Xcloud.id

Tag: Sukamta

  • Komisi I DPR Sebut Dampak AS Setop Bantuan Tak Signifikan ke RI

    Komisi I DPR Sebut Dampak AS Setop Bantuan Tak Signifikan ke RI

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membekukan semua bantuan luar negeri di seluruh dunia dapat berdampak pada berbagai program pembangunan di Indonesia. Kendati demikian, kata Sukamta, dampakmya tidak begitu signifikan.

    “Penghentian bantuan dari USAID dapat berdampak pada berbagai program pembangunan di Indonesia, seperti program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, dampaknya saya kira tidak signifikan karena Indonesia tidak tergantung pada Amerika Serikat,” kata Sukamta kepada wartawan, Minggu (26/1/2025).

    Seperti diketahui, AS membekukan bantuan ke luar negeri termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia. Sementara, kata Sukamta, Indonesia juga menerima bantuan dari AS salah satunya USAID.

    “Bantuan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga, salah satunya adalah USAID (United States Assistance for International Development). USAID telah memberikan komitmen dana senilai lebih dari 65 juta dolar AS di Indonesia sejak Maret 2020 untuk pengujian, pelacakan kontak, komunikasi risiko, dan perawatan pasien COVID-19,” ujarnya.

    Sukamta memerinci bantuan AS ke Indonesia sebagai berikut:

    Bantuan Kesehatan USAID telah memberikan bantuan senilai 30 juta dolar AS untuk mendukung pengguliran vaksin nasional, peralatan dan pasokan medis.

    AS juga memberikan bantuan ekonomi melalui lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ADB.

    Bantuan Kemanusiaan

    Kendati demikian, kata Sukamta, kebijakan Trump itu dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari kerja sama alternatif lain dengan negara lain. Misalnya, kata Sukamta, dengan negara ASEAN atau Uni Eropa.

    “Di sisi lain, kebijakan Trump dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari kerja sama alternatif dengan negara-negara lain, seperti Tiongkok, Uni Eropa, atau negara-negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

    AS Setop Bantuan ke LN

    Departemen Luar Negeri AS membekukan hampir semua bantuan luar negeri di seluruh dunia. Keputusan ini diambil usai perintah eksekutif Donald Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden AS.

    Dilansir CNN, Sabtu (25/1), Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengirim telegram ke semua pos diplomatik AS pada hari Jumat yang menguraikan langkah tersebut. Pesan itu mengancam pendanaan miliaran dolar dari Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia.

    Bantuan luar negeri telah menjadi sasaran kemarahan dari Partai Republik di Kongres dan pejabat pemerintahan Trump, tetapi pendanaan tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan anggaran AS. Cakupan perintah eksekutif dan telegram berikutnya telah membuat pejabat kemanusiaan terguncang.

    (whn/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Lokasi 4 WNI yang Disekap di Zona Konflik Myanmar Diketahui, Hpa Lu di Myawaddy Sulit Dijangkau – Halaman all

    Lokasi 4 WNI yang Disekap di Zona Konflik Myanmar Diketahui, Hpa Lu di Myawaddy Sulit Dijangkau – Halaman all

    Lokasi 4 WNI yang Disekap di Zona Konflik Myanmar Diketahui, Proses Penyelamatan Jadi Tantangan

    Danang Triatmojo/Tribunnews.com

     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lokasi eks Anggota DPRD Indramayu, Robiin dan 3 orang warga negara Indonesia (WNI) lainnya yang disekap dan diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah diketahui. 

    Mereka berada di Hpa Lu, Myawaddy, Myanmar.

    Namun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI masih belum bisa menyelamatkan Robiin dan kawan – kawannya karena Hpa Lu, Myawaddy merupakan daerah perbatasan Myanmar dengan Thailand, yang juga menjadi wilayah konflik antara kelompok etnis dan militer Myanmar, serta tak bisa dijangkau penegak hukum.

    Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, menyebut hal ini jadi tantangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk menemui solusi pemulangan para WNI yang berada di tengah zona konflik tersebut.

    “Ini tantangan bagi Kemlu untuk mendapatkan jalan bagi pemulangan yang bersangkutan. Semoga segera ketemu. Setahu saya mereka terus berusaha. Semoga agar ada jalan,” kata Sukamta kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025). 

    “Sehingga sampai saat ini KBRI di sana belum berhasil memulangkan yang bersangkutan,” kata Sukamta. 

    Sukamta sendiri menyebut kasus yang menyeret Robiin sudah terjadi sejak Agustus 2024.

    Dirinya juga pernah mengadvokasi 4 WNI lewat Kemlu RI agar upaya pemulangan bisa dilakukan.

    Namun kondisi konflik masih jadi kendala terbesar yang harus dihadapi.

    “Ini kasus sudah lama. Saya sudah advokasi sejak bulan Agustus tahun lalu, melalui Kemlu RI,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui video permintaan tolong dari mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Robiin, kembali viral di media sosial pada pertengahan Januari 2025. 

    Robiin dan ketiga temannya kembali meminta pertolongan karena mengaku masih disekap dan disiksa di Myanmar. 

    Video dari Robiin sebelumnya juga pernah viral pada Oktober 2024, dan sejumlah pihak sudah merespons untuk upaya pembebasan, seperti Divhubinter Polri dan Kemlu RI bersama KBRI Yangon.

    Sejak viralnya video pertama Robiin, Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan pihaknya bersama KBRI Yangon, sudah melakukan upaya-upaya yang di antaranya menyampaikan sejumlah nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar.

    Koordinasi dan kerja sama dengan jejaring lokal di Myawaddy juga terus dijalin untuk upaya pembebasan ini.

    “Koordinasi dengan otoritas terkait di Myanmar, berkomunikasi dengan jejaring lokal di Myawaddy hingga menjalin kerja sama bilateral dan regional,” kata Judha. 

    Selain Robiin, Kemlu RI mencatat ada 81 WNI yang bernasib sama menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Myawaddy, Myanmar. Seluruhnya juga sedang ditangani Kemlu RI. 

    Judha mengatakan jumlah orang-orang yang menjadi korban TPPO itu sendiri terus bertambah meski ada beberap WNI yang sudah dikeluarkan dari wilayah tersebut pada 2024 ini.

    “Meskipun selama tahun 2024, 53 WNI telah berhasil dikeluarkam dari Myawaddy, namun penambahan kasus baru masih terus terjadi,” ungkapnya.

    Selain WNI, data yang diperoleh Kemenlu sendiri ada pula 59 warga negara lain yang juga memiliki kasus yang sama.

    Terlebih, mereka berada di wilayah Hpa Lu, Myawaddy yang merupakan daerah terpencil dan lokasi konflik bersenjata antara kelompok etnis bersenjata dengan militer Myanmar.

    “Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau agar masyarakat berhati-hati dengan tawaran kerja luar negeri melalui sosmed dan selalu ikuti prosedur resmi penempatan kerja luar negeri,” tuturnya.

  • Gencatan Senjata di Gaza, Indonesia Diminta Aktif Kawal Proses Perdamaian di Palestina Nasional 16 Januari 2025

    Gencatan Senjata di Gaza, Indonesia Diminta Aktif Kawal Proses Perdamaian di Palestina Nasional 16 Januari 2025

    Gencatan Senjata di Gaza, Indonesia Diminta Aktif Kawal Proses Perdamaian di Palestina
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam mengawal terlaksananya tahapan-tahapan gencatan senjata di Gaza, Palestina.
    Sukamta berharap seluruh pihak, terutama Israel dan Hamas memegang komitmen terhadap tahapan gencatan senjata yang telah disepakati hingga terwujud gencantan senjata secara permanen.
    “Pemerintah Indonesia perlu terlibat secara aktif dalam mengawal proses perdamaian di Palestina,” kata Sukamta saat dihubungi, Kamis (16/1/2025).
    Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini juga menilai Indonesia dapat menginisiasi digelarnya Sidang Istimewa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas soal gencatan senjata itu.
    Menurutnya, inisiasi tersebut juga perlu didahului dengan komunikasi ke negara Qatar dan Mesir yang terlibat langsung memediasi gencatan senjata.
    “Sidang istimewa OKI secara spesifik bisa membuat kesepakatan peta jalan pemulihan Palestina, dalam jangka pendek dari sisi pemulihan situasi kemanusiaan,” ujar Sukamta.
    Target jangka panjangnya, OKI dapat mendorong gencatan senjata permanen dan membantu pemulihan infrastruktur, ekonomi, serta pemerintahan di Palestina.
    Lebih lanjut, Sukamta menyambut gembira terkait gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
    Sebab, menurutnya, situasi kemanusiaan di wilayah Gaza Palestina sudah sangat buruk lantaran setiap hari ada pembunuhan terhadap warga sipil oleh Israel.
    Ia berharap kesepakatan gencatan tersebut menjadi momen yang sangat penting untuk segera menghentikan genosida oleh Israel dan memulihkan situasi kemanusiaan di Palestina.
    “Pengumuman tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi kabar baik tidak hanya buat warga Palestina, tetapi juga seluruh warga dunia yang sudah menantikan hadirnya kedamaian di Palestina,” ungkapnya.
    Diketahui, Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata di Gaza, Palestina, yang akan dimulai pada Minggu (19/1/2025).
    Ceasefire atau gencatan senjata adalah penghentian perang atau konflik bersenjata untuk sementara.
    Saat gencatan senjata berlangsung, kedua belah pihak yang terlibat telah setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing.
    Kesepakatan gencatan senjata akan membawa kelegaan bagi Gaza yang hancur akibat serangan Israel dan memaksa sekitar 90 persen dari 2,3 juta penduduk mengungsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR sebut gencatan senjata momen hentikan genosida oleh Israel

    Anggota DPR sebut gencatan senjata momen hentikan genosida oleh Israel

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut kesepakatan gencatan menjadi momen yang sangat penting untuk segera menghentikan genosida oleh Israel dan memulihkan situasi kemanusiaan di Palestina.

    Dia pun menyambut gembira atas keputusan untuk gencatan senjata tersebut. Pasalnya, situasi kemanusiaan di wilayah Gaza Palestina sudah sangat buruk, setiap hari pembunuhan terhadap warga sipil oleh Israel terus berlangsung.

    “Pengumuman tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi kabar baik tidak hanya buat warga Palestina, tetapi juga seluruh warga dunia yang sudah menantikan hadirnya kedamaian di Palestina,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya situasi kemanusiaan di Gaza harus segera dipulihkan karena memiliki kondisi yang sangat mendesak. Dengan gencatan senjata itu, menurut dia, seluruh bantuan internasional bisa segera masuk ke Gaza dan menyelamatkan warga Palestina di sana.

    Dia berharap seluruh pihak terutama Israel dan Hamas memegang komitmen terhadap tahapan gencatan senjata yang telah disepakati hingga terwujud gencatan senjata secara permanen. Selain itu, ia meminta pemerintah Indonesia ikut terlibat aktif mengawal terlaksananya tahapan-tahapan gencatan senjata tersebut.

    Pemerintah Indonesia, kata dia, dapat menginisasi diselenggarakannya sidang istimewa OKI. Baiknya, dia menyarankan agar pemerintah Indonesia berkomunikasi terlebih dahulu dengan Qatar dan Mesir yang terlibat langsung memediasi gencatan senjata.

    “Sidang istimewa OKI secara spesifik bisa membuat kesepakatan peta jalan pemulihan Palestina, dalam jangka pendek dari sisi pemulihan situasi kemanusiaan. Jangka panjangnya setelah tercapai gencatan senjata permanen, terkait dengan pemulihan infrastruktur hingga pemulihan ekonomi dan pemerintahan di Palestina,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I DPR RI Usul Dibuat RUU Boikot Produk Israel

    Komisi I DPR RI Usul Dibuat RUU Boikot Produk Israel

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan adanya Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memboikot produk-produk terafiliasi dengan Israel. 

    Menurutnya, RUU tersebut menjadi bentuk ketegasan dari Tanah Air dengan menimbang tindakan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. 

    “Kami menyadari banyak harapan yang disampaikan kepada Indonesia dalam isu Palestina. Oleh karenanya kami selalu memberikan dukungan kepada Palestina dalam berbagai isu strategis, termasuk dalam upaya boikot produk Israel,” tutur Sukamta dalam keterangan resmi, Jumat (20/12/2024). 

    Pernyataan ini juga turut ia sampaikan dalam pertemuan diaspora berbagai negara di London, Inggris pada 13 Desember 2024 lalu. Ia hadir bersama fraksi PKS DPR lainnya yang dihadiri tokoh-tokoh komunitas internasional dan perwakilan dari Kedutaan Besar RI untuk Inggris. 

    Adapun, dalam kesempatan tersebut, dikatakan bahwa Sukamta menegaskan dukungan jangka panjang RI terhadap hak-hak Palestina. 

    “Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan setiap bangsa dan memperjuangkan dihapuskannya penjajahan di muka bumi. Oleh karenanya, kami konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina,” terangnya. 

    Terlebih, pihaknya juga menjelaskan bahwa pertemuan di London tersebut juga membahas topik lainnya, selain soal Palestina. 

    Topik-topik yang dibahas adalah soal kebijakan perdagangan Indonesia, potensi tekanan untuk normalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham, dan upaya bantuan kemanusiaan di Gaza. 

  • PKS bicara dukungan jangka panjang Indonesia ke Palestina di London

    PKS bicara dukungan jangka panjang Indonesia ke Palestina di London

    Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menyoroti dukungan jangka panjang Indonesia terhadap hak-hak Palestina saat agenda pertemuan dengan diaspora berbagai negara di London, Inggris.

    Pada pertemuan yang terjadi beberapa waktu lalu tersebut, dia menekankan bahwa Indonesia konsisten menolak mengakui Israel meskipun telah mendapat tekanan diplomatik selama puluhan tahun.

    Menurut dia, konstitusi Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan setiap bangsa dan memperjuangkan dihapuskannya penjajahan di muka bumi.

    “Oleh karenanya, kami konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Anggota Komisi I DPR RI itu menyampaikan berbagai upaya bantuan kemanusiaan telah dikirim oleh Indonesia terhadap krisis di Gaza, mulai dari mengirim tim medis dan mendirikan rumah sakit.

    “Secara berkala kita juga mengirimkan bantuan logistik kebutuhan darurat untuk mengatasi situasi di Gaza. Sampai saat ini kita terus melakukan upaya terbaik untuk rekonstruksi masa depan Palestina,” kata dia.

    Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dia mengatakan Indonesia pun berkomitmen terhadap nilai-nilai pluralistik serta tetap mempertahankan dukungan yang kuat untuk kemerdekaan Palestina.

    Di samping itu, dia pun mendorong agar Indonesia memboikot produk dari Israel.

    “Fraksi PKS berupaya untuk memajukan Rancangan Undang-Undang Boikot Produk Israel dan perusahaan yang terlibat dalam genosida Palestina ke Badan Legislasi,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Pelaksana The Cordoba Foundation Abdullah Faliq menyambut hangat kehadiran delegasi PKS tersebut.

    Dia juga mengapresiasi pertemuan tersebut yang menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman.

    “Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan status Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, ada banyak hal yang dapat dipelajari dari negara ini,” kata Faliq.

  • DPR Usulkan TNI Ikut Berantas Judi Online, Menhan: Tidak Berada di Garis Depan

    DPR Usulkan TNI Ikut Berantas Judi Online, Menhan: Tidak Berada di Garis Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin merespons usulan dari anggota Komisi I Sukamta yang mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ikut serta dalam pemberantasan judi daring atau judi online.

    Menanggapi hal tersebut, Sjafrie meluruskan dan menegaskan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara, sehingga politik negara harus dipahami oleh TNI. Dengan demikian, lanjut Sjafrie, TNI dalam menjalankan tugasnya pun harus berdasarkan keputusan politik dari pemerintah. 

    Akan tetapi, dalam rangka pemberantasan judi online, kata Sjafrie, posisi TNI bukanlah di garis depan, tetapi posisinya adalah memberi dukungan kepada law enforcement atau penegakan hukum.

    “Dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu [TNI] tidak berada di garis depan, tapi sifatnya memberi dukungan kepada law enforcement. Jadi jangan disalahartikan seolah-olah TNI akan tampil untuk memberantas judi online,” tuturnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    Namun, Purnawirawan Letjen TNI ini memastikan bahwa pihaknya secara moral mendukung pemberantasan judi online di Indonesia.

    “Tapi yang pastinya adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh panglima TNI,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menhan dan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL, dan KASAU, Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta mengusulkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut serta dalam memberantas judi online. 

    Dirinya merasa yakin bahwa hanya TNI yang bisa mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, lanjutnya, dia berharap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bisa melobi Presiden Prabowo agar menugaskan TNI untuk menyelesaikan permasalahan judol.

    Sukamta melanjutkan, jika nantinya TNI memang ditugaskan untuk memberantas judol, dia berharap 20 persen perputaran uang di judol menjadi hak TNI.

    “Tapi saya berharap mudah-mudahan kalau itu ditugaskan, nanti 20 persen omzet yang digrebek itu dikasihkan TNI pak. Untuk kesejahteraan anggota maupun tambah alutsista. Lumayan kan kalau Rp900 triliun, 20%-nya itu Rp180 triliun. Melebihi dari anggaran APBN,” tuturnya dalam rapat kerja, Senin (25/11/2024).

  • Usul PKS, TNI Dilibatkan Ganyang Judi Online

    Usul PKS, TNI Dilibatkan Ganyang Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengusulkan supaya Tentara Nasional Indonesia (TNI) diterjunkan untuk memberantas judi daring atau judi online alias judol.

    Sukamta yakin bahwa hanya TNI yang bisa mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, lanjutnya, dia berharap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bisa melobi Presiden Prabowo agar menugaskan TNI untuk menyelesaikan permasalahan judol.

    Sukamta melanjutkan, jika nantinya TNI memang ditugaskan untuk memberantas judol, dia berharap 20 persen perputaran uang di judol menjadi hak TNI.

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    “Tapi saya berharap mudah-mudahan kalau itu ditugaskan, nanti 20 persen omzet yang digrebek itu dikasihkan TNI pak. Untuk kesejahteraan anggota maupun tambah alutsista. Lumayan kan kalau Rp900 triliun, 20%-nya itu Rp180 triliun. Melebihi dari anggaran APBN,” tuturnya dalam rapat kerja.

    Lebih lanjut, dia menyebut judol merupakan persoalan yang semakin serius. Bahkan, kata Sukamta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan perputaran uang di judol pada 2023 mencapai Rp350 triliun.

    “Kemarin sudah ada yang mengatakan omzetnya sudah sampai Rp900 triliun. Sementara anggaran TNI cuma Rp165 triliun, sudah melampaui narkoba,” pungkasnya.

  • Anggota DPR Minta Kemenhan Terlibat Pemberantasan Judol Nasional 25 November 2024

    Anggota DPR Minta Kemenhan Terlibat Pemberantasan Judol Nasional 25 November 2024

    Anggota DPR Minta Kemenhan Terlibat Pemberantasan Judol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) meminta pemerintah untuk menggunakan perspektif pertahanan negara dalam memberantas judi
    online
    (
    judol
    ).
    Dia pun mendorong keterlibatan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan lembaga-lembaga di bawah koordinasinya untuk turut serta dalam upaya pemberantasan.
    “Oleh karena itu saya ingin ada keterlibatan Kemenhan dan lembaga-lembaga yang masuk dalam koordinasi Kemenhan untuk menyelesaikan ini,” ujar Aher di Gedung DPR RI, Senin (25/11/2024).
    “Boleh jadi atau kita berharap ya sekarang dituntaskan lah begitu. Cara pandangnya bukan digital lagi, bukan ekonomi lagi, tapi lebih hebat dari itu dengan cara pandang pertahanan negara,” ucapnya.
    Politikus PKS itu menegaskan bahwa judol bukanlah persoalan baru. Praktik ilegal ini bahkan berdampak besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

    Untuk itu, kata Aher, perlu ada langkah strategis dalam pemberantasan judol, salah satunya dengan mengubah sudut pandang dalam pemberantasan dan keikutsertaan instansi di bidang pertahanan negara.
    “Saya ingin berharap dengan harapan yang sangat kuat, judi
    online
    juga ini dipandang dalam konteks pertahanan negara,” kata Aher.
    “Karena kalau kita tidak menseriusi ini diselesaikan, ini dampaknya pada pelemahan bangsa gitu, bisa dibayangkan kalau generasi muda kita ke depan ini mentalitasnya hancur hanya karena judi
    online
    ,” ucap Aher.
    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta pun secara tegas mengusulkan agar prajurit TNI ikut dilibatkan dalam upaya pemberantasan
    Judol
    .
    Dia bahkan mendorong agar Sjafrie berbicara secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar TNI bisa ikut dikerahkan.
    “Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI. Kalau TNI serius diterjunkan, enggak susah itu menggulungnya. Nah saya berharap betul mudah-mudahan Pak menhan bisa lobi kepada presiden, mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judul ini,” ujar Sukamta saat rapat kerja Komisi I bersama Menhan dan Panglima TNI, Senin (25/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhan: TNI Tidak Bisa Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Judi Online

    Menhan: TNI Tidak Bisa Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merespons usulan TNI yang dilibatkan dalam pemberantasan judi online di Indonesia. TNI tidak bisa menjadi garda terdepan pemberantasan judi online karena TNI merupakan alat pertahanan negara

    “Saya luruskan begini bahwa TNI itu kan alat pertahanan negara. Jadi politik negara itu harus juga dipahami oleh TNI dan tentunya juga TNI dalam menjalankan tugasnya juga berdasarkan keputusan politik dari pemerintah,” ujar Sjafrie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Sjafrie mengatakan TNI tetap bisa membantu pemerintah dan aparat dalam upaya-upaya pemberantasan judi online. Salah satunya memberikan dukungan kepada law enforcement.

    “Apa yang diteruskan, dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu, itu tidak berada di garis depan, tetapi support memberi dukungan kepada law enforcement,” tandas dia.

    Oleh karena itu, Sjafrie meminta publik tidak salah memahami usulan TNI terlibat dalam pemberantasan judi online. TNI, kata dia, dalam posisi memberikan dukungan moral kepada aparat dan pemerintah dalam memberantas judi online.

    “Jadi jangan disalahartikan TNI seolah-olah akan tampil untuk memberantas judi online. Namun, yang pasti adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh panglima TNI,” pungkas Sjafrie.

    Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta mengusulkan agar TNI dilibatkan dalam memberantas judi online. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Komisi I DPR, Senin (25/11/2024).

    “Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI. Kalau TNI serius diterjunkan, tidak susah itu menggulungnya,” kata Sukamta dalam raker tersebut.

    Menurut dia, TNI perlu dilibatkan memberantas judi online lantaran omzet sudah mencapai Rp 900 triliun per 2023. Perputaran uang itu jauh di bawah anggaran TNI yang hanya Rp 165 triliun. Karena itu, Sukamta berharap agar sebagian aset judol yang disita itu bisa dihibahkan ke TNI.

    Sukamta berharap Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melobi Presiden Prabowo Subianto agar prajurit TNI dilibatkan memberantas judi online.