Xcloud.id

Tag: Suharsono

  • Jelang Pilkada 2024, Polda Jatim Gelar Razia Hiburan Malam di Surabaya

    Jelang Pilkada 2024, Polda Jatim Gelar Razia Hiburan Malam di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Jelang Pilkada 2024, Polda Jawa Timur menggelar razia tempat hiburan malam di Surabaya pada Kamis (21/11/2024). Ada tiga tempat hiburan malam yang dirazia  yaitu Gozadera Bar De Tapas Jalan Embong Kenongo, Bluefish Rasa Sayang, Jalan Tegalsari, dan Warung Burung Hantu (WBH) Jalan Ir. Soekarno.

    Kabag Bin Ops Ditreskoba Polda Jatim, AKBP Suharsono mengatakan, dalam razia itu ada 73 pengunjung yang dites urine. Hasilnya tidak ada yang hasilnya positif menggunakan narkoba.

    “Kegiatan cipta kondisi dengan sasaran tempat hiburan ini bagian dari program kerja 100 Presiden RI, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika,” kata Suharsono, Kamis (21/11/2024).

    Suharsono menambahkan pihaknya akan terus melakukan kegiatan cipta kondisi dengan sasaran tempat hiburan. Tentunya, dalam memilih hiburan malam yang akan dijadikan sasaran, pihaknya melakukan penyelidikan.

    “Untuk pelaksanaan selanjutnya, tentunya akan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dimana tempat yang ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, di sana nanti kita lakukan razia. Jadi untuk pelaksanaannya dilakukan secara idensentil,” tambahnya.

    Pihaknya juga berpesan terhadap seluruh masyarakat Jawa Timur pada umumnya, agar menjauhi Narkoba, selain melanggar hukum juga memiliki efek yang sangat berdampak negatif.

    “Saya menghimbau untuk menjauhi segala bentuk narkotika karena akan merusak generasi muda bangsa kedepannya,” pungkasnya. [ang/beq]

  • Debat Pilkada Solo, Tim Teguh-Bambang Kecewa KPU Tak Respons Keberatan Panelis Regional 18 November 2024

    Debat Pilkada Solo, Tim Teguh-Bambang Kecewa KPU Tak Respons Keberatan Panelis Regional 18 November 2024

    Debat Pilkada Solo, Tim Teguh-Bambang Kecewa KPU Tak Respons Keberatan Panelis
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 01,
    Teguh Prakosa
    dan
    Bambang Nugroho
    , mengajukan protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo.
    Protes ini terkait dugaan ketidaknetralan panelis dalam penyelenggaraan debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Wakil Ketua DPC PDIP Bidang Hukum, Advokasi, dan Perundang-undangan, Suharsono, mengungkapkan protes ini menjelang debat kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (18/11/2024) malam.
    Ia menjelaskan bahwa
    KPU Solo
    tidak merespons surat dari Tim Pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa-Bambang Nugroho, dengan nomor 79/UM/TP-PILKADA/XI/2024.
    Surat tersebut mengangkat isu mengenai potensi ketidaknetralan anggota panelis, Prof. Dr. Winarti, yang memiliki suami, Dr. Budiman Widodo.
    Saat ini, Budiman Widodo menjabat sebagai dosen aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Surakarta, di mana calon wakil wali kota nomor urut 2, Astrid Widayani, menjabat sebagai rektor.
    “Kami minta, pertama, semua pertanyaan yang dibuat oleh panelis Prof. Winarti diganti. Kedua, jika tidak memungkinkan, Prof. Winarti sebaiknya dikeluarkan dari ruang debat. Namun, hingga sekarang, kami belum mendapatkan jawaban dari KPU,” kata Suharsono sebelum debat berlangsung.
    Pantauan Kompas.com, terlihat Winarti tetap berada di ruang debat dan mengikuti proses tersebut.
    Ketika ditanya apakah paslon Teguh-Bambang akan memboikot debat kedua KPU, Suharsono menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti debat.
    “Tidak ada boikot, kami legawa. Kami lebih memilih untuk menyampaikan visi misi dan menanggapi pertanyaan melalui debat,” jelasnya.
    Suharsono juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait potensi ketidaknetralan panelis debat.
    “Kami memiliki catatan dan protes keras ini akan kami teruskan ke Bawaslu dan DKPPU,” ujarnya.
    Meskipun demikian, proses hukum terkait laporan ini akan tetap dikawal oleh Tim Pemenangan Paslon 01.
    “Sementara itu, proses hukum mengenai ketidakadilan dan ketidaknetralan akan kami kerjakan setelah debat nanti,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Gelora cabut dukungan Paslon 02, siap menangkan Paslon 01 Pilkada Solo 

    Partai Gelora cabut dukungan Paslon 02, siap menangkan Paslon 01 Pilkada Solo 

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Partai Gelora cabut dukungan Paslon 02, siap menangkan Paslon 01 Pilkada Solo 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 18:44 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Solo mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Teguh Prakosa dan Bambang Gage Nugroho di Pilkada Solo 2024. Deklarasi dilakukan setelah sebelumnya mereka mencabut dukungan untuk paslon nomor 02, Respati Ardi dan Astrid Widayani.

    “Partai Gelora yang terbaru karena beberapa minggu yang lalu telah mengundurkan diri dari paslon nomor 2,” kata Ketua DPD Partai Gelora, Kota Solo Sumarno seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (11/11).

    Sumarno menyebut Partai Gelora beralih mendukung paslon 01 karena visi dan misi dari Teguh Prakosa – Bambang Gage dinilainya benar -benar merakyat. Selain itu, Teguh Prakosa juga dinilai lebih memiliki pengalaman. Pihaknya sudah memprediksi bahwa beliau adalah orang yang bisa menjadi Walikota Solo. 

    “Karena pengalaman beliau, dan beliau juga jujur.  Program-programnya juga ternyata cocok,” jelasnya lagi.

    Dalam deklarasi dukungan dilakukan belasan kader Partai Gelora Solo. Berikut dihadiri pendiri organisasi massa  G-Nesia, Diah Warih Anjari. Termasuk halnya, pengurus DPC PDIP Solo Suharsono. 

    “Ada juga dari Partai Bulan Bintang, Partai Buruh dan PKN, mereka memang satu koalisi dengan kami,” ujarnya.

    Disinggung strategi yang akan dilakukan untuk memenangkan, dirinya mengatakan Partai Gelora memiliki basis massa di akar rumput. Pihaknya bergerak di masing- masing kecamatan dan berjalan untuk merekrut warga untuk memenangkan paslon 01. Terkait keputusan Partai Gelora Solo yang mendukung palson 01 yang diusung PDIP, Sumarno mengatakan dirinya sudah menyamoaikan hal itu ke DPW Partai Gelora Jateng. 

    “Jawabannya diserahkan kepada kami,” ujarnya.

    Secara administratif, KPU Kota tidak bisa merubah sebagai partai pendukung Paslon Nomer 02 sebelumnya. Namun demikian bukan halangan untuk mendukung paslon 01. Sementara itu, Pendiri Ormas  G- Nesia yang juga pegiat sosial Diah Warih Anjari mengatakan pihaknya senang karena  eksistensi dari Partai Gelora. Hal ini bukan hanya sebatas dukungan tapi ada aksi nyata untuk mendukung Teguh – Bambang. Termasuk eksis mereka, ia mengapresiasi Telah dibukanya kantor sekretariat partai di Kawasan Banjasari Solo. 

    “Ini merupakan bukti bahwa mereka eksis bergerak dan mereka punya kiprah juga nanti ke depan,” katanya.

    Dirinya mengatakan tidak melihat partai kecil tapi dari G- Nesia melihat hal ini sebuah tantangan bagaimana kolaborasi ke depan. Dengan  bergabungnya Partai Gelora ini, semakin yakin untuk memenangkan palson nomor urut 01.Mereka punya jaringan khususnya ibu-ibu pastinya mereka punya cara dan strategi.

    “Ibu-ibu merupakan magnet, mereka bisa mempengaruhi mereka punya keluarga, mereka punya putri dan saudara dan suara dari ibu-ibu ini pastinya menjadi sebuah kekuatan energi untuk meraih suara maksimal,” terangnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polsek Cerme Gresik Sosialisasi Rekrutmen Bintara Polri Jalur Bakomsus

    Polsek Cerme Gresik Sosialisasi Rekrutmen Bintara Polri Jalur Bakomsus

    Gresik (beritajatim.com) – Polsek Cerme, Gresik, menggelar sosialisasi rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) untuk Polri dengan cara unik di Desa Dampaan, Kecamatan Cerme. Dalam acara ini, aparat kepolisian tidak hanya memberikan informasi seputar rekrutmen, tetapi juga membagikan sembako kepada ratusan warga untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat.

    Kapolsek Cerme, Iptu Andik Asworo, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi serta mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. “Kami tidak hanya berbagi sembako, tetapi juga berbagi harapan dengan menyosialisasikan rekrutmen jalur Bakomsus. Ini kesempatan emas bagi putra-putri terbaik Desa Dampaan untuk mengabdi kepada negara, khususnya di bidang pertanian,” ujar Iptu Andik, Jumat (8/11/2024).

    Kepala Desa Dampaan, Suharsono, turut mengapresiasi inisiatif Polsek Cerme yang dianggap efektif dalam menjangkau masyarakat. “Cara Polsek Cerme cukup unik, mereka membagikan sembako sekaligus sosialisasi rekrutmen anggota Polri, khususnya untuk pemuda Desa Dampaan,” ungkap Suharsono.

    Sebanyak 500 kepala keluarga (KK) di Desa Dampaan merasakan manfaat dari kegiatan berbagi dan sosialisasi ini. Salah satu warga, Usmiatun (57), menyampaikan rasa syukur atas bantuan sembako yang diterimanya. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga saya. Semoga Polri selalu diberikan keberkahan dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

    Sosialisasi rekrutmen jalur Bakomsus ini mendapat perhatian dari para pemuda Desa Dampaan. Jalur Bakomsus, yang ditujukan untuk individu dengan keahlian di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, dianggap sangat relevan dengan potensi sumber daya lokal. [dny/but]

  • Kapolda Usulkan Pembatasan Penjualan Miras di Yogyakarta

    Kapolda Usulkan Pembatasan Penjualan Miras di Yogyakarta

    Liputan6.com, Yogyakarta – Kepolisian mengusulkan agar Pemda Yogyakarta tidak menambah lagi penjualan minuman keras (Miras) berizin. Polda Yogyakarta telah menangkap tujuh pelaku penganiayaan dua santri yang menguatkan penolakan peredaran miras dari kalangan santri. Wacana pembatasan ini disampaikan Kapolda Yogyakarta dihadapan massa aksi ‘Solidaritas Santri Jogjakarta’ di Mapolda, Selasa (29/10/2024). Ribuan santri memenuhi halaman Mapolda Yogyakarta. “Awalnya kita menangkap dua pelaku, namun belum kita rilis. Tadi malam, tiga orang pelaku ditangkap pukul 28.00 WIB dan pelaku yang melakukan penusukan tertangkap pukul 23.00 WIB,” kata Irjen Suwondo.

    Proses hukum tujuh pelaku terbuka untuk publik. Aksi pada Rabu (23/10/2024) malam memakan korban dua santri santri Shafiq F (19) dengan luka tusuk di perut dan M Aufal (23) yang mengalami luka pemukulan. Peristiwa yang terjadi di daerah Jalan Parangtritis, Prawirotaman, Kota Yogyakarta disebut sebagai kado pahit menjelang peringatan Hari Santri 2024.

    Kepolisian telah berkoordinasi dengan Pemda terkait penjualan miras dan meminta pembatasan penjualan diberlakukan dengan tidak mengeluarkan izin penjualan setelah penataan. “Sudah diatur oleh Pemda, mana yang boleh. Kalau nanti sudah dirapikan oleh Pemda, tidak boleh lagi izin miras di Yogyakarta. Cukup! Tidak boleh lagi ada nambah-nambah,” tegasnya.

    Guna menutup penjualan miras berizin, Kapolda menyatakan pihaknya tidak bisa meskipun pribadi mau, karena keterbatasan kewenangan. Tapi untuk penjualan ilegal dan penjualan di luar lokasi penjualan telah dilakukan penindakan rutin.

    Sementara itu, Ketua PWNU DIY, Ahmad Zuhdi Muhdlor berterima kasih Polda memenuhi tuntutan yang disuarakan santri dengan tanggap dan sigap menangkap pelaku. “Kami lakukan ini untuk mewujudkan Yogyakarta aman bagi semua. Semua yang datang, maupun warga asli kita harapkan nyaman di Yogyakarta,” jelasnya.

    Koordinator umum aksi Abdul Muiz menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga hukum ditegakkan dan bakal menjamin tidak ada tempat bagi kekerasan di masyarakat. “Kami mendesak pemerintah meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan agar lebih efektif mencegah tindak kriminal yang disebabkan oleh konsumsi minuman tersebut,” jelasnya.

    Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono menyatakan Pemda telah berkoordinasi dengan Kota/Kabupaten membahas peraturan penjualan miras yang dinilai kewenangannya tumpang tindih. “Masukkan dari berbagai elemen kita terima dan segera kita putuskan dalam minggu ini,” ucapnya.

    Menurutnya, aksi penolakan penjualan miras berakar pada hadirnya fasilitas antar layan dan penjualan daring dari toko-toko berizin. Padahal itu belum diatur dalam Perda yang mengatur penjualan miras.

  • Sri Sultan Instruksikan Regulasi Ketat untuk Kontrol Peredaran Miras Online di DIY

    Sri Sultan Instruksikan Regulasi Ketat untuk Kontrol Peredaran Miras Online di DIY

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Menanggapi meningkatnya kasus penyalahgunaan minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan perlunya aturan tegas untuk mengatur penjualan minuman keras, terutama secara online. Saat ini, kurangnya regulasi membuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran miras online sulit dilakukan.

    Sri Sultan menyatakan keresahan masyarakat terhadap peredaran miras yang tidak terkendali akibat regulasi yang belum mencakup transaksi daring.

    “Bupati, wali kota punya kewenangan untuk itu bisa menerbitkan ketentuan. Perda yang ada saat ini sudah ketinggalan karena tidak mengatur untuk daring. Nah, kita harus atur untuk pembelian secara online sehingga kita bisa mengontrol peredaran,” ujarnya di Yogyakarta, Rabu (30/10/2024).

    Sri Sultan juga menekankan dampak negatif miras bagi masyarakat dan berharap agar dalam waktu dekat setiap bupati/wali kota dapat menerbitkan aturan terkait.

    “Peredaran miras ini apalagi yang online, harus kita atur lagi. Mereka yang melanggar peraturan harus ditindak. Minuman keras dengan alkohol di atas 5%, semua tanggung jawabnya kabupaten/kota,” tegasnya.

    Sri Sultan menjelaskan, banyak penjualan miras daring dilakukan tanpa izin resmi sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan adil agar tidak ada salah paham. Ia berharap dengan regulasi baru ini, pemerintah DIY dapat mengendalikan peredaran miras ilegal, khususnya untuk melindungi generasi muda.

    Sementara itu, Forum Komunikasi Yogyakarta Bersatu (FKYB) yang mewakili aspirasi masyarakat juga menyampaikan keprihatinannya kepada Sekda DIY Beny Suharsono di kantor Gubernur. Koordinator Lapangan FKYB Waljito mengungkapkan miras sering menjadi pemicu konflik dan kekerasan di DIY.

    “Kami mengamati setiap kali terjadi kekerasan, pemicunya adalah miras. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih ketat untuk mengendalikan peredarannya,” ujarnya.

    Waljito mengimbau pemerintah daerah berkolaborasi dalam mengelola peredaran miras demi mencegah konflik dan kejahatan akibat miras. Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan menghindari upaya pendekatan restorative justice pada pelanggaran terkait miras, mengingat situasi yang semakin darurat.

    Pemda DIY telah menggelar pertemuan dengan penjabat bupati, wakil bupati, dan wali kota untuk menyusun aturan yang efektif guna mengontrol peredaran miras di wilayah masing-masing.