Xcloud.id

Tag: Suhariyanto

  • Gibran Tinjau Lokasi Banjir di Pondok Gede Permai Megapolitan 5 Maret 2025

    Gibran Tinjau Lokasi Banjir di Pondok Gede Permai Megapolitan 5 Maret 2025

    Gibran Tinjau Lokasi Banjir di Pondok Gede Permai
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka meninjau titik banjir paling parah di Bekasi, yakni di Perumahan Pondok Gede Permai, Rabu (5/3/2025).
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, Gibran meninjau lokasi banjir ini didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala BNPB Suhariyanto.
    Gibran tiba di Gudang Logistik BNPB yang sekaligus menjadi posko pengungsian warga Pondok Gede Permai pukul 10.00 WIB. Ia datang bersama mobil Sekretariat Presiden yang membawa bantuan untuk korban banjir.
    Setelah tiba, dia langsung disambut oleh Tri Adhianto dan Suhariyanto. Mereka bertiga langsung mengunjungi korban
    banjir Bekasi
    yang tinggal di tenda pengungsian.
    “Nenek gimana keadaannya sehat?” tanya Gibran kepada salah satu pengungsi lansia.
    Kemudian, dia berjalan meninjau perumahan Pondok Gede Permai yang terdampak banjir.
    Saat Gibran meninjau, banjir di wilayah perumahan ini sudah surut, hanya tersisa lumpur dengan ketinggian 10-40 sentimeter (cm).
    Awalnya, Gibran meninjau menggunakan pakaian dinas berwarna putih dan sepatu hitam. Setelah berjalan lebih jauh dan mengetahui lumpur semakin dalam, dia langsung mengganti sepatunya dengan sepatu boot.
    Setelah itu, Gibran meninjau beberapa rumah warga yang terdampak banjir. Setiap rumah yang dikunjungi Gibran diisi oleh penghuninya.
    “Lagi bersih-bersih, Mas Gibran,” ucap salah satu warga perempuan kepada Gibran.
    Gibran juga sempat memeriksa tanggul di perumahan ini. Saat memeriksa tanggul, banyak terdengar pecahan beling dari injakan rombongan yang mengikuti Gibran.
    Saat mendengar hal itu, Gibran langsung berkata “Awas, awas, ada pecahan (beling).”
    Kemudian, dia melanjutkan peninjauannya ke beberapa sekolah yang terdampak banjir di perumahan ini.
    Gibran mengunjungi dua sekolah yang terdampak, yaitu Sekolah Permata Sakti dan SDN Jati Rasa 05. Dia masuk ke beberapa ruangan kelas di sekolah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Massa Aksi Demo Samakan Indonesia dengan Manchester United, Sama-sama dalam Era Gelap – Halaman all

    Massa Aksi Demo Samakan Indonesia dengan Manchester United, Sama-sama dalam Era Gelap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Massa aksi demo ‘Indonesia Gelap’ mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (22/2/2025) siang.

    Pantauan Tribunnews.com, massa aksi yang dominan mengenakan pakaian berwarna hitam ini terlihat pula membawa sejumlah poster hingga bendera.

    Mereka terlihat melakukan konsolidasi terlebih dahulu sebelum aksi demo itu dilakukan.

    Adapun dari sejumlah poster yang dibawa, salah satunya yakni membawa poster sindiran jika saat ini kondisi Indonesia layaknya klub sepakbola asal Inggris, Manchester United yang kini juga tengah terpuruk.

    “Bukan cuma MU yang lagi era kegelapan #Indonesiagelap,” tulis poster tersebut.

    Adapun dalam poster terdapat gambar kiper club berjuluk Setan Merah ini yakni Andrea Onana yang tengah mempersilakan masuk ke dalam goa.

    Dalam dunia sepakbola, Onana memang selalu menjadi momok karena aksi-aksinya saat membela Manchester United. 

    Selain itu, ada pula yang membawa poster dengan gambar Presiden Prabowo Subianto dengan gestur jari menutup mulut. Dalam poster itu, tertuliskan pembohong publik.

    Untuk informasi, sejumlah elemen massa kembali menggelar aksi demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2025) siang.

    Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah mengatakan nantinya massa aksi ini akan bercampur dengan masyarakat yang sama-sama akan menyuarakan aspirasinya.

    “Sekitar 2500 orang dan ini melebur bersama dengan gerakan masyarakat sipil di luar dari mahasiswa,” kata Tegar kepada wartawan, Jumat.

    Nantinya, lanjut Tegar, mahasiswa yang akan hadir diklaim tidak akan mengenakan almamater kampusnya masing-masing.

    “Kemarin hasil daripada konsolidasi bersama dengan aliansi mahasiswa dari berbagai kampus sepkat untuk melepaskan ego dengan tidak menggunakan almameter pada aksi kali ini,” ungkapnya.

    Tegar menyebut sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi ini akan berkumpul di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

    “Ini sedang disusun terkait tuntutan dan rilis. Tuntutan kami tidak jauh berbeda dengan aksi yang di inisiasi oleh bareng warga,” tuturnya.

    Pada hari sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demo bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam aksi ini ada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI yang hadir untuk menyuarakan aspirasinya. 

    Adapun demo hari ini sempat diwarnai kericuhan karena mahasiswa merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke polisi pada sore hari. 

    Namun, hal itu mereda ketika Mensesneg, Prasetyo Hadi bersama bersama 2 Wakil Menterinya, Bambang Eko Suhariyanto serta Juri Ardiantoro menemui langsung para massa aksi. 

    Dalam puncak demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut: 

    1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025  

    2. Tranparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat  

    3. Evaluasi Besar – Besaran Makan Bergizi Gratis  

    4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah  

    5. Tolak Dwifungsi TNI  

    6. Sahkan RUU Perampasan Aset  

    7. Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional  

    8. Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat  

    9. Tolak cawe – cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

     

  • 2.500 Orang Ikut Demo Indonesia Gelap di Jakarta, Mahasiswa Melebur Bersama Masyarakat Sipil – Halaman all

    2.500 Orang Ikut Demo Indonesia Gelap di Jakarta, Mahasiswa Melebur Bersama Masyarakat Sipil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah elemen massa kembali menggelar aksi demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2025) siang.

    Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah mengatakan nantinya massa aksi ini akan bercampur dengan masyarakat yang sama-sama akan menyuarakan aspirasinya.

    “Sekitar 2500 orang dan ini melebur bersama dengan gerakan masyarakat sipil di luar dari mahasiswa,” kata Tegar kepada wartawan, Jumat.

    Nantinya, lanjut Tegar, mahasiswa yang akan hadir diklaim tidak akan mengenakan almamater kampusnya masing-masing.

    “Kemarin hasil daripada konsolidasi bersama dengan aliansi mahasiswa dari berbagai kampus sepakat untuk melepaskan ego dengan tidak menggunakan almameter pada aksi kali ini,” ungkapnya.

    Tegar menyebut sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi ini akan berkumpul di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

    “Ini sedang disusun terkait tuntutan dan rilis. Tuntutan kami tidak jauh berbeda dengan aksi yang di inisiasi oleh bareng warga,” tuturnya.

    Pada hari sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demo bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam aksi ini ada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI yang hadir untuk menyuarakan aspirasinya. 

    Adapun demo hari ini sempat diwarnai kericuhan karena mahasiswa merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke polisi pada sore hari. 

    Namun, hal itu mereda ketika Mensesneg, Prasetyo Hadi bersama bersama 2 Wakil Menterinya, Bambang Eko Suhariyanto serta Juri Ardiantoro menemui langsung para massa aksi. 

    Dalam puncak demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut: 

    1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025  

    2. Tranparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat  

    3. Evaluasi Besar – Besaran Makan Bergizi Gratis  

    4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah  

    5. Tolak Dwifungsi TNI  

    6. Sahkan RUU Perampasan Aset  

    7. Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional  

    8. Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat  

    9. Tolak cawe – cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

     

     

  • 2.460 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Pengamanan Demo di Kawasan Patung Kuda Hari Ini – Halaman all

    2.460 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Pengamanan Demo di Kawasan Patung Kuda Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi kembali menyiagakan personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

    Diketahui, aksi unjuk rasa ini kembali dilakukan pada hari ini, Jumat (21/2/2025) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat sekira pukul 13.00 WIB.

    “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 2.460 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Jum’at (21/2/2025).

    Susatyo menyebutkan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. 

    Nantinya personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

    Sementara itu, Susatyo menyebut untuk pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Artinya, nantinya penutupan jalan akan dilakukan dengan melihat perkembangan di lapangan.

    “Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan, dihimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan disekitar Patung Kuda,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi.

    Dia juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lainnya,” jelasnya.

    “Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dimuka dengan humanis dan profesional,” sambungnya.

    Pada hari sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demo bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Dalam aksi ini ada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI yang hadir untuk menyuarakan aspirasinya.

    Adapun demo hari ini sempat diwarnai kericuhan karena mahasiswa merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke polisi pada sore hari.

    Namun, hal itu mereda ketika Mensesneg, Prasetyo Hadi bersama bersama 2 Wakil Menterinya, Bambang Eko Suhariyanto serta Juri Ardiantoro menemui langsung para massa aksi.

    Dalam puncak demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut:

    1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025 

    2. Tranparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat 

    3. Evaluasi Besar – Besaran Makan Bergizi Gratis 

    4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah 

    5. Tolak Dwifungsi TNI 

    6. Sahkan RUU Perampasan Aset 

    7. Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional 

    8. Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat 

    9. Tolak cawe – cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

  • Suara dan Komitmen Mensesneg di Tengah Gelombang Massa Mahasiswa Indonesia Gelap… Megapolitan 21 Februari 2025

    Suara dan Komitmen Mensesneg di Tengah Gelombang Massa Mahasiswa Indonesia Gelap… Megapolitan 21 Februari 2025

    Suara dan Komitmen Mensesneg di Tengah Gelombang Massa Mahasiswa Indonesia Gelap…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk
    Indonesia Gelap
    di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).
    Aksi penyampaian pendapat ini merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi sebelumnya pada Senin (17/2/2025), setelah perwakilan pemerintah tidak menemui massa dalam aksi.
    Dalam aksi Kamis kemarin, mahasiswa mengajukan sembilan tuntutan, termasuk kajian ulang terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
    Selain itu, mereka menuntu transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba dan dwifungsi TNI.
    Para mahasiswa juga menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional, serta penolakan terhadap impunitas dan dugaan campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam politik.
    Setelah masssa aksi menjebol barikade beton menggunakan tali tambang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya muncul didampingi Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto.
    Ketiganya berdiri di atas kendaraan taktis barracuda, tepat di belakang barikade beton yang membatasi akses untuk menuju Istana Negara.
    “Atas izin dan restu dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik semua,” ujar Prasetyo melalui pengeras suara.
    Namun, pernyataan itu segera dipotong oleh orator aksi yang mempertanyakan mengapa Prasetyo memilih berbicara dari atas kendaraan dengan pengawalan polisi.
    Prasetyo lalu meminta perwakilan mahasiswa untuk maju dan berdiskusi langsung dengannya. Namun, permintaan itu ditolak.
    Mahasiswa justru menegaskan bahwa sebagai perwakilan pemerintah, Prasetyo seharusnya yang turun menghampiri mereka.
    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang juga berada di kendaraan taktis kemudian mencoba menengahi situasi dengan meminta massa membuka jalan agar Prasetyo dapat bergerak menuju mobil komando.
    “Kalau tidak dibuka, kami tidak akan maju,” tegas Susatyo.
    Setelah celah terbuka, Prasetyo bersama rombongan berjalan melewati barikade yang telah dijebol dan naik ke atas mobil komando.
    Dari sana, ia berhadapan langsung dengan demonstran, bersalaman dengan orator, mengepalkan tangan ke udara, dan memberikan hormat.
    “Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia!” seru orator, disambut gemuruh sorakan massa.
    Seorang orator mengenakan almamater biru tua membuka map merah berisi sembilan
    tuntutan mahasiswa
    dan menyerahkannya kepada Prasetyo.
    “Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah, terbuka menerima tuntutan ini dan akan mempelajarinya,” ujar Prasetyo.
    Sebagai tanda keseriusan, ia kemudian menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa.
    Namun, massa tak langsung puas. Mereka memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut dalam waktu 2×24 jam.
    “Hari ini kita dokumentasikan dan kita ultimatum pihak istana. Kita beri waktu selama 2×24 jam!” tegas orator.
    Untuk menutup aksi, Prasetyo dan mahasiswa bersama-sama menyanyikan lagu Darah Juang ciptaan John Tobing, simbol perjuangan dan perlawanan rakyat.
    Dengan tangan kiri mengepal ke udara, suara mahasiswa menggema di tengah kota Jakarta, menandai perlawanan yang masih berlanjut.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RUU Minerba Sah Jadi Undang-undang

    RUU Minerba Sah Jadi Undang-undang

    GELORA.CO -DPR RI mengesahkan perubahan ke-4 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang II, di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa 18 Februari 2025.

    Pantauan RMOL di lokasi, rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir serta dihadiri 311 anggota DPR.

    Adies Kadir meminta persetujuan anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU Minerba tersebut.

    “Kami menanyakan kepada seluruh anggota apakah RUU tentang Perubahan ke-4 Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Adies Kadir dalam rapat paripurna.

    “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan.

    Badan Legislasi DPR RI, Komite II DPD RI, dan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Wamensesneg Bambang Suhariyanto telah menyepakati dan menyetujui 9 pasal substansial dalam RUU Minerba.

    Adapun 9 pasal dalam RUU Minerba yang disepakati bersama adalah:

    1. Perbaikan pasal-pasal yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.

    2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan;

    3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait Perizinan Berusaha dan Mineral logam dan pemberian dengan cara prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara mengikuti mekanisme dan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

    5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan Reklamasi dan pelindungan dampak Pascatambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan Pemerintah Daerah.

    6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui:

    a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan;

    b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan dalam kegiatan Pertambangan; dan

    c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

    7. Pasal 169A memasukan ketentuan terkait audit lingkungan.

    8. Pasal 171B terkait IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara.

    9. Pasal 174 ayat (2) terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

  • Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN

    Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri di Istana Presiden Senin 17/2/2025 (Foto : Radio Elshinta Hutomo Budi)

    Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 17 Februari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (17/2/2025). 

    “Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo.

    Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    “Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkap Presiden.

    Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Diantaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.

    “Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Lima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing,” ucap Presiden.

    Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam konferensi pers tersebut diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Konsesi Tambang Tidak Jadi Diberikan, Kampus Berperan sebagai Penerima Manfaat – Halaman all

    Konsesi Tambang Tidak Jadi Diberikan, Kampus Berperan sebagai Penerima Manfaat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI sepakat tidak memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi atau kampus.

    Keputusan tersebut diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang berlangsung pada Senin (17/2/2025) dan akan dibawa ke rapat paripurna dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu.

    “Terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Politisi Gerindra itu mengatakan, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

    Nantinya, badan usaha tersebut akan diberikan penugasan khusus untuk mendukung tambang bagi kampus.

    “Badan usaha yang diberi penugasan khusus yang nanti akan membantu kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya,” ujar Supratman. 

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa pihak kampus hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini.

    Dia menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan respons terhadap permintaan publik agar kampus tetap fokus pada pendidikan.

    “Kampus hanya sebagai (penerima) manfaat. Enggak (bukan sebagai pengelola). Enggak, kita nggak kasih sebagai pengelola,” ujar Bahlil. 

    Namun, izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta koperasi tetap diberikan. 

    Bahlil menjelaskan bahwa pemberian izin ini bertujuan untuk pemerataan sehingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok besar.

    Mekanisme lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk terkait badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola IUP kampus. 

    “Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah berpandangan dalam rapat tadi bahwa tidak kita berikan langsung kepada kampus. Tetapi kita berikan kepada perusahaan,” pungkas Bahlil.

    Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) untuk disahkan menjadi UU di dalam rapat paripurna.

    Adapun kesepakatan diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang sejumlah menteri, di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto.

    “Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan dari tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat memimpin rapat pleno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Adapun seluruh fraksi di DPR RI menyatakan setuju atas RUU Minerba. Keseluruh Fraksi itu seperti Fraksi Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, NasDem, PKS, Golkar dan PDI Perjuangan.

  • Pembahasan RUU BUMN dalam Raker Komisi VI DPR

    Pembahasan RUU BUMN dalam Raker Komisi VI DPR

    Kamis, 23 Januari 2025 17:24 WIB

    Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri) saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

    Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri), Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto (kedua kanan) dan Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

  • Usai Pertemuan di Pendapa Jember, Pemprov Jatim Tambal Lubang Jalan yang Dilewati Truk Imasco

    Usai Pertemuan di Pendapa Jember, Pemprov Jatim Tambal Lubang Jalan yang Dilewati Truk Imasco

    Jember (beritajatim.com) – Usai pertemuan di Pendapa Wahyawibawagraha, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera bergerak menambal lubang jalan di sepanjang jalan yang dilewati truk yang berasal dan menuju pabrik semen PT Imasco Asiatic, di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

    Tim reaksi cepat Dinas PU Bina Marga menambal rute jalan Kecamatan Puger-Balung-Rambipuji sejak Kamis (16/1/2025).. “Ini perawatan sementara. Jika pengerjaannya bagus akan bertahan hingga enam bulan,” kata Suhariyanto, Pengamat Jalan Provinsi Jatim di Kecamatan Puger, Jumat (17/1/2025).

    Dinas PU Bina Marga Jatim menurunkan dua tim. Perbaikan ini dilakukan sambil menunggu perbaikan berskala besar yang akan dilakukan Dinas PU Bina Marga Jatim sesuai hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi penyelesaian masalah kerusakan jalan provinsi di Kecamatan Rambipuji-Puger dan Kecamatan Jombang-Puger, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Senin (13/1/2025).

    Dari rapat yang berlangsung sekitar dua jam tersebut akhirnya dicapai sembilan butir kesepakatan.

    1. Warga dilarang menutup jalan umum.
    2. kendaraan dump truk dengan kapasitas maksimal 15 ton tetap diperkenankan lewat.

    3. Tim Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur akan melakukan perbaikan jalan setiap hari.
    4. PT. Semen Imaaco Asiatic akan memberikan CSR (dana tanggung jawab sosial) kepada pemerintah dan mempelajari skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan betonisasi di ruas jalan Kasiyan – Puger dengan dana Rp 30 miliar.
    6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur akan mengusulkan peningkatan kelas jalan mengacu pada surat dari Pemerintah Kabupaten Jember.

    7. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember akan memberikan stiker kepada angkutan yang dimiliki oleh perusahaan lokal.
    8. Penempatan barrier di lima titik (simpang tiga Kasiyan Timur, simpang tiga Rambipuji, simpang tiga Balung, simpang tiga Gumukmas, dan perbatasan simpang tiga Jombang).
    9. Seluruh peserta rapat koordinasi dari berbagai jajaran telah sepakat atas hasil rapat ini.

    Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan sebesar Rp 52 miliar. Proses tender untuk perbaikan sudah dilakukan dan akan berakhir pada 28 Februari 2025. “Kami juga berupaya meminta bantuan pemerintah pusat untuk meningkatkan level jalan itu ke depan,” kata Asisten II Pemerintah Provinsi Jatim Joko Irianto.

    Ada harapan agar jalan yang dilalui truk Imasco tak lagi berstatus jalan provinsi, namun jalan nasional sehingga tak lagi kelas III. Dengan adanya peningkatan status dan kelas jalan, maka perbaikan dan perawatan jalan bisa dialokasikan dengan anggaran lebih besar. [wir]