang baik-baik, yang punya orientasi kerja, mau bikin pelatihan kerja,”

    “Misalnya nanti mereka ke industri seperti BYD, itu kan diperlukan orang-orang yang sigap, terampil, visioner,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Ingin Turut Masukkan Orang Dewasa ke Barak Militer, Termasuk yang Nongkrong dan Mabuk

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Rheina Sukmawati)

  • Ditantang Diskusi Ormas GRIB Jaya Terkait Premanisme, Dedi Mulyadi: Rakyat Jawa Barat Itu Banyak – Halaman all

    Ditantang Diskusi Ormas GRIB Jaya Terkait Premanisme, Dedi Mulyadi: Rakyat Jawa Barat Itu Banyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG –  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak akan menanggapi tantangan diskusi orang per orang.

    Hal itu dinyatakan Dedi Mulyadi menanggapi tantangan diskusi dari Ketua Ormas GRIB Jaya Jabar Gabryel Alexander Etwiorry terkait pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

    Merespons hal ini, Dedi Mulyadi menyebut bahwa saat ini dirinya tengah fokus bekerja menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat.

    Menurut Dedi, ia tidak bisa menangani permasalahan perseorangan satu per satu.

    “Rakyat Jawa Barat itu banyak. Tugas saya hari ini adalah bekerja untuk rakyat,” ungkap Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (16/4/2025).

    “Kalau setiap orang harus ditangani satu-satu, habis energi kita untuk meladeni orang ngomong,” lanjut dia.

    Politisi Gerindra itu menerangkan, ia bertugas menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat serta menjamin kesejahteraan mereka.

    “Tugas kita ini adalah mewujudkan apa yang menjadi mimpi rakyat,” katanya.

    Lebih lanjut, Dedi Mulyadi pun enggan ambil pusing atas berbagai tudingan di media sosial terkait kinerja dan kebijakannya.

    “Kalau ada orang yang mengajak berbagai hal di media sosial, yang melayani-nya cukup netizen, enggak usah saya,” katanya.

    Pernyataan Ketua GRIB Jaya Jabar

    Sebelumnya, Gabryel Alexander Etwiorry mengatakan ucapan Dedi Mulyadi soal premanisme menyesatkan hingga membuat stigma ormas jelek di mata publik.

    Gabryel mengatakan ormas GRIB Jaya punya AD/ART dan berbadan hukum. Menurut Gabryel, yang perlu diberantas adalah oknum.

    Gabryel Alexander kemudian meminta agar Dedi Mulyadi juga membentuk Satgas Antipreman di birokrasi atau internal pemerintahan Jawa Barat.

    Menurut Gabryel, Dedi juga harus adil melakukan pemberantasan praktik premanisme di internal pemerintahannya sendiri. 

    Gebrakan Antipremanisme di Jawa Barat

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

    Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

    “Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.
    Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

    Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

    Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya.

    Tugas mereka dibagi ke dalam empat bidang: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer.

    Mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala.

    Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.

    Penulis: Rheina Sukmawati