Xcloud.id

Tag: Suharyanto

  • KSAD Maruli Geram Dijuluki Jenderal Baut: Otak Mereka yang Sebaut!

    KSAD Maruli Geram Dijuluki Jenderal Baut: Otak Mereka yang Sebaut!

    GELORA.CO – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons sorotan publik terkait anggaran pembangunan sumur bor senilai Rp150 juta di wilayah terdampak bencana. Sebelumnya, netizen ramai mengkiritik proyek tersebut di media dengan menyebutnya sebagai pemborosan.

    Di berbagai platform media sosial, warganet membandingkan biaya sumur bor yang dikerjakan TNI AD dengan sumur milik warga di sejumlah daerah yang disebut hanya menelan biaya puluhan juta rupiah. Kritik tidak hanya menyasar besaran anggaran, tetapi juga menuntut transparansi dan efektivitas penggunaan dana negara.

    “Sumur bor di desa kami enggak sampai Rp50 juta,” tulis seorang warganet. Kritik lain menyebut anggaran ratusan juta rupiah rawan mark up dan meminta pemerintah membuka rincian biaya proyek kepada publik.

    Menanggapi kritik tersebut, Maruli meminta publik tidak menilai proyek kemanusiaan hanya dari perbandingan angka, tanpa memahami kondisi lapangan. “Marilah kita bersama-sama, jangan semua merasa mengoreksi terus. Kritik itu bagus supaya kami juga evaluasi, tapi jangan memberi kesan seolah-olah kami ini banyak salah,” ujar Maruli.

    KSAD mengaku kerap mendapat julukan sinis “Jenderal Baut” karena gaya kepemimpinannya yang terlibat langsung hingga urusan teknis di lapangan. Julukan itu bertebaran di media sosial setelah Maruli mengungkap dugaan sabotase jembatan darurat Bailey di Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh.

    Ia menuding ada pihak yang melakukan sabotase jembatan bailey dengan cara mencabut baut-bautnya. “Saya dibilangnya Jenderal Baut katanya. Saya yang merencanakan dari satuan-satuan pindah ke sini, naik kapal, geser ke sana, geser ke titiknya, kita pasang sampai akhirnya bisa digunakan masyarakat,” ujar jenderal bintang empat ini.

    Penyebutan Jenderal Baut untuk Maruli ramai di media sosial, seperti TikTok dan lain-lain.  Dia pun melampiaskan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang dinilainya usil tersebut. “Yang otaknya sebaut, ya orang itu … biarin aja,” ujar Maruli saat jumpa pers di Dermaga Satuan Angkutan Perairan (Satangair) TNI AD, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/1/2026).

    Maruli menyinggung pihak-pihak yang terus melontarkan kritik. “Silakan saja bicara apa. Yang penting saya yakin apa yang kami kerjakan Angkatan Darat itu dirasakan langsung oleh masyarakat yang kena bencana, dibandingkan orang-orang yang bicara itu ya memang otaknya sebaut,” kata Maruli.

    Kemudian, Maruli menjelaskan soal sumur bor yang dibangun TNI AD. Kata dia, TNI membuat sumur dengan kedalaman 100 hingga 200 meter untuk menjangkau sumber air yang stabil dan berkelanjutan, terutama di wilayah bencana dengan kondisi tanah yang sulit. “Kalau kita tidak menemukan mata airnya, air itu pasti akan habis,” ujar Maruli.

    Maruli menegaskan, proyek tersebut tidak dapat disamakan dengan sumur rumah tangga yang hanya melayani satu keluarga. “Rumah saya di Bandung mungkin enggak sampai Rp10 juta buat sumur air. Itu hanya untuk satu keluarga. Ini kepentingannya satu desa,” ujarnya.

    Ia memastikan proses pembangunan dilakukan dengan keterlibatan langsung dirinya bersama prajurit, mulai dari perencanaan, pengadaan material, hingga pemasangan di lokasi. “Saya yang merencanakan semua. Saya beli ARMCO, diangkut, digeser, dipasang sampai jadi. Anggota jungkir balik di lapangan,” ungkap Maruli.

    Sementara itu, pengamat kebijakan publik menilai kritik publik tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ketidakpahaman masyarakat. Transparansi dan komunikasi anggaran dinilai menjadi kunci untuk meredam polemik.

    Pengamat kebijakan publik Usman Lamreung menilai pemerintah dan institusi negara perlu menjelaskan secara rinci struktur biaya proyek bantuan bencana, terutama yang menggunakan dana besar. “Ketika angka Rp150 juta dilempar ke publik tanpa penjelasan teknis yang memadai, wajar jika masyarakat curiga. Ini bukan soal anti-TNI, tapi soal akuntabilitas anggaran,” kata Usman.

    Menurut dia, perbedaan biaya sumur bor bisa diterima jika disertai data teknis terbuka, seperti kedalaman pengeboran, jenis pipa, biaya logistik, hingga risiko medan di lokasi bencana. “Negara tidak cukup mengatakan ini untuk kepentingan satu desa. Publik berhak tahu kenapa biayanya sampai segitu, apalagi ini uang rakyat,” ujarnya.

    Usman juga mengingatkan agar kritik netizen tidak dipandang semata sebagai serangan personal terhadap pejabat negara. “Di era media sosial, kritik itu alarm publik. Kalau dijawab dengan data dan transparansi, polemik justru bisa berhenti,” katanya.

    Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026), Maruli bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa biaya pengeboran sumur dengan kedalaman 100–200 meter berada pada kisaran Rp100 juta hingga Rp150 juta, bergantung pada kondisi geografis dan tingkat kesulitan di lapangan.[]

  • Wali Kota Kediri Resmikan SPPG Semampir, Perkuat Gizi Anak dan Ibu

    Wali Kota Kediri Resmikan SPPG Semampir, Perkuat Gizi Anak dan Ibu

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semampir 1 Yayasan Kemala Bhayangkari, Rabu (7/1/2026), di Kelurahan Semampir, Kota Kediri. Peresmian ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat.

    “Gizi ini menjadi fondasi dasar dalam Pembangunan sumber daya manusia. Adanya gizi yang berkualitas akan meningkatkan kualitas Kesehatan dan mencerdaskan masyarakat. Saya percaya dengan masyarakat yang sehat dan cerdas maka akan lebih produktif pula masyarakat kita. Kehadiran SPPG ini memiliki peran yang strategis,” ujar Vinanda Prameswati.

    Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali itu menegaskan masa depan Kota Kediri tidak hanya dibangun melalui infrastruktur fisik, tetapi juga melalui kesehatan dan kualitas generasi mudanya. Selaras dengan visi Kota Kediri MAPAN, SPPG Semampir hadir untuk kelompok yang menentukan masa depan daerah, mulai anak-anak hingga kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    Menurutnya, dari dapur SPPG inilah kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi Kediri ke depan mulai dibangun.

    “Kita patut bersyukur bahwa hadir nya kita semua hari ini merupakan wujud kuatnya sinergi lintas sektor. Polri, TNI, pemerintah daerah, dinas terkait, pihak sekolah, semua hadir dan bergerak bersama. Inilah wajah kolaborasi yang kita harapkan, tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dan saling menjaga agar program ini tetap bersih dan tepat sasaran,” ungkapnya.

    Vinanda berharap kehadiran SPPG juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Ia menekankan bahwa konsep 4 sehat 5 sempurna sudah tidak relevan dan kini digantikan dengan pedoman Gizi Seimbang Isi Piringku.

    Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara bijak melalui pembuatan konten edukasi gizi di media sosial. Menu yang disajikan SPPG diharapkan dijelaskan kandungan gizinya agar masyarakat memahami bahwa porsi yang diberikan telah sesuai standar.

    “Terkadang masyarakat bingung karena porsinya sedikit dan menganggap SPPGnya pelit. Padahal itu sudah sesuai dengan takaran gizinya. Maka dar itu kita perlu melakukan edukasi sehingga masyarakat paham,” harapnya.

    Selain berdampak pada kesehatan, Vinanda menilai SPPG Semampir berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal dengan menyerap bahan pangan dari petani, peternak, dan pelaku UMKM Kota Kediri.

    “Terima kasih dan apresiasi kepada Polres Kediri Kota, Yayasan Kemala Bhayangkari, Yayasan Nawasena Berkah Abadi, para relawan, serta seluruh pihak atas hadirnya SPPG ini. Mari kita rawat bersama, kita jaga bersama, dan kita pastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat. Insya Allah dengan niat yang baik dan kerja bersama, saya yakin sppg ini akan menjadi pondasi lahirnya generasi Kota Kediri yang sehat, kuat, dan siap menyongsong masa depan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menjelaskan SPPG Semampir 1 merupakan wujud komitmen Polres Kediri Kota bersama Yayasan Kemala Bhayangkari dan Yayasan Nawasena Berkah Abadi dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

    Ia menyebut SPPG berdiri di atas tanah milik Polres Kediri Kota seluas kurang lebih 1.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 400 meter persegi. Bangunan tersebut dirancang sesuai standar Badan Gizi Nasional.

    Pengajuan pendirian SPPG telah melalui pendaftaran titik lokasi melalui portal mitra.bgn.go.id pada 21 Juli 2025, dilanjutkan dengan groundbreaking pada 27 Agustus 2025. Pembangunan dilaksanakan oleh Yayasan Nawasena Berkah Abadi sebagai mitra kerja sama Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kediri Kota.

    “SPPG ini telah merekrut sumber daya yang kompeten. Terdiri dari 1 orang kepala SPPG, 1 orang petugas layanan gizi, 1 oramg petugas layanan keuangan, serta 45 orang relawan. Nanti apabila ada kekurangan dari SPPG ini silahkan sampaikan ke saluran aduan yang telah disediakan,” ungkapnya.

    Kepala SPPG Semampir 1 Yayasan Kemala Bhayangkari, Anastasya, menjelaskan SPPG ini akan melayani 2.410 penerima manfaat yang dilaksanakan dalam dua tahap di sejumlah sekolah sekitar lokasi SPPG.

    “Apabila tidak ada kendala tahap 1 akan dilaksanakan besok tanggal 8 Januari namun apabila belum bisa akan dilakukan tanggal 12 Januari. Lalu tahap 2 pada tanggal 19 Januari,” jelasnya.

    Peresmian SPPG ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pemotongan untaian bunga. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kediri Kota Yani Anggi, Ketua Yayasan Nawasena Berkah Abadi David Wahyudi, perwakilan Kodim 0809, KH Abu Bakar Abdul Jalil, kepala OPD terkait, Camat Kota Agus Suharyanto, jajaran Polres Kediri Kota, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Polisi Tetapkan 2 Mantan Pejabat Kementerian ESDM dan BUMN LEN Tersangka Kasus PJUTS

    Polisi Tetapkan 2 Mantan Pejabat Kementerian ESDM dan BUMN LEN Tersangka Kasus PJUTS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2020.

    Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto mengatakan tiga tersangka itu adalah mantan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM berinisial AS.

    Kemudian, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA) periode 2019-2021 berinisial HS dan Direktur Operasional PT LEN Industri berinisial L.

    “Tersangka AS, selaku Inspektur Jenderal Kementerian ESDM RI periode 2017-2023,” ujar Totok di Mabes Polri, Rabu (31/12/2025).

    Totok menjelaskan kasus ini bermula saat Ditjen EBTKE Kementerian ESDM mengadakan lelang untuk proyek 6.835 unit PJUTS pada 2020. Proyek ini memiliki nilai anggaran sebesar Rp108,9 miliar untuk tujuh provinsi.

    Selanjutnya, dalam perkara ini AS diduga telah melakukan pemufakatan jahat melalui keponakannya S dengan calon penyedia proyek dari PT LEN Industri berinisial L. Pemufakatan itu dilakukan yntuk memenangkan PT LEN Industri di Jawa Tengah.

    “Saudara menginformasikan kepada tersangka AS. Selanjutnya, tersangka AS memberikan instruksi kepada tersangka HS dan sdr. L.N untuk melakukan perubahan atas spesifikasi dan pemaketan,” imbuh Totok.

    Selanjutnya, sekitar April-Juni 2020 panitia lelang telah menyatakan PT LEN Industri gugur dari proyek pengadaan. Namun, HS meminta review hasil pelelangan itu dengan memberikan rekomendasi ke AS.

    Setelah itu, AS menerbitkan laporan hasil review dengan rekomendasi melaksanakan klarifikasi kesanggupan terhadap PT LEN Industri. Pada 9 Juni 2020, panitia pun meloloskan dan memenangkan PT LEN.

    “Pada tanggal 9 Juni 2020, Panitia Pengadaan PJUTS Wilayah Tengah T.A 2020 mendapatkan tekanan dan intervensi dari sdr. MH untuk meloloskan dan memenangkan PT LEN Industri, meskipun tidak memenuhi syarat teknis,” tambah Totok.

    Usai mendapatkan proyek, PT LEN Industri malah mengalihkan pekerjaan kepada pihak yang tidak terdaftar dalam dokumen penawaran tanpa sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

    “Sehingga, ada beberapa PJUTS yang tidak terpasang dan underspek mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp.19.522.256.578,74,” pungkasnya.

  • Penanggulangan Bencana Ala Sendai

    Penanggulangan Bencana Ala Sendai

    JAKARTA – Bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu menyisakan duka mendalam. Total 1.140 jiwa melayang, dengan rincian 513 jiwa di Aceh, 365 jiwa di Sumatera Utara, dan 262 jiwa di Sumatera Barat. Tragedi ini meluluhlantakkan sendi kehidupan masyarakat di sepanjang wilayah terdampak dan kembali mengingatkan urgensi kesiapsiagaan menghadapi bencana di Indonesia, negara yang rawan bencana akibat letak geografisnya di “cincin api pasifik”.

    Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat, yakni UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan, yang menjadi panduan kerja BNPB dan BPBD selama ini. Secara paralel, dunia internasional mengadopsi Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030 (SFDRR).

    Meskipun UU Kebencanaan bersifat mengikat secara nasional, Kerangka Sendai berfungsi sebagai panduan global non-mengikat yang diadopsi 187 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Kerangka ini lahir pasca-tragedi gempa dan tsunami dahsyat di Jepang pada Maret 2011, yang menewaskan lebih dari 15.000 jiwa, dan menekankan pendekatan komprehensif dari pencegahan hingga pemulihan.

    Gempa di Palung Jepang yang terjadi dengan kekuatan 7,2 Skala Richter (SR) yang memunculkan tsunami setinggi 10 meter, menggulung sisi timur Pulau Honshu dan menewaskan lebih dari 15.000 jiwa. Untuk pertama kalinya Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 yang terbentuk dari hasil konsultasi antar pemangku kepentingan resmi, sekarang kerangka itu menjadi acuan sejumlah negara dalam menangani bencana. Sekarang aturan itu diadopsi 187 negara anggota PBB, dilatarbelakangi tragedi gempa dan tsunami dahsyat yang melanda Jepang pada Maret 2011.

    lokasi banjir di Aceh (Antara)

    Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 menguraikan tujuh target yang jelas dan empat prioritas tindakan untuk mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang ada: (i) Memahami risiko bencana; (ii) Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana; (iii) Berinvestasi dalam pengurangan bencana untuk ketahanan; dan (iv) Meningkatkan kesiapan bencana untuk respons yang efektif, dan untuk “Membangun Kembali Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

    Kerangka kerja ini bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana dan kerugian yang signifikan dalam hal nyawa, mata pencaharian, dan kesehatan, serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan dari individu, bisnis, komunitas, dan negara selama 15 tahun ke depan.

    Kerangka kerja ini bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana dan kerugian yang signifikan dalam hal nyawa, mata pencaharian, dan kesehatan, serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan dari individu, bisnis, komunitas, dan negara selama 15 tahun ke depan.

    Bentuk perbaikan pasca banjir bandang mencakup pemulihan awal (rehabilitasi) seperti pembersihan lumpur, bantuan logistik, layanan kesehatan, dan trauma healing, serta rekonstruksi jangka panjang berupa pembangunan hunian tetap yang lebih aman dan infrastruktur tangguh bencana, termasuk relokasi ke zona aman dan perbaikan lingkungan, dengan fokus pada pemulihan ekonomi, sosial, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana mendatang.

    Tahap Rehabilitasi (Pemulihan)

    Pembersihan & Layanan Dasar, membersihkan lumpur dari fasilitas umum, perkantoran, dan rumah warga dengan bantuan alat berat serta memulihkan akses transportasi dan air bersih.

    Bantuan Kemanusiaan, penyaluran logistik (makanan, air bersih), bantuan medis, dan kegiatan trauma healing (pemulihan psikologis) bagi korban, terutama anak-anak.

    Bantuan Ekonomi: Pemberian bantuan tunai untuk renovasi ringan atau modal usaha agar masyarakat bisa memulai kembali aktivitas ekonomi. Kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan, edukasi sanitasi, dan pencegahan penyakit pasca-banjir yang bisa timbul.

    ilustrasi penanganan bencana (Ist)

    Tahap Rekonstruksi (Pembangunan Kembali)

    Pembangunan Hunian, pembangunan rumah tetap (huntap) di zona aman, jauh dari bantaran sungai atau lereng curam, dan hunian sementara (huntara) untuk masa transisi.

    Infrastruktur Tangguh, pembangunan kembali infrastruktur (jembatan, infrastruktur listrik, jaringan air) dengan standar yang lebih kuat terhadap bencana.

    Penataan Ruang, penetapan zona merah (larangan hunian tetap) dan zona aman, serta penetapan jalur hijau. Peningkatan kapasitas, pelatihan sumber daya manusia dan penyusunan rencana kedaruratan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

    Menurut Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, biaya membangun kembali Aceh dan Sumatera pasca banjir bandang diperkirakan menelan sekitar 51,82 T. Untuk pembangunan kembali dan pemberian santunan korban yang mengalami musibah meninggal atau hilang,

    Menteri Menko PMK, Pratikno mengatakan pemerintah memastikan memiliki anggaran yang memadai untuk memulihkan kondisi rumah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

    “Presiden juga menjamin bahwa pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya,” Kata Pratikno usai RTM, Rabu kemarin. Dalam rapat tersebut, pemerintah berencana memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, baik pembuatan hunian sementara dan hunian permanen. Bahkan alokasi santunan korban yang meninggal dan hilang kepada ahli warisnya.

    Perubahan Jangka Panjang

    Perubahan Material Bangunan, masyarakat cenderung membangun rumah dari bata dengan pondasi lebih tinggi karena khawatir banjir terulang. Perubahan Perilaku, peningkatan kesadaran akan risiko bencana, namun kadang diiringi perubahan sosial seperti memudarnya gotong royong.

    Strategi terintegrasi melibatkan semua pihak (pemerintah, swasta, filantropi, publik) dengan kolaborasi erat, komunikasi transparan, dan tujuan bersama, fokus pada pendekatan berlapis seperti Trisula KPK (Penindakan, Pencegahan, Pendidikan) untuk isu korupsi, atau GRC (Governance, Risk, Compliance) untuk bisnis, serta pemanfaatan teknologi digital dan kepemimpinan yang kuat, demi mencapai hasil yang holistik, efisien, dan berkelanjutan dalam berbagai sektor seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau pemberantasan korupsi.

    Strategi Terintegrasi Sinergi Multi-Sektor

    Kondisi Aceh Utara (Antara)

    Untuk memastikan dana triliunan rupiah tersebut tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan, pemerintah mengadopsi strategi terintegrasi yang melibatkan empat elemen kunci:

    Pemerintah: Menjadi regulator, fasilitator, penyedia regulasi, dan penjamin akses setara.

    Sektor Swasta: Berkontribusi melalui inovasi, investasi, dan implementasi praktik terbaik (misal: GRC).

    Lembaga Filantropi: Memberikan dukungan spesifik, menjembatani kesenjangan, dan memperkuat program di komunitas.

    Masyarakat : berperan aktif dalam partisipasi, pelaporan, dan edukasi publik.

    Pendekatan Holistik (Trisula KPK) untuk Integritas dalam Pemulihan

    Dalam menghadapi tantangan pemulihan pascabencana seperti yang digambarkan dalam konteks ini, penting untuk mengadopsi pendekatan holistik guna memastikan integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Pendekatan ini mencakup beberapa lini utama:

    Penegakan Aturan: Memastikan penerapan peraturan yang tegas terhadap segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pemulihan.

    Perbaikan Sistem: Melakukan perbaikan sistematis melalui transparansi dalam proses pengadaan dan pengelolaan anggaran, penerapan manajemen risiko yang terstruktur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk akuntabilitas.

    Peningkatan Kesadaran: Melakukan kampanye dan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dalam pemulihan bencana dan risiko penyimpangan.

    Langkah ini bukan sekadar membangun kembali gedung yang runtuh, melainkan memperbaiki pola pikir dan perilaku kolektif. Perubahan material bangunan ke arah yang lebih tangguh dan peningkatan kesadaran risiko menjadi kunci agar tragedi serupa tidak berulang di masa depan.

    Dengan kolaborasi erat antar-pemangku kepentingan, Indonesia diharapkan mampu mengubah sisa-sisa kehancuran di Sumatera menjadi momentum kebangkitan ekosistem yang lebih tangguh terhadap bencana.

    Pemanfaatan Teknologi dan Kolaborasi Strategis

    Pemanfaatan teknologi digital, seperti platform berbasis online untuk transparansi dan manajemen risiko, dapat membantu menghindari hambatan informasi antar-lembaga dan mempercepat pengambilan keputusan yang akurat.

    Selain itu, kolaborasi strategis antar-pihak yang terlibat sangat krusial. Dukungan dari berbagai pihak dan pembangunan kemitraan yang kuat dapat mempercepat proses pemulihan dan inovasi yang dibutuhkan.

    Melalui strategi terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor dan pendekatan holistik ini, pemulihan pascabencana diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi secara menyeluruh, menuju hasil yang lebih efisien dan berkelanjutan.

  • 4 Polri Tetapkan 2 Eks Pejabat Kementerian ESDM Jadi Tersangka Korupsi Penerangan Jalan Nasional

    4 Polri Tetapkan 2 Eks Pejabat Kementerian ESDM Jadi Tersangka Korupsi Penerangan Jalan Nasional

    Polri Tetapkan 2 Eks Pejabat Kementerian ESDM Jadi Tersangka Korupsi Penerangan Jalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Bareskrim Polri menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Tahun Anggaran 2020.
    Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Pol Totok Suharyanto mengatakan, penetapan dilakukan setelah penyidik mendalami proyek pengadaan PJUTS di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang dimenangkan
    PT Len Industri
    untuk wilayah tengah.
    “Nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp108.997.596.000 dan proses penyidikan dimulai pada 24 Januari 2023 dengan sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 55 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” ujar Totok dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (31/12/2025).
    Totok menjelaskan, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara ini.
    Dua di antaranya merupakan eks
    pejabat Kementerian ESDM
    , yakni AS selaku Inspektur Jenderal Kementerian ESDM periode 2017–2023 dan HS selaku Sekretaris Ditjen EBTKE sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode 2019–2021.
    “Kemudian tersangka L, selaku direktur operasional PT Len Industri,” ucap Totok.
    Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Totok memaparkan, kasus ini bermula ketika Ditjen EBTKE menggelar lelang pemasangan 6.835 unit PJUTS di tujuh provinsi wilayah tengah pada 2020.
    Sebelum lelang dilaksanakan, kata Totok, AS diduga melakukan pemufakatan dengan L melalui perantara berinisial S untuk memenangkan PT Len Industri.
    “Caranya adalah dengan melakukan perubahan spesifikasi dan pemaketan yang semula 15 paket kecil digabung menjadi 5 paket, yakni 3 paket besar dan 2 paket menengah bernilai 100 miliar ke atas, agar PT Len Industri bisa mengikuti lelang,” kata Totok.
    Lebih lanjut, Totok menerangkan bahwa HS sempat meminta dilakukan peninjauan ulang meski dalam proses evaluasi PT Len Industri sempat dinyatakan gugur.
    AS lalu menerbitkan laporan rekomendasi klarifikasi kesanggupan, yang merupakan tindakan
    post-bidding
    dan dilarang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
    Pada tahap pelaksanaan, PT Len Industri juga diduga mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
    Akibatnya, sejumlah PJUTS tidak terpasang dan sebagian lainnya tidak sesuai spesifikasi (
    underspec
    ).
    “Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp19.522.256.578,74,” kata Totok.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala BNPB Minta Jabatan Kepala BPBD Tak Diisi Sekda, Khawatir Tugas Overload

    Kepala BNPB Minta Jabatan Kepala BPBD Tak Diisi Sekda, Khawatir Tugas Overload

    Kepala BNPB Minta Jabatan Kepala BPBD Tak Diisi Sekda, Khawatir Tugas Overload
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyarankan agar posisi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak diisi oleh sekretaris daerah (Sekda).
    Hal itu disampaikan Suharyanto dalam Rapat Koordinasi bersama Menko PMK Pratikno dan Wamendagri Akhmad Wiyagus yang digelar secara daring di akun YouTube BNPB, Senin (29/12/2025).
    “Dalam kesempatan ini juga saya, keluarga besar BNPB menyarankan kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, dengan melihat, mencatat, apalagi terjadinya bencana besar di Sumatera, ke depannya barangkali salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dari Badan
    Penanggulangan Bencana
    Daerah (BPBD),” kata Suharyanto, Senin.
    Suharyanto lalu menyampaikan sarannya.
    Ia berharap, tugas yang semestinya dipegang
    Kepala BPBD
    tidak lagi dibebankan kepada orang yang sudah mempunyai jabatan seperti Sekda.
    “Salah satunya yang kami sarankan, Kepala BPBD itu bukan Kepala Pelaksana BPBD lagi, Bapak Menko. Mungkin tidak perlu dirangkap oleh pejabat
    Sekretaris Daerah
    ,” ucapnya.
    Menurut Suharyanto, Sekda telah memiliki banyak tugas dan tanggung jawab sendiri.
    “Kalau dibebankan lagi menjadi Kepala BPBD, kami khawatir ini tugasnya
    overload
    ,” ucapnya.
    Mengantisipasi kesiapan bencana hidrometeorologi basah, Suharyanto menuturkan bahwa status Kepala BPBD ini penting terkait dengan fungsi dan wewenang dalam mengambil keputusan cepat.
    “Kalau hanya Kepala Pelaksana, tentu saja hanya punya tugas dan tanggung jawab, tetapi tidak punya wewenang. Sementara tentu saja di lapangan, wewenang yang sangat diperlukan untuk kecepatan, ketepatan, dan bisa mengeksekusi setiap permasalahan terjadinya bencana,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Kediri Hadiri Perayaan Natal di GTI Jemaat Salomo, Teguhkan Toleransi

    Wali Kota Kediri Hadiri Perayaan Natal di GTI Jemaat Salomo, Teguhkan Toleransi

    Kediri (beritajatim.com) – Nuansa toleransi dan kebersamaan mengemuka dalam perayaan Natal 2025 di Gereja Tuhan di Indonesia (GTI) “Jemaat Salomo”, Kota Kediri, yang dihadiri langsung Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati.

    Kehadiran Wali Kota Kediri dalam perayaan tersebut menjadi simbol kuat komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan keharmonisan antarumat beragama.

    Dalam sambutannya, Vinanda Prameswati mengungkapkan rasa syukurnya dapat berkumpul dan berbagi sukacita Natal bersama jemaat.

    “Saya melihat yang hadir di sini bukan hanya umat yang merayakan Natal, tetapi juga saudara-saudara dari agama lain yang turut merasakan kebersamaan. Ini menunjukkan bahwa toleransi di Kota Kediri sangat kuat dan patut kita jaga bersama,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa Kota Kediri merupakan kota dengan tingkat toleransi yang tinggi, di mana masyarakat mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman latar belakang agama dan budaya.

    Menurut Vinanda, perayaan Natal mengandung nilai-nilai luhur yang relevan bagi kehidupan bermasyarakat, seperti kepedulian, kebersamaan, kasih sayang, dan keikhlasan.

    Nilai-nilai tersebut, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Kediri.

    “Oleh karena itu, semangat Natal hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Kota Kediri adalah rumah kita bersama. Rumah yang akan kokoh jika dibangun di atas gotong royong, toleransi, dan saling menghargai,” imbuhnya.

    Di akhir sambutannya, Wali Kota Kediri menyampaikan harapan agar perayaan Natal 2025 membawa kedamaian dan keberkahan bagi seluruh warga Kota Kediri.

    “Semoga kita dapat kembali merayakan Natal di tahun-tahun mendatang bersama keluarga dalam keadaan lengkap dan penuh sukacita. Selamat Natal, semoga kedamaian selalu menyertai kita semua,” tutupnya.

    Perayaan Natal 2025 di GTI Jemaat Salomo turut dihadiri Anggota DPRD Kota Kediri Bambang Giantoro, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Setonopande Farida Noviati, Ketua Umum BAMAG Kota Kediri Pendeta Philipus Suwarno beserta jajaran pendeta, Pendeta GTI Jemaat Salomo Esron Situmorang, serta seluruh jemaat dan masyarakat. [nm/but]

  • Korban Bencana Sumatera yang Mengungsi di Rumah Saudara Kini Dapat Bantuan Rp600 Ribu Per Bulan

    Korban Bencana Sumatera yang Mengungsi di Rumah Saudara Kini Dapat Bantuan Rp600 Ribu Per Bulan

    GELORA.CO -Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai menyalurkan bantuan finansial bagi korban bencana di Sumatera yang saat ini memilih tinggal bersama keluarga. 

    Dana Tunggu Hunian (DTH) ini menjadi solusi bagi warga yang rumahnya rusak berat namun tidak menempati hunian sementara (huntara) yang disediakan pemerintah.

    Kepala BNPB, Suharyanto, menjelaskan bahwa setiap kepala keluarga (KK) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu setiap bulannya sebagai uang sewa atau kompensasi selama mereka menumpang di rumah saudara. 

    “Pemerintah mulai besok mencairkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per KK setiap bulan. Dana ini diberikan kepada masyarakat korban bencana yang tidak tinggal di hunian sementara, tetapi ditampung di rumah kerabat atau saudaranya,” ujar Suharyanto di Banda Aceh, Kamis 25 Desember 2025. 

    Penyaluran dana ini dilakukan secara modern melalui transfer langsung ke rekening penerima di bank pemerintah daerah setempat. 

    Untuk tahap awal, bantuan telah dialokasikan untuk periode tiga bulan, mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026, dan akan terus diberikan hingga hunian tetap (huntap) siap dihuni oleh para warga.

    Meskipun pendataan masih berlangsung, BNPB berkomitmen untuk bergerak cepat tanpa harus menunggu seluruh data rampung secara kolektif. Strategi jemput bola diterapkan agar warga yang sudah terverifikasi bisa segera merasakan manfaatnya. 

    “Penyaluran dana tunggu hunian ini tidak menunggu semuanya terdata. Jika sudah ada 10, 100, atau 1.000 KK, dana langsung ditransfer. Sebab, datanya dinamis dan terus diperbarui dari lapangan,” tegas Suharyanto.

    Langkah ini diambil untuk meringankan beban ekonomi warga sekaligus menghargai ikatan kekeluargaan yang menjadi tumpuan sementara bagi para korban bencana. Sambil proses pembangunan huntara dan huntap berjalan, pemerintah memastikan masyarakat yang mengungsi secara mandiri di rumah kerabat tidak terabaikan dan tetap mendapatkan hak mereka.

  • Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana

    Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana

    Jakarta –

    Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Perpanjangan status berlaku hingga dua pekan ke depan.

    “Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dilansir Antara, Jumat (26/12/2025).

    Perpanjangan status tanggap darurat ini ditetapkan setelah dilaksanakan rapat forkopimda dan mendengarkan laporan analisis cepat pos komando tanggap darurat bencana Aceh. Perpanjangan status ini juga berdasarkan hasil rapat secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta hasil kajian penanganan darurat bencana Aceh bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto.

    Dia menyampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menginstruksika seluruh SKPA dan mengingatkan stakeholder untuk mempercepat pendistribusian logistik kepada para korban bencana yang terdampak. Baik yang di pengungsian serta rumah warga hingga ke desa pelosok terisolasi.

    “Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar HAM,” ujarnya.

    “Persiapkan pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan baik dan sempurna,” katanya.

    (dek/dek)

  • Bupati Aceh Utara Minta Data Kerusakan Banjir dan Percepat Pembangunan Huntara Regional 21 Desember 2025

    Bupati Aceh Utara Minta Data Kerusakan Banjir dan Percepat Pembangunan Huntara Regional 21 Desember 2025

    Bupati Aceh Utara Minta Data Kerusakan Banjir dan Percepat Pembangunan Huntara
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil menginstruksikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Aceh Utara untuk mendata kerusakan akibat banjir secara rinci selama sepekan ke depan.
    Pendataan tersebut harus berdasarkan nama dan nomor induk kependudukan korban banjir.
    Tujuannya, memastikan jumlah kerugian dan jumlah korban.
    “Sepekan ke depan, data kita sudah perinci, sudah pakai
    by name by address
    . Organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa sedang mendata detail kerugian masyarakat pascabanjir,” kata pria yang akrab disapa Ayahwa ini, Sabtu (20/12/2025).
    Dia mencontohkan, data sementara per 20 Desember 2025, total rumah rusak di
    Aceh Utara
    sebanyak 37.901 unit, dengan rincian rumah rusak berat 6.235 unit, rusak sedang 7.598 unit, rusak ringan 20.233 unit, dan rumah hilang 3.474 unit.
    Adapun rumah terendam banjir sebanyak 117.509 unit.
    “Data ini harus berdasarkan nama, nomor induk kependudukan, foto, dan lain sebagainya. Harus sedetail mungkin, sehingga begitu program pembangunan hunian sementara atau hunian permanen dimulai, data kita sudah lengkap,” ucap Ayahwa.
    Dia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan tenda keluarga.
    Dengan begitu, sembari menunggu pembangunan hunian sementara, masing-masing kepala keluarga bisa mendapatkan tenda keluarga.
    “Kami minta agar Huntara dipercepat, sambil menunggu dibagikan dulu tenda keluarga,” kata dia. 
    Apalagi, sambung politikus Partai Aceh itu, menjelang bulan Ramadhan, hunian yang lebih layak untuk pengungsi korban banjir sangat dibutuhkan. “Sehingga ibadah selama Ramadhan nyaman,” ucap Ahaywa. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.