Xcloud.id

Tag: Suhariyanto

  • Legislator Minta Perpres MBG Juga Atur Investigasi dan Sanksi

    Legislator Minta Perpres MBG Juga Atur Investigasi dan Sanksi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Investigasi dan sanksi terhadap MBG juga diatur dalam perpres tersebut.

    “Yang perlu diatur, sekurang-kurangnya tugas, fungsi dan kewenangan BGN. Bentuk Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan pihak lain, tata kelola dan SOP. Pengawasan dan investigasi, sanksi,” kata Yahya kepada wartawan Minggu (5/10/2025).

    Menurutnya, kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah terjadi lantaran SOP tidak dijalankan dengan benar. Dia mengatakan banyak hal di lapangan yang tidak dilaksanakan dengan baik seperti pengawasan terhadap makanan yang disajikan.

    “Banyaknya kasus keracunan karena SOP tidak dijalankan dan karena lemahnya pengawasan. Saya berulangkali mengingatkan supaya BGN menjalin kerjasama dengan BPOM, Pemda/Dinkes, Puskesmas dan Sekolah dalam melakukan pengawasan. Tapi di lapangan tidak dilaksanakan,” ujarnya.

    Dia menyampaikan Komisi IX DPR menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam program MBG. Bahkan pihaknya sudah memanggil sejumlah Kementerian dan lembaga guna membahas tata kelola MBG.

    Lebih lanjut, dia menyoroti peran Sarjana Penggerak Pembangunan (SPPI) yang ditugaskan menjadi kepala SPPG hingga agli gizi. Namun menurutnya SPPI yang direkrut dari lulusan sarjana di berbagai daerah itu justru malah tidak berfungsi.

    “Yang juga menjadi kelemahan tidak berfungsinya ahli gizi yang ditugaskan BGN di setiap SPPG. BGN menugaskan 3 orang SPPI di setiap SPPG. 1 orang sebagai kepala, 1 sebagai ahli gizi, 1 orang sebagai ahli keuangan. Kalau ahli gizi tersebut berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi kasus-kasus keracunan,” imbuhnya.

    Perpres MBG

    Sebelumnya, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken perpres mengenai tata kelola pelaksanaan program MBG dalam waktu dekat. Perpres diharapkan dapat diteken Prabowo sebelum 5 Oktober.

    “(Perpres) sedang diajukan sebenarnya, sedang diajukan ya, sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat presiden akan tanda tangan. (Perpres diteken) tergantung keputusan Pak Presiden, mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober kan, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

    Bambang mengatakan pihaknya telah menyiapkan draf perpres tersebut sebelum muncul maraknya kejadian keracunan MBG di berbagai daerah. Menurutnya, pembuatan aturan soal MBG di tingkat perpres dilakukan berdasarkan berbagai evaluasi.

    (dek/dhn)

  • 5 Catatan Legislator PAN soal Perpres Tata Kelola MBG

    5 Catatan Legislator PAN soal Perpres Tata Kelola MBG

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto disebut bakal meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum tanggal 5 Oktober 2025. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi memberikan sejumlah catatan terkait hal-hal yang perlu diatur di Perpres.

    “Pertama, standar keamanan pangan-wajib ada mekanisme uji laboratorium oleh Labkesda dan Kesling, serta larangan pangan ultra-proses yang berlebihan,” ujar Ashabul kepada wartawan, Jumat (2/10/2025).

    Kedua, perlu adanya pengaturan tata kelola dan koordinasi. Menurut Ashabul, harus jelas pembagian peran pemerintah pusat dan daerah.

    Dia menyebut jangan semua hal ditarik ke pemerintah pusat. Baginya, pemda perlu ruang gerak lebih besar karena mereka yang paling dekat dengan sekolah dan puskesmas.

    “Ketiga, sistem monitoring dan evaluasi harus berlapis dan melibatkan masyarakat serta penerima manfaat. Kanal pengaduan publik harus tersedia, cepat, dan aman,” jelas Ashabul.

    Keempat, soal integrasi dengan layanan kesehatan dan pendidikan. Ia menyarankan dapur komunitas di daerah 3T harus dijadikan jangkar pelaksanaan.

    “Kelima, aspek anggaran dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berbasis hasil, jangan hanya output distribusi makanan, tapi betul-betul berdampak pada status gizi anak,” sambungnya.

    Ashabul menyambut baik langkah Prabowo yang akan meneken Perpres Tata Kelola MBG. Hal ini, kata Ashabul, sudah sangat mendesak.

    “Jadi, Perpres ini penting agar program Makan Bergizi Gratis tidak berhenti di jargon, tapi punya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan status gizi anak,” ucap dia.

    Sebelumnya, Perpres Tata Kelola MBG akan segera terbit. Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan melalui Perpres dan Inpres tersebut nantinya akan memperjelas pembagian tugas dari tiap-tiap kementerian lembaga hingga pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.

    “Isinya seperti apa? Sabar sedikit satu minggu, sehingga nanti pembagian tugas serta pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam satu minggu ini insyaallah. Sabar sedikit, satu minggu nanti akan kita umumkan,” jelas Zulhas.

    Sementara, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken Perpres tentang Tata Kelola Pelaksanaan Program MBG dalam waktu dekat. Perpres diharapkan dapat diteken Prabowo sebelum 5 Oktober.

    “(Perpres) sedang diajukan sebenarnya, sedang diajukan ya, sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat Presiden akan tanda tangan. (Perpres diteken) tergantung keputusan Pak Presiden, mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober kan, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (isa/ygs)

  • Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi Nasional 1 Oktober 2025

    Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi Nasional 1 Oktober 2025

    Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah usulan dari asosiasi sopir logistik yang disampaikan dalam audiensi bersama pimpinan parlemen dan pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, ada enam poin usulan yang diajukan asosiasi sopir dalam forum pertemuan tersebut.
    Namun, Dasco menyatakan hanya ada tiga poin yang menurutnya dapat segera didorong DPR RI kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti saat ini.
    “Untuk didorong kepada pemerintah, yaitu satu untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum itu tanpa membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Rabu.
    “Kemudian mendorong pemerintah untuk menyiapkan rumah bersubsidi supaya pengemudi logistik bisa mengakses, dengan kemudian kita mensinkronkan dengan program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan,” sambungnya.
    Dasco juga memastikan akan mendorong pemerintah agar memastikan anak-anak sopir angkutan barang mendapatkan akses bantuan pendidikan, agar bisa bersekolah hingga perguruan tinggi.
    “Dengan mendorong anak-anak driver logistik mendapatkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dan PIP (Program Indonesia Pintar),” kata Dasco.
    Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyampaikan bahwa audiensi kali ini menghasilkan beberapa kesepakatan lain.
    Salah satunya adalah mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
    “Kita menyepakati revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu,” tutur Dasco.
    Untuk memastikan pembahasan berjalan efektif, kata Dasco, DPR dan pemerintah akan membentuk tim kecil beranggotakan perwakilan Komisi V DPR, Kementerian Perhubungan, kementerian terkait lainnya, serta asosiasi sopir logistik.

    Politikus Gerindra itu menekankan, persoalan sopir tidak hanya sebatas peraturan lalu lintas, tetapi juga menyangkut aspek kesejahteraan, keselamatan kerja, hingga jaminan sosial.
    Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus diurai secara komprehensif agar hasil revisi UU benar-benar bisa menjawab kebutuhan di lapangan.
    “Kalau kita bicara logistik, maka yang terlibat bukan hanya Kementerian Perhubungan. Ada Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan, hingga Kementerian Pendidikan untuk mendukung aspirasi para pengemudi. Maka tim kecil ini akan menjembatani agar pembahasan bisa lebih fokus dan jelas arahnya,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pimpinan DPR RI bersama pemerintah menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pengemudi Independen dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) untuk mendengar aspirasi terkait revisi UU LLAJ.
    Audiensi itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustofa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
    Hadir pula perwakilan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
    Dari pihak pemerintah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto ikut mendampingi jalannya pertemuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri, Istana: Yang Utama Bentukan Presiden

    Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri, Istana: Yang Utama Bentukan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto mengatakan tim reformasi bentukan Prabowo Subianto akan bekerja sama dengan tim reformasi bentukan Polri.

    Seperti diketahui, Polri telah membentuk tim reformasi Polri yang diisi oleh jajaran kepolisian.

    “Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi. Sehingga kemudian nanti akan misalnya di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden,” jelas Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Jumat (26/9/2025).

    Bambang menyebut ada sekitar 7 sampai 9 orang yang akan masuk dalam jajaran komite reformasi Polri bentukan Prabowo. Dia belum bisa memastikan rincian nama-nama yang masuk dalam tim reformasi polri, tetapi salah satunya adalah Mahfud MD.

    Dia mengatakan pembentukan tim reformasi Polri masih menunggu Prabowo kembali ke Indonesia setelah kunjungan kerja di luar negeri.

    “Nunggu presiden datang aja dari luar negeri,” sambungnya.

    Pembentukan komite reformasi Polri, katanya, bersifat Ad Hoc yang bekerja selama enam bulan.

    Dalam konferensi pers Jumat (19/9/2025), Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyebut Mahfud MD salah satu calon pengurus komite reformasi polri.

    “Termasuk salah satunya,” kata Prasetyo.

    Prasetyo menjelaskan pembentukan tim reformasi polri merupakan komitmen Presiden Prabowo menjawab tuntutan massa dan meningkatkan kualitas di tubuh Polri.

    “Jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian memang itu bagian dari komitmen pemerintah, komitmen Bapak Presiden dan sekarang sedang proses untuk meminta kesediaan para tokoh-tokoh yang berkenaan,” ucapnya

  • Petugas Haji Non-Muslim Tak ke Mekkah, Wamensesneg: Cuma di Embarkasi Nasional 25 Agustus 2025

    Petugas Haji Non-Muslim Tak ke Mekkah, Wamensesneg: Cuma di Embarkasi Nasional 25 Agustus 2025

    Petugas Haji Non-Muslim Tak ke Mekkah, Wamensesneg: Cuma di Embarkasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan, pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati petugas haji non-Muslim dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
    Namun ia menegaskan, petugas haji non-Muslim hanya bertugas di embarkasi-embarkasi dengan dengan agama Islam sebagai minoritas.
    Ia juga menegaskan, para petugas haji non-Muslim tidak akan bersinggungan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.
    “Iya (sudah diketuk/disepakati). Cuma di embarkasi, ya. Kalau embarkasi kan enggak masalah. Embarkasi misalnya di Manado. Kemudian petugas embarkasinya non-muslim kan boleh juga,” ujar Bambang usai rapat pembahasan revisi UU Haji dan Umrah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
    Selain itu, Komisi VIII dan pemerintah juga akan mengatur persentase jumlah petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    Namun, jumlah petugas haji tidak akan diatur dalam revisi UU Haji dan Umrah, melainkan termaktub dalam Peraturan Menteri.
    “Petugas haji daerah ada. Cuman dia pake kuotanya haji. Kuota haji reguler. Itu prosentasenya enggak ada (dalam UU). Tapi itu nanti akan diatur dalam Peraturan Menteri,” jelas Bambang.
    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Azhar Simanjuntak menuturkan, pelibatan petugas haji non-Muslim tidak masalah selama itu tidak melanggar aspek syariat.
    Hal ini diucapkan Dahnil untuk menanggapi rencana batasan aturan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang tidak harus beragama Islam dan akan dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen).
    “Kalau sampai Jeddah juga enggak ada masalah, selama itu tidak melanggar syariat, prinsipnya itu, jadi selama itu tidak melanggar syariat, itu tidak ada masalah,” kata Dahnil, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
    Dahnil mengatakan, pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha sudah ada yang tertarik untuk bergabung ke Kementerian Haji dan Umrah.
    Ia menuturkan, visi Presiden Prabowo Subianto adalah membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk menghargai dan menerima adanya berbagai macam perbedaan.
    Ia menyebut, haji merupakan ibadah yang eksklusif, tetapi hasil dari ibadah yang eksklusif itu harus inklusif.
    “Makanya di Kementerian Haji nanti, bahkan sekarang di Badan Penyelenggara Haji, tenaga IT kita ada yang Kristen,” ujar Dahnil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Era Prabowo Berpotensi Nambah Satu karena BP Haji, Wamensesneg: Tak Masalah Nasional 22 Agustus 2025

    Kementerian Era Prabowo Berpotensi Nambah Satu karena BP Haji, Wamensesneg: Tak Masalah Nasional 22 Agustus 2025

    Kementerian Era Prabowo Berpotensi Nambah Satu karena BP Haji, Wamensesneg: Tak Masalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengaku tidak masalah jika jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih bertambah satu karena perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji.
    Adapun rencana perubahan ini sudah dibahas antara DPR RI dan pemerintah dalam rapat Panja membahas Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
    Saat ini, pemerintah dan DPR RI mengejar waktu agar RUU bisa disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa (26/8/2025) pekan depan.
    “(Kementerian berpotensi) akan bertambah, badannya akan berkurang. Enggak masalah,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).
    Menurut Bambang, tidak ada Peraturan UU yang melarang pembentukan kementerian di tengah jalan.
    Meski biasanya, kementerian dibentuk berdasarkan pertimbangan Presiden usai dilantik sebagai Kepala Negara.
    “Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang… Tapi itu kan sebenarnya sub-urusan, ya. Jadi kalau agama itu kan urusan pemerintahan yang absolut, ya. Jadi kita nggak bisa urusan haji itu menjadi urusan pemerintahan,” ucap Bambang.
    Lebih lanjut ia menyampaikan, rencana perubahan BP Haji menjadi kementerian pun sudah diketahui Presiden Prabowo Subianto.
    Terlebih, Kepala Negara sudah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) yang diserahkan kepada pimpinan DPR RI beberapa hari lalu agar RUU Haji dan Umrah bisa segera dibahas bersama.
    “Ini pastinya, kan ini kan ada surpres kan. Surpres itu surat Presiden. Jadi ketika kemudian Presiden menandatangani Surpres, itu beliau sudah paham apa yang kira-kira akan menjadi posisi pemerintah ketika berdiskusi dengan DPR itu,” tandas dia.
    Sebagai informasi, RUU Haji dan Umrah telah disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR.
    Keputusan ini diambil DPR RI dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (24/7/2025).
    Saat ini, pemerintah dan DPR RI tengah mengebut pembahasan DIM dengan target disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa (26/8/2025).
    Salah satu poin pembahasannya adalah potensi perubahan nomenklatur BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Petugas Pengibar Bendera di Ponorogo Panjat Tiang Bendera Ketika Tali Pengerek Macet Surabaya

    1 Petugas Pengibar Bendera di Ponorogo Panjat Tiang Bendera Ketika Tali Pengerek Macet Surabaya

    Petugas Pengibar Bendera di Ponorogo Panjat Tiang Bendera Ketika Tali Pengerek Macet
    Tim Redaksi
    MAGETAN, KOMPAS.com
    – Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Minggu (17/8), berlangsung penuh haru dan tegang.
    Momen yang seharusnya khidmat sejenak berubah riuh ketika tali pengerek Bendera Merah Putih tiba-tiba macet di tengah prosesi.
    Dalam video berdurasi singkat yang beredar luas di media sosial, seorang pemuda dengan kemeja putih dan celana kain hitam terlihat nekat memanjat tiang setinggi delapan meter.
    Aksi heroiknya sontak membuat warga bersorak sekaligus khawatir.
    Pemuda tersebut belakangan diketahui bernama Siswanto, petugas pengibar bendera di desa setempat.
    Tindakannya dilakukan spontan, tanpa aba-aba, setelah tali pengerek tersangkut di bagian atas tiang.
    “Mas Siswanto namanya mbak. Dia itu petugas pengibar bendera,” ujar Kepala Desa Wagir Kidul, Suhariyanto, Senin (18/8/2025).
    Suhariyanto menceritakan, upacara awalnya berjalan lancar.
    Namun ketika pengibaran, bendera hanya naik setengah tiang lalu terhenti.
    Para peserta mulai panik.
    “Baru saja dikibarkan, tiba-tiba macet. Peserta upacara panik karena bendera Merah Putih-nya tidak naik-naik,” jelasnya.
    Tanpa berpikir panjang, Siswanto segera melepas sepatu dan kaus kakinya.
    Dengan tangan kosong, ia memanjat tiang setinggi delapan meter.
    Suasana hening seketika berubah menjadi deg-degan.
    “Saya yang jadi inspektur upacara juga kaget. Deg-degan juga. Soalnya saya tahu dia tidak punya keahlian khusus memanjat,” tambah Suhariyanto.
    Meski penuh risiko, aksi Siswanto berhasil.
    Ia membetulkan tali yang macet, lalu memastikan bendera kembali bisa berkibar dengan sempurna di Balai Desa Wagir Kidul.
    “Alhamdulillah setelah Siswanto benerin tali, semua berjalan lancar,” kata Suhariyanto.
    Dihubungi melalui telepon, Siswanto mengatakan, aksi memanjat tiang bendera tersebut semata-mata bentuk tanggung jawab sebagai petugas pengibar bendera pusaka.
    Dia mengaku spontan melakukan aksi tersebut.
    “Lebih kerasa tanggung jawab sih. Kan tugas saya. Walaupun tidak ahli manjat, ya nekat saja,” ujar Siswanto singkat.
    Kini, video keberanian Siswanto terus dibagikan warganet dan menuai pujian.
    Baginya, bendera Merah Putih harus tetap berkibar, apa pun yang terjadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purnawirawan TNI teman seperjuangan Presiden terima pangkat kehormatan

    Purnawirawan TNI teman seperjuangan Presiden terima pangkat kehormatan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah tujuh purnawirawan TNI, yang beberapa di antaranya merupakan teman seperjuangan Presiden Prabowo Subianto sejak pada masa-masa melaksanakan tugas operasi militer, menerima kenaikan pangkat kehormatan menjadi purnawirawan perwira tinggi bintang tiga dan bintang dua.

    Presiden Prabowo pada prosesi Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu, menyematkan langsung tanda pangkat kehormatan bintang tiga kepada enam purnawirawan TNI dan tanda pangkat kehormatan bintang dua kepada satu purnawirawan TNI.

    Di atas panggung, tujuh purnawirawan penerima kenaikan pangkat kehormatan itu ialah Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Valentinus Suhartono Suratman, Marsekal Madya TNI Kehormatan (Purn) Bambang Eko Suhariyanto, Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Chairawan Kadarsyah Kadirussalam Nusyirwan, Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Musa Bangun, Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Glenny Kairupan, Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Tony SB Hoesodo, dan Mayjen TNI Kehormatan (Purn) Taufik Hidayat.

    Kenaikan pangkat kehormatan diberikan kepada tujuh purnawirawan itu karena mereka dinilai berjasa dan dinilai selalu berhasil dalam melaksanakan tugas, khususnya semasa mereka berdinas sebagai prajurit TNI.

    Teman seperjuangan

    Dari deretan penerima kenaikan pangkat kehormatan itu, beberapa di antaranya dikenal sebagai “teman-teman seperjuangan” Presiden Prabowo.

    Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Valentinus Suhartono Suratman atau yang juga populer dengan nama Tono Suratman merupakan lulusan Akademi Militer Tahun 1975 yang juga dikenal sebagai tokoh militer dan tokoh olahraga nasional.

    Tono Suratman, yang pernah disebut oleh Prabowo sebagai salah satu prajurit dan perwira terbaik dalam sejarah TNI, kemudian dipercaya memimpin SMA Taruna Nusantara sebagai kepala sekolah oleh Presiden Prabowo semasa menjabat Menteri Pertahanan pada tahun 2019.

    Presiden Prabowo dan Tono Suratman pernah sama-sama bertugas pada operasi militer di Timor-Timur, yang pada saat itu Presiden menjadi komandan kompi, sementara Tono sebagai komandan peleton.

    Presiden Prabowo dalam bukunya “Kepemimpinan Militer 1” menuliskan bagian khusus untuk memuji Tono, kemahiran dan kemampuannya dalam tempur dan olahraga, juga dedikasi dan semangatnya mengabdi untuk bangsa dan negara.

    Kemudian, Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Chairawan Kadarsyah Kadirussalam Nusyirwan merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat yang saat berdinas banyak ditugaskan di bidang intelijen.

    Chairawan, yang merupakan lulusan Akademi Militer Magelang pada tahun 1980, juga terlibat dalam berbagai operasi, termasuk di Aceh dan Timor-Timur. Semasa Presiden Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, Chairawan bertugas sebagai Asisten Khusus IV Menteri Pertahanan.

    Dalam bukunya, Kepemimpinan Militer 2, Presiden menuliskan nama-nama juniornya yang berinteraksi dekat dengan dirinya, dan Presiden mengaku banyak mendapatkan pelajaran dari mereka. Dari deretan nama itu, Chairawan salah satunya.

    Di atas panggung upacara, ada juga Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Musa Bangun, purnawirawan TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1983.

    Musa Bangun, semasa berdinas sebagai prajurit TNI, pernah menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328/Kostrad, Komandan Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma, dan Koordinator Staf Ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

    Selepas pensiun dari TNI, Musa masuk partai dan menduduki beberapa posisi strategis sebagai komisaris utama salah satu BUMN produsen aluminium.

    Musa Bangun, juga menjadi salah satu nama purnawirawan TNI, yang disebut oleh Presiden Prabowo dalam bukunya, Kepemimpinan Militer 2, terutama saat Presiden berefleksi mengenai kepemimpinan dari pengalaman-pengalaman melaksanakan tugas operasi.

    Kemudian, ada Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Glenny Kairupan. Presiden Prabowo kenal Glenny sejak keduanya masih menempuh pendidikan sebagai taruna di Akademi Militer, dan keduanya juga terlibat operasi di Timor-Timur, meskipun Presiden Prabowo saat itu bersama Kopassus, sementara Glenny bersama Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad).

    Sepanjang mengabdikan diri sebagai prajurit, Glenny pernah mengisi posisi-posisi strategis di antaranya Danrem 073 Makutarama di Salatiga, Asisten Atase Pertahanan di Filipina, Komandan Detasemen Intelijen Kostrad, kemudian juga menjadi penasehat keamanan Satgas P3TT (Pelaksana Penentuan Pendapat di Timor-Timur) dan membantu United Nations Mission in East Timor (UNAMET).

    Presiden Prabowo menyebut Glenny sebagai “sahabat saya sejak taruna”.

    Berikut salah satu bagian mengenai sosok Glenny yang dituliskan oleh Presiden dalam bukunya “Kepemimpinan Militer 1”:

    “Mayor Jenderal Glenny ini adalah sahabat saya sejak taruna. Kita masuk taruna sama-sama pada tahun 1970. Kita berada di kompi yang sama, Kompi yang dipimpin oleh Letnan Satu Azwar Syam. Kita mengalami pasang surut, suka duka dalam perjalanan sebagai taruna, perwira muda, dan sebagainya bersama-sama.

    Pak Glenny Kairupan punya fisik yang sangat kuat. Beliau orang yang riang gembira, tidak pernah tidak ketawa, tidak pernah tidak senyum, tidak pernah tidak bercanda. Beliau orang yang sangat patriotik, sangat merah putih dan sangat pemberani.

    Waktu saya masih di Kopassus beliau masuk Penerbad. Kita ketemu lagi di daerah Timor Timur hampir setiap habis saya kontak tembak. Kalau ada yang luka apalagi ada yang gugur, Glenny yang pertama turun pakai helikopter mengangkut anak buah saya yang luka atau mengangkut mereka yang gugur.

    Kadang beliau tidak bisa mendarat karena kita berada di lereng, tapi beliau berani untuk turun karena beliau tahu sangat berat kalau beliau tidak mengambil yang luka dan yang gugur.

    Berkali-kali kita melakukan operasi bersama di daerah-daerah yang susah. Di Timor Timur, di Papua, di daerah-daerah perbatasan”.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo berikan pangkat kehormatan pada 14 purnawirawan

    Prabowo berikan pangkat kehormatan pada 14 purnawirawan

    Bandung (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada 14 purnawirawan TNI sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka selama menjadi prajurit aktif.

    Penganugerahan kenaikan pangkat itu dilakukan pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung Barat, Minggu.

    Sebanyak lima orang mendapat penganugerahan menjadi jenderal kehormatan dan enam purnawirawan menerima kenaikan pangkat kehormatan menjadi bintang tiga, yakni:

    Jenderal Kehormatan

    1. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Sjafrie Sjamsoeddin

    2. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Herindra

    3. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Agus Sutomo

    4. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) (KKO) Ali Sadikin

    5. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Yunus Yosfiah

    Pangkat Kehormatan Bintang Tiga

    1. Letjen TNI (Purn) Valentinus Suhartono Suratman lulusan Akmil 1975

    2. Marsekal Madya TNI (Purn) Bambang Eko Suhariyanto lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir 1987

    3. Letjen TNI (Purn) Chairawan lulusan Akmil 1980

    4. Letjen (Purn) Musa Bangun lulusan Akmil 1983

    5. Letjen (Purn) Glenny Kairupan lulusan Akmil 1973

    6. Letjen (Purn) Tony SB Husodo lulusan Akmil 1977

    Pangkat Kehormatan Bintang Dua dan Bintang Sakti

    1. Mayjen (Purn) TNI Taufik Hidayat lulusan Akmil 1983 mendapat kenaikan pangkat kehormatan menjadi bintang dua

    2. Letjen (Purn) Marinir Alfan Baharudin mendapat penghargaan Bintang Sakti

    3. Letda (Purn) Darius Bayadi mendapat tanda kehormatan Bintang Sakti

    Dalam amanatnya, Presiden Prabowo di depan para prajurit TNI dari berbagai matra mengingatkan jangan pernah melupakan sejarah Indonesia pernah dijajah.

    Dia juga mengatakan pertahanan defensif yang saat ini diterapkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, tidak hanya ada di perbatasan-perbatasan atau tempat-tempat yang rawan, tetapi ada di seluruh tanah air, hingga kampung-kampung, desa-desa, lembah, dan gunung-gunung.

    “Wawasan kita adalah wawasan pertahanan yang defensif. Ada yang mengatakan, dalam perang, defensif itu tidak bisa menang. Itu bacaan sejarah yang keliru. Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah, kita pertahankan, seluruh bangsa Indonesia pertahankan, saudara-saudara kita tidak bisa ditaklukkan, dan bagi kita, tidak ada masalah, daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam upacara tersebut Presiden Prabowo Subianto juga melantik sejumlah jabatan strategis baru dan mengukuhkan satuan pasukan baru di tubuh TNI.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI.

    Kemudian presiden melantik tiga pimpinan pasukan elite TNI, yaitu Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deny Muis sebagai perwira tinggi bintang tiga.

    Ketiganya pun otomatis menjadi pimpinan pasukan elite TNI pertama yang memimpin masing-masing Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI Angkatan Udara dengan menyandang titel panglima dan pangkat bintang tiga.

    Dalam momen itu, Presiden Prabowo juga melantik dan mengukuhkan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU, yang merupakan struktur baru di TNI Angkatan Udara.

    Sebanyak enam Komando Daerah Militer, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, lima Batalyon Komando Korps Pasukan Gerak Cepat juga dikukuhkan dalam momen tersebut.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.