Xcloud.id

Tag: Sugiyanto

  • Viral Warna Pertamax dan Pertalite Ternyata Sama? Video Petugas SPBU Bikin Geger!

    Viral Warna Pertamax dan Pertalite Ternyata Sama? Video Petugas SPBU Bikin Geger!

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Viral video petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina tengah mengecek bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dengan Pertalite.

    Dalam video berdurasi 1 menit 21 detik itu menampilkan, warna BBM Pertamax dengan Pertalite rupanya tidak ada bedanya atau berwarna sama yaitu hijau. 

    Padahal secara tampilan, harusnya Pertamax dengan RON 92 berwarna biru, sedangkan Pertalite RON 90 berwarna hijau.

    Belum diketahui lokasi SPBU Pertamina ini, kemudian diposting oleh pemilik akun Instagram @datukdirajadimyani hingga mengundang 7.789 komentar sampai Kamis (27/2/2025) pagi.

    Dari yang dilihat Warta Kota, video itu menampilkan seorang pria yang tengah merekam meminta petugas SPBU Pertamina untuk melihat warna bensin Pertamax dengan Pertalite.

    Permintaan pria itu menyusul adanya kasus korupsi tata kelola minyak mentah di anak perusahaan Pertamina dengan membeli minyak mentah Pertalite, namun menjualnya dengan harga Pertamax yang lebih mahal. 

    Petugas SPBU Pertamina itu lantas mengikuti permintaan pria yang merekam video. Petugas mengambil nozzle Pertalite berwarna putih dan memasukan bensin tersebut ke dalam sebuah botol kaca bening. 

    Setelah botol itu penuh, petugas kemudian mengambil nozzle Pertamax untuk mengisi bensin ke dalam sebuah botol kaca bening yang ada di sebelahnya.

    Setelah botol-botol itu penuh, terlihat warna keduanya sama yaitu hijau. 

    “Gercep (gerak cepat) langsung tes lapangan Pertalite vx Pertamax. Pakai Pertalite dibilang ngabisin anggaran negara, ngisi Pertamax isinya Pertalite. Jadi selama ini kena tipu, itulah nasib rakyat,” demikian yang tertera dalam postingan tersebut. 

    “Sama mas, coba deh lihat mas. Warnanya sama nggak antara Pertamax dengan Pertalite,” ucap perekam itu kepada petugas SPBU Pertamina. 

    Seolah ingin memperkuat apa yang dilihatnya, perekam kemudian bertanya kepada dua perempuan yang ikut menyaksikan aksi petugas itu.

    Kedua perempuan itu kemudian mengangguk yang bermakna mengamini pernyataan pria tersebut. 

    “Sama ya? Oke yah, sama ya (warna) Pertamax dengan Pertalite,” imbuh perekam tersebut. 

    Usai melihat warna kedua jenis BBM tersebut, pria tersebut berencana ingin melaporkan hal ini kepada penanggung jawab SPBU Pertamina.

    Dia lalu bertanya keberadaan Bos SPBU Pertamina kepada petugas. 

    “Bosnya di mana? oh di dalam?,” ucap pria tersebut. 

    Diketahui, video ini mengundang ribuan komentar netizen di Instagram. Mayoritas para netizen tidak percaya dengan pelayanan Pertamina buntut terungkapnya Pertalite dioplos menjadi Pertamax. 

    “Saya pengguna Pertamax, Demi Allah akan saya tuntut mereka di akhirat kelak,” imbuh pemilik akun @ayatullahazzam. 

    “Tombol yang tidak percaya sama Pertamina,” ucap pemilik akun @sri_sugiyanto. 

    “Parah, rakyat yang dirugikan bukan negara,” timpal pemilik akun @baim_arkhan. 

    Tidak hanya menulis kekecewannya, para netizen juga mengajak pengguna media sosial untuk beralih ke perusahaan minyak swasta yaitu Shell dan Vivo.

    Mereka memandang, pelayanan Shell dan Vivo jauh lebih baik dibanding Pertamina, milik perusahaan negara. 

    “Bau-bau kehancuran Pertamina. Semuanya akan pindah ke Shell,” ucap pemilik akun @fdyk3nz. 

    “Saya yakin dengan kejadian ini, saham Pertamina akan anjlok. Karena ada tim balap yang disponsori mereka, pasti akan tidak percaya,” tutur pemilik akun @only_just_aman.

    Sebelumnya Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS) ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    RS diduga terlibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 yang membuat negara mengalami kerugian hingga Rp 193,7 triliun.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan penetapan status Riva Siahaan itu bersama dengan tersangka lainnya.

    “Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen,” kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Penetapan RS sebagai tersangka setelah pemeriksaan terhadap 96 saksi, 2 ahli, dan bukti dokumen yang sah.

    RS akan ditahan selama 20 hari untuk proses pemeriksaan lebih lanjut bersama dengan enam tersangka lainnya.

    Selain Riva Siahaan, tersangka lainnya adalah SDS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; YF, pejabat di PT Pertamina International Shipping; AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; MKAN, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. (*)

     

  • Proses Legislasi Daerah Dimulai, DPRD Pasuruan Prioritaskan Raperda

    Proses Legislasi Daerah Dimulai, DPRD Pasuruan Prioritaskan Raperda

    Pasuruan (beritajatim.com) – Proses legislasi daerah di Kabupaten Pasuruan akan segera dimulai. DPRD Kabupaten Pasuruan meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memetakan rancangan peraturan daerah (raperda) mana saja yang menjadi prioritas untuk dibahas terlebih dahulu.

    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto, memastikan bahwa parlemen daerah siap untuk memulai pembahasan raperda. Termasuk 24 raperda yang merupakan inisiatif dari dewan.

    “Untuk raperda inisiatif, sudah kami kembalikan ke masing-masing komisi pengusul,” kata Sugiyanto.

    Ia merinci, Komisi IV menjadi pengusul raperda terbanyak dengan delapan raperda. Sedangkan Komisi I dan Komisi II masing-masing mengusulkan dua raperda, ditambah satu raperda usulan dari Komisi III.

    “Saat ini ada 13 raperda yang sedang dalam proses konsultasi ke Kemenkumham. Tinggal penyempurnaan saja sebelum dimulai pembahasannya,” ujarnya.

    Sugiyanto memastikan bahwa separuh dari 34 usulan raperda yang masuk dalam program pembentukan perda tahun ini bisa diselesaikan. Sebab, legislasi merupakan salah satu fungsi parlemen selain penganggaran dan pengawasan.

    “Yang jelas, ada kesanggupan dari masing-masing komisi yang mengusulkan untuk menyelesaikan setidaknya 50 persen dari raperda yang mereka usulkan,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan, Alfan Nurul, mengaku akan segera merumuskan raperda super prioritas. Tujuannya agar raperda tersebut dapat segera dibahas bersama dengan legislatif.

    “Tentu kami perlu berkomunikasi dengan pimpinan untuk menetapkan mana yang prioritas dan mana yang super prioritas,” kata Alfan.

    Namun, Alfan menyebutkan bahwa saat ini setidaknya ada empat raperda yang siap untuk dibahas. Antara lain raperda tentang CSR, BUMDes, Mina Mandiri, dan Perubahan Raperda SOTK. Seluruhnya sudah diajukan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi dengan regulasi yang lebih tinggi.

    “Artinya, jika sudah proses harmonisasi, naskah akademiknya juga sudah ada. Tinggal apakah nanti masuk dalam super prioritas atau tidak, itu kebijakan pimpinan,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Prabowo Hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung – Page 3

    Prabowo Hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung – Page 3

    Sekretaris Mahkamah Agung (Sesma) Sugiyanto memaparkan rincian anggaran institusinya, terkait dampak efisiensi pada tahun anggaran 2025. 

    Diketahui, pagu alokasi MA tahun 2025 sebesar Rp 12.684.119.652.000 yang akan digunakan untuk tiga kategori yakni belanja pegawai sebesar Rp 8.419.053.801.000; belanja barang Rp 2.980.421.100.000; belanja modal sebesar Rp 1.284.644.751.000

    “Rincian anggaran MA yang diblokir/diefisiensi pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.228.100.000.000 dengan rincian, belanja barang Rp 1.194.600.000.000 dan belanja modal Rp 1.093.500.000.000,” kata Sugiyanto saat rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Sugiyanto merinci, efisiensi untuk perjalanan dinas sebesar 50% dari total Pagu sebesar Rp 506.965.673.000 yang berdampak pada tujuh unit eselon satu MA yaitu Badan Urusan Administrasi, Kepaniteraan, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badmiltun, Badan Diklat dan Badan Pemgawasan.

    “Dampak pemblokiran ini menyebabkan bantuan transportasi Hakim hanya cukup 6 bulan; pelayanan terpadu sidang keliling, pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syariah hanya cukup 6 bulan dan pengadilan militer hanya cukup 1 kali setahun; biaya mutasi Hakim tidak bisa terbayar keseluruhan, pembebasan biaya perkara (prodeo), tidak terlaksananya perjalanan dinas luar negeri, dan lainnya,” jelas Sugiyanto.

    Meski begitu, Sugiyanto memastikan MA telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung efisiensi anggaran dimaksud. 

  • Pidato Prabowo Subianto Menakjubkan

    Pidato Prabowo Subianto Menakjubkan

    GELORA.CO -Pidato politik Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025, terbilang sempurna. 

    “Pidato politik Prabowo Subianto memiliki banyak bagian penting yang luar biasa dan menakjubkan,” kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto dalam keterangannya, Minggu 16 Februari 2025.

    Di acara yang turut dihadiri Presiden ke-7 Joko Widodo dan sejumlah ketua umum partai politik itu, Prabowo berbicara tentang demokrasi khas di Indonesia. 

    “Intinya, Prabowo menekankan seharusnya tidak ada lawan politik. Setelah bersaing harus bersatu dan bekerja sama,” kata Sugiyanto. 

    Menurutnya, hanya negara yang elitnya bisa bekerja sama yang akan bangkit. Bekerja sama meskipun tidak masuk dalam kabinet tetaplah bentuk kepatriotan. 

    Kata Prabowo, mereka yang di luar bisa membantu mengawasi dan mengkritik. Kritik harus disampaikan tanpa dendam, karena bahkan Allah SWT tidak merestui orang yang mendendam.

    Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa semua presiden memiliki kekurangan, tetapi mereka juga memiliki jasa besar untuk rakyat yang harus dihormati.

    Prabowo juga menegaskan, alih kekuasaan atau transisi dari Presiden ke-7 Jokowi kepadanya bukan hanya yang terbaik di Indonesia, tetapi juga di dunia.

    Sebagaimana diketahui, pada 13 Februari 2025, Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Bogor.

    Awalnya hanya direncanakan sebagai Rapimnas, tetapi peserta sepakat mengubahnya menjadi KLB. 

    KLB ini menghasilkan lima keputusan, termasuk menetapkan kembali Prabowo sebagai ketua umum dan ketua Dewan Pembina serta meminta Prabowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. 

  • MA Kena Efisiensi Anggaran Rp 2,2 T: Transportasi Hakim Terdampak

    MA Kena Efisiensi Anggaran Rp 2,2 T: Transportasi Hakim Terdampak

    Jakarta –

    Mahkamah Agung (MA) mengungkap pihaknya melakukan efisiensi anggaran senilai Rp 2,2 triliun dari pagu anggaran 2025 yang telah ditetapkan DPR RI sebesar Rp 12,6 triliun. Pihak MA mengatakan efisiensi ini berdampak pada transportasi hakim hingga pelaksanaan sidang keliling.

    “Pagu alokasi MA sebesar Rp 12,684,119,652 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 1,462,060,218,817, sedangkan sisa anggaran sekitar Rp 11,2 triliun. Total anggaran yang diblokir sebesar Rp 2.288.100.000.000,” kata Sekretaris MA Sugiyanto di rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Sugiyanto mengatakan pihaknya telah melakukan efisiensi terhadap perjalanan dinas sebesar 50%. Namun, ia menyebut efisiensi berdampak ke bantuan transportasi hakim yang hanya cukup sampai 6 bulan.

    “Ini sangat berdampak pada MA yaitu, satu bantuan transportasi hakim hanya cukup 6 bulan. Dua, pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah hanya cukup 6 bulan dan pengadilan militer hanya 1 kali dalam setahun. Tiga, biaya mutasi hakim tidak bisa terbayar keseluruhan,” kata dia.

    Berikut dampak pemblokiran akun yang disampaikan Sekretaris MA:

    1. bantuan transportasi hakim hanya cukup 6 bulan
    2. Pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan agama/Mahkamah syariah hanya cukup 6 bulan dan pengadilan militer hanya 1 kali dalam setahun
    3. Biaya mutasi hakim tidak bisa terbayar keseluruhan
    4. Pembebasan biaya perkara (prodeo)
    5. Pendidikan dan pelatihan calon hakim pada Diklat Kumdil
    6. Pelatihan teknis Yudisial hak kekayaan intelektual
    7. Pelatihan sertifikasi hakim niaga
    8. Pelatihan sertifikasi hakim mediator
    9. Penyusunan dan implementasi data informasi pengadilan
    10. Penyusunan RKA+K/L dan DIPA
    11. Penyusunan laporan atau perjanjian Kinerja atau review IKU
    12. Pelatihan dan sosialisasi kebijakan MA
    13. Tidak terlaksananya perjalanan dinas ke luar negeri

    (dwr/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Daftar 6 Lembaga Hukum Kena Pangkas Anggaran, Ada yang Hanya Bisa Bayar Gaji sampai 3 Bulan Lagi – Halaman all

    Daftar 6 Lembaga Hukum Kena Pangkas Anggaran, Ada yang Hanya Bisa Bayar Gaji sampai 3 Bulan Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto mulai bergulir.

    Hal itu dimulai setelah Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) terkena imbas usai terbitnya Inpres tersebut.

    Adapun salah satunya kebijakan tersebut berdampak terhadap lembaga hukum negara seperti Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bahkan, ada lembaga hukum yang hanya bisa membayar gaji hingga bulan Mei 2025.

    Selengkapnya berikut daftar lembaga hukum yang terkena kebijakan pemangkasan anggaran:

    1. Polri Dipangkas Rp20,5 T, Jadi Rp106 T

    Polri mengumumkan bahwa institusinya turut terimbas kebijakan pemangkasan anggaran oleh Prabowo.

    Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Penganggaran (Astamarena), Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menuturkan anggaran Polri dipangkas sebesar Rp20,5 triliun.

    Sebelumnya, pagu anggaran untuk Korps Bhayangkara untuk tahun 2025 sebesar Rp126,6 triliun.

    “Postur anggaran Polri sesuai surat menteri keuangan bahwa postur anggaran Polri sejumlah Rp126,6 triliun. Kalau kita lihat dalam kelompok per belanja, terdiri dari belanja pegawai 46,95 persen sebesar Rp59,44 triliun,” katanya dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Kemudian di dalam rekonstruksi anggaran Polri sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 hasil rapat dengan Kemenkeu, menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sejumlah Rp20,5 triliun,” sambung Wahyu.

    Dia mengatakan efisiensi tersebut di luar anggaran belanja pegawai. Adapun komponen yang dikenakan adalah terkait belanja barang dan modal.

    Wahyu mengatakan anggaran Polri untuk tahun 2025 menjadi Rp106 triliun setelah dipangkas.

    Adapun rinciannya adalah belanja barang sebesar Rp27,3 triliun dan belanja modal menjadi Rp19,1 triliun.

    Sementara untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp59,4 triliun.

    “Tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp106 triliun,” jelasnya.

    2. Anggaran Kejagung Dipotong Rp5,4 T, Jadi Rp18,4 T

    Lembaga hukum kedua yang terkena imbas kebijakan Prabowo adalah Kejagung di mana anggaran yang dipotong mencapai Rp5,4 triliun.

    Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Bambang Sugeng Rukmono menuturkan sebelum dipotong, pagu anggaran Kejagung adalah Rp24,2 triliun.

    Sehingga, setelah mengalami pemangkasan, maka anggaran Kejagung menjadi Rp18,4 triliun.

    “Kejaksaan RI melaksanakan restrukturisasi atau efisiensi TA 2025 Rp5,4 triliun. Bahwa setelah dikurangkan dengan besaran blokir di atas, maka disposisi anggaran yang dapat dimaksimalkan pemanfaatan sebesar Rp18,4 triliun,” kata Bambang dalam raker bersama dengan Komisi III RI.

    Bambang mengatakan anggaran terbaru Kejagung diperuntukan untuk belanja pegawai sebesar Rp5,6 triliun, belanja barang Rp2,5 triliun, dan belanja modal Rp11,1 triliun.

    “Terkait hal tersebut bahwa belanja pegawai itu pagu semula Rp5,6 triliun itu tetap tak ada pengurangan untuk belanja pegawai,” kata Bambang. 

    “Kemudian untuk belanja barang Rp4 triliun itu kena restrukturisasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun menjadi Rp2 triliun; dan belanja modal dari Rp14,5 triliun kena restrukturisasi anggaran Rp3,4 triliun menjadi Rp11,1 triliun,” sambungnya.

    3. Anggaran MK Dipotong, Cuma Bisa Bayar Gaji Pegawai sampai Mei 2025

    MK juga menjadi lembaga hukum yang turut mengalami pemangkasan anggaran tahun 2025.

    Sekjen MK, Heru Setiawan mengungkapkan mulanya pagu anggaran MK tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp611,4 miliar.

    Heru menuturkan hingga saat ini, realisasi anggaran MK telah mencapai 51,73 persen atau sekitar Rp316 miliar.

    Dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran, maka dana tersisa yang dimiliki MK hanya sebesar Rp69,04 miliar.

    “Dari pemblokiran tersebut, pagu anggaran MK berubah menjadi Rp385,3 miliar. Saat ini, sisa anggaran yang dapat kami gunakan hanya Rp69 miliar,” ujar Heru dalam raker bersama Komisi III, Rabu siang.

    Heru menjelaskan anggaran tersebut mayoritas akan dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai hingga Mei 2025 sebesar Rp45,09 miliar.

    “Kami alokasikan Rp45 miliar untuk gaji dan tunjangan hingga Mei 2025. Komitmen untuk pembiayaan penyelesaian sengketa hasil Pilkada (PHPU) tidak dapat terpenuhi karena anggaran tidak mencukupi.”

    “Begitu juga dengan kebutuhan penanganan perkara lain, seperti pengujian undang-undang (PUU) dan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) hingga akhir tahun,” kata Heru.

    4. Anggaran MA Dipangkas Rp2,2 T, Transportasi Hakim Cuma sampai 6 Bulan

    LEMBAGA PANGKAS ANGGARAN – Gedung Mahkamah Agung . Cek pengumuman kelulusan CPNS Mahkamah Agung 2024 melalui situs SSCASN dan situs resmi MA. Ini kode bagi peserta yang dinyatakan lulus. Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu lembaga hukum yang harus memangkas anggaran buntut terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025. (mahkamahagung.go.id)

    Selanjutnya, MA juga terkena pemangkasan anggaran mencapai Rp2,2 triliun.

    Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan pemangkasan tersebut terdiri dari beberapa komponen utama.

    “Blokir data dukung sebesar Rp104,1 miliar, blokir perjalanan dinas Rp253,4 miliar, dan blokir efisiensi sebesar Rp1,93 triliun,” ujarnya dalam raker dengan Komisi III DPR pada Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Sugiyanto memaparkan, pemblokiran anggaran tersebut akhirnya berdampak pada berbagai aspek layanan pengadilan yang harus dijalankan MA. 

    “Pertama, bantuan transportasi hakim hanya cukup 6 bulan. Kedua, pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah hanya cukup 6 bulan, dan pengadilan militer hanya 1 kali setahun,” kata Sugiyanto. 

    Selain itu, biaya mutasi hakim tidak dapat sepenuhnya terbayarkan, sehingga berpotensi menghambat rotasi dan penempatan hakim di berbagai daerah. 

    Sugiyanto melanjutkan, efisiensi anggaran juga menghambat berbagai program pendidikan dan pelatihan di lingkungan MA, salah satunya pembebasan biaya perkara atau prodeo. 

    Dia menambahkan, pemblokiran anggaran juga membuat perjalanan dinas luar negeri bagi aparat MA tidak dapat dilaksanakan. 

    Secara keseluruhan, kata Sugiyanto, kebijakan efisiensi ini berdampak langsung terhadap kualitas layanan pengadilan bagi masyarakat. 

    “Efisiensi ini secara signifikan menurunkan kualitas pelayanan publik serta berbagai kegiatan kedinasan di MA,” jelasnya.

    5. Komnas HAM Kena Potong 46 Persen, Anggaran Jadi Rp60,6 M

    Komnas HAM juga terkena imbas pemotongan anggaran yang mencapai 46,22 persen.

    “(Aturan itu) menjadi dasar penghematan anggaran Komnas HAM sebesar 46,22 persen dari total anggaran,” ujar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dikutip dari Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

    Setelah dilakukan penyesuaian, pagu awal Komnas HAM yang semula sebesar Rp112,8 miliar menjadi Rp60,6 miliar.

    “Dengan memperhitungkan belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 47,8 miliar, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan untuk belanja operasional perkantoran Komnas HAM adalah sebesar Rp 12,8 Miliar,” kata Atnike.

    6. KPK Kena Efisiensi Rp201 M, Perjalan Dinas Dipangkas 50 Persen

    ANGGARAN KPK DIPANGKAS – Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Anggaran KPK dipangkas sebesar Rp201 miliar menjadi Rp1,036 triliun buntut kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Terakhir, ada KPK yang turut terkena dampak pemangkasan anggaran 2025 yaitu sebesar Rp201 miliar.

    Sehingga, anggaran KPK menjadi Rp1,036 triliun setelah sebelumnya sebesar Rp1,127 triliun.

    “Di mana Rp 790,71 miliar adalah belanja pegawai, Rp 428,01 miliar adalah belanja barang dan Rp 18,72 adalah belanja modal,” kata Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Agus menjelaskan, efisiensi ini menyebabkan anggaran KPK berkurang Rp 201 miliar, dengan pemotongan terbesar pada belanja barang sebesar Rp194,1 miliar dan belanja modal sebesar Rp6,9 miliar.

    “Rekonstruksi ini menyebabkan anggaran KPK terefisiensikan sebesar Rp 201 miliar di mana penurunan terbesar di belanja barang yaitu Rp 194,1 miliar dan belanja modal turun sebesar Rp 6,9 miliar,” ujarnya.

    Tak hanya itu, dia mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas KPK juga dipangkas hingga 50 persen atau Rp 61,5 miliar.

    “Dalam efisiensi ini sudah terdapat efisiensi dalam konteks perjalanan dinas sebesar 50 persen, yaitu Rp 61,5 miliar,” ucap Agus.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Chaerul Umam/Fersianus Waku)(Kompas.com/Tria Sutrisna/Shela Octavia)

    Artikel lain terkait Efisiensi Anggaran Pemerintah 

     

  • MA Blak-blakan Soal Dampak Efisiensi Anggaran dan Nasib Hakim

    MA Blak-blakan Soal Dampak Efisiensi Anggaran dan Nasib Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) blak-blakan soal dampak efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan, efisiensi anggaran di lembaganya turut menyasar ke sejumlah fasilitas yang diberikan ke para hakim atau pejabat MA. Salah satunya berkaitan dengan transportasi. 

    Dampak penghematan anggaran juga berpengaruh pada sidang keliling, yang disebut bakal hanya bisa dilakukan sebagian oleh MA. 

    “Termasuk sidang keliling itu hanya bisa kita laksanakan sebagian, tidak sesuai dengan program yang sudah kita tentukan,” ujar Sugiyanto kepada wartawan di Gedung DPR usai melaksanakan rapat dengan Komisi III, Rabu (12/2/2025). 

    Sugiyanto lalu menjelaskan, dampak konkret yang dirasakan publik terhadap efisiensi anggaran yakni pelayanan di berbagai daerah. Dia menyebut efisiensi membuat pelayanan tidak bisa maksimal. 

    “Karena dengan anggaran yang istilahnya dikurangi atau diblokir, atau namanya efisensi tadi,” tuturnya.

    Sementara itu, dia memastikan bahwa gaji dan tunjangan para hakim tidak akan terpengaruh oleh penghematan anggaran. Sebab, gaji dan tunjangan masuk ke belanja pegawai. 

    “Karena gaji dan tunjangan itu sebenarnya masuk di belanja pegawai, gaji tunjangan masuk belanja pegawai sehingga tidak berdampak, tidak berpengaruh, ya,” ujar Sugiyanto. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo resmi mengeluarkan Instruksi Presiden alias Inpres pertamanya. Payung hukum ini menginstruksikan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dalam Inpres No. 1/2025 itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Oleh sebab itu, Prabowo memerintahkan para pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menghemat sejumlah anggaran belanjanya. Dia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau efisiensi belanja oleh kepala daerah.

  • Tiga Bagian Tubuh Uswatun Khasanah Korban Mutilasi di Ngawi Ditemukan dalam Kondisi Rusak – Halaman all

    Tiga Bagian Tubuh Uswatun Khasanah Korban Mutilasi di Ngawi Ditemukan dalam Kondisi Rusak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PONOROGO – Polres Ponorogo dan RSUD dr Harjono Ponorogo telah selesai melakukan identifikasi terhadap bungkusan yang diduga berisi kaki Uswatun Khasanah alias UK (29), Minggu (26/1/2025) malam.

    Tim melakukan identifikasi selama satu jam.

    UK merupakan korban mutilasi yang tubuhnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur.

    Satreskrim Polres Ponorogo dan tim dari RSUD dr Harjono Ponorogo melakukan identifikasi mulai pukul 19.47 WIB sampai 20.45 WIB.

    “Kita tadi bersama Reskrim Ponorogo. Membuka bungkusan plastik diduga anggota tubuh yang ada kaitannya dengan mutilasi yang ada di Ngawi,” ungkap Humas RSUD dr Harjono Ponorogo, Sugiyanto, Senin (27/1/2025).

    Dia menjelaskan, setelah dibuka, memang betul bungkusan berisi organ tubuh manusia.

    “Diduga ada 3 bagian tubuh yang dibungkus itu,” kata Sugiyanto.

    Meski kondisinya sudah mulai rusak namun masih bisa dikenali bagian-bagiannya.

    Namun, untuk memastikan itu, Sugiyanto menyebut akan diidentifikasi lebih lanjut oleh Polda Jatim.

     Dia menambahkan, RSUD dr Harjono Ponorogo berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Ponorogo.

     “Kita sudah koordinasi dengan satreskrim untuk kelanjutan identifikasi nanti dilakukan oleh Polda Jatim,” tegasnya.

    Menurutnya, bukti organ disimpan di freezer Kamar Jenazah RSUD dr Harjono Ponorogo.

    Saat ini, dia menunggu petunjuk dari Satreskrim Polres Ponorogo dan Polda Jatim.

    Ketika ditanya, 3 bagian tubuh dalam bungkusan itu apa saja, Sugiyanto menyebutkan untuk klarifikasi selanjutnya oleh Polda Jatim.

    Ya organ ada 3 bagian, anggota tubuh. Kondisinya sudah mulai rusak. Walaupun begitu masih bisa dikenali bagian-bagiannya,” tambahnya.

    Kanit Pidum Satreskrim Polres Ponorogo, Ipda Bambang Santoso tidak mau berkomentar banyak.

    Dia mengaku tidak memiliki wewenang untuk memberi pernyataan.

    “Perkara ini ditangani oleh Subdit 3 Jatanras Polda Jatim,” terangnya.

    Dia menjelaskan, identifikasi kali ini hanya memastikan bahwa bungkusan yang ditemukan di Jalan Raya Ponorogo-Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, berisi organ tubuh manusia.

    “Memastikan ini ada organ tubuh saja, akan dicek lagi oleh Polda Jatim,” tegas mantan Kanit 2 Satreskrim Polres Ponorogo ini kepada media.

    Ketika ditanya apakah merupakan potongan kaki dari korban mutilasi yang dibuang di Ngawi, Ipda Bambang belum mau blak-blakan.

    “Sementara itu organ tubuh. Kepastian nanti ya. Ditangani Jatanras Ditreskrim Polda Jatim,” pungkasnya.

    Sebelumnya, sebuah koper yang berisi tubuh perempuan ditemukan di sebuah selokan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Kamis (23/1/2025).

    Pasca dilakukan serangkaian penyelidikan, korban diketahui bernama Uswatun Khasanah (29), warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. 

    Hal itu terungkap, setelah keluarga korban memastikan identitas dan ciri-ciri korban secara langsung di RSUD dr Soeroto Ngawi.

    Setelahnya polisi pun berhasil mengungkap pelaku mutilasi.

    Hingga akhirnya mengarah ke pelaku yang ditangkap pada Sabtu (25/1/2025) malam kemarin.  (Tribun Jatim/Pramita Kusumaningrum)

  • RTH Buang Jasad Mutilasi Uswatun di 3 Kabupaten Jawa Timur, Termasuk Ngawi, Daerah Asal Istri Sahnya

    RTH Buang Jasad Mutilasi Uswatun di 3 Kabupaten Jawa Timur, Termasuk Ngawi, Daerah Asal Istri Sahnya

    TRIBUNJATIM.COM – Pelaku mutilasi jasad wanita di dalam koper, Ngawi, Jawa Timur, akhirnya diringkus polisi. 

    RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan Tim Jatanras Polda Jatim. 

    Korbannya diketahui bernama Uswatun Khasanah.

    Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skipp3r_86 diserbu netizen.

    Kini, siapa sosok RTH pun jadi sorotan. 

    Akun Instagram miliknya pun banjir hujatan setelah dirinya ditangkap terkait kasus mutilasi di Ngawi. 

    Informasi yang dihimpun SURYAMALANG.COM, sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung.

    Pelaku mutilasi Uswatun Khasanah, RTH (33), berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung sudah memiliki istri sah asal Ngawi.

    akun Instagram miliknya @skipp3r_86 diserbu netizen.

    RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang ngegym pada 12 Juli 2023.

    Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Padahal dirinya berbadan dempat berotot.

    RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan Tim Jatanras Polda Jatim di seberang Pemakaman Umum Bulusari Jalan Raya Madiun Ponorogo. 

    Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

    Penangkapan berlangsung pada Minggu (26/1/2025) sekitar pukul 00.30 WIB.

    Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Khasanah telah ditangkap Unit Jatanras.

    “Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 00.00 WIB (Minggu, 25 Januari)” ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.COM.

    Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Khasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. 

    Dalam tayangan video itu, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan.

    RTH kemudian dibawa ke Markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana.

    Adapun lokasi mutilasi Uswatun Khasanah dilakukan RTH di Hotel Adisurya, Kediri.

    Minggu siang, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di kamar 301 di hotel itu.

    Tampak garis polisi terpasang di kamar yang menjadi saksi bisu mutilasi tubuh Uswatun Khasanah. 

    Pantauan Tribun Network sejak pagi, aparat kepolisian telah melakukan sterilisasi area dan memasang garis polisi di kamar 301, tempat korban menginap. 

    Petugas terlihat mondar-mandir melakukan pemeriksaan, sementara awak media masih kesulitan menggali informasi lebih lanjut karena penyelidikan masih berlangsung.  

    Dari pantauan di lokasi, kamar yang dihuni korban berada di lantai satu hotel.

    Tampang RTH alias A tersangka mutilasi jasad wanita dalam koper di Ngawi, yang ditangkap Tim Jatanras Polda Jatim, Minggu (26/1/2025) (TRIBUNJATIM/LUHUR PAMBUDI)

    Tidak seperti hotel-hotel dengan bangunan tinggi, kamar di Hotel Adisurya lebih menyerupai penginapan dengan akses langsung ke area luar, sehingga memudahkan akses keluar-masuk tamu.  
     
    Menurut Irfan, seorang satpam hotel menyebutkan sejak pagi telah datang mobil Inafis dari kepolisian untuk melakukan olah TKP. 

    “Ada dua petugas yang datang dan memasang garis polisi,” ungkapnya. 
      
    Saat dikonfirmasi, pihak manajemen hotel belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut terkait kejadian tragis tersebut.

    Mereka menyatakan masih menunggu perkembangan dari pihak kepolisian.  

    Meskipun terjadi insiden besar, operasional hotel tetap berjalan seperti biasa.

    Tamu hotel masih keluar-masuk, dan aktivitas pelayanan tidak terganggu meskipun ada penyelidikan di salah satu kamar.  

    Pihak hotel maupun tamu lainnya belum memberikan keterangan mengenai apakah ada suara mencurigakan atau pergerakan aneh di sekitar kamar 301 sebelum kejadian mutilasi terjadi.

    Hingga saat ini, kepolisian terus melakukan pendalaman terkait motif pembunuhan sadis ini.

    Pelaku masih dalam pengejaran, dan berbagai bukti dari lokasi kejadian telah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut.  

    “Mohon maaf untuk informasi belum bisa saya berikan,” imbuh Irfan sambil mengatakan bahwa pelayanan hotel masih berjalan lancar seperti biasa.

    Buang potongan tubuh di 3 kabupaten

    Jasad wanita dalam koper ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis, (23/1/2025). Pelaku kini telah ditangkap oleh polisi. (Kolase Istimewa/TribunJatim.com)

    RTH telah mutilasi Uswatun Khasanah menjadi beberapa bagian.

    RTH membuang potongan-potongan tubuh perempuan pemandu lagu lepas itu di tiga kabupaten.

    Potongan kepala dibuang di wilayah Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. 

    Tepatnya di wilayah Jurug Bang, Desa Slawe, Kecamatan Watulimo.

    Kasatreskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 08.00 WIB.

    “Intinya tim jatanras (Polda Jatim) meminta bantuan untuk melakukan pencarian salah satu potongan tubuh ketemunya di wilayah Desa Slawe Kecamatan watulimo, termasuk beberapa barang buktinya,” kata Eko, Minggu.

    Potongan kepala korban dititipkan di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKF) RSUD dr Iskak Tulungagung, Minggu.

    Bagian tubuh kemudian dibawa menggunakan mobil Unit Inafis Satreskrim Polres Trenggalek.

    Personel yang membawa bagian jenazah ini tiba pukul 12.55 WIB, disambut personel Unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung.

    Bagian kepala ini dibungkus dengan kantong jenazah berwarna oranye, langsung dibawa ke ruang pemulasaraan.

    Sedangkan potongan kaki korban dibuang RTH di di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

    Potongan kaki itu saat ini dititipkan di RSUD dr Harjono.

    “Jam 05.00 kamar jenazah RSUD dr Harjono menerima bungkusan kresek dari Polsek Sampung dan Satreskrim Polres Ponorogo,” ungkap Humas RSUD dr Harjono Ponorogo, Sugiyanto, Minggu.

    Bungkusan itu seperti paket dengan ukuran panjang 45 sentimeter dan lebar 28 sentimeter.

    “Setelah diterima, bungkusan itu dimasukkan frezer jenazah di kamar jenazah RSUD dr Harjono Ponorogo,” kata Sugiyanto saat ditemui di RSUD dr Harjono Ponorogo.

    Sementara itu warga Jalan Ponorogo-Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo geger lantaran ditemukan bungkusan seperti paket.

    Diduga merupakan potongan kaki milik korban mutilasi di Ngawi, Uswatun Khasanah.

    Dari informasi warga, di lokasi penemuan kaki banyak aparat polisi.

    Sebelumnya, koper merah membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi.

    Koper itu berisi sebagian tubuh Uswatun Khasanah, Kamis (23/1/2025).

    Berita Viral lainnya

  • Proses Identifikasi Temuan Potongan Kaki di Ponorogo yang Diduga Milik Uswatun Korban Mutilasi Ngawi

    Proses Identifikasi Temuan Potongan Kaki di Ponorogo yang Diduga Milik Uswatun Korban Mutilasi Ngawi

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Tim Satreskrim Polres Ponorogo dan RSUD dr Harjono Ponorogo melakukan identifikasi terhadap bungkusan yang diduga berisi kaki Uswatun korban mutilasi yang ditemukan di Ngawi.

    Identifikasi dilakukan, Minggu (26/1/2025) malam. Pantauan di lokasi sejumlah anggota satreskrim Polres Ponorogo sudah di lokasi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono.

    Pun ada sejumlah petugas dari RSUD dr Harjono Ponorogo. Sebelum masuk ke kamar jenazah, mereka menggunakan masker dan hazmat.

    Identifikasi dilakukan mulai pukul 19.47 wib. Petugas bekerja selama kurang lebih 1 jam. Pukul 20.44 wib, petugas terlihat keluar dari kamar jenazah.

    Namun sayang,  setelah melakukan identifikasi, pihak satreskrim Polres Ponorogo tidak mau memberikan kejelasan secara rinci.

    “Saya tidak memiliki wewenang untuk statement, karena perkara ini ditangani oleh subdit 3 Jatanras Polda Jatim,” ungkap kanit Pidum Satreskrim Polres Ponorogo, Ipda Bambang Santoso, Senin (27/1/2025).

    Firasat terakhir Uswatun Khasanah sosok wanita yang dimutilasi jasad tanpa kepala diletakkan di koper merah (Instagram)

    Dia menjelaskan bahwa identifikasi kali ini hanya memastikan bahwa bungkusan yang ditemukan di Jalan Raya Ponorogo-Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berisi organ tubuh.

    “Memastikan ini ada organ tubuh saja, akan dicek lagi oleh Polda Jatim,” tegas mantan Kanit 2 Satreskrim Polres Ponorogo ini kepada media.

    Ketika ditanya apakah merupakan potongan kaki dari korban mutilasi yang dibuang di Ngawi?. Ipda Bambang belum mau blak-blakan.

    “Sementara itu organ tubuh. Kepastian nanti ya. Ditangani Jatanras ditreskrim Polda Jatim,” urainya.

    Humas RSUD dr Harjono Ponorogo, Sugiyanto mengaku memang bersama Satreskrim Polres Ponorogo membuka bungkusan plastik yang diduga anggota tubuh yang ada kaitannya dengan mutilasi dibuang di Ngawi.

    “Setelah kita buka memang betul organ tubuh,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Warga Jalan Ponorogo-Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo geger, Minggu (26/1/2025).

    Lantaran ditemukan bungkusan seperti paket. Diduga merupakan potongan kaki milik korban mutilasi di Ngawi, Uswatun Khasanah.

    Warga Jalan Ponorogo-Magetan, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo geger temukan paket berisi potongan kaki, Minggu (26/1/2025). Potongan kaki tersebut diduga milik Uswatun korban mutilasi di Ngawi (tribunjatim.com/Pramita Kusumaningrum)

    Dari informasi warga bahwa temuan paket itu, Minggu (26/1/2025) subuh. Bahwa di lokasi tadi, banyak aparat dari Polisi mendatangi lokasi. Kemudian mengambil bungkusan plastik hitam yang berbentuk seperti paketan.

    Sebelumnya, ada temuan koper yang berisi tubuh perempuan dibuang disebuah selokan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Kamis (23/1/2025).

    Tampang RTH alias A tersangka mutilasi jasad wanita dalam koper di Ngawi, yang ditangkap Tim Jatanras Polda Jatim, Minggu (26/1/2025) (TRIBUNJATIM/LUHUR PAMBUDI)

    Pasca dilakukan serangkaian  penyelidikan, korban tersebut diketahui bernama Uswatun Khasanah (29), warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. 

    Hal itu terungkap, setelah keluarga korban memastikan identitas dan ciri-ciri korban secara langsung di RSUD dr Soeroto, Ngawi. Setelahnya  polisi pun mengungkap pelaku mutilasi. Hingga akhirnya mengarah ke pelaku yang ditangkap pada Sabtu (25/1) malam kemarin