Xcloud.id

Tag: Sugiri Sancoko

  • Polres Ponorogo Amankan 12 Pelaku Kriminal dalam Operasi Pekat Semeru 2025

    Polres Ponorogo Amankan 12 Pelaku Kriminal dalam Operasi Pekat Semeru 2025

    Ponorogo (beritajatim.com) – Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Semeru yang digelar Polres Ponorogo selama sebulan terakhir membuahkan hasil signifikan. Sebanyak 12 pelaku tindak kriminal diamankan, sementara ratusan liter minuman keras (miras) ilegal dan ratusan knalpot brong berhasil disita.

    Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya menekan angka kejahatan di wilayah Bumi Reog. Dari operasi tersebut, petugas menyita 500 liter miras berbagai jenis, mayoritas arak jowo, serta minuman beralkohol ilegal.

    Sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas penyakit masyarakat ini, barang bukti berupa miras dimusnahkan di halaman Pendopo Kabupaten Ponorogo, Kamis (20/3/2025) pagi. Acara pemusnahan ini juga dihadiri Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Komandan Kodim 0802 Letkol Inf Dwi Soerjono, serta sejumlah pejabat terkait.

    “Hari ini kita musnahkan bersama-sama agar miras ini tidak lagi beredar di masyarakat dan berpotensi disalahgunakan,” ujar AKBP Andin.

    Selain miras, 341 knalpot brong hasil razia cipta kondisi juga turut dimusnahkan. Penertiban ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif di jalan raya, terutama jelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kami juga memusnahkan ratusan knalpot brong dengan cara dipotong dengan gerinda,” katanya.

    Operasi Pekat Semeru kali ini juga menyasar kepemilikan bahan peledak (handak) yang digunakan untuk membuat petasan. Polisi berhasil menyita 8 kilogram bahan peledak dari para pelaku. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan sejumlah orang yang menerbangkan balon udara tanpa awak, sebuah praktik yang berbahaya bagi penerbangan.

    Operasi Pekat Semeru ini menjadi bukti komitmen Polres Ponorogo dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ke depan, upaya penindakan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat akan terus digencarkan.

    “Kami tidak akan segan menindak siapa pun yang masih bermain-main dengan bahan peledak, petasan, atau balon udara liar. Jika ditemukan, pasti akan kami proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kapolres. [end/beq]

  • 15 Hari Terakhir Bulan Ramadan di Ponorogo, Kang Giri Instruksikan Gunakan Sarung dan Baju Muslim

    15 Hari Terakhir Bulan Ramadan di Ponorogo, Kang Giri Instruksikan Gunakan Sarung dan Baju Muslim

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Pramita Kusumaningrum

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – 15 hari terakhir di bulan Ramadan, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengeluarkan Surat Instruksi Bupati Ponorogo tentang pakaian khusus selama bulan suci Ramadan.

    Surat Instruksi Bupati Ponorogo nomor 100.3.4.2/KH/ 01 /405.01.2/2025 berisi tentang pakaian khusus selama bulan suci Ramadan tahun 1446 H/2025.

    Dalam rangka semarak bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M dan identitas Kabupaten Ponorogo sebagai kota religi, dengan ini Bupati Ponorogo menginstruksikan, para pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Ponorogo, seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, para pimpinan BUMN/BUMD/perusahaan swasta di Kabupaten Ponorogo, camat se-Kabupaten Ponorogo, rektor/pimpinan lembaga pendidikan di Kabupaten Ponorogo, kepala desa/lurah se-Kabupaten Ponorogo, ketua rukun warga/rukun tetangga, dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo, untuk mengenakan pakaian dengan ketentuan laki-laki baju muslim, berkopyah dan bersarung.

    Sementara perempuan busana muslim dan non muslim menyesuaikan.

    Bupati Ponorogo menginstruksikan kepada seluruh karyawan/karyawati, dosen/pendidik, mahasiswa, pelajar dan masyarakat di instansi/lingkungan/wilayah masing-masing untuk berpakaian dengan ketentuan laki-laki baju muslim, berkopyah dan bersarung.

    Sementara perempuan busana muslim dan non muslim menyesuaikan.

    instruksi ini berlaku mulai tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 31 Maret 2025.

    “Jika 15 hari terakhir Ramadan itu ada doa Qunut pada rakaat terakhir salat witir. Maka 15 hari terakhir juga untuk menggunakan sarung,” ungkap Sugiri Sancoko, Minggu (16/3/2025).

    Menurutnya, instruksi akan dimulai pada Senin (17/3/2025) sampai Senin (31/3/2025).

    Instruksi diterapkan kepada seluruh warga Bumi Reog.

    “Pedagang, karyawan swasta, PNS (Pegawai Negeri Sipil), pegawai bank atau semuanya. Pengusaha, yang kerja di rumah sakit untuk sarungan sampai pada Ramadan terakhir,” terangnya.

    “Menghormati Ramadan tidak hanya hormat dengan tangan. Tetapi dengan kebiasaan dan adab yang baik,” pungkasnya.

  • Satu Kadis Pemkab Ponorogo Terancam Non Job Kirim Sanggahan, Ini Respon Bupati Kang Giri

    Satu Kadis Pemkab Ponorogo Terancam Non Job Kirim Sanggahan, Ini Respon Bupati Kang Giri

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyebut  bahwa dirinya telah menerima surat sanggahan yang diajukan oleh kepala dinas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Gulang Winarno. 

    Diketahui, Gulang Winarno dijatuhi hukuman non job setelah diduga melanggar netralitas. Dan Gulang menyanggah pada detik-detik terakhir, Selasa (4/3/2024) kemarin.

    “Sudah tak terima, tapi belum tak baca,” ungkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Rabu (5/3/2025) kepada media di Gedung Graha Krida Praja, Ponorogo, Jatim.

    Kang Giri—sapaan akrab—Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko belum menentukan sikap atas surat sanggahan itu, termasuk soal pengkajian ulang. 

    Pun, Kang Giri menegaskan belum bisa berandai-andai, keputusan yang akan diambilnya nanti. 

    “Kita lihat lah, bagaimana pun saya sama pak Gulang itu kan sayang. Barangkali saat itu dia kepleset,” tambah Kang Giri.

    Terkait sanksi, Kang Giri mengaku nantinya akan dirumuskan dengan tim yang terdiri dari Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

    Pemeriksaan tersebut diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo.

    “Biar dirumuskan teman-teman yang memeriksa. Saya sih ikut saja, kan nggak boleh dendam. ASN itu harus dibersamai, dibina, dan diarahkan dengan baik,” urainya.

    Sementara kapan penjatuhan hukuman disiplin? Kang Giri tidak mau menjawab lebih jauh. Kemungkinan dalam waktu dekat.

    Sebelumnya, seorang eselon 2 setingkat kepala dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terancam di-non job-kan.

    Kebijakan diambil oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Orang nomor satu di Bumi Reog mengambil kebijakan tersebut karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dilakukan yang bersangkutan.

    Yang bersangkutan telah dilakukan sejak pemeriksaan dilakukan secara bertahap.

    Dimana dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan bersama inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

  • Kepala Dinas di Ponorogo yang Terancam Dinonjobkan Angkat Bicara, Akui Sudah Ajukan Sanggahan

    Kepala Dinas di Ponorogo yang Terancam Dinonjobkan Angkat Bicara, Akui Sudah Ajukan Sanggahan

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Terungkap, Kepala dinas dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terancam mendapat sanksi non-job akhirnya terjawab. 

    Adalah Gulang Winarno yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo.

    Gulang pun telah mengajukan sanggahan.

    “Saya sudah mendapat SK konteksnya itu saya distaf-kan atau bahasanya dijadikan pelaksana,” ungkap Gulang, Rabu (5/3/2025).

    Dia mengaku telah melayangkan sanggahan pada Selasa (4/3/2025) lalu.

    “Sebenarnya terkait sanggahan yang saya layangkan ini, intinya meminta kebijakan beliau (bupati.red) agar beliau meninjau ulang dan meringankan hukuman disiplin kepada saya,” tegasnya.

    Gulang mengaju surat sanggahan itu dilayangkan pada Selasa sore (4/3/2025) kepada Bupati Ponorogo, dengan tembusan Sekretaris Daerah (Sekda), BKPSDM, serta BKN. 

    Dikonfirmasi terpisah, Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono mengungkapkan, bahwa jika ada sanggahan yang dilayangkan, maka Bupati akan memberikan balasan atau jawaban. Keputusan final diterima atau tidaknya sanggahan itu, merupakan kewenangan kepala daerah.

    “Kewenangan itu ada di pak Bupati, insya allah kita tempatkan di Dinas Perpustakaan,” sebutnya.

    Sebelumnya, seorang eselon 2 setingkat kepala dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terancam di-non job-kan.

    Kebijakan diambil oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Orang nomor satu di Bumi Reog mengambil kebijakan tersebut karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dilakukan yang bersangkutan.

    Yang bersangkutan telah dilakukan sejak pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Dimana dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan bersama inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

  • Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Jakarta –

    Waketum PAN Eddy Soeparno menanggapi gabungnya Gubernur Jakarta Pramono Anung dan para kepala daerah PDIP di retret Magelang. Eddy menilai ketidakhadiran kepala daerah PDIP sempat menimbulkan tanda tanya publik.

    “Saya pikir begini, dari awal kan kita sudah paham bahwa retret itu adalah program yang dilaksanakan, sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah terkomunikasikan sejak awal bahkan sebelum pelantikan daripada kepala daerah. Jadi kepala daerah pun akan memetik banyak manfaat dari pelaksanaan retret itu,” kata Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Eddy mengatakan bergabungnya kepala daerah dari PDIP menunjukkan suasana yang sejuk. Ia mengatakan suasana politik yang menjadi tanda tanya publik akhirnya terpecahkan.

    “Ini kan menunjukkan sebuah kesejukan politik ya, karena memang kita melihat bahwa ketidakhadiran dari sebagian Kepala Daerah dari PDIP tentu itu membangun tanda tanya yang besar, mengapa tidak hadir meskipun dugaan-dugaan sudah ada,” ujar Eddy.

    “Tetapi intinya karena sejak kemarin sudah bergabung, kami berharap bahwa dinamika politik ataupun suasana politik yang sebelumnya banyak menjadi tanda tanya di masyarakat, itu sudah bisa terselesaikan dengan kehadiran teman-teman dari PDIP, kepala daerah yang sudah hadir,” sambungnya.

    Adapun hampir seluruh kepala daerah kader PDIP sudah bergabung ke rangkaian retret kepala daerah di Akmil Magelang, walaupun sebagian dari mereka menyusul. Salah satu yang menyusul adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Diketahui perintah Ketum PDIP Megawai Soekarnoputri sempat meminta mereka untuk menunda untuk datang ke retret. Namun, pada akhirnya satu per satu akhirnya hadir.

    Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang merupakan anak Pramono juga terlihat sudah hadir. Lalu Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho, Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Kemudian dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    (dwr/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Wamendagri memberi keterangan kepada wartawan di Magelang, Sabtu (22/2/2025). ANTARA/Heru Suyitno.

    Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

    “Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. “Semalam 17 orang,” ujarnya.

    Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Sumber : Antara

  • Pramono Anung Datang Retret di Hari ke-4, Sudah Bilang Megawati?

    Pramono Anung Datang Retret di Hari ke-4, Sudah Bilang Megawati?

     

    PIKIRAN RAKYAT – Salah satu kepala daerah usungan PDIP, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung baru hadir ke acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada hari ini, Senin, 24 Februari 2025. Meski begitu, ia tak mengungkapkan lebih rinci mengenai alasannya baru datang pada hari keempat ini.

    “Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 24 Februari 2025.

    Pramono Anung memastikan bahwa kedatangannya dalam acara retret sudah dikomunikasikan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Apa pun saya berkomunikasi dengan Ibu Megawati (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan) dan juga DPP partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” ujarnya.

    “Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang sudah bersabar.

    “Secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan wakil menteri yang semuanya telah 4 hari mengikuti retret ini,” tuturnya.

    Megawati Larang Kepala Daerah Usungan PDIP Hadiri Retret

    Ketum PDIP Megawati larang kepala daerah usungan partainya ikut retret./PDI Perjuangan

    Beberapa waktu lalu, Megawati Soekarnoputri sempat menjadi perhatian publik lantaran melarang kepala daerah yang diusung partainya untuk mengikuti acara retret yang berlangsung sejak 21-28 Februari 2024.

    Larangan tersebut tercantum dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Kebijakan itu muncul di tengah dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Megawati pun meminta seluruh kepala daerah usungan PDIP yang saat itu sedang menuju Kabupaten Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” katanya.

    Daftar Kepala Daerah Usungan PDIP yang Sudah Hadir Sejak Semalam

    Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang datang ke lokasi retret sejak semalam. Dalam barisan itu, ada anak Pramono Anung yang menjadi Bupati Kediri, yakni Hanindhito Himawan Pramana.

    Selain itu, ada pula Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana. Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Bupati Karanganyar Rober Christanto, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

    “Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. “Semalam 17 orang,” ujarnya.

    Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto.

    Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Catat Sejarah, Sugiri Sancoko Jadi Bupati Ponorogo Pertama Jabat 2 Periode Berturut-turut

    Catat Sejarah, Sugiri Sancoko Jadi Bupati Ponorogo Pertama Jabat 2 Periode Berturut-turut

    Ponorogo (Beritajatim.com) – Sejarah baru tercipta di Kabupaten Ponorogo. Sugiri Sancoko resmi menjadi bupati pertama yang menjabat dua periode berturut-turut dalam era pemilihan langsung. Bersama wakilnya, Lisdyarita, Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada pada bari Selasa (20/2), bersama dengan ratusan kepala daerah lainnya.

    Sebagai bupati pertama yang berhasil memimpin dua periode berturut-turut, Kang Giri menegaskan bahwa tugas utamanya adalah melanjutkan dan menyempurnakan program yang telah berjalan. Ia juga memastikan agenda yang sempat tertunda akibat Pilkada segera diselesaikan.

    “Kami akan melanjutkan yang sudah berjalan dan harus lebih baik dari sebelumnya,” kata Bupati Sugiri Sancoko, ditulis Kamis (20/2/2025).

    Bagi Kang Giri, jabatan bupati adalah amanah yang harus dijaga dan dijalankan sesuai harapan rakyat. Bersama Lisdyarita, Ia meyakini kepemimpinan adalah bagian dari fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan.

    “Target kami tetap Ponorogo semakin hebat dan bermartabat,” katanya.

    Dengan pengalaman dan rekam jejak yang telah teruji, kepemimpinan Sugiri Sancoko diharapkan mampu membawa Ponorogo ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Tak terlalu mencengangkan jika Bupati Sugiri Sancoko berhasil untuk periode keduanya memimpin Kabupaten Ponorogo. Sebab, Ia dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Pada periode pertamanya, Bupati Sugiri aktif turun ke lapangan. Kehadirannya kerap dinantikan, dan Ia selalu disambut antusias oleh masyarakat.

    Pelantikan Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, menjadi sejarah periode pemerintahan di Kabupaten Ponorogo. Sejak era pemilihan langsung yang dimulai pada tahun 2005, baru Sugiri Sancoko yang menjabat dalam 2 periode berturut-turut. Bupati-bupati sebelumnya, selama mendaftar lagi untuk periode kedua, namun selalu gagal. [end/beq]

  • ID Card Khusus Jadi Solusi Akses Sekolah dan Gereja di CFD Ponorogo

    ID Card Khusus Jadi Solusi Akses Sekolah dan Gereja di CFD Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Id Card khusus menjadi solusi untuk bisa mengakses sekolah dan gereja yang berada di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jenderal Besar Sudirman saat kegiatan Car Free Day. Ya, sejak 2 minggu lalu, 2 Jalan protokol di Bumi Reog itu, dijadikan lokasi CFD Ponorogo. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ponorogo, muncul keluhan dari warga yang mengalami keterbatasan akses akibat penutupan jalan.

    “Secara keseluruhan pelaksanaan CFD di lokasi yang baru berjalan tertib. Masyarakat bisa leluasa menggunakan area yang ditutup mulai pukul 05.00 hingga 09.00 WIB untuk berolahraga,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkum) Ponorogo, Ringga Dwi Heri Irawan, Selasa (18/02/2025).

    Namun, dalam evaluasi bersama itu, kata Ringga muncul keterbatasan akses bagi sekolah dan gereja yang tetap memiliki aktivitas pada hari Minggu. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Ponorogo mengambil langkah dengan menerbitkan ID card khusus bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan jemaat gereja yang hendak beribadah.

    “Dengan ID card ini, mereka tetap bisa melintas di kawasan CFD menggunakan kendaraan,” kata Ringga.

    Skema ini dirancang agar aktivitas keagamaan dan pendidikan tidak terganggu, sementara tujuan utama CFD tetap tercapai. Gereja di kawasan Jenderal Sudirman serta sekolah-sekolah di sekitar area CFD akan menjadi prioritas dalam distribusi ID card tersebut.

    Selain kebijakan ID card, Polres Ponorogo juga akan menerapkan sistem dua arah di Jalan Bhayangkara dan Jalan dr. Soetomo selama CFD berlangsung. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga yang membutuhkan akses cepat ke sekolah, gereja, maupun rumah sakit di sekitar area CFD.

    “Pemberlakuan dua arah bakal dilakukan Polres Ponorogo di ruas jalan Bayangkara, dan dr Soetomo. Hal ini tentu untuk mempermudah warga hingga pasien yang ingin keluar masuk di jalan tersebut,” tutup Ringga.

    Untuk diketahui sebelumnya, pada awal bulan Februari lalu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko resmi menyetujui pemindahan lokasi car free day (CFD) ke Jalan HOS Cokroaminoto dan Jenderal Sudirman. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan Satlantas Polres Ponorogo di Ruang Batarangin.

    Menurut Sugiri, pemindahan ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin berolahraga di ruang terbuka. Hal tersebut merupakan gagasan dari Kapolres Ponorogo.

    “Kami ingin menciptakan ruang olahraga yang lebih ramah dan nyaman. Setelah berdiskusi dengan Kapolres, akhirnya disepakati CFD akan dilaksanakan di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jenderal Sudirman,” ungkap Bupati Sugiri Sancoko. (end/ian)