Perjuangan Ria Rawat Anaknya yang Lumpuh Akibat Digigit Ular Weling, Butuh 5 Tahun Berdamai dengan Kenyataan
Tim Redaksi
KULON PROGO, KOMPAS.com
– Adzan dzuhur sudah lewat cukup lama ketika Deni Rianingsih—atau Ria—bergegas menuju kamar depan sambil membawa gelas untuk bikin susu.
Di rumahnya di Padukuhan Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo,
Kulon Progo
, Daerah Istimewa Yogyakarta, ibu rumah tangga berumur 40 tahun ini menyiapkan waktu minum susu bagi putranya, Ananda Yue Riastanto (16), yang sejak kelas awal sekolah dasar lumpuh total setelah digigit
ular weling
.
Susu SGM BBLR itu diberikan atas saran rumah sakit untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan Ananda.
Bukan diminum lewat mulut, melainkan melalui selang NGT Fr. 8 yang masuk dari hidung kanan menuju lambung.
Saat berkunjung ke rumahnya, Minggu (30/11/2025), tampak Ria dengan gerakan tenang namun penuh perhatian menyedot sekitar 300 cc susu menggunakan spuit, lalu perlahan memasukkannya ke dalam selang.
Sesekali ia menoleh memastikan kondisi Nanda aman.
“Ini sudah masuk tahun kedelapan sejak sakit itu datang,” ujar Ria, mengenang masa pahit yang mengubah hidup keluarganya.
Remaja yang ia panggil Nanda itu terbaring miring ke kiri di atas kasur springbed besar di kamar sederhana berdinding hijau.
Dindingnya penuh coretan warna-warni karya sang adik, Aini Zia Riastanti, yang masih TK.
Bantalan tisu selalu terpasang di ujung bibir kiri Nanda untuk menampung air liur yang terus menetes.
Tubuhnya sangat kurus, nyaris tinggal tulang, dengan tangan menggenggam kaku dan keringat tipis karena panas siang hari.
Bola mata dan kepala tampak menonjol, tak lagi seimbang dengan tubuhnya.
Ria tidak pernah melupakan pukul 03.00 suatu hari pada awal 2017.
Waktu itu Nanda dan keluarga baru menempati rumah baru di hari ke-17.
Nanda yang masih lincah tiba-tiba datang tergopoh sambil berkata, “Bu, aku digigit ular…”
Sesudah itu, semuanya berubah cepat dan traumatis.
Meski ia sudah meyakinkan tenaga kesehatan bahwa itu gigitan ular weling dan membutuhkan antibisa segera, penanganan tak secepat harapan keluarga hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit besar.
Racun weling membuat Nanda harus dirawat lebih dari sebulan di RSUP Dr. Sardjito.
Ia selamat, tetapi kehilangan hampir seluruh kemampuan motorik dan penglihatannya.
Sejak itu, hidup keluarga ini berputar mengelilingi perawatan intensif untuk Nanda yang hanya bisa tidur di rumah dengan sekeliling berupa rimbun pohon jati dan kelapa, bambu, dan tumbuhan pakan ternak, dan satu rumah kerabat di sebelahnya.
Dari luar, rumah batako lebih 80 meter persegi sederhana itu tampak tenang.
Terdengar suara kambing mengembik dan ramai anak ayam di bagian belakang rumah.
Namun, di dalam rumah, perjuangan hidup sejatinya tidak pernah berhenti.
Ria menjalani rutinitas yang tak semua ibu sanggup menanggung: mengganti selang NGT, memantau pernapasan Nanda, menyiapkan makanan khusus, hingga memasukkan enam kali makanan cair, satu kali susu, dan dua kali puyer obat, setiap hari melalui sonde.
Isinya nasi, sayuran seperti wortel, brokoli, buncis sampai ubi ungu, harus direbus lalu diblender, tanpa banyak bumbu, garam sedikit, gula hampir tidak pernah. Lauk biasanya kaldu ayam atau tahu.
“Nanda makan setiap tiga jam sekali. Satu hari bisa enam tujuh kali makan, satu kali susu, obat dua kali. Belum air putihnya beberapa kali,” ujarnya.
Seluruh waktu dan tenaganya terserap untuk menjaga stabilitas Nanda.
Buang air kecil maupun besar diatur lewat pispot dan hanya Ria yang paham isyarat kecil tubuh anaknya.
Ia jarang meninggalkan rumah kecuali ke pasar, konsultasi dokter, atau tes laboratorium.
Obat vitamin otak, anti-kejang, dan penenang ringan menjadi bagian dari ritme harian.
Lima tahun pertama adalah masa paling berat.
Perlahan, ada perkembangan kecil.
Nanda yang dulu tak mampu batuk dan harus disedot di rumah sakit, kini mulai bisa mengeluarkan dahak sendiri.
Ia tidur lebih tenang, otot-ototnya sedikit lebih lentur.
Meski begitu, sesekali kejang singkat 2–3 detik masih bisa datang, tapi tidak sepanjang dulu.
Menjaga dari sleep apnea, Ria selalu sigap terjaga bila mendengar keanehan.
Suaminya, Sugiyanto, adalah satu-satunya pencari nafkah.
Ia bekerja sebagai tukang bangunan dari pagi hingga malam, dengan penghasilan rata-rata Rp100.000 per hari.
“Dibilang sedikit enggak, dibilang banyak juga enggak. Tapi ya itulah. Selagi badan sehat, siang malam kerja. Kalau enggak masuk, berat,” ujar Sugiyanto.
Susu menjadi kebutuhan terbesar.
Satu kaleng seharga Rp108.000 hanya bertahan tiga hari.
Seminggu minimal dua kaleng—belum termasuk obat, selang, dan spuit yang banyak harus dibeli di luar tanggungan BPJS.
Kebutuhan Nanda jadi prioritas pertama.
Selesai bekerja, Sugiyanto langsung pulang untuk gantian menjaga Nanda.
Soal menjaga Nanda, Sugiyanto biasa memandikan anaknya setiap pukul 16.00 WIB.
Sesekali, ia menjemur Nanda bila sinar matahari menjangkau teras rumah.
Ria membutuhkan waktu lama untuk berdamai dengan kenyataan.
Kedamaian datang seiring Nanda juga semakin membaik dalam keterbatasan, seperti tidur lebih alami, dsb.
Tapi, rasa sesal sesekali muncul semaunya.
Sesak itu tiba-tiba datang tanpa aba-aba, bahkan pernah muncul selagi memasak untuk Nanda.
Kata Ria, tantangan terberat justru terjadi di ranah mental.
“Kadang tiba-tiba saya diam, terus nangis sendiri sambil sesak. Saya bertanya, ‘Kenapa harus anak saya?’” ujarnya.
Pernah pula muncul tidak disangka ketika teman-teman Nanda sepermainan dulu melintas di depan rumah.
Mereka sudah besar, remaja, dan terlihat bahagia.
Air mata meleleh tak kuasa dibendung.
Enam bulan pertama menjadi periode paling berat, hingga berat badannya turun 14 kilogram.
Ia mengaku membutuhkan lima tahun untuk benar-benar bisa menerima kenyataan tersebut.
Di tengah tekanan itu, Ria tetap memikul beban perawatan fisik anaknya.
Ia belajar memasang selang makan sendiri setelah hampir pingsan melihat prosesnya.
Risiko salah pasang sangat tinggi karena selang dapat masuk ke paru-paru.
“Makanya beli stetoskop sendiri buat memastikan,” ujarnya.
Upaya Ria tidak sia-sia.
Nanda menunjukkan kemajuan kecil namun berarti, seperti mulai bisa mengangkat tangan.
Meski perintah motorik dari otak belum pulih sepenuhnya, terapi membesarkan harapan Nanda punya potensi lebih baik dari hari ini.
Ria menegaskan ia tidak ingin dikasihani. “Saya cuma minta yang terbaik. Kalau memang sembuh masih mungkin, saya mohon diberi jalan,” katanya.
Dalam perjuangan panjang melawan rasa takut, kelelahan, dan ketidakpastian, Ria tetap bertahan.
“Ngomongnya pasrah, tapi hati sebenarnya susah. Ada masa saya enggak bisa terima. Harusnya kan enggak begini… Tapi lama-lama belajar legawa,” ujarnya lirih.
Air mata menetes saat ia berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri.
Di tengah keterbatasan, ia menemukan sesuatu yang justru menguatkannya: menulis.
Berawal dari kegemarannya membaca dan rasa tak puas pada alur cerita bacaan tertentu, ia mulai menulis dan mengunggahnya ke platform novel daring.
“Saya mulai dua tahun belakangan. Iseng-iseng saja, lama-lama jadi hiburan, seperti pelarian (penghiburan),” kata lulusan SMK Negeri di Pengasih ini.
Saat pandemi, ketika usaha umbi gadung olahan terhenti, ia mulai fokus menulis genre populer yang disukai pembaca digital.
Cerita bikinannya harus ikut pasar kalau mau mendulang banyak viewers.
Menulis menjadi perjuangan di jalan lain demi anak.
Penghasilannya memang tidak besar, tetapi cukup membantu membeli kebutuhan harian, obat, atau susu.
Setiap kali ia mengetik di ponsel, Ria yakin anaknya tahu.
“Dia paham, Mas. Dia tahu kalau saya buka HP bukan mainan, tapi kerja,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca.
Sedikit demi sedikit, menulis memberi hasil.
Ria memproduksi belasan novel digital di salah satu platform, itu belum termasuk dua platform lain.
Ia punya nama pena sendiri tapi masih malu-malu untuk diungkap.
Penghasilan dari menulis rupanya bisa memenuhi perlahan beberapa perabot rumah.
Meski dinding masih banyak yang belum dicat dan plafon masih menganga, Ria berusaha ikut melengkapi kebutuhan rumah dan kebutuhan anaknya.
Ia juga sambil menyisihkan penghasilan agar ke depan bisa membeli laptop biar semakin produktif menulis lebih nyaman sambil tetap menjaga Nanda yang terbaring.
Waktu berjalan tanpa kompromi di tengah Ria yang terus menjahit luka hati dengan tangannya sendiri.
Rumah di tengah jati itu mungkin tampak tak menarik bagi orang lain, namun bagi Ria, di situlah ia belajar arti kekuatan yang paling radikal: mencintai tanpa syarat ketika hidup tak memberi jaminan apa pun.
Dan Nanda, dengan keheningan, justru menjadi pusat gravitasi yang membuat Ria tetap berpijak.
Seorang ibu tidak mengalah.
Tidak hari ini.
Tidak besok.
Tidak juga lusa, karena kasihnya sepanjang jalan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Sugiyanto
-
/data/photo/2025/12/01/692cf62706d7d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Perjuangan Ria Rawat Anaknya yang Lumpuh Akibat Digigit Ular Weling, Butuh 5 Tahun Berdamai dengan Kenyataan Yogyakarta
-

Perusahaan Teknologi China Topband Penetrasi EBT di Indonesia
Bisnis.com, JAKARTA—Perusahaan teknologi global asal China Topband, resmi meluncurkan Ecosolex di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas ketersediaan solusi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pengisian daya kendaraan listrik (EV Charger).
General Manager APAC Topband Bevan Zhang menyampaikan bahwa perusahaan telah mengembangkan teknologi baterai dan sistem penyimpanan energi sejak 2009, beriringan dengan pertumbuhan kebutuhan energi baru secara global. Saat ini, Topband mengoperasikan lima lini usaha utama, termasuk perangkat rumah tangga, power tools, energi terbarukan, automation, dan solusi teknologi informasi.
“Peluncuran ini menjadi bagian dari langkah strategis Topband dalam memperluas investasi serta mendukung percepatan transisi energi bersih di Indonesia,” jelasnya dalam siaran pers, Senin (1/12/2025).
Ekosistem teknologi yang dikembangkan Topband mencakup produksi battery cell, sistem manajemen baterai (BMS), hingga perangkat konversi energi, yang menjadi fondasi bagi pengembangan sistem penyimpanan energi (ESS). Ecosolex hadir sebagai sub-brand yang mengintegrasikan beberapa teknologi tersebut untuk menjawab kebutuhan sektor residensial, komersial, hingga industri.
Riko Sugiyanto, Country Manager Topband Indonesia, menyampaikan kehadiran Ecosolex merupakan langkah strategis untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan di berbagai sektor.
“Prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan kolaborasi menjadi dasar kami dalam memperkuat integrasi energi bersih di berbagai wilayah di Indonesia,” ujar Riko.
Riko menambahkan bahwa tren penggunaan PLTS semakin terlihat dengan meningkatnya minat terhadap sistem off-grid dan hybrid. Penurunan harga komponen utama, seperti baterai LFP, turut mendorong pertumbuhan tersebut, terutama di kawasan yang selama ini menghadapi tantangan pasokan listrik seperti pertambangan, perkebunan dan daerah terpencil.
Untuk mendukung implementasi Ecosolex di Indonesia, Topband menunjuk PT Sirus Eco Energy sebagai distributor resmi. Penunjukan ini mencakup tanggung jawab dalam penyediaan stok lokal dan layanan purna jual, serta ketersediaan unit pengganti apabila terjadi cacat produksi.
CEO PT Sirus Eco Energy Agustinus Sitorus menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung keandalan ekosistem energi bersih.
“Kami memastikan produk Ecosolex tersedia di gudang lokal dan siap dikirim kapan pun dibutuhkan. Jika ada kendala teknis, kami tidak hanya memperbaiki, tetapi siap mengganti unit baru agar operasional mitra tidak terganggu,” ujarnya.
Agustinus menambahkan bahwa Sirus Eco Energy tidak hanya bertindak sebagai distributor, tetapi juga mitra strategis untuk membangun ekosistem bersama kontraktor, developer, dan reseller di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan hadirnya Ecosolex, Topband dan Sirus Eco Energy berharap dapat memperkuat ekosistem energi terbarukan serta mendukung perluasan infrastruktur PLTS dan pengisian kendaraan listrik yang sejalan dengan agenda nasional.
-

DPRD Pasuruan Sinkronkan Raperda Tibumlinmas dengan KUHP Terbaru, Setiap Pasal Dikoreksi
Pasuruan (beritajatim.com) – Pembahasan Raperda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Tibumlinmas) kembali dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan dengan fokus menyelaraskan seluruh materi regulasi agar sejalan dengan aturan yang lebih tinggi. Proses harmonisasi ini digelar bersama Kanwil Kemenkumham untuk memastikan tidak ada ketentuan dalam Raperda yang bertentangan dengan perkembangan hukum nasional, terutama KUHP terbaru.
Setiap pasal dalam draf perda dibahas secara rinci, mulai dari struktur norma hingga ketepatan diksi. Penyelarasan ini dinilai penting karena Raperda Tibumlinmas merupakan inisiatif DPRD sehingga wajib melalui tahapan harmonisasi sebelum masuk ke proses finalisasi.
Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan, Ridho Nugroho menjelaskan bahwa harmonisasi dilakukan secara mendalam hingga ke pilihan kata dalam setiap pasal. “Bukan sekadar alur pasal, tetapi frasa dan pilihan kata dikoreksi agar perda tidak menimbulkan multitafsir,” ujarnya.
Ridho menambahkan bahwa proses ini juga bertujuan untuk mengantisipasi dinamika hukum ke depan. “Kalau tidak disesuaikan dari sekarang, ketika KUHP sudah berlaku penuh nanti harus diubah lagi dari awal,” tambahnya.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto menyebutkan bahwa hasil pembahasan memunculkan penambahan dan pengurangan klausul terkait mekanisme penegakan oleh Satpol PP. “Ada pasal yang menyangkut penyidikan dan sanksi denda yang harus diatur ulang agar sesuai KUHP,” ucapnya.
Sugiyanto menegaskan bahwa sinkronisasi redaksional juga menjadi bagian penting dari pembahasan. Salah ketik pada kata “perlindungan” ikut masuk dalam daftar koreksi untuk memastikan kesempurnaan naskah.
“Revisi mencakup redaksional seperti kata ‘perlindungan’ yang sebelumnya tercantum salah ketik sehingga ikut dibahas dalam rapat harmonisasi,” katanya.
Usai harmonisasi bersama Kemenkumham, draf Raperda akan dikirimkan ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur untuk proses lanjutan sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. [ada/beq]
-

Polemik Alih Fungsi Lahan di Prigen, Pansus DPRD Soroti Rekomendasi Real Estat
Pasuruan (beritajatim.com) – Proses alih fungsi lahan di wilayah Prigen kembali menjadi sorotan setelah sejumlah dokumen menunjukkan perubahan status kawasan dari lahan hijau menjadi lahan kuning. Perubahan tersebut memicu perdebatan karena dinilai tidak sesuai dengan karakter lingkungan setempat.
Dalam rapat pansus, Susanti Edi Peni dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang menjelaskan bahwa pada tahun 2011 kawasan tersebut masih milik PT Kusuma Raya. Namun, pada 2014 kepemilikan berubah menjadi PT Stasiun Kota Sarana Permai.
Tak sampai di situ, pada tahun 2021 permohonan alih fungsi lahan diajukan oleh PT Stasiun Kota Sarana Permai. Pengajuan tersebut beracuan pada SK Kementerian Kehutanan yang terbit di tahun yang sama, di mana kawasan tersebut sudah tidak lagi masuk kawasan hutan.
Sehingga pada 2024 lalu, kawasan tersebut yang semula kawasan hijau kini berganti menjadi kawasan kuning. “Kalau bunyi dari SK Kementerian Kehutanan itu, wilayah tersebut berada di dekat permukiman dan hanya 1 persen dalam kawasan hutan,” terangnya dalam rapat di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (24/11/2025).
Santi juga mengatakan bahwa pada awalnya, kawasan tersebut hanya memiliki izin untuk kawasan wisata terpadu sehingga bisa dilaksanakan. Namun, Santi menegaskan bahwa perubahan ke real estat sangat bertentangan dengan kondisi geografis wilayah itu.
Ia juga menyampaikan bahwa lahan tersebut sejak awal memiliki karakter sebagai kawasan resapan. Karena itu, pengalihfungsian menjadi kawasan perumahan dinilai berisiko terhadap lingkungan sekitar.
“Dari sisi tata ruang, kawasan ini tidak sesuai untuk pengembangan real estat,” tambahnya. Ia menyebut bahwa rekomendasi tetap dikeluarkan karena mengikuti alur permohonan yang sudah diproses sejak lama.
Ketua Pansus Realestat Prigen, Sugiyanto, menyoroti bahwa investasi memang penting namun harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Ia menyebut bahwa dua OPD telah menyatakan kawasan tersebut merupakan area resapan air yang seharusnya tidak layak dijadikan permukiman.
“Kami sadar investasi tidak perlu ditolak, tapi kalau membahayakan lingkungan tentu harus dikaji ulang,” tegas Sugiyanto. Ia meminta seluruh pihak terbuka mengenai dokumen dan proses pengajuan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Sugiyanto juga menilai bahwa adanya perbedaan rekomendasi antarinstansi harus dibahas lebih mendalam. Menurutnya, pansus masih memerlukan data tambahan untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedural. “Kami belum sampai pada dugaan kriminal, namun ruang untuk menelusuri lebih jauh tetap ada,” ujarnya. Ia memastikan pansus akan menindaklanjuti seluruh temuan dalam rapat lanjutan berikutnya. (ada/kun)
-

Alami Rem Blong, Mobil Angkot Tercebur ke Sungai di Lumajang
Lumajang (beritajatim.com) – Angkutan kota (Angkot) yang ditumpangi pelajar sekolah mengalami rem blong hingga berujung pada kecelakaan tunggal di jalan raya Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (17/11/2025).
Peristiwa ini bermula saat sebuah kendaraan jenis colt isuzu dengan Nopol N 1235 ZM yang dikemudian Sugiyanto (64) berjalan dari arah Kabupaten Jember menuju Lumajang dengan kecepatan sedang.
Saat melintasi tempat kejadian perkara (TKP), pengemudi secara tiba-tiba kehilangan kendali karena angkot mengalami rem blong.
Hal ini langsung menyebabkan kendaraan yang sedang ditumpangi 7 orang termasuk sopir tercebur ke sungai Jatiroto.
Kapolsek Jatiroto AKP Agus Sugiharto mengatakan, akibat kecelakaan, 4 orang mengalami luka-luka dan harus mendapat perawatan medis.
Menurutnya, 3 korban diantaranya merupakan pelajar sekolah menengah atas (SMA) yang saat itu sedang menumpang di angkot untuk berangkat sekolah.
“Total untuk jumlah penumpang ada 7 orang termasuk sopir. Ini yang luka 3 siswa dan 1 sopir jumlahnya 4 orang,” terang Agus saat dikonfirmasi, Senin (17/11/2025).
Berdasarkan hasil analisa kejadian, penyebab utama kecelakaan disebabkan karena angkot mengalami rem blong.
Seluruh korban yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan diketahui sudah mendapat penanganan medis.
“Tadi 3 pelajar luka-luka dan 1 sopir sudah dibawa ke rumah sakit Jatiroto, kemudian sudah dibawa pulang,” ungkap Agus. (has/ted)
-

Masyarakat dinilai perlu mendukung pengoperasian RDF Rorotan
Jakarta (ANTARA) – Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menilai masyarakat Jakarta perlu mendukung pengoperasian Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara dengan terus mendorong perbaikan teknis dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan.
“Kesadaran kolektif ini penting agar Jakarta dapat keluar dari ketergantungan tunggal pada Bantargebang dan beralih menuju sistem pengelolaan sampah modern yang mandiri dan ramah lingkungan,” kata Sugiyanto di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, RDF Plant Rorotan bukan sekadar proyek teknis, melainkan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung target nasional pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
“Saya menilai langkah Gubernur Pramono Anung Wibowo itu sebagai sebuah terobosan yang realistis dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang,” ujar Sugiyanto.
Untuk itu, kata dia, masyarakat Jakarta semestinya ikut memberikan dukungan moral dan sosial terhadap langkah pemerintah.
Dukungan tersebut, sambung dia, dapat dilakukan dengan terus mendorong perbaikan teknis dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan di sekitar RDF Rorotan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memerintahkan agar komisioning RDF Plant Rorotan dihentikan sementara hingga memiliki kendaraan pengangkut sampah yang layak.
“Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta untuk sementara komisioningnya dihentikan terlebih dahulu, dipersiapkan sampai dengan adanya truk kompaktor yang bisa membawa sampah ke Rorotan, karena persoalannya di sana,” kata Pramono, Selasa (4/11).
Saat ini, dia mengungkapkan pihaknya sedang mendalami persoalan di RDF Rorotan.
“Yang menjadi masalah adalah ketika sampahnya dilakukan mobilisasi atau pengangkutan, truknya itu tidak compact, sehingga air lindinya tumpah. Inilah yang menyebabkan bau,” jelas Pramono.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

DPRD Pasuruan Bentuk Pansus, Selidiki Dugaan Pelanggaran Proyek Real Estat di Prigen
Pasuruan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam proyek pembangunan real estat di Kecamatan Prigen. Langkah ini diambil menyusul maraknya keluhan masyarakat serta isu kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.
Pansus tersebut dipimpin oleh Sugiyanto sebagai ketua, dengan Tri Laksono Adi Priyanto sebagai wakil ketua. Sebanyak 14 anggota dewan tergabung dalam tim ini untuk memastikan proses penyelidikan berjalan transparan dan menyeluruh.
Ketua Pansus, Sugiyanto, menyampaikan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah meninjau langsung lokasi proyek guna melihat kondisi sebenarnya. “Kami ingin melihat dulu situasi di lapangan sebelum mendalami aspek legalitas dan administrasi,” ujarnya.
Menurut Sugiyanto, pihaknya juga akan menelusuri dugaan perusakan kawasan hutan yang diduga terjadi akibat aktivitas pembangunan real estat tersebut. Setelah survei lapangan, Pansus akan mengundang sejumlah pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak pengembang.
“Setelah data-data kami kumpulkan, barulah kami menelaah apakah ada pelanggaran terhadap aturan lingkungan atau izin yang berlaku,” tambahnya. Ia menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada praktik pembangunan yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Selain mengundang OPD, Pansus juga berencana menghadirkan perwakilan instansi terkait tata ruang untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai izin dan dampak proyek tersebut.
Sugiyanto menegaskan bahwa pembentukan Pansus bukan sekadar reaksi terhadap isu di media sosial, melainkan wujud komitmen DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat. “Kami berdiri bersama warga, memastikan suara mereka benar-benar didengar,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penyelidikan kepada DPRD. “Kami akan bekerja berdasarkan data dan fakta di lapangan, bukan opini atau spekulasi,” ujarnya.
Menurut Sugiyanto, hasil penyelidikan Pansus nantinya akan menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, hasil tersebut juga dapat menjadi dasar langkah hukum selanjutnya.
“Tujuan utama kami adalah memastikan pembangunan di Kabupaten Pasuruan berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan publik,” tutup Sugiyanto.
Ia menambahkan, jadwal peninjauan lapangan di wilayah Tretes, Prigen, saat ini sedang disusun dan akan dilakukan dalam waktu dekat. [ada/kun]
-

Gubernur Bukan Arena Pencitraan Kejar Kekuasaan
GELORA.CO -Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menjabat satu periode dan tidak tertarik mengikuti kontestasi Pilpres 2025 patut direnungkan pejabat publik lainnya di Tanah Air.
“Pramono dapat dipandang sebagai sosok yang membawa gagasan bahwa jabatan publik tidak semestinya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan hingga dua periode,” kata pemerhati sosial dan politik Sugiyanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 14 Oktober 2025.
Menurut Sugiyanto, alasan Pramono ingin pensiun setelah menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 2030 juga cukup relevan. Ia telah mengabdi selama kurang lebih 25 tahun tanpa jeda, mulai dari DPR hingga jabatan strategis di pemerintahan pusat. Ditambah lima tahun masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Ketika banyak pemimpin berlomba membangun citra untuk dua periode atau panggung nasional, sikap seperti Pramono semestinya menjadi inspirasi moral dalam etika politik,” kata Sugiyanto.
Pramono sendiri mengeklaim tidak pernah memiliki mimpi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, memiliki keinginan untuk menjadi orang nomor satu di Jakarta tidak pernah terbersit dalam pikirannya.
Kendati demikian, partai yang menaunginya meminta ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Padahal, ketika itu elektabilitasnya kalah jauh dari lawan politiknya. Alhasil, ia pun terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya Pramono mengungkapkan keinginannya untuk tidak lagi menjadi pejabat publik setelah 2029 mendatang. Ia mengaku memiliki target untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya dalam satu periode.
“Kalau orang bertanya dengan saya, ‘apa sih target saya?” Supaya nanti enggak diini sama ini, saya target, saya pengin jadi gubernur satu periode, tetapi saya memutuskan, benar satu periode dan berhenti,” kata Pramono di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025.
-

Pemangkasan TKD berpotensi lemahkan pelaksanaan otonomi daerah
Jakarta (ANTARA) – Aktivis dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto berpendapat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 berpotensi melemahkan pelaksanaan otonomi daerah.
Menurut dia, komposisi ideal pembagian belanja negara antara pemerintah pusat dan daerah adalah 75 persen untuk pusat dan 25 persen untuk daerah, sebagaimana yang telah berjalan dalam tiga tahun terakhir.
“Rasio 75:25 antara belanja pusat dan daerah terbukti logis, realistis dan berkeadilan. Ini merupakan bentuk keseimbangan fiskal antara efisiensi nasional dan kebutuhan fiskal daerah yang harus dijaga,” kata Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dikatakannya, berdasarkan data APBN 2023, belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.041,7 triliun dengan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp811,7 triliun atau sekitar 26,58 persen dari total belanja negara.
Angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.
Pada APBN 2024, belanja negara mencapai Rp3.325,1 triliun. Dari jumlah tersebut, TKDD dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun atau 25,79 persen, sementara belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun atau 74,21 persen.
“Komposisi ini relatif seimbang dan konsisten dengan pola fiskal tahun sebelumnya,” ujarnya.
Begitu pula pada APBN 2025, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat dan TKDD. Alokasi TKDD mencapai Rp919,9 triliun atau sekitar 25,40 persen, sedangkan belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp2.701,4 triliun atau sekitar 74,59 persen.
Namun, keseimbangan tersebut berubah drastis pada APBN 2026. Berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 yang disahkan DPR pada 23 September 2025, alokasi TKD hanya sekitar Rp693 triliun atau 18,03 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun.
Sebaliknya, belanja pemerintah pusat meningkat tajam menjadi Rp3.149,7 triliun atau 81,95 persen.
“Artinya, terjadi penurunan alokasi dana transfer sebesar sekitar Rp267 triliun dari tahun sebelumnya. Ini pemangkasan hingga 29,34 persen yang jelas akan berdampak luas bagi daerah,” katanya.
Sugiyanto menjelaskan, TKD bukanlah bentuk subsidi dari pemerintah pusat, melainkan perwujudan nyata dari keadilan fiskal dan desentralisasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Menurut dia, pemotongan dana transfer dalam jumlah besar akan menurunkan kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, membayar gaji pegawai serta membiayai infrastruktur dasar.
Dia pun mengingatkan bahwa banyak daerah masih memiliki kapasitas fiskal rendah sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Kalau dana transfer dipangkas sedalam itu, daerah akan kesulitan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. “Ini berisiko menambah ketimpangan fiskal antarwilayah dan bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan,” katanya.
Sugiyanto menambahkan, pemerintah pusat memang membutuhkan anggaran besar untuk agenda prioritas nasional seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan dan program makan bergizi gratis, namun.kebijakan tersebut seharusnya tidak mengorbankan kemampuan fiskal daerah.
“Menjaga komposisi 75 persen untuk pusat dan 25 persen untuk daerah adalah bentuk keadilan fiskal yang sehat. Kalau porsi untuk daerah turun hanya 18 persen, itu jelas tidak seimbang dan bisa melemahkan semangat otonomi daerah,” kata dia.
Ia juga mendukung langkah sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk mengajukan permintaan peninjauan ulang kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar alokasi TKD 2026 tidak dipangkas terlalu drastis.
“Kami berharap pemerintah pusat mendengarkan aspirasi daerah. Jangan pangkas TKD karena menjaga rasio 75:25 berarti menjaga amanat konstitusi, memperkuat otonomi daerah, dan menjamin pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” kata Sugiyanto.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Sinergi tiga gubernur dorong Jakarta menuju kota global
Jakarta (ANTARA) – Aktivis Jakarta dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto berpendapat sinergi tiga gubernur hasil Pilkada DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke), Anies Baswedan, dan Pramono Anung Wibowo menjadi modal penting dalam mendorong Jakarta menuju kota global berkelas dunia.
Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengaku sempat berdiskusi langsung dengan ketiganya dalam waktu yang berbeda.
Sekitar dua hingga tiga bulan lalu, dia bertemu Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo (Foke), di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan serupa juga dilakukannya dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan di pendopo rumahnya di Jakarta Selatan.
Sugiyanto pun berkesempatan bertemu Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung Wibowo beberapa hari dalam seminar bertema “Water Governance Towards Global Cities” yang diselenggarakan Pusat Studi Keamanan Maritim dan Ketahanan Air Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Jakarta Pusat.
“Ketiganya sosok yang cerdas, punya legitimasi akademis, dan kapasitas kepemimpinan kuat. Keahlian mereka berbeda-beda namun saling melengkapi. Ini bisa menjadi fondasi berharga bagi pembangunan Jakarta ke depan,” paparnya.
Menurut dia, Fauzi Bowo dikenal sebagai ahli tata kota dengan pendidikan doktoral di Jerman. Semasa menjabat, ia menggagas pembangunan Pelabuhan Internasional Jakarta di Marunda, Giant Seawall, ITF, ERP, hingga proyek strategis lain seperti Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari dan Casablanca, penyelesaian Banjir Kanal Timur (BKT), serta kelanjutan pembangunan MRT.
Anies Baswedan, lanjutnya, menonjol dalam kebijakan publik dan berhasil merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) serta membangun Jakarta International Stadium (JIS) di Sunter. Ia juga menggelar ajang balap mobil listrik Formula E di Ancol.
“Foke dan Anies Baswedan ini karyanya mengingatkan kita pada Gubernur fenomenal Ali Sadikin yang membangun Jakarta dengan berbagai proyek ikonik,” kata Sugiyanto.
Sementara Gubernur Pramono Anung Wibowo, kata dia, membawa visi besar menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota dunia. Ia menargetkan peringkat Jakarta naik menjadi kota global ke-50 pada 2029, dari posisi 74 saat ini.
“Arah pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung semakin jelas dan mantap. Program unggulannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang paripurna,” tuturnya.
Sugiyanto menuturkan, sejarah Pilkada Jakarta menunjukkan adanya dinamika dukungan politik di antara para mantan gubernur. Pada Pilkada 2024, baik Anies Baswedan maupun Fauzi Bowo mendukung pasangan Pramono Anung–Rano Karno yang akhirnya menang satu putaran.
“Sinergi dan kolaborasi lintas generasi kepemimpinan ini menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan Jakarta tidak boleh berhenti pada satu periode pemerintahan,” ucapnya.
Dia menilai Gubernur Pramono memimpin Jakarta dengan sikap tenang, teliti, dan tulus, serta berlandaskan kepercayaan kepada para pembantunya.
“Semoga di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo, Jakarta semakin mantap menuju kota modern berstandar dunia,” kata dia.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.