Xcloud.id

Tag: Suharyanto

  • Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif mencegah bencana dengan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri malam puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Lapangan Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/10/2025).

    Dalam sambutannya, Pratikno menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

    “Mari kita sama-sama cegah bencana, mulai dari hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan sungai, jangan merambah hingga mempersempit aliran sungai. Hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko bencana,” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

    Pratikno menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa santri Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ia bersama jajaran pemerintah sejak Kamis pagi hingga siang turut mengawal proses pencarian dan penyelamatan korban.

    “Ada yang berhasil diselamatkan, tapi ada juga yang belum. Mohon doanya agar semua bisa kita selamatkan dengan korban sesedikit mungkin. Dan mari kita jaga bersama agar bencana semacam ini tidak terulang kembali. Setiap tahun Indonesia menghadapi lebih dari 3.500 kasus bencana. Bencana seperti gempa bumi memang tidak bisa diprediksi,” katanya.

    Ia menambahkan, meski gempa sulit diperkirakan, bencana hidrometeorologi seperti banjir dapat diantisipasi. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang selalu sigap dalam tanggap darurat. Pratikno juga mendorong peran rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dalam edukasi kebencanaan.

    “Rumah ibadah, pesantren, madrasah, mushola, masjid bisa dijadikan pusat sosialisasi dan tempat pengungsian sementara ketika bencana terjadi. Peran para kyai, nyai, dan tokoh agama sangat penting membangun masyarakat tangguh,” tambahnya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan BNPB yang memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah PRB 2025. Ia menyebut Jawa Timur merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, namun indeks risikonya berhasil diturunkan signifikan dari 137,88 pada 2019 menjadi 95,75 pada 2024.

    “Hal ini berkat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dedikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia juga menyerahkan pataka PRB kepada Pemprov Banten yang akan menjadi tuan rumah Peringatan Bulan PRB 2026.

    Malam puncak PRB 2025 berlangsung khidmat dengan lantunan syair dan dakwah dari Opic, Gus Kautsar, Gus Hafidz, serta grup hadrah Syubbanul Muslimin. Acara turut dihadiri jajaran pejabat daerah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Umum BNPB Rustian, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto.

  • BNPB Bicara Potensi Pelanggaran Hukum dalam Insiden Gedung Ponpes Al Khoziny Runtuh

    BNPB Bicara Potensi Pelanggaran Hukum dalam Insiden Gedung Ponpes Al Khoziny Runtuh

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto bicara soal potensi dugaan pelanggaran hukum dalam insiden runtuhnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo yang menimbulkan korban jiwa.

    Suharyanto mengatakan bahwa pihak yang lebih berwenang untuk menyampaikan pengusutan peristiwa ini adalah dari instansi kepolisian (POLRI). Namun, saat ini segenap petugas gabungan masih fokus terhadap pencarian korban, meskipun potensi pengusutan hukum akan dilakukan.

    “Ini memang domainnya dari kepolisian ya. Tapi saya dapat informasi, tentu saja setiap kejadian, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa itu sudah otomatis,” kata Suharyanto di Posko Pencarian, Kamis (2/10/2025).

    Suharyanto juga menyebutkan, bahwa informasi yang ia terima sebagian orang tua/wali santri dan pihak pesantren sudah ada upaya pemanggilan oleh kepolisian.

    Dari situ, dirinya bilang kejadian seperti ini sudah menjadi prosedur konsekuensi logis dalam hidup bernegara di negara hukum.

    “Memang ada beberapa kemarin upaya sudah memanggil orang tua, santri, kemudian mungkin pihak pesantren di Polda, di Polres, itu yang informasi. Walaupun secara koordinasi karena itu memang wewenang pemenang aparat penegak hukum, ya kita sampaikan mungkin agak ditahan dulu sampai dengan kegiatan evakuasi ini selesai. Tapi artinya tetap semuanya ada konsekuensi hukum karena kita tinggal di negara hukum,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terkait dengan kelalaian maupun kesalahan dalam proses pembangunan, kata dia, ia belum bisa menerangkan secara terperinci penyebabnya.

    “Dari kami, kami karena sudah menangani tanggap darurat ya, bencana, kami tidak mendalami penyebabnya dulu. Dan tadi dari orang tua, semua santri juga belum ada yang menanyakan kenapa ini terjadi. Semuanya masih fokus bagaimana anak saya, ponakan saya untuk bisa selamat, gimana dicarinya, itu masih situ. Jadi, kami belum bisa menjawab itu,” ucapnya.

    Meskipun demikian, nantinya penyebab runtuhnya bangunan tiga lantai termasuk musala akan didalami oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Tentu saja tadi kan Pak Menko juga sudah menyampaikan dengan ke Menko Infrastruktur ini pasti akan terus didalami gimana penyebabnya. Kita tidak bisa terus memvonis dengan mata telanjang. Nanti salah kan, ilmu kita enggak di situ gitu. Nanti silakan tanya kepada ahlinya,” tutupnya.

    Saat kejadian, diketahui ada ratusan santri yang sedang menunaikan salat Ashar berjemaah di gedung yang masih dalam tahap pembangunan tersebut.

    Berdasarkan data sementara Tim SAR Gabungan hingga Kamis (2/10/2025), tercatat total 108 orang menjadi korban dalam insiden memilukan tersebut. Rinciannya, 18 korban dievakuasi petugas dengan 5 di antaranya meninggal dunia, sedangkan sisanya berhasil menyelamatkan diri secara mandiri.

    Diperkirakan hingga hari ini, masih ada puluhan korban yang dilaporkan hilang yang kemungkinan berada di bawah reruntuhan sebanyak 59 orang. (rma/ian)

  • Evakuasi Ponpes Al Khoziny Gunakan Crane, Ratusan Personel Diterjunkan

    Evakuasi Ponpes Al Khoziny Gunakan Crane, Ratusan Personel Diterjunkan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Proses evakuasi bangunan tiga lantai yang runtuh dan menelan banyak korban di Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran mulai dilakukan dengan bantuan alat berat.

    Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menjelaskan, pengerahan alat berat berupa truk crane serta ratusan personel tim evakuasi sudah dilakukan di lokasi kejadian. Crane tersebut difungsikan untuk mengangkat balok-balok besar yang menumpuk di atas reruntuhan.

    “Crane sudah masuk, ratusan personel sudah siap. Jadi crane-nya itu mengambil balok-baloknya diawasi oleh petugas yang disiagakan,” ujar Suharyanto, Kamis (2/10/2025).

    Ia menambahkan, sterilisasi dan pengendalian aroma di sekitar lokasi kejadian telah dipastikan dalam kondisi bersih. Untuk meminimalisir dampak lingkungan, tim SAR juga melakukan penyemprotan sebelum masuk ke area reruntuhan.

    “Lokasi disterilkan atau sudah bersih. Untuk memperkecil aroma, misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot,” tukasnya.

    Selain itu, gedung-gedung di sekitar lokasi yang dinilai berpotensi membahayakan telah dikosongkan untuk menjamin keamanan. “Gedung-gedung yang ada di sekitar lokasi itu sudah kosong,” tutup Suharyanto. [isa/ian]

  • Ribuan Warga Ikuti Fun Run PRB 2025 di Mojokerto, BNPB Tekankan Edukasi Bencana

    Ribuan Warga Ikuti Fun Run PRB 2025 di Mojokerto, BNPB Tekankan Edukasi Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Kota Mojokerto berlangsung meriah sekaligus edukatif. Ribuan warga mengikuti Fun Run bertajuk “Run For Resilience: Kenali Ancamannya, Kurangi Risikonya” yang digelar di Alun-Alun Wiraraja, Kamis (2/10/2025).

    Acara ini dilepas langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Menariknya, Ning Ita—sapaan akrab wali kota—turut berlari bersama Kepala BNPB dan para peserta untuk memberikan semangat di sepanjang rute sejauh 5 kilometer.

    “Fun Run ini bukan sekadar olahraga, tapi bagian dari edukasi. Masyarakat diajak untuk memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, sekaligus menikmati suasana kebersamaan,” ujar Suharyanto.

    Event nasional ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Bulan PRB 2025 yang berlangsung selama tiga hari di Mojokerto Raya. Sebanyak 1.422 peserta dari Mojokerto, Surabaya, Malang, hingga Yogyakarta turut ambil bagian, dengan rentang usia mulai anak-anak hingga lansia berusia 61 tahun.

    Sebagai tuan rumah, Kota Mojokerto juga menyiapkan beragam agenda pendukung, seperti pameran kebencanaan, simulasi evakuasi, lomba edukatif, khitan massal, seminar, hingga hiburan rakyat. Seluruh rangkaian dikemas agar masyarakat tidak hanya terhibur, tetapi juga mendapatkan pengetahuan praktis mengenai mitigasi bencana.

    Untuk memeriahkan Fun Run, panitia menyediakan 500 medali finisher, hadiah uang tunai bagi tiga pelari tercepat, serta puluhan doorprize yang dibagikan di akhir acara. [tin/beq]

  • Gempa 6,5 Magnitudo Sumenep Picu Perubahan Reruntuhan Ponpes Al Khoziny, Evakuasi Kian Berisiko

    Gempa 6,5 Magnitudo Sumenep Picu Perubahan Reruntuhan Ponpes Al Khoziny, Evakuasi Kian Berisiko

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,5 yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumenep, diduga membawa dampak pada penurunan tumpukan reruntuhan bangunan roboh di Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto. Kondisi itu diketahui setelah petugas tim evakuasi yang menangani korban di lokasi bencana Al Khoziny melakukan pemantauan terbaru.

    “Tumpukan konstruksi beton atau bangunan yang ada, mengalami penurunan hingga beberapa sentimeter. Hal ini juga membuat tim bersikap kehati-hatian dalam melakukan evakuasi menuju titik sasaran atau korban yang terjepit di bawah reruntuhan,” ucapnya, Rabu (1/10/2025).

    Suharyanto menguraikan, sebelum gempa posisi bordes sekitar 15 cm dari lantai dengan kondisi korban masih bisa menggerakkan kepala. Namun setelah gempa semalam, posisi bordes turun signifikan kurang lebih 10 cm. Ia menggambarkan penurunan tersebut seperti diameter lingkaran anak usia remaja.

    “Ini kurang lebih sekitar 10 sampai 12 sehingga dengan ketinggian ini kami ingin memberikan gambaran bahwa complicated kesulitan kami ini adalah bagaimana mempertahankan nyawa target, tapi akses yang kita gunakan memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka kehati-hatian terus menjadi prioritas tim,” urainya.

    Masih kata Suharyanto, tim yang diterjunkan tidak kekurangan peralatan, namun kehati-hatian tetap dikedepankan untuk menyelamatkan satu nyawa yang sangat berharga.

    Dalam proses evakuasi, pihaknya juga menjelaskan kondisi terkini kepada wali santri yang menunggu di lokasi. “Tim juga meminta doa agar langkah tim bisa maksimal,” imbuhnya. [isa/ian]

  • BNPB kirim tim pemulihan dampak gempa di Jawa Timur

    BNPB kirim tim pemulihan dampak gempa di Jawa Timur

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirim tim ke Jawa Timur untuk mendampingi upaya pemulihan pascagempa magnitudo 5,7 yang mengguncang wilayah Banyuwangi dan Situbondo pada Kamis sore.

    Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis malam, mengatakan bahwa pihaknya memerintahkan jajaran Deputi Bidang Penanganan Darurat untuk memonitor dan mengambil langkah cepat setelah menerima laporan hasil kaji cepat dari lapangan.

    “Tim akan memberikan pendampingan dan melakukan pendataan awal bersama BPBD serta lintas sektor lainnya,” kata dia.

    BNPB menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk hadir di fase awal bencana dan memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan dukungan.

    Selain pendampingan, tim BNPB juga ditugaskan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan baik, mulai dari proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar hingga upaya percepatan pemulihan.

    Episentrum gempa 5,7 magnitudo itu terletak di laut, 46 kilometer timur laut Banyuwangi dan 54 kilometer tenggara Situbondo pada kedalaman 12 kilometer.

    Getaran gempa dirasakan kuat selama 2-3 detik di Banyuwangi dan Situbondo dan sempat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.

    Hasil kaji cepat yang diterima BNPB, sementara ini menunjukkan di Banyuwangi terdapat satu rumah dan satu tempat ibadah rusak ringan.

    Sementara di Situbondo tercatat 21 rusak berat, 11 rusak sedang, 16 rusak ringan dan satu masjid mengalami kerusakan pada bagian atap.

    BNPB memastikan setidaknya hingga pukul 21.20 WIB​​​​​ belum ada laporan korban jiwa akibat gempa, dan pendataan lapangan masih berlangsung dan akan terus diperbarui oleh tim petugas gabungan daerah setempat.

    Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Puluhan Rumah Rusak akibat Gempa Bumi M 5,7 Guncang Banyuwangi dan Situbondo Nasional

    6 Puluhan Rumah Rusak akibat Gempa Bumi M 5,7 Guncang Banyuwangi dan Situbondo Nasional

    Puluhan Rumah Rusak akibat Gempa Bumi M 5,7 Guncang Banyuwangi dan Situbondo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, puluhan rumah rusak akibat gempa M 5,7 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/9/2025).
    Sesaat setelah guncangan mereda, BPBD Kabupaten Banyuwangi dan BPBD Kabupaten Situbondo langsung turun menyisir ke sejumlah titik lokasi.
    “Guncangan gempabumi telah menyebabkan 1 unit rumah dan 1 tempat ibadah di Kabupaten Banyuwangi mengalami rusak ringan,” ujar Muhari dalam keterangannya, Kamis.
    Sementara di Kabupaten Situbondo terdapat 21 unit rumah rusak berat, 11 rusak sedang, 16 rusak ringan, dan 1 unit tempat ibadah (masjid) mengalami kerusakan di bagian atap.
    Muhari mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan mengenai adanya korban jiwa, dan pemutakhiran data akan terus dilakukan.
    “Pemutakhiran data secara berkala akan terus dilakukan seiring dengan pendataan yang masih berjalan di lokasi,” ujarnya.
    Muhari menuturkan, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto segera memerintahkan Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB untuk memonitor dan mengambil tindakan cepat.
    Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, menurunkan Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat, Agus Riyanto, beserta jajaran menuju ke lokasi untuk memberikan pendampingan dan pendataan awal BPBD dan lintas sektor lainnya.
    Sebelumnya diberitakan, gempa berkekuatan Magnitudo 5,7 mengguncang Jawa Timur dan Bali pada Kamis (25/9/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.
    Gempa ini dapat dirasakan hingga Surabaya dan wilayah Bali selatan.
    Menurut penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa terletak di 40 km timur laut Banyuwangi, Jawa Timur, dengan kedalaman 12 km.
    Meski demikian, gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
    Guncangan gempa bumi dirasakan kuat selama 2 hingga 3 detik di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo.
    Sebagian besar warga pun panik dan berhamburan keluar rumah setelah merasakan guncangan yang datang secara tiba-tiba.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempat Terputus Akibat Gempa, Listrik-Telekomunikasi di Nabire Mulai Pulih

    Sempat Terputus Akibat Gempa, Listrik-Telekomunikasi di Nabire Mulai Pulih

    Jakarta –

    BNPB menyampaikan perkembangan situasi pascagempa M 6,5 di Nabire Papua Tengah. Listrik dan jaringan telekomunikasi yang sempat terputus kini berangsur pulih.

    “Tadi malam sampai tadi pagi sempat terjadi listrik dan GSM tidak berfungsi. Tapi sekarang berangsur pulih dan kami bisa berkomunikasi dengan jaringan yang lain pakai Starlink kita bisa berkomunikasi,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam jumpa pers, Jumat (19/9/2025).

    Dia juga menyampaikan situasi secara umum sudah terkendali. Namun, lanjut Suharyanto, jika eskalasi dampak gempa semakin masif, BNPB akan mengirimkan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Mayjen TNI Budi Irawan untuk memimpin penanganan darurat lebih lanjut.

    “Apakah status akan ditingkatkan atau apakah ini sudah bisa ditangani kita akan lihat ke depannya. Jika eskalasi semakin masif, maka Deputi Bidan Penanganan Darurat, Mayjen TNI Budi Irawan malam ini akan berangkat ke sana,” jelas Suharyanto.

    Per pukul 10.00 WIB, kerusakan dampak gempa Nabire antara lain kaca di bandara rusak, kantor bupati rusak di bagian plafon, Gereja Katolik KR Malompo rusak di bagian langit-langit, jembatan Sriwani amblas dan jaringan telepon serta komunikasi sempat lumpuh.

    Dia juga mengungkit gempa Nabire tahun 2004 yang memakan korban jiwa.

    “Kita masih ingat di Nabire 2004 sama terjadi gempa di Nabire memang saat itu M 6,9 terdapat ratusan korban saat itu dan banyak infrastruktur 1.000 rumah lebih yang rusak. Gempa kali ini skalanya lebih rendah dan terjadinya subuh, per hari ini dalam kerusakan dan korban jiwa tak signifikan,” ucapnya.

    (idn/imk)

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Jenderal Listyo Sigit Absen Sambut Presiden Prabowo di Bali, Kapolri Segera Diganti?

    Jenderal Listyo Sigit Absen Sambut Presiden Prabowo di Bali, Kapolri Segera Diganti?

    GELORA.CO – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tak hadir menyambut Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu 13 September 2025.

    Kedatangan Prabowo di Bali untuk mengecek dampak bencana banjir di sejumlah titik di Kota Denpasar.

    Presiden ‘hanya’ disambut sejumlah pejabat antara lain, Gubernur Bali I Wayan Koster, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Panglima Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, dan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.

    Turun dari pesawat, Presiden pun menyalami satu per satu pejabat yang menyambut. Kemudian, bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya orang nomor satu di Indonesia itu naik mobil kepresidenan Maung Garuda untuk meninjau wilayah terdampak banjir di Bali.

    Presiden mengecek dampak banjir di Pasar Badung di Kota Denpasar. Termasuk, di area basement pasar dan area kios-kios pedagang yang sempat terendam banjir.

    Didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Gubernur Bali Wayan Koster berkeliling bertemu dengan pedagang-pedagang serta masyarakat yang terdampak dengan bencana banjir.

    Tak tampak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit dalam kunjungan kali ini.

    Biasanya, Listyo Sigit Prabowo bersama-sama Panglima TNI hadir untuk menyambut dan mendampingi kegiatan-kegiatan Presiden Prabowo.

    Tak pelak, absennya orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu jadi perbincangan di tengah kabar pergantian Listyo Sigit dari kursi Kapolri.

    Kabar yang beredar menyebutkan, Presiden Prabowo telah mengirimkkan surat ke DPR untuk menggantikan Listyo Sigit.

    Dibantah Istana dan DPR

    Pihak Istana menegaskan tidak ada dokumen resmi atau Surpres yang dikirimkan ke DPR terkait isu pergantian Kapolri.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa hingga saat ini Presiden tidak pernah menerbitkan surpres mengenai pergantian pucuk pimpinan Polri.

    “Berdasarkan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar, jadi belum ada Surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo, Sabtu 13 September 2025.

    Pernyataan serupa juga datang dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan pimpinan dewan tidak pernah menerima surat resmi dari Presiden terkait pergantian Kapolri.

    “Sebagaimana juga disampaikan pimpinan DPR memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut,” kata Prasetyo menambahkan.

    Saat dimintai konfirmasi secara terpisah, Dasco kembali menegaskan hal yang sama.

    “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima Surpres mengenai pergantian Kapolri,” ungkapnya kepada wartawan.

    Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mencuat pasca serangkaian demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    Sorotan publik kian menguat setelah kasus kematian Affan Kurniawan memicu gelombang kritik terhadap institusi kepolisian.

    Situasi ini memunculkan spekulasi di media sosial dan sejumlah portal berita yang belum diverifikasi kebenarannya.***