Tag: Sugiyanto

  • DPRD Pasuruan Bentuk Pansus, Selidiki Dugaan Pelanggaran Proyek Real Estat di Prigen

    DPRD Pasuruan Bentuk Pansus, Selidiki Dugaan Pelanggaran Proyek Real Estat di Prigen

    Pasuruan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam proyek pembangunan real estat di Kecamatan Prigen. Langkah ini diambil menyusul maraknya keluhan masyarakat serta isu kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.

    Pansus tersebut dipimpin oleh Sugiyanto sebagai ketua, dengan Tri Laksono Adi Priyanto sebagai wakil ketua. Sebanyak 14 anggota dewan tergabung dalam tim ini untuk memastikan proses penyelidikan berjalan transparan dan menyeluruh.

    Ketua Pansus, Sugiyanto, menyampaikan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah meninjau langsung lokasi proyek guna melihat kondisi sebenarnya. “Kami ingin melihat dulu situasi di lapangan sebelum mendalami aspek legalitas dan administrasi,” ujarnya.

    Menurut Sugiyanto, pihaknya juga akan menelusuri dugaan perusakan kawasan hutan yang diduga terjadi akibat aktivitas pembangunan real estat tersebut. Setelah survei lapangan, Pansus akan mengundang sejumlah pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak pengembang.

    “Setelah data-data kami kumpulkan, barulah kami menelaah apakah ada pelanggaran terhadap aturan lingkungan atau izin yang berlaku,” tambahnya. Ia menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada praktik pembangunan yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

    Selain mengundang OPD, Pansus juga berencana menghadirkan perwakilan instansi terkait tata ruang untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai izin dan dampak proyek tersebut.

    Sugiyanto menegaskan bahwa pembentukan Pansus bukan sekadar reaksi terhadap isu di media sosial, melainkan wujud komitmen DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat. “Kami berdiri bersama warga, memastikan suara mereka benar-benar didengar,” tegasnya.

    Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penyelidikan kepada DPRD. “Kami akan bekerja berdasarkan data dan fakta di lapangan, bukan opini atau spekulasi,” ujarnya.

    Menurut Sugiyanto, hasil penyelidikan Pansus nantinya akan menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, hasil tersebut juga dapat menjadi dasar langkah hukum selanjutnya.

    “Tujuan utama kami adalah memastikan pembangunan di Kabupaten Pasuruan berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan publik,” tutup Sugiyanto.

    Ia menambahkan, jadwal peninjauan lapangan di wilayah Tretes, Prigen, saat ini sedang disusun dan akan dilakukan dalam waktu dekat. [ada/kun]

  • Gubernur Bukan Arena Pencitraan Kejar Kekuasaan

    Gubernur Bukan Arena Pencitraan Kejar Kekuasaan

    GELORA.CO -Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menjabat satu periode dan tidak tertarik mengikuti kontestasi Pilpres 2025 patut direnungkan pejabat publik lainnya di Tanah Air.

    “Pramono dapat dipandang sebagai sosok yang membawa gagasan bahwa jabatan publik tidak semestinya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan hingga dua periode,” kata pemerhati sosial dan politik Sugiyanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 14 Oktober 2025.

    Menurut Sugiyanto, alasan Pramono ingin pensiun setelah menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 2030 juga cukup relevan. Ia telah mengabdi selama kurang lebih 25 tahun tanpa jeda, mulai dari DPR hingga jabatan strategis di pemerintahan pusat. Ditambah lima tahun masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    “Ketika banyak pemimpin berlomba membangun citra untuk dua periode atau panggung nasional, sikap seperti Pramono semestinya menjadi inspirasi moral dalam etika politik,” kata Sugiyanto.

    Pramono sendiri mengeklaim tidak pernah memiliki mimpi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, memiliki keinginan untuk menjadi orang nomor satu di Jakarta tidak pernah terbersit dalam pikirannya.

    Kendati demikian, partai yang menaunginya meminta ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Padahal, ketika itu elektabilitasnya kalah jauh dari lawan politiknya. Alhasil, ia pun terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    Sebelumnya Pramono mengungkapkan keinginannya untuk tidak lagi menjadi pejabat publik setelah 2029 mendatang. Ia mengaku memiliki target untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya dalam satu periode.

    “Kalau orang bertanya dengan saya, ‘apa sih target saya?” Supaya nanti enggak diini sama ini, saya target, saya pengin jadi gubernur satu periode, tetapi saya memutuskan, benar satu periode dan berhenti,” kata Pramono di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025.

  • Pemangkasan TKD berpotensi lemahkan pelaksanaan otonomi daerah

    Pemangkasan TKD berpotensi lemahkan pelaksanaan otonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto berpendapat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 berpotensi melemahkan pelaksanaan otonomi daerah.

    Menurut dia, komposisi ideal pembagian belanja negara antara pemerintah pusat dan daerah adalah 75 persen untuk pusat dan 25 persen untuk daerah, sebagaimana yang telah berjalan dalam tiga tahun terakhir.

    “Rasio 75:25 antara belanja pusat dan daerah terbukti logis, realistis dan berkeadilan. Ini merupakan bentuk keseimbangan fiskal antara efisiensi nasional dan kebutuhan fiskal daerah yang harus dijaga,” kata Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dikatakannya, berdasarkan data APBN 2023, belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.041,7 triliun dengan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp811,7 triliun atau sekitar 26,58 persen dari total belanja negara.

    Angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

    Pada APBN 2024, belanja negara mencapai Rp3.325,1 triliun. Dari jumlah tersebut, TKDD dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun atau 25,79 persen, sementara belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun atau 74,21 persen.

    “Komposisi ini relatif seimbang dan konsisten dengan pola fiskal tahun sebelumnya,” ujarnya.

    Begitu pula pada APBN 2025, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat dan TKDD. Alokasi TKDD mencapai Rp919,9 triliun atau sekitar 25,40 persen, sedangkan belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp2.701,4 triliun atau sekitar 74,59 persen.

    Namun, keseimbangan tersebut berubah drastis pada APBN 2026. Berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 yang disahkan DPR pada 23 September 2025, alokasi TKD hanya sekitar Rp693 triliun atau 18,03 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun.

    Sebaliknya, belanja pemerintah pusat meningkat tajam menjadi Rp3.149,7 triliun atau 81,95 persen.

    “Artinya, terjadi penurunan alokasi dana transfer sebesar sekitar Rp267 triliun dari tahun sebelumnya. Ini pemangkasan hingga 29,34 persen yang jelas akan berdampak luas bagi daerah,” katanya.

    Sugiyanto menjelaskan, TKD bukanlah bentuk subsidi dari pemerintah pusat, melainkan perwujudan nyata dari keadilan fiskal dan desentralisasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

    Menurut dia, pemotongan dana transfer dalam jumlah besar akan menurunkan kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, membayar gaji pegawai serta membiayai infrastruktur dasar.

    Dia pun mengingatkan bahwa banyak daerah masih memiliki kapasitas fiskal rendah sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat.

    Kalau dana transfer dipangkas sedalam itu, daerah akan kesulitan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. “Ini berisiko menambah ketimpangan fiskal antarwilayah dan bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan,” katanya.

    Sugiyanto menambahkan, pemerintah pusat memang membutuhkan anggaran besar untuk agenda prioritas nasional seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan dan program makan bergizi gratis, namun.kebijakan tersebut seharusnya tidak mengorbankan kemampuan fiskal daerah.

    “Menjaga komposisi 75 persen untuk pusat dan 25 persen untuk daerah adalah bentuk keadilan fiskal yang sehat. Kalau porsi untuk daerah turun hanya 18 persen, itu jelas tidak seimbang dan bisa melemahkan semangat otonomi daerah,” kata dia.

    Ia juga mendukung langkah sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk mengajukan permintaan peninjauan ulang kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar alokasi TKD 2026 tidak dipangkas terlalu drastis.

    “Kami berharap pemerintah pusat mendengarkan aspirasi daerah. Jangan pangkas TKD karena menjaga rasio 75:25 berarti menjaga amanat konstitusi, memperkuat otonomi daerah, dan menjamin pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” kata Sugiyanto.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sinergi tiga gubernur dorong Jakarta menuju kota global

    Sinergi tiga gubernur dorong Jakarta menuju kota global

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis Jakarta dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto berpendapat sinergi tiga gubernur hasil Pilkada DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke), Anies Baswedan, dan Pramono Anung Wibowo menjadi modal penting dalam mendorong Jakarta menuju kota global berkelas dunia.

    Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengaku sempat berdiskusi langsung dengan ketiganya dalam waktu yang berbeda.

    Sekitar dua hingga tiga bulan lalu, dia bertemu Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo (Foke), di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan serupa juga dilakukannya dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan di pendopo rumahnya di Jakarta Selatan.

    Sugiyanto pun berkesempatan bertemu Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung Wibowo beberapa hari dalam seminar bertema “Water Governance Towards Global Cities” yang diselenggarakan Pusat Studi Keamanan Maritim dan Ketahanan Air Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Jakarta Pusat.

    “Ketiganya sosok yang cerdas, punya legitimasi akademis, dan kapasitas kepemimpinan kuat. Keahlian mereka berbeda-beda namun saling melengkapi. Ini bisa menjadi fondasi berharga bagi pembangunan Jakarta ke depan,” paparnya.

    Menurut dia, Fauzi Bowo dikenal sebagai ahli tata kota dengan pendidikan doktoral di Jerman. Semasa menjabat, ia menggagas pembangunan Pelabuhan Internasional Jakarta di Marunda, Giant Seawall, ITF, ERP, hingga proyek strategis lain seperti Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari dan Casablanca, penyelesaian Banjir Kanal Timur (BKT), serta kelanjutan pembangunan MRT.

    Anies Baswedan, lanjutnya, menonjol dalam kebijakan publik dan berhasil merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) serta membangun Jakarta International Stadium (JIS) di Sunter. Ia juga menggelar ajang balap mobil listrik Formula E di Ancol.

    “Foke dan Anies Baswedan ini karyanya mengingatkan kita pada Gubernur fenomenal Ali Sadikin yang membangun Jakarta dengan berbagai proyek ikonik,” kata Sugiyanto.

    Sementara Gubernur Pramono Anung Wibowo, kata dia, membawa visi besar menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota dunia. Ia menargetkan peringkat Jakarta naik menjadi kota global ke-50 pada 2029, dari posisi 74 saat ini.

    “Arah pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung semakin jelas dan mantap. Program unggulannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang paripurna,” tuturnya.

    Sugiyanto menuturkan, sejarah Pilkada Jakarta menunjukkan adanya dinamika dukungan politik di antara para mantan gubernur. Pada Pilkada 2024, baik Anies Baswedan maupun Fauzi Bowo mendukung pasangan Pramono Anung–Rano Karno yang akhirnya menang satu putaran.

    “Sinergi dan kolaborasi lintas generasi kepemimpinan ini menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan Jakarta tidak boleh berhenti pada satu periode pemerintahan,” ucapnya.

    Dia menilai Gubernur Pramono memimpin Jakarta dengan sikap tenang, teliti, dan tulus, serta berlandaskan kepercayaan kepada para pembantunya.

    “Semoga di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo, Jakarta semakin mantap menuju kota modern berstandar dunia,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jet Tempur KF-21 Boramae Hasil Kerja Sama RI-Korsel Diuji Coba TNI AU di Sacheon

    Jet Tempur KF-21 Boramae Hasil Kerja Sama RI-Korsel Diuji Coba TNI AU di Sacheon

    JAKARTA – Pilot tempur TNI Angkatan Udara (AU) kembali menjalankan uji terbang sebagai front seater (kursi depan) pada prototipe pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae, di Sacheon, Korea Selatan (Korsel), Selasa 30 September.

    Berdasarkan siaran pers resmi dari TNI AU yang diterima, Kamis, dikutip Antara, dijelaskan pesawat tempur KF-21 Boramae merupakan hasil dari proyek kerja sama antara industri pertahanan Indonesia dengan Korsel.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan pilot TNI AU itu bernama Kolonel Pnb Mohammad Sugiyanto dengan tanda panggilan “Mammoth”.

    Ini menjadi kali kedua Sugiyanto menerbangkan KF-21 Boramae setelah sempat mengawaki pesawat itu sebagai pilot di bangku belakang pada 16 Mei 2023.

    Ia melanjutkan dalam misi berdurasi satu jam itu, Mammoth yang didampingi pilot uji Korea Aerospace Industries (KAI) Koh Hwi Seok melaksanakan pengujian performa serta aspek stabilitas dan kendali pada ketinggian 10.000 hingga 20.000 kaki.

    Pesawat itu terbukti berfungsi dengan baik setelah menjalani uji terbang selama satu jam.

    Dengan adanya kegiatan uji terbang ini, I Nyoman berharap transfer teknologi tempur antara Indonesia dan Korea Selatan dapat terus terjalin demi memperkuat kekuatan pertahanan.

    Ia juga suksesnya kerja sama perakitan pesawat tempur Boramae dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

  • DKI kemarin, penutupan JITEX hingga operasional RDF Rorotan

    DKI kemarin, penutupan JITEX hingga operasional RDF Rorotan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan di DKI Jakarta yang tersaji di kanal Metro pada Minggu (21/9) tampaknya masih menarik disimak kembali mulai penutupan JITEX 2025 hingga DLH minta masyarakat tak khawatir operasional RDF Rorotan.

    Berikut sejumlah berita yang bisa Anda simak kembali untuk menemani aktivitas pagi hari:

    Wagub Rano sebut JITEX jadi wadah pertemuan pelaku usaha

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan penyelenggaraan Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and Small and Medium Enterprise Expo (JITEX) 2025 merupakan wadah bagi para pelaku usaha untuk kolaborasi dalam menghadirkan dampak nyata bagi perekonomian Jakarta.

    “JITEX bukan sekadar pameran perdagangan dan investasi. Lebih dari itu, JITEX menjadi wadah yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan investor lintas negara dalam ekosistem bisnis,” kata Rano di Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya

    60 pasar tradisional di Jakarta tidak kumuh

    Jakarta (ANTARA) – Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) menyampaikan keberatan terhadap klaim Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) yang menyebutkan 60 pasar tradisional di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya dalam kondisi kumuh.

    Menurut Ketua KATAR Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, penggunaan istilah “kumuh” tidak tepat.

    Selengkapnya

    DKI ingin kolaborasi literasi antardaerah diperkuat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menginginkan kolaborasi antardaerah bidang literasi perlu terus diperkuat agar tidak sekadar menumbuhkan minat membaca, tetapi berkontribusi nyata pada pembangunan daerah.

    Selengkapnya

    Warga diminta tak khawatir terkait operasional RDF Plant Rorotan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta meminta warga di sekitar RDF Plant Rorotan tidak khawatir dengan operasional fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut karena sudah dilakukan tahapan uji coba secara cermat dan sistematis.

    Selengkapnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MA Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,6 Triliun pada 2026, untuk Gaji dan Tunjangan Hakim

    MA Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,6 Triliun pada 2026, untuk Gaji dan Tunjangan Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) meminta tambahan anggaran sebesar Rp7,67 triliun untuk mendukung beberapa penguatan hak keuangan dan fasilitas hakim.

    Adapun, hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris MA, Sugiyanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    “Mahkamah Agung telah berupaya mengajukan usulan tambahan anggaran melalui surat Ketua Mahkamah Agung, kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nmor 146/KMA/RAI.6/VI/2025 tanggal 11 juni 2025, tentang usulan tambahan anggaran MA Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp7,67 triliun,” ujarnya.

    Dia melanjutkan, usulan tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk para hakim seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol.

    “[kemdian] penghasilan pensiun, tunjangan lain yang diatur dalam PP 94 Tahun 2012 Tentang Hak dan Keuangan. Dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan PP 44 2024,” ucapnya.

    Sugiyanto berujar program usulan tambahan anggaran MA Tahun 2026 telah disusun untuk memastikan hak keuangan dan fasilitas hakim secara bertahap dapat terpenuhi.

    “Yaitu pembangunan flat rumah dinas hakim pada 212 satuan kerja pengadilan, jaminan kesehatan, transportasi, dan bantuan sewa rumah dinas bagi hakim yang dilantik pada Juli 2025 serta honorarium penanganan perkara bagi hakim agung,” katanya.

    Menurutnya, hal-hal tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menungkatkan kesejahteraan hakim yang diungkapkan dalam kesempatan laporan tahunan MA dan pengukuhan hakim beberapa waktu silam.

    Dia pun menekankan bahwa hakim memegang peranan vital dalam menegakkan keadilan dan menjaga supremasi hukum. 

    Sebab itu, dia berpandangan negara perlu hadir dalam memberikan fasilitas tunjangan kesejahteraan dan perlindungan yang layak bagi para hakim, guna menjaga integritas independensi dan proferionalitas.

    “Oleh sebab itu, pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim sebagaimana tercantum dalam usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2026 penting untuk dipenuhi,” tandasnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional 15 mei 2025 perihal pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2026, MA mendapatkan pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp10,87 triliun.

  • Ayah Penyanyi Cilik Banyuwangi Ditangkap Kasus Judi Online

    Ayah Penyanyi Cilik Banyuwangi Ditangkap Kasus Judi Online

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ayah dari penyanyi cilik populer Banyuwangi Farel Prayoga ditangkap polisi akibat kasus judi online. Tersangka JS yang telah diamankan oleh polisi kini mendekam di rumah tahanan Polresta Banyuwangi.

    Kasatreskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna membenarkan penangkapan tersangka JS tersebut. Dia mengaku, statusnya juga sudah ditetapkan menjadi tersangka.

    “Tersangka kami tangkap karena kasus judi online. JS kini kami tahan di Mapolresta Banyuwangi,” kata Komang, Rabu (11/6).

    Komang menjelaskan, tersangka ditangkap pada Selasa (10/6). Menurut pengakuannya, JS memang telah lama diintai oleh pihak berwajib. Tersangka JS diketahui bermain judi online jenis Mahyong ketika tengah menjaga toko kelontong di Desa Kepundungan, Srono.

    Saat diperiksa oleh polisi dari ponsel tersangka memang benar ditemukan bukti permainan, bekas transaksi dan percakapan judi online.

    “Dari pengakuannya tersangka sudah beberapa bulan ini aktif bermain judi online. Alasannya untuk mengisi waktu luang ketika menjaga toko kelontong,” jelasnya.

    Kasus judi online, terang Komang, menjadi perhatian serius. Selama sebulan terakhir Satreskim Polresta Banyuwangi mengamankan 5 tersangka kasus serupa. Kelimanya namun tidak terkait dengan kasus judi online Joko Suyoto.

    “Jika dilihat dalam beberapa periode terakhir ada 5 tersangka kasus judi online. Ini indikasi menandakan bahwa aktivitas judi online di Banyuwangi cukup tinggi,” terangnya.

    Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman. Dalam kasus ini, tersangka JS diketahui dijerat dengan pasal 330 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana kurungan paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 25 juta.

    “Kami jerat dengan pasal tentang perjudian 303 KUHP. Namun tidak menutup kemungkinan juga kami dalami terkait UU ITE nya,” tegas Komang Yogi.

    Sementara kuasa hukum Joko Suyoto, Charisma Adilaga Sugiyanto menambahkan, bila tersangka menghormati proses hukum yang dilakukan anggota kepolisian. Melihat alat bukti, kuasa hukum masih akan melakukan analisa untuk mengambil langkah praperadilan untuk penetapan tersangkanya atau penangguhan penahanannya.

    “Sementara itu langkah hukum yang kami akan siapkan,” pungkas Charisma. [tar/ian]

  • Balon Udara Berpetasan di Ponorogo Lukai Warga, Meledak Saat Diamankan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        8 Juni 2025

    Balon Udara Berpetasan di Ponorogo Lukai Warga, Meledak Saat Diamankan Surabaya 8 Juni 2025

    Balon Udara Berpetasan di Ponorogo Lukai Warga, Meledak Saat Diamankan
    Tim Redaksi
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – 
    Balon udara
    berpetasan yang yang jatuh di Dukuh Kori Kidul, Desa Kori, Kecamatan Sawoo,Kabupaten  
    Ponorogo
    melukai YN (45), warga desa setempat karena  meledak saat hendak diamankan.
    Awalnya, YN hendak mengamankan
    balon udara
    yang turun yang dikejar oleh anak-anak agar petasan yang meledak tidak mengenai anak anak.
    Namun, ledakan petasan jutsru mengenai dirinya.
    YN kemudian dilarikan ke RSUD dr Harjono Ponorogo karen mengalami luka bakar.
    “Korban ledakan petasan dari Kori Sawoo kondisinya  sadar baik namun lukanya
    grade
    tiga. Luka mengenai area mata, dada dan kaki kanan. Pasien sadar dan baik,” ujar Sugiyanto, Humas RSUD dr Harjono Ponorogo Sabtu (7/6/2025).
    Selain mengaami luka bakar, korban juga  mengeluhkan penglihatannya yang kabur pasca-terkena ledakan petasan.
    Saat ini, pihak rumah sakit melakukan pembersihan luka di ruang operasi.
    “Efek dari ledakan dari mata pasien mengeluh penglihatannya kabur di kedua matanya,” kata Sugiyanto.
    Kapolsek Sawoo AKP Yudi Kristiawan mengatakan, balon udara yang jatuh di Desa Kori, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, yang melukai YN  memiliki  panjang 25 meter dengan diameter lengkung 2,5 meter.
    Balon udara tersebut memiliki petasan  berukuran besar 2 buah dengan untaian petasan berukuran kecil sebanyak 70 buah.
    Pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait asal-usul balon udara tersebut.
    “Masih kami selidiki asal pastinya. Di balon itu ada tulisan Balong, tapi kami masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi,” katanya.
    Balon udara lain nyaris bakar jemuran.
    Sebuah balon udara berdiameter 3 meter dan tinggi 7 meter turun diatas jemuran warga di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
    Petugas SPKT Polsek Ponorogo, Aiptu Hartono, mengatakan, balon udara tersebut masih memiliki sumbu yang menyala ketika turun ditas jemuran milik warga.
    “Balon udara tersebut  masih menyala sumbunya  saat turun di rumah warga bernama Parni. Beruntung bisa dipadamkan ,” ujarnya ditemui di Polsek kata Aiptu Hartono.
    Hartono menyampaikan, barang bukti balon udara saat ini diamankan di Polsek Ponorogo kota untuk dilakukan penyelidikan karena balon udara dengan petasan berpotensi membahayakan warga.
    “Kita amankan balon udara petasan tersebut karena sangat berbahaya. Selain melanggar hukum, juga mengancam keselamatan warga,” ujar dia.
    Sementara itu, Parni, pemilik rumah tempat balon udara turun mengatakan, balon udara yang turun mempunyai ekor untaian petasan trersebut sempat membuat dia panik karena turun di atas jemuran di pekarangan miliknya.
     
    Sumbu balon udara mengkhawatirkan dapat menimbulkan kebakaran, apalagi di perkarangan ada anak-anak yang bermain.
    “Panik karena ada anak kecil bermain di pekarangan. Apalagi masih ada mercon sekitar 10 biji dan apinya masih menyala,” katanya.
    Parni mengkau langsung mengambil air dengan ember dan menyiramkan ke arah sumbu balon udara.
    Beruntung, api sumbu langsung padam dan petasan tidak menyala.
    “Turun kena jemuran baju, dan sumbunya juga masih menyala. Beruntung langsung bisa padam,” ucapnya.
    Satu korban ledakan petasan balon udara alami luka bakar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petaka Balon Udara! Pria di Ponorogo Terluka Parah Demi Lindungi Anak-Anak

    Petaka Balon Udara! Pria di Ponorogo Terluka Parah Demi Lindungi Anak-Anak

    Ponorogo (beritajatim.com) – Niat baik seorang warga Desa Kori, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, untuk mengamankan balon udara tanpa awak justru berujung petaka. Pria berusia 45 tahun berinisial YN itu, menjadi korban ledakan petasan yang terikat di balon raksasa yang jatuh di area persawahan.

    Peristiwa bermula saat YN melihat sejumlah anak-anak mengejar balon udara yang melayang rendah dan hendak jatuh di tengah persawahan desa. Merasa khawatir anak-anak akan mendekati benda berbahaya tersebut, YN mencoba mengamankan balon. Namun malang tak dapat ditolak, petasan yang masih aktif dan tergantung pada badan balon meledak tepat di dekat tubuhnya.

    “Korban mengalami luka bakar di bagian wajah, kaki, dan tubuh. Saat ini kondisinya stabil, tapi mengeluh pandangannya mulai kabur,” kata Humas RSUD dr Harjono Ponorogo, Sugiyanto, Sabtu (7/6/2025).

    Balon udara yang jatuh tersebut bukan balon biasa. Ukurannya luar biasa besar, menjulang tinggi sepanjang 30 meter. Lebih mengkhawatirkan, balon itu dilengkapi puluhan petasan dengan berbagai ukuran yang diikat mengelilingi balon, nyaris seperti senjata waktu yang menanti pemicu ledakan.

    Polisi dari Polsek Sawoo langsung mengamankan lokasi serta balon beserta petasan yang tersisa. Dugaan awal, balon tersebut bukan berasal dari warga sekitar. “Kami masih mendalami asal balon. Dari tulisan di kertas pembungkus petasan, diduga balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek,” ungkap Kapolsek Sawoo, AKP Yudi Kristiawan.

    Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menerbangkan balon udara, apalagi yang dilengkapi petasan. Selain membahayakan keselamatan warga, aksi semacam ini juga melanggar hukum. “Ini bukan tradisi, ini ancaman. Balon udara berpetasan tanpa awak bisa melukai siapa saja, bahkan bisa menyebabkan kebakaran atau kecelakaan yang lebih fatal,” tegas AKP Yudi.

    Warga setempat, Winarto, yang turut menyaksikan insiden itu mengaku syok. Dirinya membenarkan bahwa banyak anak-anak mengejar balon yang kemudian jatuh di sawah. “Korban sudah berusaha menjaga anak-anak agar tidak dekat-dekat. Tapi malah dia sendiri yang jadi korban,” katanya dengan nada prihatin. (end/kun)