Xcloud.id

Tag: Suharyanto

  • Jusuf Kalla Proyeksikan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Selesai hingga 3 Tahun

    Jusuf Kalla Proyeksikan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Selesai hingga 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah menangani pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu menyampaikan proses rehabilitasi akan memakan waktu 2-3 tahun untuk membenahi seluruh fasilitas yang terdampak, terutama adalah infrastruktur.

    Secara khusus dia menjelaskan proses rehabilitasi pasca Tsunami Aceh tahun 2004 yang menelan waktu hingga 5 tahun. Menurutnya, meskipun saat itu bencana hanya terjadi di Aceh dan juga menelan korban jiwa yang banyak, saat ini pemerintah dihadapi dengan banyaknya wilayah yang terdampak.

    “Walaupun ini tsunami [Aceh] lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas. Jadi, mungkin setengah-setengah lah, 2-3 tahun [rehabilitasi bencana Sumatra-Aceh]. Terutama membangun rumah,” katanya dikutip Selasa (9/12/2025).

    Selain pascabencana, JK mengatakan pemerintah memiliki tantangan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dengan cepat karena masih enggan menerima bantuan dari luar negeri. 

    Dia membandingkan bencana Tsunami Aceh 2004 yang seluruh penanganan dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan bantuan dari internasional.

    “Dulu juga Aceh itu full pusat dan luar negeri. Dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan,” ucap JK.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

    “Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

  • Korban Meninggal Bertambah 23 Jadi 389 Orang

    Korban Meninggal Bertambah 23 Jadi 389 Orang

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyetujui turunnya anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban terdampak mengganti atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

    Prabowo menerima langsung laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat. 

    Suharyanto menyebut, data tersebut belum final lantaran pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, huntara untuk para pengungsi akan dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. 

    Sementara untuk pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.

    Adapun terkait anggaran perbaikan sebesar Rp 60 juta per rumah merupakan angka yang diajukan langsung BNPB kepada Prabowo.

    “Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?,” tanya Prabowo ke Suharyanto. 

    “Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” jawab Suharyanto.

    “Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” sambungnya.

    “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” sahut Prabowo.

    Kemudian, untuk huntara anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 30 juta per rumah. Hunian tersebut akan dibangun dengan ukuran 36 meter persegi, lengkap dengan fasilitas kamar, sarana MCK, dan ruangan lainnya.

  • Warga Aceh di Jakarta Ungkap Kondisi Keluarga: Krisis Beras dan Korban Gugur Saat Cari Makan Megapolitan 8 Desember 2025

    Warga Aceh di Jakarta Ungkap Kondisi Keluarga: Krisis Beras dan Korban Gugur Saat Cari Makan Megapolitan 8 Desember 2025

    Warga Aceh di Jakarta Ungkap Kondisi Keluarga: Krisis Beras dan Korban Gugur Saat Cari Makan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
     Warga
    Gampong Isaq
    , Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, mulai mengalami
    krisis pangan
    setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir November 2025.
    Yani, seorang warga yang suaminya tinggal di Gampong Isaq, mengatakan kondisi di wilayah tersebut sangat memprihatinkan.
    “Semalam suami baru telpon lagi. Suami telpon dari Kantor Polsek Isaq. Menurut suami keadaan di sana sangat memprihatinkan. Beras sudah tidak ada,” ujar Yani ketika dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (8/12/2025).
    Ia menuturkan, sejumlah kebutuhan pokok saat ini dijual dengan harga yang sangat tinggi karena langka.
    “Bensin ada yang jual pun dengan harga Rp 80.000 per liter. Itu pun sudah langka. Minyak goreng ada yg jual dengan harga Rp 100-150 ribu per liter,” lanjutnya.
    Yani kini berada di Jakarta, sementara suaminya, Aulia, tinggal di Gampong Isaq bersama keluarga besar. Ia sebenarnya berencana pulang ke kampung halaman pada Desember ini, namun rencana itu terpaksa tertunda akibat bencana.
    Gampong Isaq merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Linge. Ketika banjir melanda, warga dari kampung lain berjalan kaki menuju Gampong Isaq untuk mencari bahan makanan karena jalan rusak dan tak bisa dilalui kendaraan.
    Menurut penuturan suami Yani, ada warga yang meninggal saat berjalan mencari pangan.
    “Banyak (warga) dari kampung-kampung pedalaman Kecamatan Linge yg berjalan kaki ke Gampong Isaq untuk mencari logistik. Menurut cerita suami bahkan ada yang gugur di jalan,” kata Yani.
    Ia mengatakan, logistik baru dapat disalurkan secara maksimal jika jalur darat kembali dibuka. Bantuan dari pemerintah yang tiba pada Kamis (4/12/2025) pun hanya bisa didistribusikan melalui helikopter. Warga sangat membutuhkan beras, tetapi jumlah bantuan yang datang jauh dari cukup.
    “Yang dibutuhkan di sana itu sekarang beras. Karena sudah masuk krisis beras. Bantuan yang masuk ke Isaq tanggal 4 kemarin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Gampong Isaq dan sekitar Kecamatan Linge,” ujar Yani.
    “Paling banyak 1 keluarga dpt 1-1,5 liter beras,” tuturnya.
    Bantuan yang tiba pada 4 Desember disalurkan di lapangan bola desa, setelah warga mendapat pemberitahuan dari kepala desa. Hingga kini, itu satu-satunya bantuan dari pemerintah.
    Yani mengungkapkan, keluarganya tinggal di gampong berbeda yang tak terdampak banjir, tetapi ia belum bisa menghubungi kedua orangtuanya. Suaminya sudah memastikan mereka dalam kondisi baik.
    Ia mengatakan hanya kendaraan roda dua yang kini dapat melintasi Isaq menuju Kota Takengon. Tetapi longsor masih terjadi di banyak titik.
    “Semalam pun suami bilang turun hujan kembali dan ada beberapa titik longsor kembali,” ujarnya.
    Lebih dari 11 hari listrik mati di sebagian besar wilayah, termasuk Gampong Isaq.
    “Sampai detik ini listrik belum menyala di semua lokasi. Hanya baru di Kota Takengon itu pun hanya dua titik (yang menyala),” kata Yani.
    Ia berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan penghubung antara Lhoksumawe-Takengon dan jaringan listrik, serta menyalurkan BBM dan pangan secara lebih merata.
    “Gas untuk memasak juga sudah tidak ada. Kayu dijual dgn harga tinggi. Makin tercekik hidup mereka di sana. Tolong pemerintah, Bapak Presiden segera dibantu saudara-saudara kita di Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues,” ujar Yani.
    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan, 37.546 rumah warga rusak akibat banjir dan longsor di Aceh per Minggu (7/12/2025) pukul 19.00 WIB. Kerusakan meliputi kategori ringan, sedang, hingga berat.
    Data tersebut dipaparkan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.
    BNPB memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp 25,41 triliun. Selain itu, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah hingga kini masih terisolasi.
    “Per hari ini, Pak Presiden, rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546. Rusak berat termasuk yang hilang kena sapu banjir. Untuk rusak sedang dan ringan ada kriterianya,” ujar Suharyanto sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang Masih Terisolasi

    Daftar Wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang Masih Terisolasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkap sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terisolasi akibat dampak banjir bandang dan longsor.

    Data tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam. Lantas, daerah mana saja yang disebut masih terisolasi?

    Wilayah yang masih terisolasi

    Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian serta lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Suharyanto melaporkan bahwa masih terdapat area yang belum dapat dijangkau akibat dampak banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di antaranya:

    1. Provinsi Aceh

    Untuk wilayah Aceh, Suharyanto menjelaskan bahwa Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih berada dalam kondisi terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor.

    “Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto, dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden, Minggu (7/12/2025).

    Ia menambahkan bahwa ratusan gampong atau kelurahan juga terdampak di dua kabupaten tersebut. “Untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” ujar Suharyanto, menggambarkan luasnya cakupan wilayah yang terkena dampak banjir dan longsor.

    Meski begitu, kondisi di Aceh Tamiang yang sebelumnya sangat terisolasi disebut sudah mulai membaik. Wilayah tersebut kini dilaporkan sudah dapat kembali menerima distribusi bantuan melalui jalur darat, sehingga akses logistik dapat berjalan lebih lancar dibanding beberapa hari sebelumnya.

    2. Provinsi Sumatera Utara

    Untuk wilayah Sumatera Utara, Suharyanto menyampaikan bahwa masih ada dua kabupaten yang berada dalam kondisi terisolir, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara.

    “Sumatera Utara yang masih terisolir tinggal dua kabupaten. Dari 18 kota yang terdampak, 7 desa terisolir. Ini Humbang Hasundutan, satu kecamatan. Dan Tapanuli Utara ada 7 kecamatan,” ujar Suharyanto.

    Ia kemudian menambahkan rincian lebih lanjut terkait kondisi akses wilayah tersebut. “Tapanuli Utara yang dua kabupaten/kota yang masih tadi dikatakan terisolir, ini ada dua kecamatan. Humbang Hasundutan ada enam kecamatan. Ini semuanya juga sudah didistribusikan logistik lewat udara,” sambungnya.

    Sementara itu, upaya pemerintah untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah melalui Sibolga terus dipercepat.

    Suharyanto melaporkan bahwa jalur tersebut masih terputus di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Mandailing Natal belum dapat dilalui kendaraan roda empat, meski sepeda motor sudah bisa melewati jalur tersebut.

    3. Provinsi Sumatera Barat

    Sedangkan di Sumatera Barat, Suharyanto melaporkan bahwa masih ada wilayah terisolasi yang berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    “Dua kabupaten yang masih penanganan khusus. Agam, ada beberapa kecamatan dan lima nagari yang masih terisolasi. Dan Pesisir Selatan, ada satu kecamatan dan tiga nagari yang terisolasi,” ujar Suharyanto.

    Meski begitu, ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan tetap berjalan untuk daerah yang belum dapat diakses sepenuhnya tersebut.

    “Kemudian juga untuk daerah terdampak, dua kabupaten ini, Pesisir Selatan dan Agam, ada beberapa nagari yang masih terisolasi. Ini pun kami sudah drop logistik secara terus-menerus, di Pesisir Selatan masih lewat udara,” kata Suharyanto.

    Dampak Kerusakan di Tiga Provinsi

    Bencana banjir dan longsor di Aceh telah menimbulkan kerusakan masif pada hunian dan infrastruktur vital. Data resmi menyebutkan bahwa sebanyak 77.049 rumah rusak terdampak, memaksa ratusan ribu warga mengungsi.

    Selain rumah, fasilitas umum seperti sekolah, kantor pemerintahan, dan tempat ibadah juga terdampak, serta 302 titik jalan dan belasan jembatan dilaporkan rusak, sehingga akses antardesa dan antarkabupaten sangat terganggu.

    Kemudian, banjir, banjir bandang, dan longsor di Sumatera Utara memengaruhi puluhan kecamatan di berbagai kabupaten dan kota, dengan kerusakan tersebar mulai dari Langkat, Medan, Deliserdang, Binjai, Tanjungbalai, hingga Tapanuli bagian selatan dan utara.

    Ribuan rumah terdampak, fasilitas umum rusak, serta sejumlah jembatan dan ruas jalan putus sehingga menghambat mobilitas warga. Kabupaten Langkat melaporkan lebih dari empat ribu jiwa terdampak, sementara Medan mencatat puluhan kelurahan terendam.

    Kerusakan serupa terjadi di Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu, Mandailing Natal, hingga Padang Lawas, dengan total akumulasi warga terdampak mencapai puluhan ribu jiwa dan sejumlah titik desa terisolasi akibat akses yang terputus.

    Di Sumatera Barat, bencana banjir dan longsor merusak kawasan yang tersebar di banyak kabupaten, termasuk Agam, Pasaman Barat, Bukittinggi, Solok, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, hingga Pesisir Selatan. Ribuan rumah terendam, ratusan warga mengungsi, serta puluhan fasilitas publik dan lahan pertanian mengalami kerusakan.

    Banyak jalan utama putus akibat tumpukan material longsor, terutama di wilayah hulu yang memiliki kontur curam, sehingga pendistribusian bantuan mengalami hambatan.

    Beberapa kabupaten, seperti Limapuluh Kota dan Kepulauan Mentawai, juga mencatat kerusakan signifikan pada jembatan, jaringan air bersih, serta pemukiman warga, memperlihatkan skala kerusakan yang luas di seluruh provinsi.

  • Prabowo perintahkan HGU dicabut untuk relokasi penyintas Sumatera

    Prabowo perintahkan HGU dicabut untuk relokasi penyintas Sumatera

    “Kalau perlu, HGU-HGU, bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara atas Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatera, untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara.

    “Kalau perlu, HGU-HGU, bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada,” katanya saat rapat terbatas di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam.

    Ia mengatakan, bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara di sekitar wilayah bencana yang telah pulih, adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

    “Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam laporannya ke Presiden.

    Menanggapi hal tersebut, Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat.

    “Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Presiden.

    Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.

    “Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” kata Suharyanto.

    Terkait detail spesifikasi dan biaya konstruksi, Kepala BNPB menyebut harga yang perlu ditanggung pemerintah berkisar Rp30 juta per unit hunian sementara.

    Ia mengatakan bangunan itu akan dilengkapi dengan WC dan kamar mandi, di dalam hunian.

    BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun, proses pemindahan itu bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.

    “Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” katanya.

    BNPB menegaskan bahwa proses pembangunan huntara dapat dipercepat menggunakan Satgas TNI–Polri, sebagaimana pengalaman sebelumnya di Lewotobi.

    “Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujar Suharyanto.

    Prabowo langsung merespons dengan instruksi percepatan, setelah menilai kebutuhan anggaran huntara yang relatif efisien.

    “Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” ujar Presiden.

    Selain huntara tipe rumah keluarga, BNPB juga menyiapkan opsi model barak apabila lahan sangat terbatas. Namun apabila tanah cukup, satu keluarga dapat dialokasikan lahan 8×10 meter yang memudahkan integrasi antara huntara dan pembangunan huntap di fase berikutnya.

    Menutup pembahasan, Presiden Prabowo kembali menegaskan agar semua kementerian dan lembaga mempercepat penyediaan lahan tanpa terkendala.

    Ia juga membuka opsi pemanfaatan desain fabrikasi bertingkat untuk menghemat ruang, bila diperlukan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo pacu penyelesaian bailey demi buka akses desa terisolir

    Prabowo pacu penyelesaian bailey demi buka akses desa terisolir

    “Saya melihat pembangunan jembatan bailey yang tengah dikerjakan oleh PU dan dibantu oleh TNI dan saya melihat pekerjaannya juga berjalan dengan baik. Diharapkan dalam satu minggu ini sudah bisa beroperasi, sehingga jembatan-jembatan selanjutnya suda

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan jembatan bailey selesai dalam sepekan ke depan untuk menghubungkan kembali jalan ke sejumlah desa (gampong) di Provinsi Aceh pascabencana di Sumatera.

    Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12).

    “Saya melihat pembangunan jembatan bailey yang tengah dikerjakan oleh PU dan dibantu oleh TNI dan saya melihat pekerjaannya juga berjalan dengan baik. Diharapkan dalam satu minggu ini sudah bisa beroperasi, sehingga jembatan-jembatan selanjutnya sudah mulai dibuka,” katanya.

    Hingga kemarin malam, Kementerian PU terus mempercepat pemasangan jembatan bailey pada sejumlah lokasi seperti Teupin Mane, Alue Kulus, Enang-enang, Weihni Rongka, hingga Timang Gajah.

    Dalam pernyataannya, Kepala Negara berharap jembatan bailey menjadi prioritas utama dalam membuka akses menuju wilayah-wilayah terisolir akibat bencana di Sumatera, khususnya Aceh.

    Dalam agenda yang sama, Kepala BNPB Suharyanto dalam laporannya kepada Presiden menjelaskan bahwa meski akses di sejumlah daerah berangsur membaik, masih terdapat wilayah yang sepenuhnya terisolir.

    Ia menyebut dua kabupaten yang paling berat terdampak adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah.

    “Di Bener Meriah ada 232 gampong (desa, red) terdampak, sementara Aceh Tengah 295 gampong di 14 kecamatan,” ujarnya.

    Suharyanto menambahkan bahwa kondisi di Aceh Tamiang mulai membaik karena bantuan sudah bisa kembali masuk melalui jalur darat, meskipun jumlah gampong terdampak masih mencapai 216.

    Dalam laporannya, Kepala BNPB juga menyebut beberapa infrastruktur vital di wilayah lain masih lumpuh.

    “Untuk akses jalan nasional yang masih putus ada tiga titik menonjol. Pertama ruas Meureudu–Batas Pidie Jaya, termasuk jembatan Meureudu yang masih putus,” katanya.

    Kedua, Jembatan Teupin Manee, Kabupaten Bireuen, yang menghubungkan Bireuen dan Bener Meriah. Ketiga, ruas jalan Kota Bireuen–Aceh Utara yang juga masih terputus.

    Ia mengatakan bahwa semua titik kritis tersebut sedang dikerjakan secara intensif oleh Kementerian PUPR dan Satgas Gabungan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Setuju Anggaran Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Rusak Korban Banjir Sumatra

    Prabowo Setuju Anggaran Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Rusak Korban Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui turunnya anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban terdampak mengganti atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

    Prabowo menerima langsung laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat. 

    Suharyanto menyebut, data tersebut belum final lantaran pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, huntara untuk para pengungsi akan dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. 

    Sementara untuk pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden dalam rapat yang sama, dilansir Antara.

     

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mengirim empat pesawat menuju Aceh, Padang Sumatera Barat dan Tapanuli Tengah. Menko PMK Pratikno mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan mengirim bantuan ke titik bencana, sejak hari pertama bencana tersebut melanda. Seskab Teddy mengatakan, empat…

  • Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Korban Bencana

    Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Korban Bencana

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp60 juta per rumah untuk membantu warga korban banjir bandang dan longsor membangun kembali hunian mereka yang rusak maupun hancur di sejumlah daerah.

    Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu malam, 7 Desember 2025.

    Prabowo menerima laporan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengenai kondisi ribuan rumah warga yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dikatakan bahwa hingga kemarin, 37.546 rumah warga di lokasi bencana mengalami kerusakan berat termasuk yang hilang tersapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan. 

    Suharyanto mengusulkan agar pembangunan hunian sementara (huntara) dikerjakan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satgas penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

    Untuk warga yang tidak perlu direlokasi tetapi rumahnya mengalami kerusakan, perbaikan akan ditangani langsung oleh satgas BNPB. 

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.

    Mengenai besaran anggaran, BNPB mengajukan kebutuhan Rp60 juta untuk setiap unit hunian tetap. 

    Presiden menanyakan kecukupan nominal tersebut. Kemudian dijawab Suharyanto sudah memadai, tetapi peluang penambahan akan jauh lebih baik. 

    “Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” ujarnya.

    Kepala BNPB itu menambahkan bahwa bantuan tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai demi mencegah penyalahgunaan. 

    “Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” jelasnya.

    Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar perhitungan yang lebih komprehensif dilakukan. 

    “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” tegasnya.

  • Prabowo Siap Cabut HGU untuk Hunian Sementara Bencana Sumatra: Lahannya Harus Ada

    Prabowo Siap Cabut HGU untuk Hunian Sementara Bencana Sumatra: Lahannya Harus Ada

    Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga. 

    “Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” ujar Suharyanto.

    Prabowo lalu menanyakan detail spesifikasi dan biaya konstruksi. Suharyanto menyampaikan bahwa harga satu unit hunian sementara yakni, Rp30 juta.

    “Sekitar Rp30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” ucap dia.

    Menurut dia, setiap unit huntara sudah dilengkapi fasilitas dasar seperti, kamar mandi atau WC. Prabowo pun menilai harga ini relatif efisien.

    BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat. 

    “Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” pungkas Suharyanto.

  • BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor Nasional 8 Desember 2025

    BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor Nasional 8 Desember 2025

    BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, sebanyak 37.546 rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir dan longsong di Aceh, per Minggu (7/12/2025) pukul 19.00 WIB.
    Kerusakan ini terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.
    Data tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten
    Aceh
    Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
    “Per hari ini, Pak Presiden, rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546. Rusak berat termasuk yang hilang kena sapu banjir. Untuk rusak sedang dan ringan ada kriterianya,” ujar Suharyanto dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
    Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas.
    Selain itu, sektor pertanian turut terdampak, meliputi lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan.
    Dari berbagai kerusakan tersebut,
    BNPB
    memperkirakan bahwa pemulihan di Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 25.41 triliun.
    “Tadi dari Bapak Menteri PU (Pekerjaan Umum), khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” ungkap Suharyanto.
    Selain itu, Suharyanto juga menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor.
    “Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto.
    Selain itu, ada ratusan gampong atau kelurahan yang terdampak banjir dan longsor di dua kabupaten tersebut.
    “Untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” ujar Suharyanto.
    ERLANGGA BREGAS PRAKOSO Foto udara menampilkan tumpukan kayu-kayu memenuhi area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (5/12/2025). Usai sepekan setelah bencana banjir bandang, akses menuju Desa Tanjung Karang masih terhambat akibat banyaknya tumpukan pohon dan lumpur tebal dari Sungai Tamiang sehingga bantuan sulit masuk ke wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/app/foc.
    Meski begitu, Aceh Tamiang yang sebelumnya dilaporkan sangat terisolasi kini diklaim sudah dapat mendistribusikan bantuan melalui jalur darat.
    Sebagai informasi, per Minggu (7/12/2025), sebanyak 921 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
    Di Sumatera Utara, korban meninggal sebanyak 329 orang dan hilang 82 orang. Kemudian di Sumatera Barat, yang meninggal dunia 226 orang dan yang hilang 213 orang. Terakhir untuk Aceh, itu 366 orang meninggal dunia, dan 97 orang masih dinyatakan hilang.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Mohamad Bintang Pamungkas)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.