Xcloud.id

Tag: Sugiyanto

  • Ini Saran Aktivis dan Pengamat Soal Tantangan Pengelolaan Air Minum di Jakarta

    Ini Saran Aktivis dan Pengamat Soal Tantangan Pengelolaan Air Minum di Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CEMPAKA PUTIH – Pengelolaan air minum di Jakarta menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (KPMI).

    FGD bertajuk “Tantangan Pengelolaan Air Minum Jakarta: Masalah dan Solusinya” itu turut dihadiri Direktur Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi; Ketua Indonesia Water Institute (IWI), Firdaus Ali; serta pemerhati Jakarta, Sugiyanto (SGY) dan Amir Hamzah.

    Selain itu, diskusi juga turut dihadiri sejumlah pimpinan dan perwakilan non government organization (NGO) di Jakarta.

    Mulai dari Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta, Rico Sinaga; Direktur Jakarta Public Service, Mohammad Syaiful Jihad; dan Ketua LP2AD, Victor Irianto Napitupulu.

    Direktur Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin mengapresiasi terselenggaranya FGD untuk membahas tantangan pengelolaan air minum di Jakarta yang melibatkan semua pihak.

    “Saya kira forum ini juga menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan progres target cakupan layanan 100 persen di tahun 2030 serta menerima masukan konstruktif,” kata Arief, di lokasi acara kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

    Arief menngatakan, Perumda PAM Jaya tentunya terbuka terhadap kritik dan saran membangun agar bisa lebih baik lagi dalam memberikan layanan kepada warga Jakarta.

    “Kita sudah on the track, namun demikian juga masih memerlukan energi tambahan. Termasuk, dengan adanya masukan positif dari kawan-kawan aktivis,” terangnya.

    Ia berharap peran dari NGO untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menggunakan air bersih atau air minum melalui jaringan perpipaan.

    “Penggunaan air tanah saat ini memicu land subsidance hingga dapat memicu masalah kesehatan karena sumber air yang dibuat dekat dengan tangki septik,” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif KPMI, Andi Wijaya mengatakan, FGD ini salah satunya diadakan rangka memperingati Hari Air Sedunia.

    “Ketersediaan air bersih dan sanitasi sangat berkaitan dengan pola hidup masyarakat. 

    Kesehatan, kualitas hidup, dan produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor ini,” ucap pria yang karib disapa Adjie Rimbawan ini.

    Menurutnya, Kurangnya infrastruktur air bersih atau air minum yang baik, terutama di daerah pinggiran kota dan pedesaan dapat berdampak pada kesehatan dan lingkungan. 

    Selain itu, kata dia, juga bisa memengaruhi ekonomi masyarakat.  

    “Melalui FGD ini kita ingin mengevaluasi masalah-masalah ini dan mencari solusi yang tepat sebagai masukan dan kritik membangun untuk PaM Jaya,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho mendukung Perumda PAM Jaya untuk segera merealisasikan cakupan air minum atau air bersih 100 persen di tahun 2030.

    “Penggunaan air tanah di Jakarta dengan lingkungan permukiman padat penduduk sangat rentan pada pencemaran yang bisa berdampak pada kesehatan,” tuturnya 

    Ia mengajak masyarakat yang sudah ada jaringan perpipaan Perumda PAM Jaya untuk memanfaatkan layanan tersebut.

    “Sudah menjadi realita permukiman padat di Jakarta kalau sumber air itu biasanya berdekatan dengan tangki septik karena keterbatasan lahan. 

    Ini sangat rentan adanya pencemaran bakteri e.Coli yang bisa membahayakan kesehatan, termasuk memicu stunting,” paparnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sidang Kasus Pengeroyokan Ketua LMDH Jatirejo Kediri : Penasihat Hukum Ungkap Ketidakadilan dalam Pengelolaan Lahan

    Sidang Kasus Pengeroyokan Ketua LMDH Jatirejo Kediri : Penasihat Hukum Ungkap Ketidakadilan dalam Pengelolaan Lahan

    Kediri (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menggelar sidang kelima kasus dugaan pengeroyokan terhadap Sugiyanto, Ketua LMDH Rimba Jatirejo. Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Candra ini menghadirkan saksi korban Sugiyanto untuk memberikan keterangan terkait kejadian yang terjadi, pada 28 Maret 2022 lalu di Situs Watu Gajah, Dusun Sumber Bahagia, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu.

    Menurut penasihat hukum terdakwa, Imam Muhklas, sidang ini tidak hanya soal dugaan kekerasan, tetapi juga terkait ketidakadilan dalam pengelolaan lahan oleh LMDH Jatirejo. Dia menegaskan bahwa kliennya, Jumadi, bersama enam terdakwa lainnya hanya menuntut kejelasan terkait Nota Kesepahaman (NKK) antara Perum Perhutani dengan LMDH Rimba Jatirejo yang diketuai oleh Sugiyanto.

    “Menurut klien kami, terdakwa salah satu dari tujuh orang terdakwa, ada ketidakadilan yang diperoleh dalam pengelolaan oleh LMDH Jatirejo, sehingga menjadi pemicu pada saat kejadian 2022 itu. Mereka meminta kejelasan terkait dengan NKK, ada gak, sah gak, kenapa? Karena warga di situ tidak merasakan dampak secara positif terhadap NKK,” ujar Imam Muhklas, pada Selasa (18/3/2025).

    Bahkan, menurutnya, luas lahan 620 hektar yang seharusnya bisa menyejahterakan petani justru diduga dialihfungsikan atau disewakan kepada pihak ketiga.

    Dugaan Monopoli dalam Pengelolaan Lahan

    Imam Muhklas juga menyoroti adanya dugaan potensi monopoli yang dilakukan oleh Sugiyanto dalam pengelolaan lahan di bawah naungan LMDH Jatirejo.

    “Tadi dari majelis hakim berharap agar tidak ada monopoli yang dilakukan oleh saudara Sugiyanto, dengan di bawah naungan LMDH Jatirejo, khususnya dalam pengelolaan lahan di Desa Gadungan. Kenapa demikian? Karena kalau demikian adanya itu berpotensi akan dicabut negara,” kata Imam Muhklas.

    Sementara itu, Hadi Suyanto, salah satu petani di Dusun Sumber Bahagia yang hadir dalam sidang, mengungkapkan keresahan warga yang selama ini mempertanyakan dasar hukum pengelolaan lahan.

    “Akar permasalahannya, dari pihak masyarakat ingin tahu dasar hukum pengelolaan lahan. Perhutani dengan LMDH itu ada namanya NKK. Di NKK itu istilahnya mencakup hak, kewajiban, dan semuanya. Apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan isi di dalamnya? Kami menanyakan ke pihak lembaga tidak dikasih tahu, akhirnya pihak masyarakat menanyakan ke Sugiyanto, ke balai desa diselesaikan,” ujar Hadi Suyanto.

    Dukungan Warga dan Mahasiswa

    Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dwiyantoro, S.H., dengan anggota Ika Yustikasari dan Sri Haryantoro ini turut dihadiri oleh sejumlah masyarakat dan mahasiswa yang memberikan dukungan kepada para terdakwa. Imam Muhklas menilai kehadiran mereka adalah bentuk kontrol terhadap kebijakan.

    “Terkait dukungan sebagai bentuk apresiasi, fungsi kontrol dengan masyarakat. Dengan adanya mahasiswa, dan kemudian warga turun, ini menjadi teguran keras kepada pemangku kebijakan untuk mau turun ke bawah, supaya melihat petani. Mohon Pak Prabowo (Presiden RI Prabowo Subianto), ini warga sampean, supaya turun, hadir di tengah-tengah warga,” tegasnya.

    Kronologi Kasus

    Kasus ini bermula dari kejadian, pada 28 Maret 2022 lalu di Situs Watu Gajah, Dusun Sumber Bahagia, Desa Gadungan. Sugiyanto melaporkan kasus pengeroyokan ke polisi setelah insiden terjadi padanya.

    Para terdakwa baru dipanggil oleh Polres Kediri Kota pada 2024, lalu kembali dipanggil pada Februari 2025 dan langsung ditahan di Kejaksaan Negeri dalam pelimpahan perkara dari kepolisian.

    Dalam persidangan, Imam Muhklas menegaskan bahwa unsur kekerasan dalam kasus ini masih diperdebatkan.

    “Sebetulnya menurut hemat kami, tidak terjadi (kekerasan, red). Memang membawa yang bersangkutan ke desa untuk dimintai pertanggungjawaban, tidak datang dipukuli ramai-ramai. Setelah itu, saudara Sujarwo mengantar korban ke desa, aman, tidak ada satupun rambutnya putus. Niatan dari warga, mungkin karena faktor sudah geram, apalagi dengan sikap korban demikian,” jelasnya. Sidang akan berlanjut dengan agenda pembuktian lebih lanjut atas kasus ini. [nm/kun]

  • JATIM TERPOPULER: Tabungan Lebaran Emak-emak Mojokerto Lenyap – Maling Motor Beraksi Sahur di Gresik

    JATIM TERPOPULER: Tabungan Lebaran Emak-emak Mojokerto Lenyap – Maling Motor Beraksi Sahur di Gresik

    TRIBUNJATIM.COM – Kumpulan berita peristiwa yang terjadi di Jawa Timur (Jatim) tersangkum dalam berita terpopuler Jatim, Selasa, 11 Maret 2025.

    Berita pertama, emak-emak melakukan demonstrasi di Balai Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin (10/3/2025), buntut uang tabungan Lebaran lenyap. 

    Selanjutnya berita warga Desa Balunglor Kecamatan Balung Jember, Jawa Timur menemukan jenazah Nenek Tima di aliran Sungai Bedadung, Senin (10/3/2025). 

    Ada juga berita mengenai pelaku pencurian motor asal Madura di Gresik diringkus polisi. Beraksi saat sahur.

    Berikut selengkapnya berita terpopuler Jatim hari ini, Selasa (11/3/2025) di TribunJatim.com.

    1. Emak-emak Mojokerto Geruduk Balai Desa, Buntut Tabungan Lebaran Lenyap Diduga Dibawa Kabur Pengurus

    TABUNGAN – Puluhan emak-emak nasabah koperasi simpan pinjam melakukan demo, di Balai Desa Gading, Jatirejo, Mojokerto, Senin (10/3/2025). Mereka menuntut uang tabungan yang diduga dibawa kabur oknum pengurus koperasi agar dikembalikan. (Istimewa/TribunJatim.com)

    Puluhan emak-emak melakukan demonstrasi di Balai Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin (10/3/2025).

    Mereka menuntut kejelasan uang tabungan Lebaran di TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam), yang diduga dibawa kabur oleh oknum pengurus koperasi di desa setempat.

    Massa protes dengan membawa buku tabungan dan poster bertuliskan, ‘Kembalikan uang kami’, ‘Semua boleh pergi asal jangan tabungan kami,’ Ubur-ubur ikan lele, uangku kau bawa kabur le.’

    Salah seorang nasabah, Siti Maratus Sholikhah (27), mengatakan, tabungan miliknya sebesar Rp 122 juta.

    Uang itu bukan hanya milik dia, melainkan juga tabungan keluarga, ibu dan anaknya, serta tetangganya.

    Ia bahkan menjual sepeda motornya hingga utang ke kerabat, untuk dana talangan mengembalikan uang tabungan dari nasabah yang dirinya koordinir.

    “Sudah menabung tujuh tahun, setor Rp 2-3 juta setiap Rabu. Tapi awal November 2024, uang tabungan tidak bisa diambil. Saya jual motor, pinjam ke saudara untuk mengembalikannya,” ungkap Siti kepada wartawan, Senin.

    Dirinya bersama nasabah lain, beberapa kali mendatangi rumah I, pengurus koperasi.

    Namun yang bersangkutan beralasan ada permasalahan di bank sehingga tidak bisa mencairkan uang tabungan.

    Hingga akhirnya para nasabah melakukan unjuk rasa di Balai Desa Gading, supaya pihak koperasi mengembalikan tabungannya.

    “Saya tidak bisa mengambil uang sejak November 2024. I beralasan ada masalah di bank, dan selalu menunda-nunda,” kata Siti.

    Furi (30) salah seorang nasabah, mengaku, dirinya sudah tujuh tahun menabung di koperasi itu. 

    Baca selengkapnya

    2. Update Nenek di Jember Hanyut di Sungai Saat Buang Air Besar, Polisi Temukan Sudah Tak Bernyawa

    EVAKUASI KORBAN HANYUT – Polisi dan warga evakuasi jenazah nenek Tima di aliran Sungai Bedadung Desa Balunglor Kecamatan Balung Jember, Jawa Timur, Senin (10/3/2025) Korban hanyut di Sungai Bedadung kawasan Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Jember sejak, Sabtu (8/3/2025)  (ISTIMEWA/Dokumen Polsek Balung Jember)

    Warga Desa Balunglor Kecamatan Balung Jember, Jawa Timur menemukan jenazah Nenek Tima di aliran Sungai Bedadung, Senin (10/3/2025). 

    Nenek umur 75 tahun inu dilaporkan hilang dan hanyut di sungai Bedadung kawasan Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Jember sejak Sabtu (8/3/2025). 

    Kapolsek Balung Iptu Dwi Sugiyanto mengatakan, jasad perempuan lanjut usia ini ditemukan pada pukul 06.30 WIB, dalam kondisi sudah tidak bernyawa di aliran sungai. 

    “Personel Polsek Balung mendatangi TKP perempuan ini telah meninggal dunia di aliran sungai. Selanjutnya kami bersama warga evakuasi jenazah korban,” ujarnya. 

    Menurutnya, jenazah nenek ini langsung dibawa ke Puskamas Balunglor, untuk dilakukan pemeriksaan medis. Kata dia, pihak keluaraga juga menolak dilakukan aotopsi 

    “Sehingga korban langsung dibawa pulang ke rumah duka yaitu rumah yang terletak di Dusun Bedadung wetan Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji,” urai Dwi. 

    Dwi mengungkapkan, dokter Puskesmas Balunglor juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan terhadap jasad korban. 

    “Tidak diketemukan tanda – tanda kekerasan kemudian korban dimakamkan,” urainya 

    Berdasarkan keterangan awal, Kata Dwi, kronologi kejadian ini awalnya korban bersama keluarganya pamit ke Sungai Bedadung, Sabtu (8/3/2025) pukul 06.00 WIB untuk buang air besar. 

    Baca selengkapnya

    3. Maling Motor Asal Madura Beraksi di Gresik saat Sahur, Dibekuk Polisi saat Kabur Menuju Surabaya

    PELAKU RANMOR DITANGKAP – Pelaku curanmor asal Madura ditangkap Tim Kalamunyeng usai membawa kabur sepeda motor, Senin (10/3/2025). Dua pelaku curanmor ditetapkan tersangka, satu orang DPO. (Istimewa/Polres Gresik)

    Pelaku pencurian sepeda motor asal Madura nekat beraksi di Gresik.

    Kedua pelaku ditangkap saat kabur ke Surabaya.

    Tim Raimas Kalamunyeng Sat Samapta Polres Gresik mengejar pelaku ranmor tersebut.

    Saat menggelar patroli rutin yang digelar pada Minggu dini hari, tim berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di Jalan Panglima Sudirman, Gresik.

    Awalnya, patroli digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait gangguan suara sound horeg di wilayah Kecamatan Driyorejo.

    Namun, setelah dilakukan pengecekan, laporan tersebut tidak terbukti. Tim kemudian melanjutkan patroli ke arah Gresik Kota, standby di Alun-Alun Gresik, hingga bergerak menuju Jalan Panglima Sudirman.

    Sekitar pukul 03.00 WIB, Tim Raimas Kalamunyeng mencurigai keberadaan empat orang yang nongkrong di depan rumah warga, tepatnya di samping Bank BRI Cabang.

    Saat tim berusaha mendekati, keempatnya justru melarikan diri dengan sepeda motor.

    Tidak tinggal diam, petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu pengendara motor Honda Vario merah di Jalan Panglima Sudirman.

    Baca selengkapnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Dampak Besar PIK 2: Investasi Masuk, Pajak Meningkat Pesat, Lapangan Kerja Bertambah

    Dampak Besar PIK 2: Investasi Masuk, Pajak Meningkat Pesat, Lapangan Kerja Bertambah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang diharapkan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah tersebut.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, mengungkapkan bahwa proyek ini telah memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di berbagai kecamatan.

    “Dengan adanya PIK 2, penerimaan pajak dan retribusi meningkat pesat. Pembangunan perumahan, pusat bisnis, dan sektor kuliner turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Slamet.

    PIK 2 dikembangkan sebagai kawasan modern dengan konsep Green Area dan Eco-City, yang diharapkan dapat menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja baru. Bahkan, proyek ini dijuluki sebagai “The New Jakarta City” karena potensinya dalam mengubah peta ekonomi wilayah sekitarnya.

    Menurut pengamat kebijakan publik Sugiyanto (SGY) Emik, PIK 2 dapat menjadi penggerak utama sektor properti, pariwisata, dan perdagangan.

    “Reklamasi di kawasan ini berpotensi menarik investasi besar, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya membuka banyak peluang kerja dan meningkatkan ekonomi lokal,” jelasnya.

    Namun, SGY juga mengingatkan bahwa proyek ini sedang dalam proses kajian ulang oleh pemerintah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tengah mengevaluasi kembali Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

    “Saat ini, PSN difokuskan pada empat sektor utama: swasembada pangan, energi, hilirisasi industri, dan infrastruktur strategis seperti giant sea wall untuk mengatasi banjir di Jakarta,” pungkasnya. (*)

  • Viral Warna Pertamax dan Pertalite Ternyata Sama? Video Petugas SPBU Bikin Geger!

    Viral Warna Pertamax dan Pertalite Ternyata Sama? Video Petugas SPBU Bikin Geger!

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Viral video petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina tengah mengecek bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dengan Pertalite.

    Dalam video berdurasi 1 menit 21 detik itu menampilkan, warna BBM Pertamax dengan Pertalite rupanya tidak ada bedanya atau berwarna sama yaitu hijau. 

    Padahal secara tampilan, harusnya Pertamax dengan RON 92 berwarna biru, sedangkan Pertalite RON 90 berwarna hijau.

    Belum diketahui lokasi SPBU Pertamina ini, kemudian diposting oleh pemilik akun Instagram @datukdirajadimyani hingga mengundang 7.789 komentar sampai Kamis (27/2/2025) pagi.

    Dari yang dilihat Warta Kota, video itu menampilkan seorang pria yang tengah merekam meminta petugas SPBU Pertamina untuk melihat warna bensin Pertamax dengan Pertalite.

    Permintaan pria itu menyusul adanya kasus korupsi tata kelola minyak mentah di anak perusahaan Pertamina dengan membeli minyak mentah Pertalite, namun menjualnya dengan harga Pertamax yang lebih mahal. 

    Petugas SPBU Pertamina itu lantas mengikuti permintaan pria yang merekam video. Petugas mengambil nozzle Pertalite berwarna putih dan memasukan bensin tersebut ke dalam sebuah botol kaca bening. 

    Setelah botol itu penuh, petugas kemudian mengambil nozzle Pertamax untuk mengisi bensin ke dalam sebuah botol kaca bening yang ada di sebelahnya.

    Setelah botol-botol itu penuh, terlihat warna keduanya sama yaitu hijau. 

    “Gercep (gerak cepat) langsung tes lapangan Pertalite vx Pertamax. Pakai Pertalite dibilang ngabisin anggaran negara, ngisi Pertamax isinya Pertalite. Jadi selama ini kena tipu, itulah nasib rakyat,” demikian yang tertera dalam postingan tersebut. 

    “Sama mas, coba deh lihat mas. Warnanya sama nggak antara Pertamax dengan Pertalite,” ucap perekam itu kepada petugas SPBU Pertamina. 

    Seolah ingin memperkuat apa yang dilihatnya, perekam kemudian bertanya kepada dua perempuan yang ikut menyaksikan aksi petugas itu.

    Kedua perempuan itu kemudian mengangguk yang bermakna mengamini pernyataan pria tersebut. 

    “Sama ya? Oke yah, sama ya (warna) Pertamax dengan Pertalite,” imbuh perekam tersebut. 

    Usai melihat warna kedua jenis BBM tersebut, pria tersebut berencana ingin melaporkan hal ini kepada penanggung jawab SPBU Pertamina.

    Dia lalu bertanya keberadaan Bos SPBU Pertamina kepada petugas. 

    “Bosnya di mana? oh di dalam?,” ucap pria tersebut. 

    Diketahui, video ini mengundang ribuan komentar netizen di Instagram. Mayoritas para netizen tidak percaya dengan pelayanan Pertamina buntut terungkapnya Pertalite dioplos menjadi Pertamax. 

    “Saya pengguna Pertamax, Demi Allah akan saya tuntut mereka di akhirat kelak,” imbuh pemilik akun @ayatullahazzam. 

    “Tombol yang tidak percaya sama Pertamina,” ucap pemilik akun @sri_sugiyanto. 

    “Parah, rakyat yang dirugikan bukan negara,” timpal pemilik akun @baim_arkhan. 

    Tidak hanya menulis kekecewannya, para netizen juga mengajak pengguna media sosial untuk beralih ke perusahaan minyak swasta yaitu Shell dan Vivo.

    Mereka memandang, pelayanan Shell dan Vivo jauh lebih baik dibanding Pertamina, milik perusahaan negara. 

    “Bau-bau kehancuran Pertamina. Semuanya akan pindah ke Shell,” ucap pemilik akun @fdyk3nz. 

    “Saya yakin dengan kejadian ini, saham Pertamina akan anjlok. Karena ada tim balap yang disponsori mereka, pasti akan tidak percaya,” tutur pemilik akun @only_just_aman.

    Sebelumnya Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS) ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    RS diduga terlibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 yang membuat negara mengalami kerugian hingga Rp 193,7 triliun.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan penetapan status Riva Siahaan itu bersama dengan tersangka lainnya.

    “Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen,” kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Penetapan RS sebagai tersangka setelah pemeriksaan terhadap 96 saksi, 2 ahli, dan bukti dokumen yang sah.

    RS akan ditahan selama 20 hari untuk proses pemeriksaan lebih lanjut bersama dengan enam tersangka lainnya.

    Selain Riva Siahaan, tersangka lainnya adalah SDS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; YF, pejabat di PT Pertamina International Shipping; AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; MKAN, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. (*)

     

  • Proses Legislasi Daerah Dimulai, DPRD Pasuruan Prioritaskan Raperda

    Proses Legislasi Daerah Dimulai, DPRD Pasuruan Prioritaskan Raperda

    Pasuruan (beritajatim.com) – Proses legislasi daerah di Kabupaten Pasuruan akan segera dimulai. DPRD Kabupaten Pasuruan meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memetakan rancangan peraturan daerah (raperda) mana saja yang menjadi prioritas untuk dibahas terlebih dahulu.

    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto, memastikan bahwa parlemen daerah siap untuk memulai pembahasan raperda. Termasuk 24 raperda yang merupakan inisiatif dari dewan.

    “Untuk raperda inisiatif, sudah kami kembalikan ke masing-masing komisi pengusul,” kata Sugiyanto.

    Ia merinci, Komisi IV menjadi pengusul raperda terbanyak dengan delapan raperda. Sedangkan Komisi I dan Komisi II masing-masing mengusulkan dua raperda, ditambah satu raperda usulan dari Komisi III.

    “Saat ini ada 13 raperda yang sedang dalam proses konsultasi ke Kemenkumham. Tinggal penyempurnaan saja sebelum dimulai pembahasannya,” ujarnya.

    Sugiyanto memastikan bahwa separuh dari 34 usulan raperda yang masuk dalam program pembentukan perda tahun ini bisa diselesaikan. Sebab, legislasi merupakan salah satu fungsi parlemen selain penganggaran dan pengawasan.

    “Yang jelas, ada kesanggupan dari masing-masing komisi yang mengusulkan untuk menyelesaikan setidaknya 50 persen dari raperda yang mereka usulkan,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan, Alfan Nurul, mengaku akan segera merumuskan raperda super prioritas. Tujuannya agar raperda tersebut dapat segera dibahas bersama dengan legislatif.

    “Tentu kami perlu berkomunikasi dengan pimpinan untuk menetapkan mana yang prioritas dan mana yang super prioritas,” kata Alfan.

    Namun, Alfan menyebutkan bahwa saat ini setidaknya ada empat raperda yang siap untuk dibahas. Antara lain raperda tentang CSR, BUMDes, Mina Mandiri, dan Perubahan Raperda SOTK. Seluruhnya sudah diajukan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi dengan regulasi yang lebih tinggi.

    “Artinya, jika sudah proses harmonisasi, naskah akademiknya juga sudah ada. Tinggal apakah nanti masuk dalam super prioritas atau tidak, itu kebijakan pimpinan,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Prabowo Hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung – Page 3

    Prabowo Hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung – Page 3

    Sekretaris Mahkamah Agung (Sesma) Sugiyanto memaparkan rincian anggaran institusinya, terkait dampak efisiensi pada tahun anggaran 2025. 

    Diketahui, pagu alokasi MA tahun 2025 sebesar Rp 12.684.119.652.000 yang akan digunakan untuk tiga kategori yakni belanja pegawai sebesar Rp 8.419.053.801.000; belanja barang Rp 2.980.421.100.000; belanja modal sebesar Rp 1.284.644.751.000

    “Rincian anggaran MA yang diblokir/diefisiensi pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.228.100.000.000 dengan rincian, belanja barang Rp 1.194.600.000.000 dan belanja modal Rp 1.093.500.000.000,” kata Sugiyanto saat rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Sugiyanto merinci, efisiensi untuk perjalanan dinas sebesar 50% dari total Pagu sebesar Rp 506.965.673.000 yang berdampak pada tujuh unit eselon satu MA yaitu Badan Urusan Administrasi, Kepaniteraan, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badmiltun, Badan Diklat dan Badan Pemgawasan.

    “Dampak pemblokiran ini menyebabkan bantuan transportasi Hakim hanya cukup 6 bulan; pelayanan terpadu sidang keliling, pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syariah hanya cukup 6 bulan dan pengadilan militer hanya cukup 1 kali setahun; biaya mutasi Hakim tidak bisa terbayar keseluruhan, pembebasan biaya perkara (prodeo), tidak terlaksananya perjalanan dinas luar negeri, dan lainnya,” jelas Sugiyanto.

    Meski begitu, Sugiyanto memastikan MA telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung efisiensi anggaran dimaksud. 

  • Pidato Prabowo Subianto Menakjubkan

    Pidato Prabowo Subianto Menakjubkan

    GELORA.CO -Pidato politik Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025, terbilang sempurna. 

    “Pidato politik Prabowo Subianto memiliki banyak bagian penting yang luar biasa dan menakjubkan,” kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto dalam keterangannya, Minggu 16 Februari 2025.

    Di acara yang turut dihadiri Presiden ke-7 Joko Widodo dan sejumlah ketua umum partai politik itu, Prabowo berbicara tentang demokrasi khas di Indonesia. 

    “Intinya, Prabowo menekankan seharusnya tidak ada lawan politik. Setelah bersaing harus bersatu dan bekerja sama,” kata Sugiyanto. 

    Menurutnya, hanya negara yang elitnya bisa bekerja sama yang akan bangkit. Bekerja sama meskipun tidak masuk dalam kabinet tetaplah bentuk kepatriotan. 

    Kata Prabowo, mereka yang di luar bisa membantu mengawasi dan mengkritik. Kritik harus disampaikan tanpa dendam, karena bahkan Allah SWT tidak merestui orang yang mendendam.

    Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa semua presiden memiliki kekurangan, tetapi mereka juga memiliki jasa besar untuk rakyat yang harus dihormati.

    Prabowo juga menegaskan, alih kekuasaan atau transisi dari Presiden ke-7 Jokowi kepadanya bukan hanya yang terbaik di Indonesia, tetapi juga di dunia.

    Sebagaimana diketahui, pada 13 Februari 2025, Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Bogor.

    Awalnya hanya direncanakan sebagai Rapimnas, tetapi peserta sepakat mengubahnya menjadi KLB. 

    KLB ini menghasilkan lima keputusan, termasuk menetapkan kembali Prabowo sebagai ketua umum dan ketua Dewan Pembina serta meminta Prabowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. 

  • MA Kena Efisiensi Anggaran Rp 2,2 T: Transportasi Hakim Terdampak

    MA Kena Efisiensi Anggaran Rp 2,2 T: Transportasi Hakim Terdampak

    Jakarta –

    Mahkamah Agung (MA) mengungkap pihaknya melakukan efisiensi anggaran senilai Rp 2,2 triliun dari pagu anggaran 2025 yang telah ditetapkan DPR RI sebesar Rp 12,6 triliun. Pihak MA mengatakan efisiensi ini berdampak pada transportasi hakim hingga pelaksanaan sidang keliling.

    “Pagu alokasi MA sebesar Rp 12,684,119,652 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 1,462,060,218,817, sedangkan sisa anggaran sekitar Rp 11,2 triliun. Total anggaran yang diblokir sebesar Rp 2.288.100.000.000,” kata Sekretaris MA Sugiyanto di rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Sugiyanto mengatakan pihaknya telah melakukan efisiensi terhadap perjalanan dinas sebesar 50%. Namun, ia menyebut efisiensi berdampak ke bantuan transportasi hakim yang hanya cukup sampai 6 bulan.

    “Ini sangat berdampak pada MA yaitu, satu bantuan transportasi hakim hanya cukup 6 bulan. Dua, pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah hanya cukup 6 bulan dan pengadilan militer hanya 1 kali dalam setahun. Tiga, biaya mutasi hakim tidak bisa terbayar keseluruhan,” kata dia.

    Berikut dampak pemblokiran akun yang disampaikan Sekretaris MA:

    1. bantuan transportasi hakim hanya cukup 6 bulan
    2. Pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan agama/Mahkamah syariah hanya cukup 6 bulan dan pengadilan militer hanya 1 kali dalam setahun
    3. Biaya mutasi hakim tidak bisa terbayar keseluruhan
    4. Pembebasan biaya perkara (prodeo)
    5. Pendidikan dan pelatihan calon hakim pada Diklat Kumdil
    6. Pelatihan teknis Yudisial hak kekayaan intelektual
    7. Pelatihan sertifikasi hakim niaga
    8. Pelatihan sertifikasi hakim mediator
    9. Penyusunan dan implementasi data informasi pengadilan
    10. Penyusunan RKA+K/L dan DIPA
    11. Penyusunan laporan atau perjanjian Kinerja atau review IKU
    12. Pelatihan dan sosialisasi kebijakan MA
    13. Tidak terlaksananya perjalanan dinas ke luar negeri

    (dwr/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Daftar 6 Lembaga Hukum Kena Pangkas Anggaran, Ada yang Hanya Bisa Bayar Gaji sampai 3 Bulan Lagi – Halaman all

    Daftar 6 Lembaga Hukum Kena Pangkas Anggaran, Ada yang Hanya Bisa Bayar Gaji sampai 3 Bulan Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto mulai bergulir.

    Hal itu dimulai setelah Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) terkena imbas usai terbitnya Inpres tersebut.

    Adapun salah satunya kebijakan tersebut berdampak terhadap lembaga hukum negara seperti Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bahkan, ada lembaga hukum yang hanya bisa membayar gaji hingga bulan Mei 2025.

    Selengkapnya berikut daftar lembaga hukum yang terkena kebijakan pemangkasan anggaran:

    1. Polri Dipangkas Rp20,5 T, Jadi Rp106 T

    Polri mengumumkan bahwa institusinya turut terimbas kebijakan pemangkasan anggaran oleh Prabowo.

    Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Penganggaran (Astamarena), Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menuturkan anggaran Polri dipangkas sebesar Rp20,5 triliun.

    Sebelumnya, pagu anggaran untuk Korps Bhayangkara untuk tahun 2025 sebesar Rp126,6 triliun.

    “Postur anggaran Polri sesuai surat menteri keuangan bahwa postur anggaran Polri sejumlah Rp126,6 triliun. Kalau kita lihat dalam kelompok per belanja, terdiri dari belanja pegawai 46,95 persen sebesar Rp59,44 triliun,” katanya dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Kemudian di dalam rekonstruksi anggaran Polri sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 hasil rapat dengan Kemenkeu, menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sejumlah Rp20,5 triliun,” sambung Wahyu.

    Dia mengatakan efisiensi tersebut di luar anggaran belanja pegawai. Adapun komponen yang dikenakan adalah terkait belanja barang dan modal.

    Wahyu mengatakan anggaran Polri untuk tahun 2025 menjadi Rp106 triliun setelah dipangkas.

    Adapun rinciannya adalah belanja barang sebesar Rp27,3 triliun dan belanja modal menjadi Rp19,1 triliun.

    Sementara untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp59,4 triliun.

    “Tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp106 triliun,” jelasnya.

    2. Anggaran Kejagung Dipotong Rp5,4 T, Jadi Rp18,4 T

    Lembaga hukum kedua yang terkena imbas kebijakan Prabowo adalah Kejagung di mana anggaran yang dipotong mencapai Rp5,4 triliun.

    Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Bambang Sugeng Rukmono menuturkan sebelum dipotong, pagu anggaran Kejagung adalah Rp24,2 triliun.

    Sehingga, setelah mengalami pemangkasan, maka anggaran Kejagung menjadi Rp18,4 triliun.

    “Kejaksaan RI melaksanakan restrukturisasi atau efisiensi TA 2025 Rp5,4 triliun. Bahwa setelah dikurangkan dengan besaran blokir di atas, maka disposisi anggaran yang dapat dimaksimalkan pemanfaatan sebesar Rp18,4 triliun,” kata Bambang dalam raker bersama dengan Komisi III RI.

    Bambang mengatakan anggaran terbaru Kejagung diperuntukan untuk belanja pegawai sebesar Rp5,6 triliun, belanja barang Rp2,5 triliun, dan belanja modal Rp11,1 triliun.

    “Terkait hal tersebut bahwa belanja pegawai itu pagu semula Rp5,6 triliun itu tetap tak ada pengurangan untuk belanja pegawai,” kata Bambang. 

    “Kemudian untuk belanja barang Rp4 triliun itu kena restrukturisasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun menjadi Rp2 triliun; dan belanja modal dari Rp14,5 triliun kena restrukturisasi anggaran Rp3,4 triliun menjadi Rp11,1 triliun,” sambungnya.

    3. Anggaran MK Dipotong, Cuma Bisa Bayar Gaji Pegawai sampai Mei 2025

    MK juga menjadi lembaga hukum yang turut mengalami pemangkasan anggaran tahun 2025.

    Sekjen MK, Heru Setiawan mengungkapkan mulanya pagu anggaran MK tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp611,4 miliar.

    Heru menuturkan hingga saat ini, realisasi anggaran MK telah mencapai 51,73 persen atau sekitar Rp316 miliar.

    Dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran, maka dana tersisa yang dimiliki MK hanya sebesar Rp69,04 miliar.

    “Dari pemblokiran tersebut, pagu anggaran MK berubah menjadi Rp385,3 miliar. Saat ini, sisa anggaran yang dapat kami gunakan hanya Rp69 miliar,” ujar Heru dalam raker bersama Komisi III, Rabu siang.

    Heru menjelaskan anggaran tersebut mayoritas akan dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai hingga Mei 2025 sebesar Rp45,09 miliar.

    “Kami alokasikan Rp45 miliar untuk gaji dan tunjangan hingga Mei 2025. Komitmen untuk pembiayaan penyelesaian sengketa hasil Pilkada (PHPU) tidak dapat terpenuhi karena anggaran tidak mencukupi.”

    “Begitu juga dengan kebutuhan penanganan perkara lain, seperti pengujian undang-undang (PUU) dan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) hingga akhir tahun,” kata Heru.

    4. Anggaran MA Dipangkas Rp2,2 T, Transportasi Hakim Cuma sampai 6 Bulan

    LEMBAGA PANGKAS ANGGARAN – Gedung Mahkamah Agung . Cek pengumuman kelulusan CPNS Mahkamah Agung 2024 melalui situs SSCASN dan situs resmi MA. Ini kode bagi peserta yang dinyatakan lulus. Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu lembaga hukum yang harus memangkas anggaran buntut terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025. (mahkamahagung.go.id)

    Selanjutnya, MA juga terkena pemangkasan anggaran mencapai Rp2,2 triliun.

    Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan pemangkasan tersebut terdiri dari beberapa komponen utama.

    “Blokir data dukung sebesar Rp104,1 miliar, blokir perjalanan dinas Rp253,4 miliar, dan blokir efisiensi sebesar Rp1,93 triliun,” ujarnya dalam raker dengan Komisi III DPR pada Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Sugiyanto memaparkan, pemblokiran anggaran tersebut akhirnya berdampak pada berbagai aspek layanan pengadilan yang harus dijalankan MA. 

    “Pertama, bantuan transportasi hakim hanya cukup 6 bulan. Kedua, pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah hanya cukup 6 bulan, dan pengadilan militer hanya 1 kali setahun,” kata Sugiyanto. 

    Selain itu, biaya mutasi hakim tidak dapat sepenuhnya terbayarkan, sehingga berpotensi menghambat rotasi dan penempatan hakim di berbagai daerah. 

    Sugiyanto melanjutkan, efisiensi anggaran juga menghambat berbagai program pendidikan dan pelatihan di lingkungan MA, salah satunya pembebasan biaya perkara atau prodeo. 

    Dia menambahkan, pemblokiran anggaran juga membuat perjalanan dinas luar negeri bagi aparat MA tidak dapat dilaksanakan. 

    Secara keseluruhan, kata Sugiyanto, kebijakan efisiensi ini berdampak langsung terhadap kualitas layanan pengadilan bagi masyarakat. 

    “Efisiensi ini secara signifikan menurunkan kualitas pelayanan publik serta berbagai kegiatan kedinasan di MA,” jelasnya.

    5. Komnas HAM Kena Potong 46 Persen, Anggaran Jadi Rp60,6 M

    Komnas HAM juga terkena imbas pemotongan anggaran yang mencapai 46,22 persen.

    “(Aturan itu) menjadi dasar penghematan anggaran Komnas HAM sebesar 46,22 persen dari total anggaran,” ujar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dikutip dari Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

    Setelah dilakukan penyesuaian, pagu awal Komnas HAM yang semula sebesar Rp112,8 miliar menjadi Rp60,6 miliar.

    “Dengan memperhitungkan belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 47,8 miliar, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan untuk belanja operasional perkantoran Komnas HAM adalah sebesar Rp 12,8 Miliar,” kata Atnike.

    6. KPK Kena Efisiensi Rp201 M, Perjalan Dinas Dipangkas 50 Persen

    ANGGARAN KPK DIPANGKAS – Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Anggaran KPK dipangkas sebesar Rp201 miliar menjadi Rp1,036 triliun buntut kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Terakhir, ada KPK yang turut terkena dampak pemangkasan anggaran 2025 yaitu sebesar Rp201 miliar.

    Sehingga, anggaran KPK menjadi Rp1,036 triliun setelah sebelumnya sebesar Rp1,127 triliun.

    “Di mana Rp 790,71 miliar adalah belanja pegawai, Rp 428,01 miliar adalah belanja barang dan Rp 18,72 adalah belanja modal,” kata Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Agus menjelaskan, efisiensi ini menyebabkan anggaran KPK berkurang Rp 201 miliar, dengan pemotongan terbesar pada belanja barang sebesar Rp194,1 miliar dan belanja modal sebesar Rp6,9 miliar.

    “Rekonstruksi ini menyebabkan anggaran KPK terefisiensikan sebesar Rp 201 miliar di mana penurunan terbesar di belanja barang yaitu Rp 194,1 miliar dan belanja modal turun sebesar Rp 6,9 miliar,” ujarnya.

    Tak hanya itu, dia mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas KPK juga dipangkas hingga 50 persen atau Rp 61,5 miliar.

    “Dalam efisiensi ini sudah terdapat efisiensi dalam konteks perjalanan dinas sebesar 50 persen, yaitu Rp 61,5 miliar,” ucap Agus.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Chaerul Umam/Fersianus Waku)(Kompas.com/Tria Sutrisna/Shela Octavia)

    Artikel lain terkait Efisiensi Anggaran Pemerintah