Tag: Suharyanto

  • Hulu Sungai Ciliwung di Cisarua Banjir dan Jembatan Putus, Ini Penyebabnya – Page 3

    Hulu Sungai Ciliwung di Cisarua Banjir dan Jembatan Putus, Ini Penyebabnya – Page 3

    Sebelumnya, banjir bandang yang melanda Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu malam, (2/3/2025) merusak tujuh jembatan di Kecamatan Cisarua.

    Kerusakan tersebut membuat akses jalan terputus, memengaruhi mobilitas warga, dan mengancam kelancaran arus mudik menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menargetkan menyelesaikan perbaikan jempatan tersebut sebelum Lebaran.

    “BNPB tidak ingin masyarakat terlalu lama mengalami kesulitan dalam mobilisasi, terlebih beberapa minggu lagi hari raya Idul Fitri akan tiba,” ujar Suharyanto dikutip dari Antara, Selasa, (4/3/2025).

    Berdasarkan hasil rapat koordinasi BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, diketahui bahwa tujuh jembatan di Kecamatan Cisarua rusak berat, bahkan ada yang hilang akibat hantaman arus deras banjir bandang.

    BNPB pun meminta bantuan TNI untuk membangun jembatan rangka baja (bailey) sebagai solusi sementara agar jalan-jalan yang terputus bisa kembali dilalui masyarakat.

    Suharyanto optimistis pembangunan jembatan bailey oleh personel TNI dapat selesai dalam waktu kurang dari tiga minggu, menjelang libur Lebaran.

    “Kita pastikan nanti dalam waktu tidak terlalu lama, tiga minggu ini krusial, menjelang libur Idul Fitri dan libur nasional ini jangan sampai jembatan ini masih putus,” kata Suharyanto, yang juga melakukan peninjauan langsung di salah satu lokasi jembatan putus di Desa Tugu Selatan, Cisarua.

  • Banjir Parah Landa Jabodetabek, Ribuan Warga Terdampak – Page 3

    Banjir Parah Landa Jabodetabek, Ribuan Warga Terdampak – Page 3

    Banjir bandang yang melanda Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu malam, (2/3/2025) merusak tujuh jembatan di Kecamatan Cisarua.

    Kerusakan tersebut membuat akses jalan terputus, memengaruhi mobilitas warga, dan mengancam kelancaran arus mudik menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menargetkan menyelesaikan perbaikan jempatan tersebut sebelum Lebaran.

    “BNPB tidak ingin masyarakat terlalu lama mengalami kesulitan dalam mobilisasi, terlebih beberapa minggu lagi hari raya Idul Fitri akan tiba,” ujar Suharyanto dikutip dari Antara, Selasa, (4/3/2025).

    Berdasarkan hasil rapat koordinasi BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, diketahui bahwa tujuh jembatan di Kecamatan Cisarua rusak berat, bahkan ada yang hilang akibat hantaman arus deras banjir bandang.

    BNPB pun meminta bantuan TNI untuk membangun jembatan rangka baja (bailey) sebagai solusi sementara agar jalan-jalan yang terputus bisa kembali dilalui masyarakat.

    Suharyanto optimistis pembangunan jembatan bailey oleh personel TNI dapat selesai dalam waktu kurang dari tiga minggu, menjelang libur Lebaran.

    “Kita pastikan nanti dalam waktu tidak terlalu lama, tiga minggu ini krusial, menjelang libur Idul Fitri dan libur nasional ini jangan sampai jembatan ini masih putus,” kata Suharyanto, yang juga melakukan peninjauan langsung di salah satu lokasi jembatan putus di Desa Tugu Selatan, Cisarua.

  • Atasi Banjir di Jabodetabek, BNPB Akan Gelar Operasi Modifikasi Cuaca hingga 8 Maret

    Atasi Banjir di Jabodetabek, BNPB Akan Gelar Operasi Modifikasi Cuaca hingga 8 Maret

    loading…

    BNPB akan menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani banjir yang melanda Jabodetabek. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) akan menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani banjir besar yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). OMC ini akan digelar hingga 8 Maret 2025.

    “Operasi Modifikasi Cuaca, ini BNPB akan melaksanakan sampai tanggal 8 Maret. Dengan adanya OMC ini paling tidak hujan bisa kita kurangi untuk hari-hari kedepan,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa (4/3/2025).

    Diketahui, OMC dilakukan dengan menaburkan garam NaCl food grade ke kumpulan awan untuk mengurangi intensitas curah hujan di suatu kawasan. Lokasi penyemaian pun bisa berubah-ubah tergantung di mana awan bertumbuh.

    Suharyanto mengatakan OMC akan dilaksanakan seperti pada saat antisipasi cuaca ekstrem di Tahun Baru. Dia juga meminta agar wilayah seperti DKI Jakarta bisa ikut melaksanakan OMC.

    “Mungkin OMC, Operasi Modifikasi Cuaca seperti yang dilakukan seperti saat Tahun Baru, kita lakukan BNPB bekerjasama dengan DKI, kita selenggarakan mungkin dalam waktu hari ini,” kata Suharyanto.

    Suharyanto mengharapkan agar OMC ini bisa menurunkan intensitas hujan sehingga penanganan banjir bisa maksimal. “Seandainya nanti dari DKI melaksanakan, itu akan lebih cepat lagi. Sehingga tidak lagi menambah air lagi dari atas gitu supaya yang masih tergenang di beberapa titik juga di kali pesanggrahan, kawasan yang masih tergenang bisa surut,” katanya.

    (cip)

  • KKP Dukung BUMN Tambang Memanfaatkan Ruang Laut Sesuai Regulasi

    KKP Dukung BUMN Tambang Memanfaatkan Ruang Laut Sesuai Regulasi

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung holding BUMN pertambangan, MIND ID memanfaatkan ruang laut untuk pengembangan usaha. Namun pemanfaatan ruang laut harus tetap mengikuti aturan main dengan mengantongi lebih dulu izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) serta aktif memberdayakan masyarakat pesisir.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, menyatakan bahwa KKP tidak membatasi pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan usaha oleh pihak manapun, terutama dalam mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    “Terpenting dokumennya lengkap (KKPRL) dan proyek yang ingin dibangun juga jelas. Serta harus memperhatikan masyarakat di sekitar lokasi pemanfaatan ruang laut,” ungkap Doni dalam keterangan tertulis, Selasa (18/2/2025).

    KKPRL adalah izin dasar bagi pihak yang ingin melakukan kegiatan menetap di ruang laut. Dalam menerbitkan KKPRL, KKP menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah maupun pusat, sehingga pemanfaatan ruang laut tidak saling tumpang tindih.

    Pada acara sosialisasi KKPRL bersama MIND ID di Jakarta itu, Doni mencontohkan kesalahan fatal yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat di mana ada satu perusahaan memanfaatkan ruang laut tanpa izin KKPRL, dan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai zonasinya. Alhasil perusahaan mendapat tiga sanksi dari KKP, yakni pembongkaran pagar yang dibangun, denda administratif, serta pemulihan fungsi ruang laut yang bilamana diakumulasi nilainya cukup besar.

    “Ruang laut itu ada aturannya. Aturannya seperti RZWP3K, RTRW, RTR KSN/T, RZKAW. Yang terjadi di Bekasi misalnya, di zona energi dilakukan reklamasi, itu jelas tidak boleh. Ini jadi pelajaran agar kejadian seperti ini tidak terulang karena kerugian yang ditimbulkan akhirnya tidak sedikit,” paparnya.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerja Sama Luar Negeri Dyah Erowati menambahkan, Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi merupakan modal dasar bagi Pemerintah dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir secara berkelanjutan.

    Selain berperan sebagai instrumen utama dalam penerbitan KKPRL dan perizinan bagi kegiatan yang memanfaatkan ruang perairan laut, regulasi ini juga bertujuan untuk mencegah konflik dalam pemanfaatan sumber daya, degradasi lingkungan, ketidakpastian lokasi investasi, serta potensi perselisihan antar pemangku kepentingan yang sulit diselesaikan.

    KKP melalui Ditjen PKRL, sambungnya, telah menetapkan 13 Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), 6 RZ KAW dalam proses legalisasi, 5 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasiona (RZ KSN) yang telah diintegrasikan dan ditetapkan ke dalam Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) KSN, 2 RZ KSN dalam proses legalisasi kedalam Perpres RTR KSN, 9 RZ KSN dalam proses integrasi, 13 RZ KSN dalam proses penyusunan.

    Kemudian 6 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang telah ditetapkan, 1 RZ KSNT proses legalisasi, 37 RZ KSNT Dokumen Final, 16 RZ KSNT belum disusun. KKP juga telah mengawal Pemerintah Provinsi dalam mengintegrasikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

    “Di manapun wilayah perairannya, baik itu di pedalaman, teritori, sampai landasan kontinen itu wajib ada izinnya. Jadi tidak ada pemanfaatan perairan yang tidak perlu izin,” timpal Plt. Direktur Penataan Ruang Laut, Suharyanto.

    Pemanfaatan ruang laut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan berusaha maupun non berusaha, diantaranya biofarmakologi laut, wisata bahari, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, instalasi ketenagalistrikan, perhubungan, kegiatan usaha minyak dan gas bumi, kegiatan usaha pertambangan minerba, penelitian, pulau buatan, pertahanan dan keamanan, penyediaan sumberdaya air, pulau buatan, mitigasi bencana, dan kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.

    Adapun pasca diterbitkannya KKPRL, KKP juga akan melakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut terkait kewajiban pemegang KKPRL menyampaikan laporan tahunan melalui e-sea untuk melihat ketaatan dan kepatuhan pemanfaatan ruang laut.

    Sementara itu, Direktur Keuangan MIND ID Akhmad Fazri mengakui pentingnya sosialisasi KKPRL ke pelaku usaha. Pihaknya siap mengikuti aturan main yang berlaku dalam memanfaatkan ruang laut untuk ekspansi bisnis.

    “Pertemuan ini memberikan pengetahuan menyeluruh sehingga pengurusan KKPRL oleh seluruh unit usaha MIND ID dapat berjalan sesuai ketentuan rencana zonasi dan aturan yang berlaku. Sinergi ini dapat mendukung pencapaian astacita, di mana kami mendapat mandat juga untuk hilirisasi,” ungkapnya.

    Lihat juga Video ‘RUU Minerba Siap Disahkan, Kampus Batal Diberi Izin Kelola Tambang’:

    (akn/ega)

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 7 Letjen TNI Jebolan Akmil 1989, Empat di Antaranya dari Kopassus

    7 Letjen TNI Jebolan Akmil 1989, Empat di Antaranya dari Kopassus

    loading…

    Sesmenko Polhukam Letjen TNI Mochammad Hasan dari Kopassus yang merupakan jebolan Akmil 1989. Foto/Ist

    JAKARTA – Sejumlah perwira tinggi berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI diketahui sebagai jebolan Akademi Militer (Akmil) 1989. Nama-namanya bisa ditelusuri dari Letjen TNI Suharyanto (Kepala BNPB) hingga Letjen TNI Irham Waroihan (Irjen Kementan RI).

    Letnan Jenderal (Letjen) adalah pangkat perwira tinggi TNI tingkat ketiga. Posisinya satu tingkat di bawah Jenderal TNI (bintang 4) dan setingkat di atas Mayor Jenderal (bintang 2).

    Saat ini, ada sederet nama Letjen TNI yang aktif bertugas. Sebagian di antaranya diketahui berasal dari jebolan Akmil 1989. Empat di antaranya dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Siapa saja mereka?

    Letjen TNI Jebolan Akmil 1989

    1. Letjen TNI Suharyanto

    Letjen TNI Suharyanto merupakan salah seorang Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat. Saat ini, dia menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Sekelumit tentang Suharyanto. Dia adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1989 yang lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 8 September 1967.

    Jabatan Kepala BNPB didapat Suharyanto pada November 2021 saat menggantikan Letjen Ganip Warsito. Sebelum itu, berbagai posisi penting lain juga pernah didudukinya, seperti Kasdam Jaya (2018-2019), Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Kemensetneg RI (2019-2020) hingga Pangdam V/Brawijaya (2020-2021).

    2. Letjen TNI Mochammad Hasan

    Letjen TNI Mochammad Hasan menjabat sebagai Sesmenko Polhukam. Posisi ini didapat pada Oktober 2024 usai menggantikan Letjen Teguh Pudjo Rumekso.

    Hasan adalah lulusan Akmil 1989 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Sebelumnya, dia pernah menempati beberapa posisi penting lain, seperti Aster Kasad (2022-2023) dan Pangdam I/Bukit Barisan (2023-2024).

    3. Letjen TNI Yudi Abrimantyo

    Berikutnya ada Letjen TNI Yudi Abrimantyo. Dia ditunjuk menjadi Kabais TNI sejak Maret 2024 usai menggantikan Letjen Rudianto.

    Yudi merupakan jebolan Akmil 1989 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Bandep Ur Sosbud Deputi Bidang Pengembangan Setjen Wantannas (2018-2020) Ses Ditjen Strahan Kemhan (2020-2021 hingga Kabainstrahan Kemhan (2021-2024).

    4. Letjen TNI Teguh Muji Angkasa

    Letjen TNI Teguh Muji Angkasa lahir pada 11 Juni 1967 di Madiun, Jawa Timur. Saat ini, dia menjabat sebagai Dosen Tetap Unhan.

  • Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Januari 2025

    Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah Nasional 31 Januari 2025

    Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya pengarusutamaan
    pencegahan bencana
    dalam
    kebijakan daerah
    sebagai langkah untuk melindungi masyarakat.
    Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan
    Bencana
    di Kota Pontianak, yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Kamis (30/1/2025).
    Pratikno mengatakan, langkah ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi risiko
    bencana
    di masa depan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah agar masyarakat dapat diselamatkan dengan cepat saat bencana terjadi, serta untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
    “Pencegahan harus diarusutamakan dalam kebijakan daerah, baik melalui reboisasi, pengendalian sedimentasi, maupun pengelolaan sampah,” kata Pratikno.
    “Ini bukan sekadar pembangunan, tapi tentang menyelamatkan masyarakat,” ujar dia.
    Pratikno menekankan pentingnya pendataan infrastruktur yang diperlukan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
    Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan langkah prioritas agar daerah lebih siap menghadapi potensi bencana.
    Di sisi lain, Pratikno mengapresiasi berbagai pihak yang telah bertindak cepat dalam menyelamatkan masyarakat, sehingga dapat meringankan beban dalam situasi tanggap darurat.
    Dia menyatakan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan mitigasi bencana.
    “Kita harus solid. BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, serta Forkopimda harus bergerak bersama. Kalau ini berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih terlindungi,” ujar dia.
    Sebagai bagian dari upaya penanganan dan penanggulangan bencana, pada kesempatan ini, pemerintah juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang telah menetapkan Status Tanggap Darurat.
    Bantuan tersebut mencakup kebutuhan makanan, logistik, peralatan darurat, serta dana stimulan.
    Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson, Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Sorni Paskah Daeli, serta jajaran Forkopimda dan BPBD se-Kalimantan Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kecelakaan Maut di Bantul DIY, Fortuner Oleng Akibatkan Satu Nyawa Melayang

    Kecelakaan Maut di Bantul DIY, Fortuner Oleng Akibatkan Satu Nyawa Melayang

    Bantul (beritajatim.com) – Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Samas, Bantul DIY, pada Rabu (30/1/2025) pukul 23.50 WIB. Insiden ini melibatkan lima kendaraan, yaitu Toyota Fortuner, Toyota Vios, Toyota Innova, serta dua sepeda motor Honda. Akibatnya, satu pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu lainnya mengalami luka-luka.

    Kronologi Kecelakaan

    Berdasarkan laporan Unit Laka Lantas Polsek Bantul, kecelakaan bermula ketika Toyota Vios melaju dari arah utara ke selatan. Tiba-tiba, dari belakang, Toyota Fortuner dengan nomor polisi B-2717-SJL menabrak bagian belakang kanan Toyota Vios.

    Benturan tersebut menyebabkan Fortuner oleng ke kanan, melewati marka jalan, dan menabrak dua sepeda motor, yakni Honda Revo dan Honda Supra X, serta Toyota Innova yang datang dari arah berlawanan.

    Benturan keras membuat Fortuner akhirnya menabrak pohon dan mengalami kerusakan parah di bagian depan. Sayangnya, pengendara Honda Supra X, Suharyanto (56), meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara itu, FX Henky Kuswoyo (48), pengendara Honda Revo, mengalami luka-luka dan dilarikan ke RS PKU Muhammadiyah Bantul.

    Identitas Pengendara

    Berikut adalah daftar pengendara yang terlibat dalam kecelakaan:

    Toyota Fortuner (B-2717-SJL): Dirga Dwi Saputra (34) – Tidak mengalami luka.

    Toyota Vios (B-1242-EBE): Akhmat Sudiro (62) – Tidak mengalami luka.

    Honda Revo (AB-6252-FG): FX Henky Kuswoyo (48) – Mengalami luka lecet dan sobek di kaki, dirawat di RS PKU Muhammadiyah Bantul.

    Honda Supra X (AB-3472-VG): Suharyanto (56) – Meninggal dunia di lokasi kejadian.

    Toyota Innova (AB-1199-AE): Janu Atmoko (45) – Tidak mengalami luka.

    Kerugian Materiil

    Kerusakan kendaraan akibat insiden ini cukup signifikan:

    Toyota Fortuner: Bagian depan ringsek.

    Toyota Vios: Bagian belakang kanan ringsek.

    Toyota Innova: Bodi samping kiri lecet.

    Honda Revo: Bodi ringsek.

    Honda Supra X: Bagian depan ringsek.

    Pihak kepolisian telah menangani tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena kurangnya kewaspadaan pengemudi Fortuner yang menyebabkan kendaraan oleng dan menabrak kendaraan lain.

    Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan ini.

    Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, terutama pada malam hari ketika visibilitas rendah. Kecelakaan ini menjadi pengingat penting akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. [aje]

  • Longsor di Pekalongan: 25 Korban Meninggal, Korban Hilang Masih dalam Pencarian – Halaman all

    Longsor di Pekalongan: 25 Korban Meninggal, Korban Hilang Masih dalam Pencarian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bencana tanah longsor yang terjadi di Pekalongan, telah mengakibatkan 25 orang meninggal dunia.

    Satu orang masih dalam pencarian, sementara 15 orang berhasil selamat, menurut Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono.

    Pencarian Korban

    Hingga hari keempat pencarian, Budiono mengungkapkan bahwa tim gabungan menemukan korban meninggal di beberapa lokasi. 

    “Hingga hari keempat ini, kami menemukan korban yang meninggal dunia sampai hari ini, 25 orang, kemudian satu masih dalam pencarian. Dan selamat 15 orang.”

    “Untuk pencarian terbanyak di area rumah Pak Carik berjumlah 16 orang,” ucapnya, Jumat (24/1/2025).

    Sebelumnya, pada Jumat (24/1/2024) pagi, tim gabungan juga menemukan tiga jenazah.

    Korban pertama ditemukan di sektor 1 atau area rumah Sekdes, dua korban lainnya di area kafe Allo. 

    Selanjutnya, Budiono menyebut, pihaknya mengupayakan pagi tadi untuk dapat segera mengevakuasi. 

    “Besok (hari ini) kami akan usahakan dengan segala cara untuk bisa menyingkirkan bebatuan yang menghimpit kedua korban dengan peralatan yang ada seperti peralatan ekstrikasi.”

    “Untuk excavator belum bisa digunakan karena lokasi masih tidak aman untuk penggunaan excavator,” jelasnya.

    Penanganan Bencana

    Presiden Prabowo Subianto turut memberikan perhatian terhadap bencana ini.

    Dalam pernyataannya, ia menyampaikan duka cita dan menugaskan Kepala BNPB, Suharyanto, untuk segera melakukan penanggulangan. 

    “Saya terus akan memantau perkembangan,” kata Prabowo sebelum bertolak ke India di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Sementara itu, Kepala BNPB menegaskan bahwa pencarian dan pertolongan korban menjadi prioritas utama.

    “Upaya pencarian dan pertolongan ini harus menjadi prioritas utama. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” kata Suharyanto saat meninjau lokasi terdampak.

    Imbauan kepada Masyarakat

    BNPB juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat terjadi.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menambahkan bahwa penyaluran bantuan logistik dan layanan kesehatan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

    BNPB mencatat, sejumlah kejadian bencana yang berdampak signifikan, termasuk banjir dan tanah longsor dalam beberapa hari terakhir.

    Adapun wilayah terdampak tersebar di berbagai provinsi, dengan ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Termasuk yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Korban Meninggal akibat Longsor di Pekalongan Jadi 25 Orang – Halaman all

    Korban Meninggal akibat Longsor di Pekalongan Jadi 25 Orang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 25 korban meninggal dunia karena bencana tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (25/1/2025).

    Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono, menbgatakan satu orang masih dalam pencarian sukarelawan.

    “Hingga hari keempat ini, kami menemukan korban yang meninggal dunia sampai hari ini, 25 orang, kemudian satu masih dalam pencarian. Dan selamat 15 orang.”

    “Untuk pencarian terbanyak di area rumah Pak Carik berjumlah 16 orang,” ucapnya, Jumat.

    Sebelumnya, pada Jumat (24/1/2024) pagi, tim gabungan juga menemukan tiga jenazah.

    Korban pertama ditemukan di sektor 1 atau area rumah Sekdes, dua korban lainnya di area kafe Allo. 

    Selanjutnya, Budiono menyebut pihaknya akan mengupayakan pagi tadi untuk dapat segera mengevakuasi. 

    “Besok (hari ini) kami akan usahakan dengan segala cara untuk bisa menyingkirkan bebatuan yang menghimpit kedua korban dengan peralatan yang ada seperti peralatan ekstrikasi.”

    “Untuk excavator belum bisa digunakan karena lokasi masih tidak aman untuk penggunaan excavator,” jelasnya, Jumat.

    Sementara itu, korban bernama Aurel, anak perempuan dari Sekretaris Desa Kasimpar, berhasil ditemukan sekitar 300 meter di dekat rumahnya di areal persawahan.

    “Kita berhasil menemukan almarhum aurel, putri dari pak Carik Pak Sekdes, mudah-mudahan tinggal tiga lagi,” kata Dandim 0710 Pekalongan, Letkol (Inf) Rizky Aditya, Jumat.

    Presiden Prabowo Pantau Penanganan Banjir dan Longsor Pekalongan

    Bit bencana tanah longsor di Pekalongan mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo menyampaikan duka cita atas musibah bencana banjir dan longsor yang terjadi di Pekalongan.

    “Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam dalamnya atas musibah bencana banjir dan longsor di Pekalongan Jawa Tengah yang mengakibatkan korban jiwa,” kata Prabowo sebelum bertolak ke India di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Presiden telah menugaskan langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, untuk segera melakukan penanggulangan musibah tersebut.

    Ia meminta BNPB berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam membantu korban bencana.

    Presiden juga memerintahkan agar bantuan yang diberikan segera dilakukan dan tepat sasaran.

    Kemudian, Presiden Prabowo akan terus memantau penanganan bencana tersebut.

    “Saya terus akan memantau perkembangan,” ucapnya.

    Suharyanto mengatakan upaya pencarian dan pertolongan korban longsor menjadi prioritas utama.

    Menurut Suharyanto, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

    Sebab, hal itu menjadi hukum tertinggi dalam penanganan darurat bencana, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Upaya pencarian dan pertolongan ini harus menjadi prioritas utama. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” kata Suharyanto saat meninjau lokasi terdampak.

    Di sisi lain, BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan pihaknya terus melakukan penanggulangan bencana yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.

    “Penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, dan penanganan darurat terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi,” kata Muhari, Jumat.

    BNPB mencatat, sejumlah kejadian bencana yang berdampak signifikan, meliputi banjir, banjir bandang, angin kencang, tanah longsor, dan aktivitas vulkanik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    Wilayah terdampak tersebar di berbagai provinsi, dengan ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Termasuk yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunBanyumas.com dengan judul 3 Jasad Lagi Ditemukan, Total Sudah 25 Korban Tewas Akibat Longsor di Petungkriyono Pekalongan

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Taufik Ismail, TribunBanyumas.com)