Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 308 calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo resmi menerima surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Sugiri Sancoko. Meski telah resmi bertugas, status mereka selama satu tahun ke depan, masih menyandang kata “calon”, termasuk soal hak gaji yang belum sepenuhnya penuh.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Herry Sutrisno, mengungkapkan bahwa CPNS belum berhak atas seluruh hak finansial sebagaimana pegawai negeri sipil (PNS) penuh. Sesuai regulasi nasional, selama masa percobaan satu tahun pertama, para CPNS hanya menerima 80 persen dari gaji pokok.
“Misalnya CPNS dengan golongan 3A yang memiliki gaji pokok Rp2,7 juta, selama masa percobaan hanya menerima sekitar Rp2,2 juta per bulan,” kata Herry, Selasa (27/5/2025).
Selain soal penghasilan yang belum utuh, CPNS juga diwajibkan menjalani pelatihan dasar (diklat). Hal itu penting dilakukan sebagai syarat untuk berubah status menjadi PNS penuh. Jika tidak mengikuti atau tidak lulus diklat tersebut, status CPNS bisa saja dicabut.
“Setelah menerima SK, mereka langsung melaksanakan tugas di satuan kerja (satker) masing-masing. Namun status sebagai CPNS ini bisa berubah menjadi PNS penuh setelah mengikuti dan lulus diklat sesuai ketentuan,” ungkap Herry.
Dari total 308 CPNS, sebanyak 304 orang menerima SK pengangkatan di berbagai formasi, terdiri dari 159 tenaga teknis dan 145 tenaga kesehatan. Sementara itu, ada 4 orang lainnya berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Mereka ditugaskan sesuai kebutuhan bidang transportasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Meski masih dalam masa orientasi, Pemkab Ponorogo memastikan bahwa ratusan CPNS tersebut langsung tancap gas, menjalankan tugas dan fungsi mereka di masing-masing unit kerja.
“Tidak ada masa tunggu. Setelah SK diterima, mereka langsung melapor dan bertugas. Ini penting agar adaptasi bisa segera dilakukan,” pungkas Herry. [end/aje]
