Xcloud.id

Tag: Suharyanto

  • Imbas Banjir, Bali Kini Berstatus Darurat Bencana

    Imbas Banjir, Bali Kini Berstatus Darurat Bencana

    Bali: Banjir besar yang melanda Bali memakan banyak korban hingga melumpuhkan perekonomian di Pulau Dewata.

    Data per hari ini, Kamis, 11 September 2025 jumlah korban meninggal mencapai 14 jiwa dan sebanyak dua orang masih dinyatakan hilang.

    Penanggulangan bencana banjir di Bali bukan hanya dipegang oleh Pemerintah Provinsi Bali, melainkan juga instansi tingkat nasional yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun status darurat bencana banjir di Bali ditetapkan selama satu pekan ke depan. 

    “Imbas banjir tersebut, sebagian warga juga terpaksa harus mengungsi karena tempat tinggal mereka masih terendam banjir. Rinciannya meliputi; di Kabupaten Jembrana tercatat 85 jiwa mengungsi dengan penyebaran di sejumlah posko, di antaranya Balai Desa Yeh Kuning, Balai Banjar Yeh Kuning, Musholla Assidiqie, dan Musholla Darul Musthofa,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Kamis, 11 September 2025.
     

    Tampak sejumlah kendaraan, gerobak, mobil, motor, serta barang-barang dagangan tenggelam. BNPB bersama dengan TNI-Polri, BPBD, Basarnas mengerahkan pompa penyedot air untuk membuang kelebihan air ke Sungai Badung.
     

    Bantuan BNPB

    Pihak BNPB juga mengerahkan bantuan senilai Rp1 miliar berupa perahu karet dan mesin 1 unit, sembako sebanyak 300 paket, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, pompa alcon, HT 3 unit, tenda pengungsi 2 unit, serta tenda keluarga sejumlah 50 unit.

    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut valuasi bantuan banjir bali dapat mencapai Rp5 miliar.

    Bali: Banjir besar yang melanda Bali memakan banyak korban hingga melumpuhkan perekonomian di Pulau Dewata.
     
    Data per hari ini, Kamis, 11 September 2025 jumlah korban meninggal mencapai 14 jiwa dan sebanyak dua orang masih dinyatakan hilang.
     
    Penanggulangan bencana banjir di Bali bukan hanya dipegang oleh Pemerintah Provinsi Bali, melainkan juga instansi tingkat nasional yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun status darurat bencana banjir di Bali ditetapkan selama satu pekan ke depan. 

    “Imbas banjir tersebut, sebagian warga juga terpaksa harus mengungsi karena tempat tinggal mereka masih terendam banjir. Rinciannya meliputi; di Kabupaten Jembrana tercatat 85 jiwa mengungsi dengan penyebaran di sejumlah posko, di antaranya Balai Desa Yeh Kuning, Balai Banjar Yeh Kuning, Musholla Assidiqie, dan Musholla Darul Musthofa,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Kamis, 11 September 2025.
     

     
    Tampak sejumlah kendaraan, gerobak, mobil, motor, serta barang-barang dagangan tenggelam. BNPB bersama dengan TNI-Polri, BPBD, Basarnas mengerahkan pompa penyedot air untuk membuang kelebihan air ke Sungai Badung.
     

    Bantuan BNPB

    Pihak BNPB juga mengerahkan bantuan senilai Rp1 miliar berupa perahu karet dan mesin 1 unit, sembako sebanyak 300 paket, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, pompa alcon, HT 3 unit, tenda pengungsi 2 unit, serta tenda keluarga sejumlah 50 unit.
     
    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut valuasi bantuan banjir bali dapat mencapai Rp5 miliar.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • 9 Bali Darurat Banjir, Gubernur Koster: 70 Tahun Tak Pernah Hujan Sebesar Ini Denpasar

    9 Bali Darurat Banjir, Gubernur Koster: 70 Tahun Tak Pernah Hujan Sebesar Ini Denpasar

    Bali Darurat Banjir, Gubernur Koster: 70 Tahun Tak Pernah Hujan Sebesar Ini
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Banjir ekstrem yang melanda Bali pada Rabu (10/9/2025) merusak ratusan bangunan dan menyebabkan belasan korban jiwa.
    Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (11/9/2025) pukul 12.00 Wita, korban tewas sebanyak 14 orang. Selain itu, dua korban masih dalam proses pencarian.
    Banjir itu melanda tujuh kabupaten dan kota di Bali.
    Gubernur Bali I Wayan Koster mengecek proses penyedotan air banjir di lokasi terdampak, seperti Pasar Badung, area Jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Koster menyebut, peristiwa seperti ini tidak pernah terjadi dalam 70 tahun terakhir.
    “Hujan deras kali ini luar biasa, bahkan menurut pedagang sudah 70 tahun tidak pernah terjadi hujan sebesar ini. Kami akan menetapkan status darurat untuk percepatan penanganan, termasuk alokasi anggaran tak terduga bagi kerugian masyarakat,” ungkap Koster.
    Pemprov Bali mendata ada 43 titik banjir di Kota Denpasar dengan dua lokasi terparah yaitu kawasan Pasar Badung dan sepanjang aliran Tukad Badung yang berimpitan, serta kawasan Jalan Pura Demak.
    Sementara itu, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bali, banjir terjadi di 123 titik, dengan rincian 81 titik di Kota Denpasar, 14 di Kabupaten Gianyar, 4 di Kabupaten Karangasem, serta beberapa titik di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Badung.
    Longsor terjadi di 18 titik, yang tersebar di Gianyar sebanyak lima titik, 12 lokasi di Karangasem, dan satu di Badung.
    Bencana banjir juga menyebabkan 16 titik bangunan jebol. Dua di Gianyar, dua di Badung, 11 di Karangasem, dan satu di Denpasar.
    Hingga Rabu malam, sebanyak 240 orang mengungsi di sejumlah titik di Denpasar, seperti Banjar Tohpati, Kesambi, Gedung NU, dan SD Pemecutan Kelod.
    Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra menyampaikan, di area Pasar Badung terdapat 50 sampai 70 kendaraan yang masih terjebak di basement dengan ketinggian air mencapai 8 meter.
    “Kami menyiapkan kendaraan khusus untuk menarik mobil-mobil tersebut, sekaligus kerahkan empat Satuan Setara Kompi untuk pembersihan di Pasar Kumbasari, Pasar Badung, dan Jalan Pulau Demak,” imbuhnya.
    Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, timnya datang dengan komposisi lengkap, termasuk staf khusus Kemenko PMK, untuk membantu secara rinci permasalahan di lapangan.
    “Logistik awal berupa pompa dan genset sudah kami serahkan. Itu langsung kami hibahkan untuk percepatan penyedotan air,” katanya.
    Suharyanto juga menyoroti fenomena cuaca ekstrem yang jarang terjadi di Bali.
    “Kenapa sekarang besar sekali? Curah hujannya sangat tinggi karena ada fenomena atmosfer berbeda dari biasanya. Termasuk gelombang equatorial Rossby dan Kelvin. Kami sudah berkonsultasi dengan BMKG bahwa gelombang ini sudah tidak ada di Bali dan mengarah ke barat,” jelasnya.
    Dia juga menegaskan bahwa status darurat bencana bukan persoalan kepemimpinan. Melainkan untuk mempercepat administrasi bantuan pusat ke daerah.
    BNPB memastikan bantuan logistik akan terus diberikan, termasuk makanan bayi dan anak-anak, serta mendukung pencarian korban hilang bersama Basarnas.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bali Darurat Banjir, Begini Strategi Pemprov-BNPB Evakuasi Korban dan Rehabilitasi Bangunan Rusak

    Bali Darurat Banjir, Begini Strategi Pemprov-BNPB Evakuasi Korban dan Rehabilitasi Bangunan Rusak

    Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), I Nyoman Sidakarya, menyatakan pihaknya akan memulai operasi evakuasi pada Kamis (11/9/2025) pukul 06.00 WITA.

    “Mulai besok dari jam 6 sesuai dengan SOP yang harus kita lakukan, lebih cepat, lebih bagus, kita mengerahkan dengan tim SAR Gabungan yang akan kita kerjakan besok pagi,” ucapnya.

    Tim SAR juga akan melibatkan SAR Dog K9 (anjing pelacak) untuk mencari korban yang masih hilang.

    “Dengan Sabara Brimob bahkan mengeluarkan juga dengan anjing pelacak besok. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan dapat membuahkan hasil,” harap Sidakarya.

    Ia menambahkan, warga negara asing (WNA) yang terdampak banjir telah dievakuasi dan langsung dipulangkan ke negaranya.

    “WNA semua terevakuasi ya. Tadi langsung evakuasi langsung check out. Langsung pulang ya, langsung dianter oleh dari travel agennya untuk langsung ke bandara itu,” terang Sidakarya.

    Menurut data sementara, hingga malam ini tercatat 9 korban meninggal dunia dan 6 orang masih dalam pencarian. Pencarian dilakukan lebih dari 100 personel SAR Gabungan di bawah pimpinan Basarnas.

    Meskipun status darurat bencana ditetapkan selama satu minggu ke depan, evakuasi korban banjir Bali tetap dilakukan meski melewati batas SOP yang telah ditetapkan.

    “SOP-nya 6×24 jam, tetapi kalaupun 6×24 jam belum ditemukan kita akan cari sampai ketemu,” pungkas Suharyanto.

     

  • Politik kemarin, Rahayu Saraswati mundur hingga RUU Perampasan Aset

    Politik kemarin, Rahayu Saraswati mundur hingga RUU Perampasan Aset

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (10/9). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati nyatakan mundur dari DPR

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

    Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Adapun dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPR RI melalui akun Instagram-nya @rahayusaraswati.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Keponakan Prabowo dinonaktifkan Gerindra usai nyatakan mundur dari DPR

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dinonaktifkan oleh Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota DPR RI, setelah sebelumnya menyatakan mengundurkan diri.

    Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menegaskan pihaknya menghormati keputusan tersebut. Menurut dia, partainya bakal memproses pengunduran diri Saraswati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Seskab: Prabowo instruksikan BNPB tangani banjir Bali dan NTT

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto untuk menangani bencana banjir di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Siang hari ini, Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta instansi terkait lainnya untuk segera bertindak cepat di lokasi bencana,” kata Teddy sebagaimana dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Gibran: Reshuffle telah dihitung matang Presiden dari sisi kinerja

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan reshuffle atau perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih telah diperhitungkan dengan matang oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk dari sisi kinerja.

    Pernyataan Gibran tersebut menanggapi pertanyaan awak media soal pemberhentian sejumlah menteri, sekaligus pelantikan menteri yang dilakukan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Baleg DPR sebut usul RUU Perampasan Aset segera dibawa ke paripurna

    Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa usul inisiatif untuk menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang.

    Dia mengatakan bahwa sejauh ini RUU tersebut masih bersifat usulan untuk masuk ke prioritas, dan penetapan RUU tersebut sebagai usulan bakal dilakukan pada Rabu (17/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Prabowo instruksikan BNPB tangani banjir Bali dan NTT

    Seskab: Prabowo instruksikan BNPB tangani banjir Bali dan NTT

    Atas perintah Presiden Prabowo itu, Kepala BNPB pun segera berangkat langsung ke Bali pada Rabu siang, untuk langsung memimpin penanganan tanggap darurat dan memastikan upaya pencarian dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar warga t

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto untuk menangani bencana banjir di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Siang hari ini, Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta instansi terkait lainnya untuk segera bertindak cepat di lokasi bencana,” kata Teddy sebagaimana dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu.

    Seskab Teddy menyampaikan Kepala Negara juga menekankan pentingnya distribusi bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

    Atas perintah Presiden Prabowo itu, Kepala BNPB pun segera berangkat langsung ke Bali pada Rabu siang, untuk langsung memimpin penanganan tanggap darurat dan memastikan upaya pencarian dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar warga terdampak bisa dilaksanakan secara optimal.

    “Sebelumnya, BNPB telah menyerahkan bantuan awal berupa perahu karet dan mesin, tenda pengungsi, paket sembako, matras, selimut, pompa alkon, hingga dana dan dukungan lain sesuai kebutuhan di lapangan,” ucap Seskab Teddy.

    Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo turut berduka atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di dua provinsi tersebut.

    Diketahui, sejumlah wilayah di Bali mengalami banjir usai curah hujan tinggi mengguyur pada Rabu. Pemerintah Kota Denpasar, Bali, secara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir.

    Selain itu, bencana banjir bandang juga terjadi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPB: Dua Warga di Jembrana Bali Meninggal Dunia akibat Banjir Denpasar 10 September 2025

    BNPB: Dua Warga di Jembrana Bali Meninggal Dunia akibat Banjir Denpasar 10 September 2025

    BNPB: Dua Warga di Jembrana Bali Meninggal Dunia akibat Banjir
    Tim Redaksi
    JEMBRANA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, dua orang warga di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, meninggal dunia akibat bencana banjir.
    “Sampai sekarang korban jiwa yang sudah berhasil diidentifikasi atau ditemukan yaitu di Kabupaten Jembrana ada dua orang,” ujarnya dalam video pernyataan resmi yang diterima
    Kompas.com
    , Rabu (10/9/2025).
    Adapun banjir terjadi pada Selasa (9/9/2025) malam setelah hujan lebat mengguyur wilayah Jembrana.
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan beberapa wilayah terdampak bencana banjir.
    BNPB terus memantau perkembangan banjir yang melanda empat wilayah administrasi kota dan kabupaten di Provinsi Bali.
    Disebutkan, wilayah terdampak banjir berada di Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, Klungkung dan Kota Denpasar.
    “Untuk kondisi di Bali, masih ada banjirnya,” kata dia.
    Data sementara yang diterima BNPB pada Rabu (10/9/2025) pukul 11.30 WIB, dua warga meninggal dan 103 KK (200 jiwa) terdampak di Kabupaten Jembrana.
    Selain itu, BPBD mencatat 85 warga mengungsi di beberapa titik di Kabupaten Jembrana, di antaranya pos Balai Desa Yeh Kuning 10 jiwa, pos Balai Banjar Yeh Kuning 10 jiwa, mushala Assidiqie 40 jiwa dan mushala Darul Mustofa 25 jiwa.
    Sedangkan di Kabupaten Klungkung, sebanyak 104 KK (432 jiwa) jiwa terdampak.
    Sementara itu, untuk wilayah lain masih dalam proses pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
    Di wilayah Kabupaten Jembrana, banjir melanda Kecamatan Jembrana. Sedangkan daerah lain, banjir melanda Kecamatan Sukawati di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Kediri di Kabupaten Tabanan dan Kecamatan Dawan di Kabupaten Klungkung.
    Menyikapi bencana tersebut, BPBD setempat masih melakukan upaya penanganan darurat. BPBD Provinsi Bali turut mendukung BPBD kabupaten dan kota untuk memastikan penanganan darurat berjalan baik.
    Kondisi terkini pada Rabu pagi, banjir masih menggenangi wilayah-wilayah terdampak.
    BNPB telah memantau situasi penanganan banjir dan berkoordinasi dengan BPBD setempat.
    Melihat pemantauan potensi cuaca, wilayah Bali hingga pukul 16.00 Wita masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang.
    Peringatan dini cuaca teridentifikasi berada di beberapa wilayah Bali, seperti Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini

    Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih usai disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang.

    Dasco menyampaikan bahwa konsekuensi dari perubahan beleid tersebut mencakup pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menggantikan Badan Penyelenggara (BP) Haji.

    Namun, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah mengenai pengaturan jumlah kementerian yang ada, dalam artian terdapat penambahan maupun peleburan.

    “Nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah, kemudian ada yang dikurangi atau ada yang digabung, kita serahkan kepada pemerintah,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

    Menurutnya, amanat pembentukan kementerian baru tersebut telah sah dalam revisi UU Haji dan Umrah yang disepakati dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini.

    Politis Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa beleid tersebut juga telah melewati pengambilan keputusan di tingkat komisi, dalam hal ini Komisi VIII yang berlangsung sehari sebelumnya.

    Ditemui terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suharyanto menyampaikan bahwa pengesahan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tersebut otomatis menghapuskan keberadaan BP Haji.

    Dia memaparkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) perihal struktur organisasi dan tata kelola Kementerian Haji dan Umrah tengah dibahas.

    Aturan tersebut akan mencakup susunan pejabat Kementerian Haji dan Umrah mulai dari tingkat menteri, direktur jenderal (dirjen) teknis, dan lain sebagainya.

    “BP Haji enggak ada lagi. Anggarannya [Kementerian Haji dan Umrah] juga sendiri,” katanya saat ditemui.

  • Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan

    Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) Kementerian Haji dan Umrah dapat selesai disusun dalam 30 hari ke depan.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suharyanto mengatakan penetapan struktur organisasi kementerian baru ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang bakal diterbitkan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

    Penerbitan Perpres dilakukan menyusul pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Nantinya Perpres tersebut akan mengatur terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian Haji dan Umrah.

    “Di dalam undang-undang kan disebutkan bahwa itu maksimal 30 hari, ya, jadi dalam 30 hari harus selesai SOTK-nya [Kementerian Haji dan Umrah],” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

    Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan instansi terkait tengah menggodok perincian aturan turunan itu.

    Aturan tersebut akan mencakup susunan pejabat Kementerian Haji dan Umrah mulai dari tingkat menteri, direktur jenderal (dirjen) teknis, dan tataran di bawahnya.

    Bambang menegaskan bahwa dengan disahkannya UU Haji dan Umrah, maka otomatis menghapuskan keberadaan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan diganti menjadi instansi kementerian.

    Kendati demikian, dia menyebut sumber daya manusia yang akan bertugas di Kementerian Haji dan Umrah juga akan berasal dari BP Haji dan Kementerian Agama.

    “SDM-nya kita sedang hitung, tetapi sebagian besar memang itu adalah pindahan dari Kemenag. Sama BP Haji, betul,” pungkas purnawirawan TNI AU ini.

    Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa konsekuensi dari perubahan beleid tersebut mencakup pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menggantikan BP Haji.

    Namun, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah mengenai pengaturan jumlah kementerian yang ada, dalam artian terdapat penambahan maupun peleburan.

    “Nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah, kemudian ada yang dikurangi atau ada yang digabung, kita serahkan kepada pemerintah,” katanya kepada wartawan.

  • Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

    Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (26/8/2025).

    Pemerintah pun menyetujui poin-poin perubahan dalam beleid tersebut. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan setidaknya terdapat sembilan poin penting dari UU Haji dan Umrah yang baru.

    “Satu, penguatan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan haji dan umrah sebagai penyelenggara dan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

    Kedua, UU itu disebutnya dapat mewujudkan ekosistem haji dan umrah melalui pembentukan satuan kerja dan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan kerja sama dengan pihak terkait.

    Ketiga memuat pengaturan kuota haji untuk petugas haji yang terpisah dari kuota haji Indonesia. Hal ini berkait kelindan dengan poin keempat yakni penambahan kuota haji. 

    “Kelima, pengaturan pemanfaatan sisa kuota [haji]. Keenam, pengaturan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus yang mendapatkan visa haji non-kuota,” lanjutnya.

    Supratman lantas menjelaskan poin ketujuh mengenai pengaturan tanggung jawab pembinaan ibadah haji dan kesehatan terhadap jemaah haji.

    Sementara itu, poin kedelapan mencakup mekanisme peralihan usai perubahan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji) menjadi kementerian.

    “Dan yang terakhir, penggunaan sistem informasi kementerian dalam penyelenggaraan haji dan umrah,” tutur politikus Partai Gerindra ini.

    Berdasarkan poin-poin tersebut, Supratman menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019. Persetujuan seluruh fraksi partai politik di DPR juga tak luput dari pertimbangan itu.

    Terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suharyanto menjelaskan bahwa pengesahan aturan tersebut otomatis menghapuskan keberadaan BP Haji, dan digantikan oleh instansi kementerian.

    Dia juga memaparkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) perihal struktur organisasi dan tata kelola Kementerian Haji dan Umrah tengah dibahas oleh pemerintah.

    “BP Haji enggak ada lagi. Anggarannya [Kementerian Haji dan Umrah] juga sendiri,” kata Bambang kepada wartawan.

  • Deretan Pejabat Gunakan Atribut Negara untuk Acara Keluarga, Terbaru Kepala BNPB – Page 3

    Deretan Pejabat Gunakan Atribut Negara untuk Acara Keluarga, Terbaru Kepala BNPB – Page 3

    Viral di media sosial, surat undangan rapat dengan kop resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas pernikahan anak Kepala BNPB, Letjen Suharyanto.

    Surat bernomor 402/SU/PR.0103/08/2025 itu ditandatangani Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan mengundang pejabat untuk rapat di kantor BNPB.

    Setelah undangan itu viral, BNPB buka suara. Sekretaris Utama BNPB, Rustian mengatakan, undangan tersebut ditujukan untuk panitia pernikahan putri Kepala BNPB.

    “Panitia ini ada internalnya BNPB, ada juga di sebagian angkatannya beliau termasuk juga polisinya. Jadi artinya dengan sudah terbentuknya panitia ini maka perlu diadakan rapat pertama kalinya untuk membantu WO (wedding organizer) yang sudah beliau tunjuk,” kata Rustian saat jumpa pers seperti dikutip dari channel youtube resmi milik BNPB, Minggu (24/8/2025).

    Rustian melanjutkan, rapat tersebut menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan. Tujuannya, karena banyaknya personel terlibat dalam acara tersebut maka antar panitia perlu duduk bersama untuk saling mengenal.

    “Supaya yang internal BNPB bisa kenal dengan panitia-panitia lain yang beliau sudah tunjuk untuk membantu persiapan pernikahan anak beliau ini,” jelas Rustian.

    Rustian menegaskan, mereka yang ditunjuk sebagai panitia diminta khusus oleh Kepala BNPB untuk membantu kerja dari WO. Caranya, memberikan masukan dan mengonsolidasikan semua seksi yang sudah dibentuk.

    Rustian beralasan, Kepala BNPB memiliki waktu yang sibuk dan terbatas karena menjalankan tugas meninjau segala bentuk bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sehingga melalui surat undangan rapat berkop resmi, para pihak bisa dikumpulkan.

    “Sehingga waktu itulah bisa dikumpulkan dan di waktu itulah bisa dilaksanakan memakai kop BNPB,” kilah Rustian.