Tag: Suhadi

PTPN IV dukung peningkatan kompetensi calon PMI lewat pelatihan sawit

Pelatihan yang digelar diikuti ratusan peserta (calon PMI) yang dipersiapkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Jakarta (ANTARA) – Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV menyiapkan Kebun Rejosari sebagai pusat pelatihan sawit untuk memperkuat kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga memiliki keterampilan dan siap bersaing dalam industri perkebunan modern.

“Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV mendapat kepercayaan sebagai mitra pelatihan lapangan bagi calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI sektor perkebunan,” kata Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K Santosa dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan pihaknya mendapat kepercayaan tersebut setelah Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung menetapkan Kebun Rejosari, Regional VII, sebagai lokasi praktik lapangan untuk pelatihan budi daya sawit modern.

“Pelatihan yang digelar diikuti ratusan peserta (calon PMI) yang dipersiapkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia,” ujar Jatmiko.

Dia menuturkan materi pelatihan mencakup tahapan budi daya dari hulu hingga hilir, mulai dari perbenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, hingga teknik panen dan pengelolaan hasil panen.

“Seluruh sesi dilakukan dalam bentuk praktik langsung agar peserta mengenal proses kerja sebenarnya di perkebunan sawit,” katanya lagi.

Ia menyatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung penyiapan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

“Sektor perkebunan kelapa sawit terus membutuhkan tenaga kerja terampil. Melalui kerja sama ini, peserta memperoleh gambaran langsung mengenai standar kerja dan proses operasional di kebun sawit skala besar,” katanya pula.

Dia menambahkan penyediaan area kebun sebagai tempat praktik lapangan bertujuan memberi pengalaman nyata bagi peserta sebelum memasuki dunia kerja internasional.

“Kami berharap pengetahuan dasar yang diperoleh di kebun PTPN IV dapat membantu peserta beradaptasi lebih cepat saat bertugas di negara tujuan,” ujarnya lagi.

Pelatihan disusun untuk memperkenalkan sistem kerja perkebunan yang mengedepankan keselamatan, efisiensi, dan ketelitian. Para peserta diperkenalkan alur operasional, struktur kerja kebun, serta risiko-risiko yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan.

Widyaiswara Bapeltan Lampung Suhadi Saptoyo menambahkan bahwa praktik lapangan memberi nilai tambah bagi peserta, terutama karena sektor perkebunan di luar negeri sangat menekankan keterampilan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Ilmu praktik menjadi bekal penting bagi calon PMI. Peserta bisa melihat langsung bagaimana pekerjaan dijalankan di lapangan, termasuk standar keselamatan dan cara kerja yang sesuai prosedur,” ujarnya.

BP3MI dan Bapeltan menilai pelatihan itu relevan dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja perkebunan di Malaysia dan negara lain yang mengandalkan tenaga kerja asing di sektor kelapa sawit.

Dia berharap pelatihan itu dapat membantu calon PMI beradaptasi dengan tuntutan industri sawit global. Dengan pendekatan berbasis praktik, peserta memperoleh pengalaman awal mengenai kondisi kerja di perkebunan skala besar sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum berangkat ke negara tujuan.

“Kolaborasi PTPN IV, BP3MI, dan Bapeltan ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memastikan penyiapan SDM yang kompeten dan siap bersaing di sektor perkebunan internasional,” katanya pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

25/11/2025 21:04
"Tolong Sampaikan ke Presiden, Pupuknya 'Dilos' Saja" Surabaya 25 Oktober 2025

“Tolong Sampaikan ke Presiden, Pupuknya Dilos Saja”
Tim Redaksi
JOMBANG, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendatangi gudang pupuk di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (25/10/2025).
Setelah mengecek ketersediaan pupuk di gudang, Zulhas melanjutkan kunjungan ke Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang.
Ia mendatangi kios pengecer pupuk bersubsidi, kemudian melakukan dialog dengan petani, serta menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan para petani.
Dalam kesempatan itu, Khoirul Suhadi, petani asal Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, menyatakan perasaan bahagianya atas penurunan harga pupuk hingga 20 persen.
Namun, selain penurunan harga pupuk yang kini mulai dirasakan, Ia juga berharap agar Pemerintah tidak membatasi kuota maksimal bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Menurut Khoirul, kondisi kesuburan tanah di masing-masing wilayah berbeda. Ada yang memerlukan pupuk dalam jumlah sedikit, namun ada yang memerlukan jumlah ekstra.
Oleh sebab itu, dia berharap agar kuota maksimal pupuk bersubsidi dihapuskan dan memberikan keleluasaan bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Mohon dilonggarkan karena kondisi tanah di sini berbeda-beda. Kalau bisa, tolong sampaikan ke Presiden supaya pupuknya ‘dilos’ (tidak ada pembatasan) saja,” kata Khoirul.
Harapan senada disampaikan Karlan, petani asal Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak. Ia mengaku senang karena harga pupuk kini mulai turun.
“Harapannya, kalau bisa turun lagi dan jatah pupuknya ditambah. Tidak seperti sekarang, yang dibatasi,” kata Karlan.
Merespon harapan petani, Zulhas menyebut jika ketersediaan pupuk sebenarnya masih cukup banyak tersedia.
Pemerintah, ungkapnya, telah menyediakan pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani sebanyak 9,5 juta ton.
“Persediaan jauh lebih banyak. Kita menyediakan 9,5 ton, tapi yang diambil petani baru 6,3 juta ton. Jadi masih ada 3 juta ton,” kata Zulhas.
Ia menyatakan, jika ada petani yang membutuhkan tambahan jatah pupuk, petani diminta segera berkomunikasi dengan kelompok tani dan agen penyalur.
“Kalau masih ada yang kurang, coba diselesaikan di bagian administrasi sini (Agen penyalur pupuk bersubsidi),” ujar Zulhas.
Saat berdialog dengan para petani Jombang, Menko Pangan menyatakan jika ketersediaan pupuk di Jawa Timur, saat ini dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani.
Di Jawa Timur, sebutnya, pemerintah menyediakan stok pupuk sebanyak 2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan petani di musim tanam, saat ini baru terserap sebanyak 1,5 juta ton.
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga mengatakan, jika saat ini harga pupuk bersubsidi juga mengalami penurunan sebesar 20 persen.
Disebutkan, harga pupuk Urea turun dari Rp. 2.250 per kilogram menjadi Rp 1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp 2.300 per kilogram menjadi Rp 1.840 per kilogram.
Ada pun pupuk NPK untuk kakao, juga mengalami penurunan harga dari Rp 3.300 per kilogram menjadi Rp 2.640 per kilogram, pupuk ZA dari Rp 1.700 per kilogram menjadi Rp 1.360 per kilogram, serta pupuk organik dari Rp 800 per kilogram turun ke Rp 600 per kilogram.
Sebelum bertemu dan melakukan dengan petani di rumah salah satu agen penyalur pupuk bersubsidi, Menko Zulhas melakukan inspeksi ke gudang pupuk di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
Zulhas menyatakan, ketersediaan pupuk -baik di gudang maupun di berbagai wilayah Jawa Timur, saat ini dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/10/2025 22:44
Datangi 5 SPBU, Anggota DPRD Kepri Temukan Pertamax dan Turbo Kosong di Batam Regional 27 September 2025

Datangi 5 SPBU, Anggota DPRD Kepri Temukan Pertamax dan Turbo Kosong di Batam
Tim Redaksi
BATAM, KOMPAS.com
– Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Suhadi, mempertanyakan kuota BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Turbo yang kosong di sejumlah SPBU di Batam.
Hal itu ditemuinya saat berkeliling di lima SPBU berbeda pada Sabtu (27/9/2025). Dari pantauannya, stok kosong terjadi dalam rentang waktu berbeda, ada yang sejak dini hari, ada juga sejak pagi hingga sore.
“Ada SPBU yang mengalami kekosongan sejak dini hari kemarin, dan ada yang kosong sejak pagi hingga jam sekarang,” kata Suhadi saat ditemui di kawasan Batam Center.
Adapun SPBU yang didatangi yakni SPBU Sei Ladi, SPBU Pelita, SPBU Batam Center, SPBU Baloi Indah, dan SPBU Sukajadi. Ia melakukan pengecekan mulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB.
Menurut operator SPBU yang ditemuinya, kelangkaan ini dipicu berkurangnya kuota distribusi BBM non-subsidi dari Pertamina. Salah satu SPBU bahkan hanya menerima pasokan sekitar 4 ton Pertamax.
“Salah satu operator bilang mereka hanya dapat 4 ton Pertamax. Itu sangat sedikit, apalagi volume kendaraan di Batam semakin tinggi,” ujarnya.
Suhadi menilai kondisi ini justru menghambat tren positif masyarakat Batam yang mulai beralih dari BBM subsidi ke non-subsidi.
Selain BBM, ia juga menyoroti kelangkaan gas elpiji non-subsidi atau gas pink di sejumlah ritel. Ia mengaku mendapat laporan bahwa pekan lalu gas pink sempat tidak tersedia di beberapa titik.
“Kita harus menghargai kesadaran masyarakat yang sudah mulai terbiasa mengisi kendaraan dengan Pertamax. Jangan sampai mereka kecewa karena BBM itu tiba-tiba kosong,” tegas Suhadi.
Hingga kini, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara belum merespons konfirmasi terkait masalah ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/09/2025 17:43
Kemarau Basah, Sebagian Telaga di Gunungkidul Masih Kering Yogyakarta 12 September 2025

Kemarau Basah, Sebagian Telaga di Gunungkidul Masih Kering
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Meskipun masuk dalam kategori kemarau basah, sejumlah telaga di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami pengeringan.
Upaya revitalisasi terus dilakukan untuk mengembalikan fungsi telaga yang ada.
“Dari 13 telaga yang masih ada airnya, hanya 4 yang tersisa, yaitu Telaga Jonge, Ledok, Sri Lutut, dan Sruweng. Telaga lainnya mengering akibat dampak kemarau,” ungkap Lurah Pacarejo, Semanu, Suhadi, saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Jumat (12/9/2025).
Suhadi menjelaskan bahwa upaya revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat mengembalikan fungsi telaga.
Meskipun tidak sepenuhnya seperti dahulu, saat ini telaga banyak digunakan untuk budidaya ikan dan pertanian.
“Saat normal, telaga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti budidaya ikan dan lainnya,” tambahnya.
Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Sigit Swastono, menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 345/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Telaga di Gunungkidul, terdapat 359 telaga di 18 Kapanewon.
Namun, hanya sekitar 20 telaga yang berfungsi dengan baik karena tidak mengering saat kemarau.

“Mayoritas telaga sudah rusak karena sedimentasi yang parah,” ucapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, berbagai langkah dilakukan, termasuk perbaikan talut dan pengerukan.
Selain itu, penanaman pohon juga dianggap penting untuk mencegah aliran permukaan yang membawa sedimentasi ke telaga.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul baru-baru ini melakukan upaya revitalisasi telaga dengan cara tradisional, seperti mengajak masyarakat untuk memandikan ternak dan menangkap ikan di telaga menggunakan alat tradisional.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengajak masyarakat untuk menjaga telaga.
“Bukan hanya soal seni budaya, tapi juga budaya menjaga sumber daya alam. Kita masuk ke telaga, menginjak lumpur, itu bagian dari revitalisasi telaga. Cara yang menyenangkan untuk merawat lingkungan,” katanya.
Warga Budekan, Wonosari, Anjar, mengungkapkan bahwa telaga di wilayahnya juga mengalami pengeringan.
Telaga yang berada tidak jauh dari pusat kota biasanya dimanfaatkan untuk perikanan saat musim penghujan.
“Biasanya ditabur bibit ikan saat musim hujan. Saat awal musim kemarau, dibuka pemancingan,” jelasnya.
Sementara itu, Supardi, warga Tahunan, Sumberejo, Semin, melaporkan bahwa telaga Plumpit sudah mulai surut.
Telaga yang telah diberi talud ini banyak digunakan warga untuk pertanian. “Musim penghujan jadi penampungan. Tapi, kalau kemarau, airnya disedot untuk mengaliri lahan pertanian,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 11:55
Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Jatipelem Jombang, Truk Tabrak Rumah dan Toko

Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan beruntun melibatkan beberapa kendaraan terjadi di Jalan Raya Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Rabu (10/9/20250. Kecelakaan ini melibatkan sebuah truk Isuzu Box, dua mobil pribadi, serta menyebabkan kerusakan pada sebuah rumah dan toko yang berada di tepi jalan.

Kronologi kejadian bermula saat kendaraan Isuzu Box bernomor polisi B-9395-UXZ yang dikemudikan oleh Joko Harianto (37) bergerak dari arah barat menuju timur. Saat melewati tikungan dari arah selatan ke utara, diduga sopir tidak cukup memperhatikan jalan di depannya.

Sehingga menabrak bagian belakang dan samping kanan Daihatsu Terios nomor polisi S-1175-YA yang berjalan searah di depannya. Akibat tabrakan tersebut, truck Isuzu Box berbelok ke kanan dan menabrak mobil Toyota Kijang Inova (AG-1349-GB) serta mobil Daihatsu Terios (S-1871-OP) yang datang dari arah berlawanan.

Setelah menabrak dua mobil tersebut, truck Isuzu Box terus melaju dan akhirnya menabrak pohon sebelum menghantam rumah dan toko yang berada di tepi sebelah timur jalan. “Insiden ini menyebabkan dua orang mengalami luka-luka dan harus dirawat di RSUD Kabupaten Jombang, sementara tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut,” ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang Ipda Siswanto.

Siswanto menyebut, identitas korban masing-masing Joko Harianto, pengemudi truk Isuzu Box, mengalami luka, kemudian Mochammad Isman Ervan, pengemudi mobil Toyota Kijang Inova. Keduanya dirawat di RSUD Kabupaten Jombang.

Sementara itu, Mianto (pengemudi mobil Daihatsu Terios S-1175-YA) dan Khalfie Suhadi (pengemudi Daihatsu Terios S-1871-OP) tidak mengalami luka. Dalam peristiwa ini polisi meminta keterangan dua orang saksi, yakni Marisa (21) dan Faizin (60 tahun), dari Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek.

Menurut keterangan dari Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto, pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan ini. [suf]

11/09/2025 05:36
Anggota DPRD Lombok Tengah jalani cek kesehatan

Lombok Tengah (ANTARA) – Pimpinan dan anggota DPRD Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjalani cek kesehatan atau medical check up untuk memastikan kondisi kesehatan.

“Ini medical check up rutin dilaksanakan kepada pimpinan dan anggota DPRD Lombok Tengah,” kata Sekretaris DPRD Lombok Tengah Suhadi Kana di Lombok Tengah, Senin.

Ia mengatakan adapun cek kesehatan yang dilaksanakan kepada para wakil rakyat tersebut di antaranya cek kesehatan jantung, darah dan cek urine.

“Hasil pengecekan ini disampaikan langsung ke masing-masing anggota DPRD Lombok Tengah setelah ada hasil lap keluar,” katanya.

Kegiatan ini melibatkan petugas dari RSUD Praya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Dengan kegiatan ini diharapkan gangguan kesehatan yang dialami, bisa ditindaklanjuti, sehingga kondisi anggota DPRD Lombok Tengah tetap sehat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau ada yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk penanganan,” katanya.

“Semoga hasil pengecekan ini sehat semua,” katanya.

Ia mengatakan pengecekan kesehatan atau medical cek up ini rutin dilaksanakan dan merupakan hak dari para anggota DPRD Lombok Tengah.

Oleh karena, semua anggota DPRD Lombok Tengah dipastikan mengikuti kegiatan cek kesehatan ini.

“Pengecekan kesehatan ini rutin dilaksanakan,” katanya.

Jumlah anggota DPRD Lombok Tengah yang mengikuti kegiatan pengecekan kesehatan ini sebanyak 47 orang, karena tiga orang anggota DPRD Lombok Tengah di antaranya satu meninggal dunia, dua diberhentikan terkait kasus tindak pidana.

“Sebanyak 47 orang yang mengikuti pengecekan kesehatan dari 50 kursi di DPRD Lombok Tengah,” katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/09/2025 16:38
DMI Jatim 2025-2030 Dilantik, JK Soroti Peran Masjid untuk Ekonomi Umat

Surabaya (beritajatim.com) – Pengurus Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Timur resmi dilantik di Gedung Islamic Center Surabaya pada Sabtu (6/9/2025), menandai awal masa khidmat 2025-2030.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum DMI sekaligus Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

Ribuan undangan yang terdiri dari takmir masjid, pengurus masjid dari berbagai daerah di Jawa Timur, perwakilan PD DMI se-Jatim, serta berbagai organisasi Islam lainnya memadati lokasi acara. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi DMI Jatim untuk menegaskan komitmen dalam memakmurkan masjid dan meningkatkan peran strategisnya di masyarakat.

Dr. KH. Sudjak, M.Ag., terpilih sebagai Ketua DMI Provinsi Jawa Timur untuk periode 2025-2030 melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar pada 25 Mei lalu di Hotel Aria Centra Surabaya. Pemilihan dilakukan secara aklamasi, mencerminkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh peserta Muswil terhadap kepemimpinan KH. Sudjak.

Selain KH. Sudjak, Drs. H. Suhadi dilantik sebagai sekretaris dan Hj. Nur Syamsiah, S.H., M.H sebagai bendahara PW DMI Jatim.

Dalam sambutan usai pelantikan, KH. Sudjak menekankan bahwa amanah ini adalah tanggung jawab besar untuk terus memakmurkan masjid dan memposisikannya sebagai pusat dakwah, pendidikan, serta penguatan ukhuwah Islamiyah.

“Kita harus bergerak bersama, menjadikan DMI sebagai motor penggerak kemajuan umat di Jawa Timur,” tegas KH. Sudjak saat ditemui di Aula Islamic Center Surabaya.

KH. Sudjak juga mengajak seluruh anggota PW DMI Jatim untuk lebih menekankan fungsi-fungsi masjid, khususnya di seluruh wilayah Jawa Timur. Program-program unggulan yang akan diprioritaskan meliputi Uang Kehormatan Imam Masjid (UKIM), Masjid Award yang sudah berjalan, serta pembentukan Ekosistem Industri Halal yang akan segera dijalankan.

“Program-program ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas dan peran masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam di Jawa Timur,” jelas KH. Sudjak.

Sementara itu, Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla, dalam pidatonya menyoroti pentingnya peran masjid dalam memajukan ekonomi umat. Ia menekankan bahwa masjid seharusnya tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Kemajuan beragama kita di Indonesia tercermin dari jumlah masjid yang terus bertambah. Masjid harus berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kemajuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

JK menambahkan, DMI akan terus memberikan semangat kepada masyarakat untuk bergerak, bekerja, dan menjalankan ekonomi yang maju. Semangat dakwah juga harus berbicara tentang muamalah, bukan hanya tentang ibadah.

Dengan pelantikan ini, PW DMI Jatim diharapkan dapat segera menjalankan program-programnya dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat Islam di Jawa Timur, khususnya dalam bidang keagamaan, sosial, dan ekonomi. (tok/kun)

06/09/2025 16:05
Kepala Desa Bingung Bedakan Koperasi Merah Putih dan BUMDes, Begini Curhatannya

Liputan6.com, Jakarta Kekhawatiran tumpang tindih kewenangan antara unit usaha Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengemuka, seiring upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

Di tengah upaya pembangunan berbasis potensi lokal, muncul pertanyaan: bagaimana memastikan dua entitas ini tidak saling berbenturan?

Sejumlah kepala desa di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan harapan sekaligus keprihatinan terkait pengelolaan usaha desa. Mereka menilai perlu adanya kejelasan batas kewenangan antara BUMDes dan Kopdes, agar keduanya bisa berjalan beriringan dan saling menguatkan.

“Di satu sisi kami ingin mendukung program nasional melalui Kopdes, tapi BUMDes yang sudah lebih dulu berjalan juga tidak boleh ditinggalkan,” ujar Ketua Paguyuban Lurah Gunungkidul Suhadi, Rabu (30/7).

Dia mencontohkan, unit usaha yang memiliki kesamaan, seperti toko desa atau pengelolaan hasil pertanian, bisa menjadi titik rawan jika tidak dikelola secara terpadu.

Bila peran keduanya tidak dibedakan dengan jelas, bukan tidak mungkin akan timbul kebingungan di tingkat desa.

“Potensi tumpang tindih ini perlu benar-benar diantisipasi. Jangan sampai dua lembaga yang sama-sama dibentuk untuk memajukan desa justru berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang terkoordinasi,” imbuhnya.

Karena itu, para kepala desa berharap adanya panduan teknis dan pendampingan yang lebih terstruktur dari pemerintah. Dengan begitu, baik BUMDes maupun Kopdes bisa menjadi mitra strategis yang saling melengkapi dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

Sementara itu, ahli kebijakan publik dari Universitas Gunungkidul Djuniawan Kartarajasa, menilai pentingnya sinergi dan penyusunan skala prioritas yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa. Pemerintah desa tidak boleh latah dalam menjalankan program tanpa analisis kebutuhan. Ia juga menekankan perlunya pendampingan dari pemerintah kabupaten agar peran keduanya menjadi komplementer, bukan kompetitor.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuat regulasi turunan berupa petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) yang membedakan secara tegas peran masing-masing unit.

“BUMDes bisa difokuskan pada bisnis jangka panjang dan pelayanan umum, sementara Kopdes diarahkan sebagai motor penguatan pangan atau koperasi simpan pinjam. Tapi semua ini butuh aturan main yang jelas,” ucap Djuniawan.

31/07/2025 09:33
Rawan Gesekan, Ini Solusi Agar Kopdes dan BUMDes Tak Saling Tabrak

Gunungkidul, Beritasatu.com – Kekhawatiran soal tumpang tindih kewenangan antara Kopdes Merah Putih dan BUMDes terus mencuat seiring dengan dorongan pemerintah membangun kemandirian ekonomi desa. Beberapa kepala desa di Gunungkidul mengaku bingung membedakan peran keduanya.

“Ada potensi gesekan jika tidak ada kejelasan,” ujar Ketua Paguyuban Lurah Gunungkidul Suhadi, Jumat (25/7/2025).

Ia menyoroti kemungkinan konflik jika satu desa memiliki dua lembaga usaha yang mengelola unit bisnis serupa, seperti toko desa atau hasil pertanian.

Ahli kebijakan publik Universitas Gunungkidul Djuawan Kartarajasa menyebut, pentingnya sinergi dan penyusunan skala prioritas berbasis kebutuhan riil masyarakat. Menurut dia, pemerintah desa perlu menghindari program yang sifatnya latah tanpa analisis yang matang.

“BUMDes dan Kopdes sama-sama alat gerak ekonomi desa. Namun, tanpa penataan, bisa jadi malah saling rebut peran,” tegasnya.

Djuawan menyarankan regulasi teknis dari Pemkab Gunungkidul berupa juknis dan SOP agar peran keduanya lebih jelas. Misalnya, BUMDes bisa fokus pada bisnis jangka panjang dan pelayanan publik, sedangkan Kopdes bergerak pada sektor penguatan pangan atau koperasi simpan pinjam.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi warga dalam perencanaan, agar tidak ada dominasi elite desa yang menyimpang dari kebutuhan riil masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan pemkab terus mengantisipasi potensi konflik antara dua entitas usaha desa ini. “Kopdes adalah program pusat untuk penguatan pangan. Sementara BUMDes sudah jadi tumpuan ekonomi lokal. Keduanya harus seirama, bukan bersaing,” ujar Endah.

Pemkab terus menjalin koordinasi lintas sektor, termasuk dengan DPMK dan Dinas Koperasi & UKM, agar tidak terjadi irisan program. Pemerintah juga akan memberikan keleluasaan desa dalam mengelola, tetapi tetap mengacu pada arah yang jelas dan kontekstual sesuai karakter masing-masing wilayah.

“Kami ingin desa jadi pusat pertumbuhan. Sinergi adalah kunci, bukan tumpang tindih,” tegasnya.

Dengan harmonisasi regulasi, peran, dan penguatan kelembagaan, pemerintah optimistis bahwa Kopdes dan BUMDes bisa saling melengkapi demi ekonomi desa yang berdaya dan berkelanjutan.

25/07/2025 21:28
12 persen remaja laki-laki di Jakarta adalah perokok

Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 12 persen dari jumlah remaja laki-laki di Jakarta adalah perokok berdasarkan survei dari Jalin Foundation pada 2024.

“Data terbaru survei berbasis sekolah pada 2024, terhadap 2.771 remaja laki-laki di Jakarta menemukan bahwa 12 persen melaporkan mereka sedang merokok,” kata Koordinator Koalisi Smoke Free Jakarta, Dollaris Rituatty Suhadi dalam diskusi publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI di salah satu hotel Jakarta, Jumat.

Dari ribuan remaja laki-laki tersebut usia rata-rata mereka untuk mulai merokok adalah 13,2 tahun.

Kemudian, 24 persen melaporkan bahwa saat ini mereka menggunakan rokok elektrik, 28 persen menggunakan rokok atau rokok elektrik dan tujuh persen menggunakan rokok dan rokok elektrik secara bersamaan.

“Dari sejak 2010, survei persepsi masyarakat di DKI Jakarta menunjukkan 85-90 persen masyarakat mendukung peraturan KTR,” ujarnya.

Maka itu, Koalisi Smoke Jakarta mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI untuk mewujudkan rencana kawasan Jakarta tanpa rokok.

Dalam kesempatan itu, turut disampaikan Ranperda KTR DKI direncanakan rampung pada Juli 2025 dan nantinya akan dilimpahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta tak pernah terjamah sejak 2015.

Kini DPRD Provinsi DKI Jakarta membentuk kembali Panitia Khusus (Pansus) tentang KTR.

Sebelumnya, DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki peraturan-peraturan tentang KTR yang masih menggunakan nomenklatur Kawasan Dilarang Merokok (KDM) berdasarkan Perda No. 2 tahun 2005 Pasal 13 dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) No. 88 tahun 2010 dan Pergub No. 50 tahun 2020.

Peraturan perundangan itu mengatur tentang larangan merokok di dalam gedung.

Selain itu, terkait larangan iklan rokok, DKI Jakarta juga telah memiliki peraturannya yaitu Perda No. 9 tahun 2014 dan Pergub No. 1 tahun 2015 dan Pergub No. 100 tahun 2021.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

20/06/2025 17:46