Tag: Suhadi

  • Usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka inkonstitusional

    Usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka inkonstitusional

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka inkonstitusional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Usulan yang dilakukan para purnawirawan TNI terkait pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai inkonstitusional dan tidak masuk akal serta tidak tepat.

    Hal itu dikatakan Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi, SH, MH dalam keterangannya, Rabu (11/6).

    Suhadi mengatakan, Tim Hukum Merah Putih telah mengirim surat pada Ketua DPR RI dan seluruh pihak untuk memberikan masukan terkait usulan yang dinllai sangat mengada ngada, inkonstitusional serta tidak ada dasar hukumnya untuk memakzulkan Wapres Gibran.

    Menurut Suhadi bahwa terkait pada penilaian putusan MK tidak sah dikaitkan oleh putusan MKMK, tentunya tidak akan bersentuhan langsung kepada putusan yang telah mengikat dan final tadi.

    “Karena putusan No. 90 dikaitkan MKMK sudah pernah diajukan keberatan, namun semua lembaga negara baik dari penyelenggara pemilu maupun yang lainnya tetap mengacu kepada putusan MK No. 90,” kata Suhadi.

    Suhadi menjelaskan usulan yang diajukan  para purnawirawan TNI sudah tidak punya nilai yuridis karena Prabowo-Gibran telah dilantik MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dipilih rakyat.

    “Prabowo-Gibran dari hasil perolehan suara mendapatkan 58 persen lebih suara artinya suara rakyat sebagai manifestasi suara tuhan atau vox populi vox dei,” tambah Suhadi.

    Pada kesempatan yang sama  Suhadi menambahkan bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, khusus kepada DPR dan atau MPR agar tetap tegak lurus kepada hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.

    “Bahwa ajakan pemakzulan bukan di wilayah masyarakat dan usulan semacam itu masuk dalam kontes salah kamar, karena para purnawirawan TNI yang berjumlah 4 orang hanya masyarakat sipil bukan anggota dewan. Sehingga dengan begitu alasan pemakzulan itu harus ditolak seluruhnya,” tutup Suhadi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • DKH Hospitals dan TVGH teken MoU tingkatkan layanan kesehatan di RI

    DKH Hospitals dan TVGH teken MoU tingkatkan layanan kesehatan di RI

    kerja sama ini akan mempercepat transformasi layanan kesehatan kami menjadi lebih inovatif dan berstandar internasional

    Jakarta (ANTARA) – DKH Hospitals Group Indonesia bersama Taipei Veterans General Hospital (TVGH) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka menjalin kerja sama strategis di bidang kedokteran, riset dan pendidikan medis, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

    MoU ditandatangani langsung oleh Direktur Utama DKH Hospitals Group Satria Muhammad Wilis dan Superintendent TVGH Wei-Ming Chen, serta dihadiri oleh para petinggi dari kedua perusahaan.

    “Kami percaya kerja sama ini akan mempercepat transformasi layanan kesehatan kami menjadi lebih inovatif dan berstandar internasional. TVGH adalah institusi medis terdepan dengan reputasi global, kami sangat antusias atas peluang kolaborasi yang akan terjalin” ujar Satria Muhammad Wilis sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Satria menjelaskan kerja sama akan berlangsung selama dua tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

    Kerja sama mencakup berbagai bidang strategis, di antaranya pertukaran ilmiah dan tenaga medis, kolaborasi riset dan uji klinis, pengembangan tele-health, program pelatihan dan pendidikan kedokteran berkelanjutan, serta rujukan pasien internasional dan kegiatan lain yang disepakati bersama.

    Vice Superintendent Wui-Chiang Lee menyampaikan kolaborasi ini merupakan komitmen untuk memperluas pengaruh positif dalam bidang kesehatan global, sekaligus mempererat hubungan bilateral dengan institusi medis dari Indonesia.

    Penandatanganan dilakukan secara langsung di RS Medika Dramaga member of DKH Hospitals Group, Bogor, dengan dihadiri dari pihak DKH Hospitals Group, di antaranya Komisaris Utama DKH Hospitals Iqbal Rahim Wilis.

    Selain itu Komisaris Independen DKH Hospitals Abdullah Sayidi, Direktur Utama DKH Hospitals Group Satria Muhammad Wilis, Direktur DKH Hospitals Octen Suhadi, dan Corporate Secretary DKH Hospitals Heri Akhyar, serta perwakilan direksi RS Medika Dramaga Bogor.

    Adapun, dari pihak Taipei Veterans General Hospital (TVGH), Taiwan, di antaranya Vice Superintendent TVGH Wui-Chiang Lee, Director International Medical Service Center TVGH Chin-Su Liu.

    Juga Sttending Physician International Medical Service Center and Department of Family Medicine TVGH Yi-Jen Claire Wang, Policy Manager International Medical Service Center TVHG Elaine Le, dan selaku Coordinator International Medical Service Center TVGH Candy Cheng.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadi Emiten Baru di BEI, Cipta Sarana Medika Tbk Raup Dana Hasil IPO Rp69,960 Miiliar – Halaman all

    Jadi Emiten Baru di BEI, Cipta Sarana Medika Tbk Raup Dana Hasil IPO Rp69,960 Miiliar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini resmi mencatatkan masuknya emiten baru dari industri rumah sakit, PT Cipta Sarana Medika Tbk melalui pencatatan saham perdana dengan kode saham DKHH, Kamis, 8 Mei 2025.

    DKHH merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta dan kini mengelola rumah sakit tipe C di Kedungwaringin, Sukatanidan Cibadak, Jawa Barat.

    Direktur Utama DKHH, Satria Muhammad Wilis mengatakan, pada IPO tersebut DKHH menawarkan 530.000.000 saham atau setara 20,78 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp50 persaham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp132 setiap saham.

    Jumlah seluruh nilai IPO DKHH ini adalah sebesar Rp69.960.000.000. DKHH juga menerbitkan sebanyak 265.000.000 Waran Seri I yang menyertai saham baru DKHH. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru.

    Setiap pemegang 2 saham baru DKHH berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru DKHH dengan harga pelaksanaan sebesar Rp155 setiap saham.

    EMITEN BARU – Suasana pencatatan saham perdana (IPO) emiten baru PT Cipta Sarana Medika Tbk dengan kode DKHH di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025. Di IPO kali ini DKHH 530.000.000 lembar saham atau setara 20,78 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh

    Jumlah seluruh Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ini adalah sebanyak-banyaknya Rp41.075.000.000.

    Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

    Sebanyak Rp612.000.000 akan digunakan untuk belanja modal untuk merenovasi Rumah Sakit DKH Cibadak di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang akan dikerjakan kontraktor terafiliasi, yaitu PT Wyn Karya Perkasa.

    Sebanyak Rp40.760.000.000 lainnya akan digunakan untuk pembangunan gedung baru di sekitar area rumah sakit DKH Cibadak di lokasi yang sama.

    Kemudian, sebanyak Rp3.618.784.000 akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian CT-Scan, serta alat medis dan non-medis yang akan digunakan di gedung baru Rumah Sakit DKH Cibadak.

    Seluruh transaksi pembelian dilakukan dengan perusahaan yang bukan terafiliasi dengan perseroan, yaitu PT D&V International Makmur Gemilang.

    Sisa dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dalam rangka peningkatan branding Perseroan serta pembayaran vendor obat/farmasi dengan mekanisme pembelian secara Purchase Order (PO).

    DKHH Incar Pendapatan Rp165 Miliar

    Direktur Cipta Sarana Medika Tbk Octen Suhadi bilang, DKHH membidik pendapatan sebesar Rp 165 miliar dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), 

    “Kemudian EBITDA mencapai 17,3 persen dan laba bersih sesuai dengan RKAP meningkat 191 persen secara tahunan dari raihan 2024,” jelasnya saat ditemui, Kamis (8/5). 

    Berdasarkan prospektus Initial Public Offering (IPO), DKHH membukukan pendapatan sebesar Rp 126,03 miliar pada tahun 2024. Ini meningkat 15,67% secara tahunan atau Year on Year (YoY). 

    Dari sisi bottom line, laba bersih periode atau tahun berjalan DKHH sebesar Rp 1,27 miliar sepanjang 2024. Ini turun 59,25% secara tahunan dari Rp 5,33 miliar. 

    Octen menyampaikan untuk raihan kinerja di kuartal pertama 2025, DKHH baru meraup pendapatan sebesar Rp 400 juta. Memang, periode ini cenderung lebih rendah. 

    “Pasien itu sedikit di kuartal pertama ini, biasanya akan meningkat setelah lebaran dan kami melakukan renovasi rumah sakit,” kata dia. 

    Octen bilang pada kuartal pertama ini, DKHH sudah melakukan renovasi sesuai dengan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 agar bisa mengikuti ketentuan KRIS. Renovasi ini ditargetkan selesai pada 15 Mei 2025. 

    Laporan Reporter: Yuliana Hema | Sebagian artikel ini dikutip dari Kontan

     

     

  • Begini Prospek Perkembangan Aset Digital di Indonesia

    Begini Prospek Perkembangan Aset Digital di Indonesia

    Jakarta

    Teknologi transformatif saat ini terus berkembang di Indonesia. Seperti blockchain dan sejumlah teknologi lainnya bisa membentuk masa depan keuangan Indonesia.

    Chief Investment Officer BRI Ventures Markus Liman Rahardja mengungkapkan perusahaan menjembatani kolaborasi yang bermakna antara institusi keuangan mapan dengan mitra teknologi inovatif.

    “Dengan menjembatani dua dunia ini, kami ingin mendorong pertumbuhan berkelanjutan, memperluas inklusi keuangan, dan mempercepat adopsi aset digital di Indonesia,” kata Markus dalam siaran pers, Senin (28/4/2025).

    Saat ini lebih dari 20 juta pengguna crypto, Indonesia kini menempati peringkat ketiga secara global dalam adopsi Web3-sebuah bukti nyata dari ekosistem yang berkembang pesat.

    “Kami melihat pertumbuhan signifikan dalam talenta developer, keterlibatan institusi, serta kejelasan regulasi yang bersama-sama membentuk fondasi untuk kemajuan jangka panjang. Di Coinvestasi, peran kami adalah menghubungkan ekosistem: memfasilitasi dialog, berbagi wawasan, dan menciptakan kolaborasi yang mendorong industri maju,” ujar Founder Coinvestasi Steven Suhadi.

    Lanskap tokenisasi dan blockchain di Indonesia berkembang pesat, didorong oleh populasi muda dan dinamis, kelas menengah yang terus tumbuh, industri fintech yang berkembang, serta sistem pembayaran digital yang makin kuat.

    Kombinasi ini menjadi fondasi bagi gelombang inovasi blockchain berikutnya untuk berkembang dan bertumbuh secara masif.

    Project Wira, laporan yang dikembangkan oleh BRI Ventures, Saison Capital, D3 Labs, dan Tiger Research, menyoroti potensi blockchain untuk mentransformasi ekosistem keuangan Indonesia. Sebanyak 7% populasi Indonesia saat ini telah memiliki aset digital, melampaui jumlah investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 6,4 juta orang – menunjukkan potensi adopsi yang masih sangat besar.

    Inovasi telah bermunculan dalam bentuk uang digital, komoditas, obligasi, kredit karbon, hingga properti. Laporan ini memperkirakan bahwa permintaan terhadap tokenisasi aset di Indonesia dapat mencapai US$88 miliar pada tahun 2030.

    Program Akselerator untuk Startup Real-World Asset (RWA) yang Ingin Berekspansi ke Indonesia Tokenize Indonesia yang menyasar startup Real-World Asset (RWA) secara global, hadir setelah peluncuran laporan “Project Wira – Indonesia’s Asset Tokenization Opportunity” pada November 2024 yang mengidentifikasi potensi pasar tokenisasi aset di Indonesia sebesar US$88 miliar.

    Saison Capital, lengan investasi ventura dari perusahaan keuangan Jepang Credit Saison, bersama BRI Ventures, lengan investasi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Coinvestasi, perusahaan media yang berfokus pada blockchain, secara resmi meluncurkan Tokenize Indonesia – sebuah program akselerator untuk mencari, mendanai, dan mendukung startup Real-World Asset (RWA) yang bergerak di bidang blockchain dan tokenisasi aset untuk berekspansi dan mengimplementasikan solusi mereka di Indonesia.

    Tokenize Indonesia akan berlangsung dari April hingga Agustus 2025. Startup terpilih akan menjalankan Proof of Concept (POC) dengan berbagai perusahaan ternama di Indonesia, termasuk BRI Ventures dan MDI Ventures, anak perusahaan Telkom Indonesia. Program ini akan ditutup pada Agustus dengan sesi demo day yang diselenggarakan dalam Coinfest Asia, festival crypto terbesar di Asia, pada 21-22 Agustus di Bali.

    Pengumuman peluncuran Tokenize Indonesia disampaikan dalam acara ONCHAIN 2025 – konferensi tahunan yang diprakarsai oleh Saison Capital, D3 Labs, Helix, dan Emurgo – yang mempertemukan investor, founder, dan pemimpin industri RWA dari sektor keuangan tradisional maupun fintech.

    Tahun ini, acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 500 peserta di Bangkok. “Di Saison Capital, kami percaya bahwa teknologi blockchain dan manfaat luasnya akan menjadi fondasi dalam membentuk masa depan keuangan yang inklusif, mentransformasi sistem keuangan yang ada, dan menciptakan akses yang lebih merata untuk semua. Meski kondisi pasar saat ini sedang volatil, kami tetap menjadi investor aktif dalam startup blockchain yang menyelesaikan permasalahan nyata di sektor keuangan. Kami percaya pentingnya menjalin kolaborasi dengan mitra strategis untuk memberikan dukungan nyata bagi para founder, dan kami senang menemukan mitra yang sevisi seperti BRI Ventures dan Coinvestasi,” ujar Qin En Looi, Partner di Saison Capital.

    (kil/kil)

  • Murdaya Poo Meninggal Dunia: Tokoh yang Perjuangkan Kesetaraan

    Murdaya Poo Meninggal Dunia: Tokoh yang Perjuangkan Kesetaraan

    Jakarta, Beritasatau.com – Wafatnya tokoh bisnis nasional, Murdaya Widyawimarta Poo, meninggalkan duka mendalam tak hanya bagi kalangan dunia usaha, tetapi juga para tokoh nasional yang pernah bekerja sama dengannya dalam berbagai bidang.

    Salah satu ucapan belasungkawa datang dari mantan menteri agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin.

    Melalui unggahan di media sosial X pribadinya, Lukman menyampaikan rasa hormat dan duka cita atas berpulangnya Murdaya Poo, seraya mendoakan agar sang tokoh berpulang dalam ketenangan dan kebahagiaan abadi.

    “Selamat berpulang sepenuh rela dan bahagia, Pak Murdaya Poo,” tulisnya dalam unggahan tersebut dikutip Beritasatu.com, Senin (7/4/2025).

    Namun lebih dari sekadar ucapan belasungkawa, Lukman juga mengajak publik mengenang kiprah almarhum yang tak banyak diketahui orang, yakni keterlibatannya dalam proses penyusunan dan perjuangan disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

    Dua regulasi penting ini menjadi tonggak sejarah dalam mendorong persamaan hak seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang asal-usul ras maupun etnisnya.

    Menurut Lukman, Murdaya Poo merupakan salah satu tokoh yang aktif mendukung perjuangan tersebut, khususnya dalam konteks memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas untuk diakui secara penuh sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

    “Saya masih ingat momen kebersamaan pada tahun 2020, ketika kami berdiskusi panjang bersama Pak Murdaya, Pak Suhadi, serta umat dari Parisadha Buddha Dharma Nasional Indonesia (NSI). Saat itu, kami mengkaji secara mendalam pentingnya revisi terhadap sistem kewarganegaraan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis,” kenangnya.

    “Selamat jalan Pak Murdaya Poo, semoga Semoga terlahir kembali dengan bahagia di alam yang lebih tinggi,” tutup Lukman.

  • Kabar Duka, Pengusaha Nasional Murdaya Poo Meninggal Dunia

    Kabar Duka, Pengusaha Nasional Murdaya Poo Meninggal Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Dunia usaha Indonesia berduka atas kepergian Murdaya Widyawimarta Poo, salah satu tokoh penting di sektor properti dan ritel nasional yang meninggal dunia.

    Pendiri sekaligus pemilik Pondok Indah Mall (PIM) dan pengembang kawasan Jakarta International Expo (JIExpo) itu dikabarkan meninggal dunia pada Senin (7/4/2025) di Singapura.

    Informasi mengenai Murdaya Widyawimarta Poo meninggal dunia disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Pusat.

    Ungkapan belasungkawa turut dibagikan oleh DPP Walubi melalui media sosial resminya sebagai bentuk penghormatan atas kepergian tokoh tersebut.

    “Sabbe sankhara anicca. Segenap jajaran Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Murdaya Widyawimarta Poo. Semoga kebajikan semasa hidup mendiang mengkondisikan terlahir di alam bahagia,” tulis akun Walubi Pusat, Senin (7/4/2025).

    Kepergian Murdaya menjadi kehilangan besar bagi sektor bisnis di Tanah Air. Dikenal sebagai sosok visioner dalam dunia properti dan ritel, kontribusinya dalam membangun pusat-pusat komersial strategis turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

    Ungkapan belasungkawa datang dari berbagai kalangan. Mantan menteri agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan doa dan penghormatan terakhirnya melalui media sosial.

    “Selamat jalan dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan, Pak Murdaya Poo,” tulisnya.

    Ia juga mengenang kiprah almarhum dalam perjuangan melahirkan Undang-Undang Kewarganegaraan serta Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

    Menurutnya, Murdaya adalah salah satu tokoh yang mendorong kesetaraan dan inklusi dalam kehidupan berbangsa.

    “Saya masih ingat momen kebersamaan pada 2020 saat bersama Pak Murdaya, Pak Suhadi, dan umat Parisadha Buddha Dharma NSI membahas pentingnya UU tersebut. Kita ingin memastikan bahwa tak ada lagi istilah ‘warga keturunan’ dan semua yang menjadi WNI sejak lahir adalah bagian utuh dari bangsa ini,” kenang Lukman untuk Murdaya Poo yang meninggal dunia.
     

  • DPRD soroti nilai tunda bayar Pemrov Kepri 2024 capai Rp282 miliar

    DPRD soroti nilai tunda bayar Pemrov Kepri 2024 capai Rp282 miliar

    Batam (ANTARA) – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti terkait nilai tunda bayar dalam kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri pada 2024 yang mencapai Rp282 miliar.

    Anggota DPRD Kepri Suhadi di Batam, Sabtu mengatakan faktor penyebab tunda bayar ini dikarenakan berkurangnya nilai transfer dari pusat.

    Meski demikian, ia menilai semestinya Pemprov bisa menakar penggunaan anggaran ke depannya, sehingga tunda bayar tidak membengkak seperti tahun 2024 ini.

    “Kinerja ini kan ada barometernya. Apakah Pemprov Kepri sudah mencapai target seperti peningkatan ekonomi, bantuan tepat sasaran, pengurangan anggota kemiskinan. Begitu juga dengan infrastruktur yang telah dikerjakan selama tahun 2024. Kami ingin tahu skala prioritas dari setiap program yang sudah dijalankan,” kata Suhadi.

    Selain itu Komisi II DPRD Provinsi Kepri juga mencermati terkait potensi penerimaan yang perlu ditingkatkan lagi, mengingat penerimaan yang masih bisa dioptimalkan.

    “Termasuk kinerja BUMD yang sampai saat ini belum bisa memperlihatkan hasil yang memuaskan. BUMD harusnya bisa menjadi sumber penerimaan yang bisa digarap oleh Pemprov,” ujar dia.

    “Selama jadi wakil rakyat yang baru, saya juga masih belajar tentang pengelolaan keuangan daerah ini. Jadi saya akan fokus pada penggunaan anggaran ini untuk apa saja. Pemanfaatan anggaran harus jelas,” tambah Suhadi.

    Dengan begitu, Suhadi berharap ada evaluasi dari program yang telah berjalan, sehingga produk- produk yang dijalankan harus sesuai dengan pos anggaran yang tersedia.

    Kata Suhadi, kebijakan harus lebih jelas, kecermatan penggunaan anggaran harus menjadi fokus dari Pemprov Kepri.

    “Jadi tiga poin itu lah yang menjadi perhatian kami, pertama skala prioritas program yang harus jelas, tunda bayar, dan terakhir optimalisasi penerimaan daerah. Tiga poin ini harus menjadi perhatian Pemprov,” kata dia.

    Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ahok Diperiksa Kejagung Sebagai Saksi, Ini Kata Koordinator Tim Hukum Merah Putih – Halaman all

    Ahok Diperiksa Kejagung Sebagai Saksi, Ini Kata Koordinator Tim Hukum Merah Putih – Halaman all

    Ahok Diperiksa Kejagung Sebagai Saksi, Ini Kata Tim Hukum Merah Putih
     
     
    Willy Widianto/Tribunnews.com
     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap eks-Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada Kamis (13/3/2025). 

    Ahok diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023.

    Soal hal itu, Koordinator Tim Hukum Merah Putih, relawan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, C Suhadi mencermati posisi Ahok yang pernah berada dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama Pertamina di aman memiliki tugas utama mengawasi tata kelola Pertamina. 

    Di posisi tersebut, kata Suhadi, membuat Ahok seharusnya mengetahui jika ada penyelewengan.

    “Jadi (sebagai komisaris), pasti tahu apa-apa yang terjadi di Pertamina, mau baik ataupun penyelewengan. Karena menurut UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tugas komisaris mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Termasuk didalamnya dapat memberhentikan sementara direksi ( pasal 106 UU Perusahaan Terbatas). kata C Suhadi,  kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Dengan begitu, papar dia, posisi Komut sebagai dewan komisaris mempunyai kewenangan yang sangat strategis dalam rangka membenahi Pertamina.

    Dia menyesalkan sikap Ahok yang tetap berada di Pertamina selama masa jabatannya saat dia mencurigai ada yang salah dalam pengelolaan.

    “Jadi Dia (Ahok) harusnya mengetahui apapun yang ada di dalam Pertamina, kalau ada penyimpangan laporkan ke Direksi, ke media atau aparat penegak hukum. Ini kok diam saja, baru sekarang ‘teriak-teriak’,” ujar Suhadi.

    Suhadi juga menilai, sebaiknya Ahok meminta maaf ke masyarakat Indonesia atas dugaan penyimpangan yang terjadi.

    Senang Bisa Membantu Kejaksaan

    Adapun Ahok memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung, Kamis (13/3/2025).

    Ahok diperiksa sebagai saksi kasus korupsi minyak mentah Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023.

    Pantauan Tribunnews.com, Ahok tiba Gedung Kartika Kejaksaan Agung sekira pukul 08.30 WIB didampingi salah seorang pria.

    Saat tiba di Kejagung, Ahok terlihat mengenakan batik cokelat dengan motif hitam serta bercelana hitam.

    Sementara itu saat ditemui awak media, Ahok mengaku senang dipanggil Kejagung dan akan menyampaikan seluruh pertanyaan yang ditanyakan penyidik.

    “Saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan, kalau yang apa saya tahu akan saya sampaikan,” kata Ahok, Kamis (13/3/2025).

    Ahok juga mengatakan membawa sejumlah dokumen rapat ketika dirinya masih menjabat sebagai Komut Pertamina.

    “Data yang kami bawa itu adalah data rapat, kalau diminta (penyidik) akan kita kasih,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina.

    Dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka.

    9 tersangka tersebut di antaranya:

    Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
    Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional
    Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
    Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock
    Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa
    Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa 
    Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga
    Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

     

     

  • Jelang PSU Pilkada Magetan, Bawaslu Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Sembako Berisi Foto Paslon

    Jelang PSU Pilkada Magetan, Bawaslu Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Sembako Berisi Foto Paslon

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

    TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan belum dimulai, namun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat sudah menerima laporan dugaan pelanggaran, yang dilakukan salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati. 

    Laporan yang mencuat adalah dugaan pembagian paket sembako kepada masyarakat Dukuh Jlamprang, Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo.

    Lokasi tersebut termasuk dalam wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009, salah satu lokasi PSU yang akan digelar pada 22 Maret 2025.

    Seorang warga bernama Suhadi melaporkan, pembagian sembako yang diduga berasal dari salah satu paslon terjadi pada Senin (10/3/2025). 

    Menurutnya, paket tersebut berisi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, teh celup, dan kecap.

    “Dalam paket sembako itu ada nama serta foto paslon, lengkap dengan ajakan untuk mencoblos,” ungkap Suhadi, Rabu (12/3/2025)

    Komisioner Bawaslu Magetan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, M Ramzi, membenarkan laporan terkait dugaan pembagian sembako.

    “Barang bukti, lima paket sembako telah diserahkan kepada Bawaslu, dua paket dari laporan pertama dan tiga paket dari laporan kedua,” tuturnya.

    Saat ini, Bawaslu tengah melakukan kajian awal untuk menentukan laporan tersebut memenuhi syarat formal dan material sebelum diputuskan untuk diregistrasi.

    Ia juga menegaskan, dlam PSU tidak ada tahapan kampanye maupun masa tenang seperti Pilkada.

    “Segala bentuk pemberian yang berpotensi mempengaruhi pemilih harus dikaji lebih lanjut,” pungkasnya

  • Keluarga Sudah Ikhlas, Istri & 2 Anak La Sadi Tak Kunjung Ditemukan Usai 7 Hari Kecelakaan Longboat – Halaman all

    Keluarga Sudah Ikhlas, Istri & 2 Anak La Sadi Tak Kunjung Ditemukan Usai 7 Hari Kecelakaan Longboat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TERNATE – Sudah sepekan berlalu, istri dan dua anak La Sadi,  Nurul, dan Mila korban kecelakaan longboat di perairan Halmahera Selatan – Kepulauan Sula tak juga ditemukan.

    Proses pencarian yang dilakukan Basarnas Ternate, Maluku Utara selama tujuh hari tak membuahkan hasil.

    Hingga Basarnas memutuskan untuk menghentikan proses pencarian ketiga korban, Sabtu (8/3/2025) sejak pukul 19.00 WIT atas persetujuan SC.

    “Upaya telah dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur untuk melakukan pencarian. Namun dari hari pertama hingga hari ke tujuh tim belum berhasil menemukan para korban,” ujar Kepala Basarnas Ternate, Iwan Ramdani.

    Iwan menjelaskan, penutupan operasi SAR tersebut sudah seusai SOP Basarnas, dimana pencarian dilakukan selama 7 hari.

    “Terlebih tanda-tanda penemuan tidak ada maka kami secara resmi menutup Operasi SAR,” katanya.

    Iwan mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga korban dan telah mengikhlaskan, maka korban dinyatakan hilang.

    “Namun apabila ada tanda-tanda ditemukannya korban, maka operasi SAR akan kami buka kembali,” tandasnya.

    Kronologis Longboat Hilang Kontak

    Sebelumnya longboat yang mengangkut 7 penumpang dilaporkan hilang kontak Sabtu (1/3/2025).

    Menurut Kepala Basarnas Ternate, Iwan Ramdani, longboat tersebut berangkat dari Desa Kawasi, Halmahera Selatan ke Desa Waisum, Kepulauan Sula, Maluku Utara.

    Pihak Basarnas Ternate awalnya menerima informasi hilangnya longboat tersebut dari Wahid Utomo, Babinsa Desa Waisum.

    Iwan mengatakan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12:00 WIT.

    Penjaga Pantai Filipina (PCG) sedang berupaya untuk mengevakuasi 25 jasad korban kapal yang terbalik perairan Binangonan, pada Kamis (27/7/2023). (Philippine Coast Guard (PCG))

    Longboat tersebut diestimasikan tiba pukul 18:00 WIT, namun hingga malam longboat belum juga tiba.

    Keesokan harinya, Minggu (2/3/2025), keluarga dan kerabat korban melakukan pencarian, namun hasilnya nihil.

    Selanjutnya, keluarga-kerabat melaporkan hal tersebut ke Unit Siaga SAR Sanana dan meminta bantuan SAR.

    Kantor SAR Ternate merespons dengan menerjunkan Tim Rescue USS Sanana.

    Kami kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait setelah menerima laporan, kata Iwan.

    “Selanjutnya, dengan menggunakan RIB 01 Sanana untuk melakukan operasi pencarian,” ujarnya.

    4 Korban Ditemukan Keesokan Harinya

    Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdani mengatakan, pada Minggu (2/3/2025) pukul 22.40 WIT, Tim SAR Gabungan menerima informasi telah ditemukan 4 korban dalam keadaan selamat.

    Empat korban ini ditemukan oleh nelayan Desa Waisum yang menggunakan Longboat dan dievakuasi ke rumah korban di Desa Waisum, Kepulauan Sula.

    Adapun 4 korban selamat yang ditemukan adalah:

    Rahman La Muhamad (38)
    La Kasi (40)
    Wa Asadria (42) 
    Nidar (16)

    Adapun unsur yang terlibat dalam pencarian ini adalah Tim Rescue Unit Siaga SAR Sanana, KRI Madidihang, Pos TNI AL Obi, Pol Airud Sanana, Pol Airud Obi, Pos TNI AL Sanana, Danramil Sanana, Polsek Sanana, Babinsa Obi, KPLP Kawasi, Masyarakat dan Keluarga Korban. 

    Sumber: (TribunTernate.com/M Julfikram Suhadi)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunTernate.com dengan judul Operasi SAR 3 Korban Longboat Terbalik di Perairan Malut Ditutup, Keluarga Ikhlas