Tag: Suharyanto

  • 935 Warga Terdampak Longsor Banjarnegara Akan Direlokasi ke Hunian Sementara
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        21 November 2025

    935 Warga Terdampak Longsor Banjarnegara Akan Direlokasi ke Hunian Sementara Regional 21 November 2025

    935 Warga Terdampak Longsor Banjarnegara Akan Direlokasi ke Hunian Sementara
    Tim Redaksi
    WONOSOBO, KOMPAS.com
    – Pemerintah memastikan ratusan warga terdampak longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, akan direlokasi dari wilayah rawan bencana.
    BNPB
    melaporkan sekitar 935 jiwa yang kini mengungsi akan dipindahkan ke lokasi relokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah.
    Data posko penanganan darurat di Desa Pandanarum mencatat 934 penyintas atau 335 KK yang mengungsi, terdiri dari 454 laki-laki dan 480 perempuan.
    Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan pemindahan dilakukan bertahap sambil pemerintah menyiapkan hunian sementara sebelum pembangunan permukiman permanen.
    “Sebagian besar nanti juga direlokasi. Tanah untuk relokasi sudah disiapkan dan sama seperti Majenang, ini pun sedang proses penyiapan hunian sementara,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
    Relokasi dilakukan karena tanah di lokasi terdampak masih labil dan tidak aman untuk permukiman.
    “Semua sedang disiapkan, logistik dan kebutuhan dasar bagi warga relatif terpenuhi,” lanjut Suharyanto.
    Hunian sementara akan dibangun dalam waktu dekat. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, sementara BNPB dan kementerian terkait menyiapkan logistik dan konstruksi dengan prioritas keselamatan, sanitasi, dan akses kebutuhan dasar.
    Suharyanto memastikan bantuan berupa makanan, tenda, layanan kesehatan, dan kebutuhan harian terdistribusi dengan baik dari berbagai instansi pemerintah dan masyarakat.
    “Permakanan, tempat tinggal, kebutuhan dasar bagi manusia ini relatif terpenuhi,” jelasnya.
    Selain penanganan pengungsi, pencarian terhadap 18 korban hilang masih dilakukan meski kondisi tanah di lokasi bergerak. Evakuasi dijalankan dengan pengamanan ketat demi meminimalkan risiko bagi tim SAR.
    Suharyanto kembali menegaskan pentingnya mitigasi agar bencana serupa tidak terus menimbulkan kerugian besar.
    “Setelah terjadi bencana, semua unsur bersatu padu. Tapi yang harus terus kita tingkatkan adalah mitigasi sebelum terjadi bencana,” kata Suharyanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus PLTU Kalbar, Kortastipidkor Polri Cecar Adik JK dengan 50 Pertanyaan

    Kasus PLTU Kalbar, Kortastipidkor Polri Cecar Adik JK dengan 50 Pertanyaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah memeriksa Direktur PT Bakti Rekan Nusa (BRN), Halim Kalla, adik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), dalam perkara dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar.

    Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto mengatakan Halim Kalla telah dicecar 50 pertanyaan dalam pemeriksaan kemarin, Kamis (20/11/2025).

    “Selesai pemeriksaan [Halim Kalla] dengan 50 pertanyaan,” ujar Totok kepada wartawan, dikutip Jumat (21/11/2025).

    Namun, Totok tidak menjelaskan secara detail materi pertanyaan yang dilayangkan ke adik dari Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla itu.

    Totok hanya menyampaikan bahwa pemeriksaan Halim Kalla dimulai pada 11.00 WIB dan baru rampung pada 20.00 WIB.

    “Dari sekitar 11.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB dengan beberapa isoma ya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, total ada empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Halim, eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM), Dirut PT BRN berinisial RR dan HYL turut menjadi tersangka.

    Adapun, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. 

    Kemudian, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.

  • Polisi Periksa Adik Jusuf Kalla Kasus PLTU Kalbar Hari Ini (20/11)

    Polisi Periksa Adik Jusuf Kalla Kasus PLTU Kalbar Hari Ini (20/11)

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri memeriksa Direktur PT Bakti Rekan Nusa (BRN), Halim Kalla hari ini, Kamis (20/11/2025).

    Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan adik dari Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla itu sudah memenuhi panggilan polisi. “Barusan dilaporan penyidik bahwa HK sudah datang,” ujar Totok saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

    Totok mengatakan pemeriksaan Halim dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar.

    Selain Halim Kalla, Totok mengemukakan bahwa pihaknya telah memeriksa memeriksa Direktur PT Praba Indopersada Hartanto Yohanes Lim (HYL) dengan 57 pertanyaan pada Rabu (19/11/2025). “Tersangka HYL kemarin sudah diperiksa,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, total ada empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Halim, eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM), Dirut PT BRN berinisial RR dan HYL turut menjadi tersangka.

    Adapun, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.

  • Hari Ini, Polri Periksa Halim Kalla dalam Kasus Korupsi PLTU Kalbar

    Hari Ini, Polri Periksa Halim Kalla dalam Kasus Korupsi PLTU Kalbar

    Hari Ini, Polri Periksa Halim Kalla dalam Kasus Korupsi PLTU Kalbar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktorat Penindakan Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri kembali memanggil Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN), Halim Kalla.
    Dia bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Mempawah,
    Kalimantan Barat
    .
    “Betul, (dijadwalkan hari ini) jam 10,” kata Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Pol Totok Suharyanto, Kamis (20/11/2025).
    Sebelumnya,
    Halim Kalla
    berhalangan hadir saat dipanggil pada Rabu (12/11/2025) karena sakit.
    Dalam perkara ini, Polri telah melayangkan surat panggilan kepada empat tersangka.
    Mereka adalah Halim Kalla; FM, mantan Direktur Utama PLN; RR, Direktur Utama PT BRN; dan HYL, Direktur Utama PT Praba Indopersada (PI).
    Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari penelusuran Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU 1 Mempawah.
    Kasus tersebut diduga melibatkan kerja sama antara sejumlah perusahaan swasta dan pihak terkait di lingkungan BUMN sektor energi.
    Kasus tersebut menyebabkan
    kerugian negara
    mencapai 64.410.523 dollar AS dan Rp 323.199.898.518, atau total Rp 1,3 triliun bila dikonversikan ke rupiah.
    Keempat tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPB Naikkan Status ke Awas, 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Semeru

    BNPB Naikkan Status ke Awas, 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Semeru

    Jakarta (beritajatim.com) – Status aktivitas vulkanik Gunung Semeru naik berselang satu jam, dari level III atau ‘Siaga’ ke level IV atau ‘Awas’. Situasi tersebut terjadi pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 17.00 waktu setempat atau WIB.

    Abdul Muhari, Ph.D, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam siaran pers yang diterima beritajatim Rabu petang (19/11/2025) menyatkan kenaikan status tersebut telah dipantau oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, khususnya terkait dengan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya pengungsian warga. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto telah memerintahkan jajaran untuk merespons perkembangan situasi dan dampak erupsi, khususnya dampak korban, kerusakan dan pengungsian.

    Laporan sementara Pusdalops pada malam ini, terdapat tiga desa di dua kecamatan yang terdampak. Wilayah ini berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa tersebut yaitu Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo di kecamatan Pronojiwo, dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro.

    Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibantu unsur terkait telah mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Data sementara sebanyak 300 warga mengungsi sementara waktu di dua tempat.

    Pos pengungsian tersebut terseba di beberapa tempat, di antaranya Balai Desa Oro-oro Ombo sekitar 200 jiwa dan SD 2 Supiturang 100 jiwa. Selain itu, terdapat sejumlah warga dievakuasi menuju Balai Desa Penanggal. Namun pihak BPBD masih melakukan pendataan di lapangan.

    Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten malang, Provinsi Jawa Timur, terpantau erupsi pada Rabu siang (19/11), sekitar pukul 14.13 WIB. Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), jarak luncur awan panas saat erupsi kurang dari 13 km. Menyikapi situasi ini, pemerintah daerah telah menginformasikan kepada warga untuk berhati-hati.

    Dilihat secara visual, awan panas guguran teramati dengan jarak luncur 13 m mengarah ke tenggara dan selatan. Di samping itu, juga teramati satu kali awan panas kurang dari 13 km tenggara-selatan Besuk Kobokan.

    Dengan kenaikan status tersebut, otoritas kegunungapian PVMBG merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 20 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar.

    Kedua, tidak beraktivitas dalam radius 8 Km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

    Berikutnya, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

    Sebelumnya PVMBG menetapkan kenaikan aktivitas vulkanik Gunung Semeru dari level II atau ‘Waspada’ ke level III atau ‘Siaga’ pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 16.00 WIB. Namun, berselang satu jam, tepatnya 17.00 WIB, status aktivitas vulkanik dinaikkan ke level tertinnggi, level IV atau ‘Awas’.

    Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari, terhitung mulai 19 November hingga 26 November 2025. Hal ini diharapkan pos komando segera diaktifkan dan penanganan darurat bencana dapat berjalan secara efektif. [aje]

  • Hari Ini, Polri Periksa Halim Kalla dalam Kasus Korupsi PLTU Kalbar

    Polri Jadwalkan Pemanggilan Ulang Halim Kalla terkait Kasus PLTU Kalbar pada 20 November

    Polri Jadwalkan Pemanggilan Ulang Halim Kalla terkait Kasus PLTU Kalbar pada 20 November
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktorat Penindakan Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri berencana kembali memanggil Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN), Halim Kalla, pada Kamis (20/11/2025) dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Mempawah, Kalimantan Barat.
    Sebelumnya,
    Halim Kalla
    berhalangan hadir saat dipanggil pada Rabu (12/11/2025) karena sakit.
    “Rencana jadwal ulang untuk HK pada 20 November,” kata Direktur Penindakan Kortastipidkor
    Polri
    , Brigjen Pol Totok Suharyanto kepada Kompas.com, Senin (17/11/2025).
    Saat ditanya apakah Halim Kalla dipastikan hadir pada tanggal tersebut, Totok mengaku akan menyampaikannya pada kesempatan berikutnya.
    “Untuk
    update
    (hadir atau tidak) InsyaAllah kita infokan,” ucapnya.
    Adapun Halim Kalla dalam kasus ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN).
    Sementara itu, HYL selaku Direktur Utama PT Praba Indopersada (PI) akan dipanggil pada Rabu (19/11/2025).
    “HYL dipanggil 19 November,” terang Totok.
    Diketahui, Polri telah melayangkan surat panggilan kepada empat tersangka dalam perkara tersebut.
    Mereka adalah Halim Kalla selaku Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN); FM, mantan Direktur Utama PLN; RR, Direktur Utama PT BRN; dan HYL, Direktur Utama PT Praba Indopersada (PI).
    Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari penelusuran Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU 1 Mempawah.
    Kasus tersebut diduga melibatkan kerja sama antara sejumlah perusahaan swasta dan pihak terkait di lingkungan BUMN sektor energi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Jembatan Ambruk di Garut, BNPB: Mobilitas Warga dan Pelajar Terdampak Serius

    Jembatan Ambruk di Garut, BNPB: Mobilitas Warga dan Pelajar Terdampak Serius

    Liputan6.com, Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan dukungan penuh terhadap penanganan darurat dan pemulihan akses pascabencana putusnya jembatan penghubung Desa Toblong dan Desa Sukanegara, Kabupaten Garut, yang ambruk pada Selasa, 11 November 2025 akibat hujan deras berintensitas tinggi.

    Jembatan tersebut merupakan akses vital untuk kegiatan pendidikan, perekonomian, dan layanan kesehatan. Ambruknya jembatan terjadi setelah debit Sungai Cikaengan meningkat tajam dan menggerus pondasi.

    Akibatnya, ribuan warga mengalami hambatan mobilitas, ratusan pelajar terancam tidak dapat bersekolah, dan aktivitas ekonomi warga terhenti.

    “Kerusakan jembatan ini berdampak langsung terhadap aktivitas harian masyarakat. Mobilitas terganggu dan akses layanan dasar ikut terputus,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

    Pemerintah desa bersama aparat setempat telah memasang garis pengaman di lokasi kejadian. BPBD Kabupaten Garut juga menyiagakan tiga perahu karet untuk membantu perpindahan warga secara terbatas.

    Sebagai respons cepat, BNPB mengirimkan Plt. Kepala Pusat Pengendali dan Operasi (Kapusdalops), Kolonel TNI Hery Setiono, serta Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat, Agus Riyanto, pada Sabtu (15/11) untuk melakukan koordinasi lapangan sesuai arahan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.

    Tahap awal penanganan difokuskan pada pembersihan material yang tersangkut di aliran sungai. Upaya ini melibatkan personel gabungan dari BPBD Kabupaten Garut, TNI, Polri, Vertical Rescue, serta warga, dengan pendampingan ahli konstruksi.

    Selanjutnya, pemerintah akan membangun jembatan gantung darurat dan memperkuat tebing sungai menggunakan bronjong. Jembatan darurat dibangun dengan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Garut sekitar Rp290 juta dan dirancang untuk dapat digunakan hingga 10 tahun.

    Cuaca ekstrem terus terjadi di berbagai daerah. Sebuah jembatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, roboh akibat diterjang banjir.

  • 20 Orang Hilang Diterjang Longsor Cilacap, 200 Personel Diturunkan

    20 Orang Hilang Diterjang Longsor Cilacap, 200 Personel Diturunkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 200 personel Basarnas diturunkan untuk mencari 20 orang korban hilang akibat bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, 3 orang korban tewas ditemukan akibat bencana ini. 

    Menurut keterangan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (14/11/2025), peristiwa itu terjadi pada Kamis (13/11/2025) pukul 20.00 WIB, bermula dari hujan deras di wilayah tersebut dalam waktu cukup lama. Tingginya curah hujan menyebabkan tanah longsor dan menimpa rumah warga. Tiga desa terdampak adalah Dusun Cibeunying, Cibaduyut, dan Tarakan.

    Ditambahkan BNPB, bencana dipicu cuaca dan kondisi topografi perbukitan yang kritis serta tanah labil itu.

    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) menjadi prioritas utama.

    Menurut laporan sementara, masih ada 20 orang yang dinyatakan hilang diduga tertimbun material longsoran. Sedangkan tiga orang telah berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dalam proses SAR itu sudah ada kurang lebih 200 personel dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tagana, PMI, TNI, Polri, dan relawan serta masyarakat sekitar yang berjuang bersama.

    “Kurang lebih ada 200 personel. Semoga seluruh masyarakat yang hilang dapat segera ditemukan. Kami datangkan alat berat, pompa alkon, dan warga di sekitar situ juga kami pastikan kebutuhan dasarnya tercukupi,” kata Suharyanto.

    “Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kami langsung berangkat ke sana,” tambahnya, usai mengisi materi Senior Disaster Management Training (SDMT) di Gedung INA DRTG, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11).

    Selanjutnya, kata Suharyanto, akan dilakukan relokasi warga yang tinggal di wilayah kritis agar lebih aman dan tidak kembali terancam. Menurutnya, masih ada 28 warga yang saat ini tinggal di kawasan rawan bencana tanah longsor.

    Upaya relokasi akan dilakukan setelah upaya penanganan darurat selesai sepenuhnya. Mengenai lokasi relokasi, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memiliki lahan khusus yang tentunya lebih aman.

    Suharyanto mengimbau kepada masyarakat di sekitar lokasi agar mengosongkan area dari segala jenis aktivitas untuk sementara waktu demi keamanan dan keselamatan bersama.

    “Ada 28 rumah yang harus direlokasi. Itu pun pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi relokasinya. Sehingga setelah proses tanggap darurat ini selesai, relokasinya sudah kita siapkan,” ucap Suharyanto.

    “Kita ungsikan dulu yang berada di titik-titik rawan supaya meninggalkan rumah jangan sampai ada longsor susulan yang mengakibatkan korban tambahan,” sambungnya.

    Perkembangan Penanganan Darurat Terkini

    Menurut hasil laporan yang dirangkum Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB, korban jiwa dalam peristiwa tanah longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah per Jumat (14/11/2025) pukul 11.16 WIB, menjadi 3 orang dan 20 lainnya masih dalam proses pencarian. Sedangkan 23 jiwa selamat namun berada di wilayah rawan bencana.

    Ketiga korban meninggal dunia telah dibawa ke Rumah Sakit Majenang dan 20 warga yang selamat telah mengungsi ke rumah kerabat terdekat.

    Adapun kerugian material meliputi 12 rumah rusak berat karena tertimbun material longsor dan 16 rumah yang berada di Dusun Cibuyut dan Dusun Tarukahan di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, terancam longsoran.

    Upaya pencarian dan pertolongan terus dilakukan oleh tim gabungan. Namun kondisi cuaca, kondisi tanah yang masih labil dan minimnya penerangan menjadi tantangan seluruh tim. Kendati demikian, operasi SAR tetap dilakukan dengan melihat sejumlah faktor seperti kondisi cuaca dan kontur tanah yang labil.

    Foto: Tim gabungan melakukan operasi pencarian dan pencarian dalam bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (14/11). (Dok BNPB)
    Tim gabungan melakukan operasi pencarian dan pencarian dalam bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (14/11). (Dok BNPB)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kasus PLTU Kalbar, Kortastipidkor Bakal Periksa Halim Kalla Pekan Depan

    Kasus PLTU Kalbar, Kortastipidkor Bakal Periksa Halim Kalla Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengagendakan pemanggilan Direktur PT BRN, Halim Kalla pada Rabu (12/11/2025). 

    Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto mengatakan pemanggilan adik dari Wapres ke-10 dan ke-12 RI itu berkaitan kasus dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar.

    “Hari Rabu, tanggal 12 November 2025 tersangka HK [dipanggil],” ungkap Totok kepada wartawan, dikutip Jumat (7/11/2025).

    Selain Halim Kalla, Totok mengungkap bahwa pihaknya turut memanggil eks Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar (FM); Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim pada Selasa (11/11/2025). Sementara itu, Dirut PT BRN berinisial RR bakal diperiksa pada Rabu (12/11/2025).

    Namun demikian, kata Totok, dirinya belum dapat memastikan kehadiran para tersangka di kasus rasuah proyek PLTU itu.

    “Belum ada [konfirmasi kehadiran],” pungkas Totok.

    Sekadar informasi, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak.

    Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.

  • Kasus Halim Kalla, Kortastipidkor Polri Bakal Periksa 65 Saksi di Kasus PLTU 1 Kalbar

    Kasus Halim Kalla, Kortastipidkor Polri Bakal Periksa 65 Saksi di Kasus PLTU 1 Kalbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah membidik 65 saksi untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat pada 2008-2018.

    Direktur Penindakan Kortastipidkor Brigjen Totok Suharyanto mengatakan 65 saksi itu rencananya bakal diperiksa secara maraton dalam dua pekan ke depan. Namun demikian, dia tidak memerinci ahli yang akan diperiksa itu.

    “Rencana diagendakan dua minggu ke depan 65 saksi, saat ini berproses,” ujar Totok saat dihubungi, Rabu (15/10/2025).

    Dia menambahkan, selain pemeriksaan saksi pihaknya juga akan memeriksa lima ahli untuk membuat terang perkara yang menyeret adik Jusuf Kalla, Halim Kalla ini.

    Lima ahli itu yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC), ahli ketenagakerjaan, hingga ahli keuangan negara.

    “Ahli LKPP, BPK, EPCC, ahli ketenagakerjaan, ahli keuangan negara,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, total ada empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Halim, eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM), Dirut PT BRN berinisial RR dan Dirut PT Praba berinisial HYL turut menjadi tersangka.

    Adapun, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.