Xcloud.id

Tag: Sukamta

  • Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memanggil PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dalam waktu dekat untuk membahas rencana pembentukan entitas baru yang disebut InfraCo.

    Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komdigi, khususnya dalam hal konektivitas digital.

    Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan InfraCo masih berupa rencana yang akan diputuskan dalam grup Telkom.

    “Ini rencana Telkom yang akan nanti diputuskan dalam grup mereka. Jadi, masih berupa rencana dan dalam waktu dekat kami akan panggil,” ujarnya dalam forum ruang diskusi bersama Komisi I DPR RI dikutip Selasa (09/12/2025).

    Meutya menambahkan bahwa pemanggilan tersebut guna melihat kesesuaian InfraCo dengan Komdigi yang nantinya diharapkan dapat membantu tugas-tugas utama terkait dengan konektivitas.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, Telkom InfraCo berpotensi memberikan kontribusi terhadap program infrastruktur digital pemerintah.

    “Saya kira mudah-mudahan itu bisa ikut membantu pelaksanaan RPJMN-nya Komdigi dalam soal infrastruktur,” katanya dalam forum yang sama.

    Sebelumnya melansir dari Bisnis, Infranexia merupakan brand PT Telkom Infrastruktur Indonesia yang menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi lewat skema network sharing. Aset Telkom yang belum optimal penggunaannya akan dibuka untuk operator telekomunikasi lain.

    Langkah pemindahan aset infrastruktur Telkom ke anak usaha Infranexia kini sudah mencapai 60% untuk fase pertama. Sisanya ditargetkan rampung pada semester I/2026.

    Direktur Strategic Business Development & Portofolio Telkom Seno Soemadji menyebut Infranexia berpotensi menjadi “The Next Telkomsel” berkat nilai aset yang tinggi. Dengan gross asset lebih dari Rp130 triliun, Infranexia diproyeksi menjadi mesin pendapatan baru Telkom.

    “Fase satu, sudah 60% dari aset Telkom ke Infranexia. Harapannya, di semester I/2026 bisa selesaikan sisanya,” kata Seno dalam acara Business Update Strategy TLKM, dikutip Selasa (09/12/2025).

    Setelah proses pemisahan selesai, Telkom akan menentukan langkah berikutnya. Opsi yang ada adalah initial public offering (IPO) di bursa atau menggandeng mitra strategis.

    Persiapan mencakup pemisahan aset secara legal, pengamanan aspek finansial, hingga tata kelola yang atraktif bagi investor jangka panjang. Transformasi ini menegaskan visi Telkom menjadikan Infranexia sebagai platform pertumbuhan dan inovasi, bukan sekadar wadah aset pasif. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • DPR Sebut Serangan di Medsos untuk Mereka adalah Ulah Buzzer Terorganisir

    DPR Sebut Serangan di Medsos untuk Mereka adalah Ulah Buzzer Terorganisir

    GELORA.CO – Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyoroti maraknya aktivitas pendengung (buzzer) yang dinilai kini telah berevolusi dari aktivitas individual menjadi sebuah industri yang dijalankan secara terorganisir.

    “Kami melihat bahwa fenomena buzzer di Indonesia ini telah berevolusi dari yang dulunya aktivitas individual, terus menjadi industri yang terorganisir dan seringkali dioperasikan oleh biro-biro komunikasi atau suatu agensi,” kata Sukamta dalam rapat kerja bersama Kemkomdigi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Sukamta mengungkapkan bahwa serangan terhadap lembaga legislatif di media sosial kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir, ditandai dengan berbagai tagar dan seruan yang menyerang DPR.

    Menurutnya, serangan tersebut digerakkan oleh robot dan buzzer sehingga perlu ada upaya penegakan hukum secara kolaboratif antar lembaga dan menyeluruh hingga menjangkau pihak di balik aktivitas buzzer.

    Sukamta menilai, buzzer politik memiliki peran signifikan dalam menggiring opini di media sosial melalui penggunaan tagar di platform tertentu agar mencapai topik populer (trending topic) maupun lewat narasi serta konten foto dan video.

    “Perkembangan industri buzzer ini menurut saya berkontribusi pada apa yang disebut sebagai pembusukan komunikasi politik, di mana narasi kebencian, hoaks, disinformasi diproduksi secara masif dengan target dan tujuan tertentu,” jelasnya.

    Persoalan buzzer dinilai bukan sebatas masalah etika di ruang digital, melainkan juga menyangkut kepentingan elit politik tertentu atau kepentingan komersial.

    Menurut Sukamta, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disusun untuk mengatur lalu lintas informasi di ruang digital, dalam praktiknya aturan tersebut kerap bergantung pada mekanisme delik aduan.

    Ketergantungan ini disebut membuat penindakan terhadap buzzer yang beroperasi secara terorganisir dan massal menjadi tidak efektif. Dia pun mendorong agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, agar konten dari buzzer yang berpotensi memicu kerusuhan dapat ditindak tanpa harus melalui delik aduan.

    Dalam kondisi tertentu yang sudah mengarah pada situasi darurat, proses penegakan hukum tidak bisa terus menunggu proses birokrasi yang panjang, termasuk menunggu adanya laporan untuk dapat menurunkan konten yang bersifat provokatif.

    “Saya kira penting untuk kita pikirkan apakah di Undang-Undang ITE, khusus untuk hal yang terkait dengan aktivitas buzzing yang destruktif dan terorganisir, itu bisa dilakukan penindakan yang dikecualikan dari delik aduan,” ucapnya.

  • Wakil Ketua Komisi I DPR desak status bencana nasional untuk Sumatera

    Wakil Ketua Komisi I DPR desak status bencana nasional untuk Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas bencana hidrometeorologi yang terjadi di sebagian titik di Pulau Sumatera.

    Menurut dia, skala bencana tersebut sangat luas dengan kerusakan yang besar, banyak korban jiwa dan terluka hingga masih banyak korban yang hilang. Selain itu, masih banyak wilayah yang terisolir dan belum bisa mendapat akses bantuan, bahkan sebagian pemerintahan kabupaten pun lumpuh tak berdaya.

    “Melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional,” kata Sukamta di Jakarta, Senin.

    Dia pun tidak menafikan perhatian pemerintah yang sudah maksimal dilalukan untuk tanggap bencana dengan pengiriman regu penyelamat dari BNPB dan SAR, pengerahan personel TNI/Polri serta pengiriman bantuan logistik.

    Namun, menurut dia, penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana

    Jangan sampai, kata dia, masyarakat yang terdampak bencana serta pemerintah daerah merasa ditinggal oleh pemerintah pusat hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional.

    “Ini penting untuk menambah kekuatan moril yang sedang terdampak bencana,” kata dia.

    Selain untuk mempercepat dan memperluas cakupan proses tanggap bencana, dia menilai, penetapan bencana berskala nasional juga memiliki sisi lain yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah, yaitu dugaan bencana yang diduga diakibatkan kerusakan hutan.

    Menurut dia, pemerintah pun harus segera terjun mengusut dugaan kerusakan hutan akibat ulah korporasi. Pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional.

    “Sudah banyak pihak menyuarakan hal ini, karena kerusakan hutan di berbagai lokasi terlihat nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah segara bertindak,” kata legislator yang membidangi urusan pertahanan hingga komunikasi itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif dalam upaya mediasi perdamaian konflik di Sudan,

    Sukamta menyampaikan hal itu menyusul usulan pemerintah Sudan melibatkan Turki dan Qatar sebagai mediator tambahan dalam negosiasi damai antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons keterangan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali di Jakarta, Rabu (5/11), yang menyampaikan bahwa Sudan menginginkan mediasi yang lebih inklusif.

    Menurut Sukamta, Indonesia memiliki posisi strategis dan modal diplomasi yang kuat untuk turut berkontribusi dalam proses tersebut.

    “Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika,” katanya.

    Ia juga menegaskan, langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia serta kontribusi diplomasi RI dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi.

    “Kami di Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework. Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator untuk memastikan proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan,” imbuhnya.

    Dia menyebut konflik yang telah berlangsung sejak April 2023 itu telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar, termasuk korban jiwa, instabilitas politik, serta gelombang pengungsi.

    Untuk itu, Sukamta menekankan urgensi penyelesaian konflik ini, mengingat dampak kemanusiaan yang terus memburuk.

    Laporan PBB, kata dia, menyebutkan jutaan warga Sudan telah mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan menjadi terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

    “Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Kita harus memastikan jalur kemanusiaan dibuka, bantuan internasional dapat masuk, dan kekerasan segera dihentikan. Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini,” ucapnya.

    Ia lanjut menyerukan pentingnya solidaritas global untuk mendukung tercapainya perdamaian jangka panjang di Sudan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk bisa mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera mengatasi konflik kemanusiaan yang terjadi di Sudan.

    Dia menilai OKI memiliki tanggung jawab moral untuk segera menghentikan konflik yang terjadi di Sudan, yang mayoritas penduduknya muslim merupakan anggota OKI. Menurut dia, konflik yang terjadi situasinya semakin buruk karena adanya aksi pembunuhan massal.

    “Saya berharap pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera lakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan,” kata Sukamta di Jakarta, Senin.

    Dia pun menyatakan keprihatinannya dan menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk menahan diri dan melakukan gencatan senjata mengingat konflik dalam 2 tahun ini telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil tewas dan 14 juta dalam pengungsian.

    “Ini mengingatkan peristiwa genosida yang terjadi sebelumnya yang menyasar beberapa etnis di wilayah Darfur pada konflik tahun 2003 hingga 2016,” kata dia.

    Menurut dia situasi saat ini lebih sulit karena konflik terjadi antara dua jenderal yang saling bermusuhan, yaitu panglima Pasukan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Force/SAF) Abdel Fattah al Burhan, dan Panglima Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Force/RSF) Mohamed Hamdan Dagalo.

    “Mereka dulu bersekutu, memiliki kekuatan militer yang berimbang, sementara dalam 2 tahun konflik kedua belah pihak terus meningkatkan propaganda kebencian identitas dan kesukuan,” katanya.

    Untuk itu, dia mengatakan upaya meredakan konflik dan mendorong gencatan senjata perlu diupayakan dengan serius agar tragedi kemanusiaan di Sudan tidak bertambah parah.

    Dia pun menilai Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memiliki peluang terbesar untuk memberi tekanan, karena kedua negara tersebut memiliki hubungan dekat dengan militer Sudan dan kelompok Paramiliter.

    Sebelumnya, jumlah korban tewas akibat pertempuran di Kota Al Fasher di Provinsi Darfur Utara, Sudan, bertambah menjadi 2.200 orang setelah kota tersebut secara penuh diambil alih oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 26 Oktober.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 393.000 orang telah meninggalkan Kota Al Fasher dalam empat hari terakhir. El Fasher, benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur yang luas, dikepung secara intens oleh RSF sejak tahun lalu.

    Adapun perang saudara di Sudan, kini memasuki tahun ketiga. Perang saudara itu melibatkan tentara Sudan dan RSF.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Judi Online Berpotensi Ancam Keamanan Siber, Komisi I DPR Dorong Implementasi UU PDP

    Judi Online Berpotensi Ancam Keamanan Siber, Komisi I DPR Dorong Implementasi UU PDP

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendorong implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 seiring maraknya praktik judi online (judol) yang dapat mengancam keamanan siber dan perlindungan data pribadi warga Indonesia. 

    Pasalnya, akses digital yang kian mudah membuat judi online bisa dimainkan dari rumah menggunakan smartphone dan aplikasi mobile. Di sisi lain, regulasi teknis terkait pelindungan data pribadi masih sangat lemah. 

    “Meskipun UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 sudah berlaku, implementasi pengawasan oleh Badan PDP belum optimal, dan mekanisme teknis perlindungan data masih terbatas,” ujar Sukamta kepada wartawan, Senin, 27 Oktober.

    Menurut Sukamta, praktik judol bukan hanya soal masalah moral dan sosial, tetapi juga menyangkut persoalan ekonomi dan teknologi. Di mana judol dan penyalahgunaan data saling memperkuat, membentuk ekosistem kriminal digital yang mengancam stabilitas finansial dan keamanan warga negara. 

    Karenanya, ia menilai, perlu dilakukan penguatan regulasi dan implementasi UU PDP dengan memastikan Badan PDP aktif melakukan pengawasan, audit keamanan data, dan penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran.

    “Kemudian, menyusun peraturan teknis tambahan untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan oleh aplikasi dan platform ilegal,” jelas Sukamta.

    Selain itu, lanjutnya, perlu dikembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi aktivitas judi online dan transaksi mencurigakan berbasis data digital. Serta ada kolaborasi dengan Kepolisian, OJK, dan platform digital untuk menutup celah penyalahgunaan data.

    “Adakan program literasi digital nasional untuk generasi muda, keluarga, dan kelompok rentan agar memahami risiko privasi dan keamanan transaksi digital,” kata Legislator PKS dari Dapil DI Yogyakarta itu.  

    Sukamta pun menegaskan judi online bukan sekadar masalah moral, tetapi ancaman nyata bagi keamanan data, keuangan digital, dan stabilitas sosial. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara sistematis melalui regulasi yang kuat, pengawasan siber yang optimal, dan edukasi digital yang masif.

    “Jika tindakan preventif ini tidak segera diimplementasikan, praktik judi online akan terus memanfaatkan data warga, mengancam keamanan finansial nasional, dan merugikan generasi muda Indonesia,” pungkas Sukamta.

     

    Sebagai informasi, berdasarkan data aparat penegak hukum, sejak Mei hingga Agustus 2025, Polri menangani 235 kasus judi online dengan 259 tersangka, termasuk sindikat internasional. Di beberapa kasus, data pribadi warga Indonesia digunakan untuk membuat rekening bodong yang dipakai untuk transaksi judi online, memunculkan risiko ganda diantaranya kerugian individu, kebocoran data, dan aktivitas keuangan gelap yang sulit dipantau.

    Sementara, Kejaksaan Agung mengungkapkan, berdasarkan data per 12 September 2025, penjudi online di Indonesia terdiri atas anak sekolah dasar (SD) hingga tunawisma. Kejagung menyatakan, bahwa anak-anak SD sudah mulai berjudi daring, yakni dimulai dari slot kecil-kecilan.

    Sedangkan demografi penjudi daring yang ditangani lingkungan Kejaksaan didominasi oleh laki-laki dengan 88,1 persen atau 1.899 orang, sedangkan perempuan sebesar 11,9 persen atau 257 orang.

    Untuk kelompok usia, penjudi daring terbanyak diketahui pada kelompok 26-50 tahun dengan 1.349 orang. Disusul kelompok 18-25 tahun dengan 631 orang, kelompok lebih dari 50 tahun sebanyak 164 orang, serta kelompok di bawah 18 tahun dengan jumlah 12 orang.

  • Komisi I DPR berharap Presiden fokus perjuangkan kemerdekaan Palestina

    Komisi I DPR berharap Presiden fokus perjuangkan kemerdekaan Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta berharap Presiden Prabowo Subianto memfokuskan kehadirannya di Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, untuk menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    “Kami mengapresiasi kesigapan Presiden Prabowo dalam memenuhi undangan dadakan untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Tentu ini akan menjadi sejarah bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam perwujudan perdamaian di Timur Tengah. Kami berharap Indonesia untuk fokus berupaya menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh di forum tersebut,” kata Sukamta di Jakarta, Senin (13/10).

    Sukamta menambahkan bahwa Indonesia, ketika masa perjuangan merebut kemerdekaan, memiliki slogan bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan.

    Hal inilah yang terus memberi semangat kepada bangsa ini untuk terus berjuang tanpa kenal lelah mewujudkan kemerdekaan meski harus terus berperang dan melakukan upaya diplomasi di forum-forum internasional.

    “Kami berharap Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemerdekaan Palestina jika kita semua menginginkan perdamaian sejati terwujud. Apalah arti perdamaian, jika sebagai sebuah negara, Palestina tidak diberi kekuasaan untuk mengelola negaranya sendiri secara berdaulat,” ujarnya.

    Selain itu, Sukamta juga mendorong agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilibatkan dalam proses transisi perdamaian di Gaza.

    “Sebagai lembaga internasional yang merupakan perwakilan dari negara-negara di seluruh dunia, PBB harus dilibatkan secara aktif karena masing-masing negara anggota juga punya sikap terhadap konflik Palestina-Israel. PBB juga masih dianggap lebih netral dan fair,” tuturnya.

    KTT yang dihadiri perwakilan dari 27 negara ini bertujuan mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah serta mengawali babak baru keamanan dan stabilitas regional.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Pastikan Tolak Penerbitan Seluruh Visa Atlet Senam Israel

    Pemerintah Pastikan Tolak Penerbitan Seluruh Visa Atlet Senam Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sikap Pemerintah Indonesia sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Yusril menyoroti pidato Presiden di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina.

    “Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril dilansir dari Antara, Kamis (9/10/2025).

    Selain itu, sikap pemerintah sejalan dengan harapan masyarakat. Pemerintah, tutur Yusril, menyimak adanya penolakan keras dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan, pemerintah daerah, hingga partai politik terkait rencana kedatangan atlet Israel ke Jakarta.

    “Kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang, menurut berita-berita media Israel, akan hadir dalam kompetisi kejuaraan senam artistik dunia di Jakarta,” ucapnya.

    Lebih lanjut Yusril mengatakan sikap pemerintah untuk tidak memberikan visa kepada atlet Israel telah dikoordinasikan dengan jajaran kementerian di bawah Kemenko Kumham Imipas. Ia pun mengaku sudah berbicara dengan Menteri Imipas Agus Andrianto.

    “Beliau menjelaskan bahwa memang pernah ada surat sponsorship dari federasi olahraga senam artistik ini, tetapi karena mereka juga mengetahui sikap pemerintah Indonesia akan menolak memberikan visa kepada atlet Israel maka federasi senam artistik ini juga sudah menarik kembali surat sponsorship yang mereka ajukan waktu yang lalu,” jelas Yusril.

    Diketahui, Federasi Gimnastik Indonesia akan menyelenggarakan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Israel disebut-sebut akan ikut bertanding dalam gelaran itu yang lantas berujung penolakan dari berbagai kalangan.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel. Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

    Di samping itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang dimaksud.

    Dia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

  • Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi kabar terkait keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta.

    Dia menyebut bahwa penyelenggaraan ajang tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Persatuan Senam Indonesia (Persani) sebagai panitia nasional.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono dikutip dari Antara, Rabu (9/10/2025).

    Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan isu tersebut, namun hingga saat ini belum ada permintaan resmi kepada kementerian untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Dia menyebut keputusan mengenai penerbitan visa bagi peserta ajang olahraga internasional bukan merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, melainkan berada di tangan pihak imigrasi.

    Oleh karena itu, Kemenlu belum memiliki dasar untuk mengambil langkah lanjutan.

    “Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin,” kata Sugiono.

    “Kalau misalnya menerima atau tidak itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri … kan ini mengeluarkan visa itu kan dari Imigrasi” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

    “Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

    Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

  • Ini kata Pramono terkait atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025

    Ini kata Pramono terkait atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono pun berharap, pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

    “Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Pramono menekankan, hal ini dikarenakan memori tentang apa yang terjadi di Gaza masih sangat melekat di masyarakat sehingga, kehadiran atlet tersebut bisa memicu amarah publik.

    “Kita, apalagi pidato Pak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah ‘clear’, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

    Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

    Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, kata dia, Indonesia sejak awal kemerdekaan selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

    Hal itu tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.