Tag: Sugiono

  • Gerindra Jatim Kirim Bantuan Rp805 Juta untuk Korban Bencana di Sumatra-Aceh

    Gerindra Jatim Kirim Bantuan Rp805 Juta untuk Korban Bencana di Sumatra-Aceh

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai Gerindra Jawa Timur mengirimkan bantuan makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk korban bencana di Sumatra-Aceh. Total bantuan itu senilai Rp805 juta.

    Bendahara DPD Gerindra Jatim, Ferdians Reza Alvisa mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kader Gerindra di Bumi Majapahit terhadap bencana yang terjadi.

    “Kita tahu saat ini Indonesia sedang berduka karena bencana banjir di Sumatera Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Instruksi dari Sekjen DPP Gerindra, Bapak Sugiono, seluruh kader Gerindra di Indonesia bergerak membantu,” kata Alvisa di Kantor DPD Gerindra Jatim, Kamis (4/12/2025).

    “Alhamdulillah dalam waktu dua hari terkumpul dana Rp 805 juta dari seluruh kader Gerindra Jatim,” tambahnya.

    Alvisa mengatakan bantuan dari Gerindra Jatim mayoritas adalah bahan makanan, terutama yang siap saji dan mudah dimasak.

    “Kita komunikasi dengan DPD yang di Sumatra, mereka membutuhkan barang. Bantuan berupa barang seperti pop mie, bubur, susu, biskuit, kasur, selimut, cangkul, dan timba dikirimkan ke Sumatera karena beras sudah melimpah,” bebernya.

    “Bantuan ini murni dari kader Gerindra se-Jawa Timur dengan harapan dapat meringankan beban korban,” tambahnya.

    Lebih lanjut kata politikus asal Blitar ini, total ada 7 truk yang mengangkut bantuan dari Gerindra Jatim. Nantinya, bantuan itu akan didistribusikan melalui DPD Gerindra di masing-masing provinsi.

    “Nanti yang mengelola di sana DPD Gerindra Sumatera. Kita harap bisa membantu meski jumlahnya tidak seberapa. Kader Gerindra Jatim siap membantu masyarakat yang sedang tertimpa bencana,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Dua PMI Asal Malang Jadi Korban Kebakaran di Hong Kong

    Dua PMI Asal Malang Jadi Korban Kebakaran di Hong Kong

    Malang (beritajatim.com) – Dua pahlawan devisa yang meninggal dunia dalam kebakaran apartemen di Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong Rabu, (26/11/2025) lalu, diketahui warga Kabupaten Malang.

    Selain Erawati yang tinggal di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, satu korban lagi diketahui bernama Siti Khotimah (40), warga Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

    Menurut Sugiono (43), suami dari Siti Khotimah, dirinya sudah menerima kabar kematian istrinya dari KJRI Hongkong.

    Sugiono pun tak mampu tidak mampu membendung air matanya saat mengingat kebaikan istrinya. Sugiono mengatakan, 5 hari sebelum kejadian, tepatnya Sabtu (22/11/2025) istrinya sempat menelfon. Melalui sambungan telfon itu mereka saling bercanda, bahkan berencana untuk merayakan ulang tahun anak keduanya, yang jatuh pada Kamis (27/11/2025).

    “Rencana ibunya akan memberi hadiah gelang,” ungkap Sugiono saat ditemui di kediamannya di Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Senin (1/12/2025).

    Namun, rencana itu tampaknya tinggal rencana, takdir berkata lain. Ibu dua anak itu harus pergi selama-lamanya tepat satu hari sebelum anak keduanya berulang tahun.

    “Yang paling membuat kami sekeluarga terpukul, dia meninggal di negeri orang,” tuturnya.

    Sugiono bilang, istrinya pada Maret 2026 nanti rencananya akan pulang kampung, setelah selama kurang lebih 7 tahun pergi merantau ke Hong Kong.

    “Baju-baju sudah dikirim untuk rencana kepulangannya. Bahkan, ia sudah membeli tiket,” ucapnya.

    Siti Khotimah merantau ke Hong Kong pada Maret 2019 silam. Ia nekat berangkat ke sana dengan tujuan mencari nafkah bagi keluarga, khususnya anak-anaknya.

    Namun, meskipun jauh di perantauan, Siti Khotimah tidak pernah lupa terhadap keluarganya. Hampir setiap hari ia menelfon suami dan anak-anaknya. Meski hanya sekedar bercanda.

    “Terakhir pada saat saya mendengar kejadian kebakaran itu, saya telfon berulang-ulang hanya berdering,” ujarnya.

    Selama itu, Sugiono mengaku kalut dan khawatir dengan keadaan istrinya. Sampai akhirnya, kabar kematiannya datang pada Sabtu (29/11/2025) lalu, melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

    “Saat ini kami hanya berharap semoga jenazah istri saya cepat pulang,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dua warga Kabupaten Malang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden kebakaran di kompleks apartemen Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong pada Rabu, (26/11/2025).

    Keduanya yakni Siti Khotimah (40) warga Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, dan Erawati (37) warga Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

    Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang Tri Darmawan membenarkan, bahwa kedua PMI itu meninggal dunia dalam insiden kebakaran tersebut.

    “Berdasarkan informasi yang kami terima, korban Siti Khotimah bekerja sebagai perawat lansia di Hong Kong,” ungkapnya.

    “Kalau korban Erawati asal Dampit itu menjadi perawat anak,” sambungnya.

    Sejauh ini, belum ada informasi pasti bagaimana proses evakuasi, perawatan, hingga pemulangan jenazah.

    “Kita belum tahu kapan proses pemulangan, sebab harus ada otopsi apa segala macam di sana. Biasanya paling cepat 2 pekan dari kejadian. Tergantung nanti dari Hong Kong gimana,” tuturnya.

    “KJRI sampai saat ini juga belum menghubungi kami,” bebernya.

    Sementara itu, Tri menyebut data pekerja migran asal Kabupaten Malang sebanyak sekitar 5000 orang.

    “Itu data dari KP2MI. Namun, sejauh ini korban kebakaran yang terkonfirmasi 2 orang. Semoga tidak ada lagi,” pungkasnya. (yog/but)

  • Menilik Skema MBG India yang Telah Berjalan Lama, Bisa jadi Rujukan?

    Menilik Skema MBG India yang Telah Berjalan Lama, Bisa jadi Rujukan?

    Bisnis.com, JAKARTA — India telah lama menjalankan program makan bergizi gratis, tepatnya sejak 15 Agustus 1995. Setelah tiga dekade berlangsung, Indonesia turut melirik India sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan pemberian makanan bagi anak-anak sekolah.

    Tidak lama setelah terpilih sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka melakukan komunikasi dengan Duta Besar India untuk Indonesia Shandeep Chakravorty. Pertemuan pada April 2024 itu di antaranya membahas program makan bergizi gratis (MBG), juga topik terkait kesehatan, bioteknologi, hingga pertanian.

    “Kami menyiapkan skema terbaik dengan belajar dari negara-negara lain yang menjalankan program ini [makan bergizi gratis]. Efeknya seperti apa ke anak-anak, ke murid, lalu kami belajar pendistribusian logistik seperti apa, central kitchen seperti apa, keterlibatan ahli gizinya seperti apa,” ujar Gibran.

    Setelah pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga mengungkap bahwa sebelum MBG berjalan, Menteri Luar Negeri Sugiono telah membidik India sebagai salah satu negara yang memiliki peluang kerja sama terkait program makan bergizi itu.

    Menurut Dadan, Sugiono telah mengunjungi India dan kembali menegaskan bahwa ada peluang kerja sama meskipun belum terdapat pembahasan teknis.

    “Pak Menlu [menteri luar negeri] menyampaikan peluang kerja sama. India menjadi salah satu negara yang menjadi target kunjungan 2024, sebelum program MBG berjalan,” ujar Dadan pada Rabu (5/11/2025), dilansir dari Antara.

    Sebenarnya, bagaimana program makan bergizi gratis berjalan selama 30 tahun di India?

    Pada 15 Agustus 2025, pemerintah India meluncurkan Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar atau National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE), yang dikenal sebagai Mid-Day Meal Scheme.

    Anggaran dari pemerintah digelontorkan untuk menyediakan makanan, dengan tujuan meningkatkan kehadiran anak-anak di sekolah sembari meningkatkan kualitas gizi mereka.

    Berdasarkan keterangan di situs resmi Kementerian Pendidikan India, program makan bergizi gratis bahkan sudah ada di negara itu sejak 1925, tetapi dalam skala yang lebih kecil, yakni bagi anak-anak kurang mampu oleh Madras Municipal Corporation (lembaga kota tertua India).

    Pada pertengahan 1980-an program serupa dijalankan oleh tiga negara bagian India, yakni Gujarat, Kerala, dan Tamil Nadu, beserta Universitas Terbuka Pondichery. Mereka menggunakan sumber dayanya sendiri untuk memberi makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah dasar (SD).

    Setelah resmi menjadi program nasional pada 1995, Mid-Day Meal (MDM) berlaku di seluruh India pada 1997—1998. Kemudian, pada 2002, pemerintah India memperluas cakupannya dari semula anak-anak kelas I—V SD negeri dan sekolah daerah, tetapi juga ke segmen lainnya.

    Pada November 2001, Mahkamah Agung India mengeluarkan perintah interim agar negara-negara bagian menyediakan makanan matang di semua sekolah dasar yang dibiayai pemerintah. Hal itu mempercepat perluasan skema Mid-Day Meal.

    Awalnya bantuan pemerintah pusat dalam skema Mid-Day Meal adalah pasokan biji-bijian seperti beras dan gandum 100 gram per anak per hari sekolah, juga subsidi biji-bijian.

    Seiring berjalannya waktu serta berbagai masukan dan evaluasi, pemerintah India merevisi skema itu, yakni dengan menyediakan makan siang matang mengandung 300 kalori dan 8—12 gram protein. Pemerintah juga merevisi bantuan, yang termasuk biaya memasak, subsidi transportasi untuk operasional program di negara bagian kategori khusus, hingga penyediaan makan siang selama libur musim panas di daerah yang terdampak kekeringan.

    Pada Oktober 2007 India mengembangkan program makan bergizi gratisnya, yakni memperluas agar anak-anak kelas VI—VIII di blok pendidikan terbelakang turut mendapatkan makanan. Nilai kalori makanan bagi mereka pun ditetapkan minimal 700 kalori dan 20 gram protein, dengan menyertakan 150 gram biji-bijian berupa beras atau gandum.

    Sejak 2009 terdapat revisi lagi dengan memastikan pola makan seimbang dan bergizi, yakni menaikkan porsi kacang-kacangan menjadi 30 gram dan sayuran 75 gram, serta menurunkan kadar minyak dan lemak menjadi 7,5 gram. Terdapat pula revisi komponen biaya, honorarium juru masak dan asisten, hingga biaya satuan umum konstruksi gudang dapur.

    Kini, program makan bergizi gratis India itu bernama Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan).

    Peluang dan Tantangan

    Tiga dekade program Mid-Day Meal atau PM-Poshan bukan tanpa tantangan. Kasus kontaminasi pernah terjadi pada 2013 di Bihar, petugas investigasi menemukan adanya kontaminasi terhadap minyak yang digunakan dapur. Selain itu, terdapat pula temuan makanan yang tidak segar hingga kondisi dapur yang kurang higienis.

    Selain itu, dilansir dari Reuters, tingginya inflasi India pada 2023—2024 turut memengaruhi kualitas bahan pangan untuk program PM-Poshan. Dalam kurun Juni 2020 hingga Juni 2024, inflasi pangan India naik rata-rata 6,3%, padahal dalam kurun empat tahun sebelumnya kenaikan rata-rata adalah 2,9%.

    Tidak adanya penyesuaian anggaran membuat beberapa sekolah mengurangi porsi sayur atau buah, atau mengganti bahan makanan dengan yang lebih murah.

    “Meskipun pemerintah menyediakan biji-bijian gratis untuk program ini, hal tersebut tidak mengkompensasi pengurangan bahan-bahan bergizi lainnya seperti sayuran, kacang-kacangan, susu, dan telur karena anggaran yang tidak cukup,” ujar ekonom independen, Dipa Sinha, dilansir dari Reuters.

    Selain tantangan, terdapat juga peluang dan manfaat dari program tersebut. Dilansir dari Bloomberg, salah satu penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi bagian dari program pemberian makanan sekolah di India selama lima tahun menunjukkan peningkatan 18% dalam nilai ujian membaca dan peningkatan 9% dalam nilai matematika dibandingkan dengan mereka yang berpartisipas kurang dari satu tahun.

    World Food Programme (WFP) menjelaskan bahwa pemberian makan siang gratis dapat membuat lebih banyak anak—terutama perempuan—untuk bersekolah, juga memungkinkan mereka untuk belajar dan menjaga kesehatannya dengan lebih baik.

    Lembaga itu pun memperkirakan bahwa setiap US$1 yang diinvestasikan dalam bentuk makanan sekolah dapat menghasilkan keuntungan ekonomi hingga US$9 atau sembilan kali lipat. Keuntungan itu dapat berasal dari peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas anak ke depannya.

    India barangkali memiliki sejumlah kesamaan dengan Indonesia sehingga menjadi rujukan bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Negara itu memiliki populasi besar dan sama-sama masih berstatus negara berkembang.

    Berbagai tantangan yang pernah terjadi di India itu dapat menjadi pelajaran penting bagi pelaksanaan program makan bergizi di Tanah Air.

  • Prabowo Terima Kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana

    Prabowo Terima Kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja dari Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda dengan kapasitasnya sebagai United Nation Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.

    Pantauan Liputan6.com, Kamis (27/11/2025), Ratu Maxima tiba sekitar pukul 12.02 WIB di Istana Negara, Jakarta dan langsung disambut oleh Prabowo. Didit Hediprasetyo yang juga putra dari Kepala Negara ikut menyalami.

    Tampak keduanya berbincang sebelum menaiki tangga selasar. Prabowo terlihat mengenakan setelan jas abu-abu, sementara Ratu Maxima dengan busana serba merah terang.

    Setelah menaiki tangga, Prabowo langsung memperkenalkan Ratu Maxima dengan sejumlah jajaran menterinya, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Terlihat pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi; Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, hingga jurnalis senior Najwa Shihab.

    Momen penyambutan pun berlangsung hangat dan penuh perbincangan. Prabowo dan Ratu Maxima juga menyempatkan menyapa awak media sebelum memasuki ruangan.

    Diketahui, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggunakan penerbangan komersial KLM 809 pada Senin, 24 November 2025 malam. Kedatangannya ke Indonesia dalam rangka kunjungan kerja dengan kapasitasnya sebagai United Nation Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.

     

    Presiden Prabowo Subianto menerima Menpora Erick Thohir di Istana Merdeka, di mana Erick menyoroti keseriusan Presiden dalam memajukan olahraga nasional. Komitmen itu terlihat dari lonjakan anggaran pembinaan Kemenpora, yang sebelumnya hanya Rp10 miliar untuk 120 atlet, kini meningkat menjadi Rp6…

  • Prabowo Terima Ratu Belanda Maxima di Istana sebagai Utusan UNSGSA

    Prabowo Terima Ratu Belanda Maxima di Istana sebagai Utusan UNSGSA

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Belanda, Maxima Zorreguieta yang hadir sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, Ratu Maxima tiba di kompleks Istana sekitar pukul 12.03 WIB dengan pengawalan lima sepeda motor.

    Setibanya di depan tangga Istana, dia langsung disambut oleh Presiden Ke-8 RI. Suasana penyambutan tampak meriah dengan penampilan singkat tarian tari Indang asal Sumatra Barat yang juga dikenal sebagai Tari Dindin Badindin sebagai bagian dari tradisi penyambutan tamu kenegaraan.

    Usai penyambutan, Presiden Prabowo dan Ratu Maxima berjalan berdua menaiki tangga menuju area dalam Istana sebelum menuju Ruang Kredensial.

    Di ruangan tersebut, keduanya melakukan salam kehormatan dan sesi foto bersama.

    Agenda kemudian berlanjut dengan pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan Ratu Maxima untuk membahas isu-isu prioritas terkait financial health, inklusi keuangan, dan penguatan sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat rentan.

    Setelah pertemuan bilateral singkat itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan working lunch yang dihadiri jajaran delegasi dari kedua pihak.

    Dalam kesempatan tersebut, diskusi diperluas ke topik kerja sama teknis, salah satunya program pemberdayaan keuangan dalam mendorong kesehatan finansial.

    Sejumlah menteri yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab.

  • Tito Lapor Prabowo, 56 Mahasiswa Papua Belum Terima Beasiswa Rp37 Miliar

    Tito Lapor Prabowo, 56 Mahasiswa Papua Belum Terima Beasiswa Rp37 Miliar

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 56 mahasiswa asal Papua yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri belum menerima pembayaran beasiswa dari pemerintah daerah. Total tunggakan yang belum dibayarkan mencapai Rp 37 miliar, yang seharusnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.

    “Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari pemda. Totalnya Rp 37 miliar sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama,” kata Tito seusai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 November.

    Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 300 mahasiswa penerima beasiswa Papua yang belajar di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat hingga Australia. Tito menegaskan keterlambatan pembayaran ini tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung pada keberlangsungan studi mereka.

    Untuk menghindari masalah berulang, Tito mengusulkan agar sisa pembiayaan studi para mahasiswa diambil alih pemerintah pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Usulan tersebut muncul setelah berulang kali terjadi keterlambatan dari pemerintah daerah.

    “Saya melihat daripada kompleks, lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh menteri keuangan melalui LPDP,” ujarnya.

    Usulan Tito akhirnya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan seluruh data mahasiswa segera diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk diproses lebih lanjut.

    “Perintah presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada menteri keuangan dan menteri luar legeri,” tutup Tito.

  • TNI Patroli Malam ke Zona Bahaya Erupsi Semeru, Temukan Masih Ada Warga
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        21 November 2025

    TNI Patroli Malam ke Zona Bahaya Erupsi Semeru, Temukan Masih Ada Warga Surabaya 21 November 2025

    TNI Patroli Malam ke Zona Bahaya Erupsi Semeru, Temukan Masih Ada Warga
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Petugas dari Koramil Pronojiwo melakukan patroli ke zona bahaya erupsi Semeru, Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jumat (21/11/2025).
    Hasilnya, petugas masih menemukan beberapa warga berada di lokasi yang masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) III.
    Pantauan
    Kompas.com
    , warga yang berada di zona merah itu berkumpul di satu titik sambil menyalakan api unggun.
    Kepada para petugas, beberapa warga ini mengaku sedang menjaga rumahnya karena khawatir ada orang tidak bertanggung jawab yang mengambil barang.
    Ada juga warga yang datang dari pengungsian dengan mengendarai sepeda motor.
    Mereka mengaku hendak mengambil barang karena mendapat kabar ada guguran lava pijar.
    “Mau ambil barang, Pak, di rumah, katanya ada lava, takut tidak bisa diambil lagi nanti,” kata warga kepada petugas TNI, Jumat (21/11/2025).
    Petugas pun langsung menghalau warga yang nekat memasuki zona merah tersebut dan menyarankan agar kembali pagi hari.
    Warga yang masih berada di zona merah juga diminta untuk turun dan mempercayakan pengawasan rumahnya kepada petugas.
    Danramil
    Pronojiwo
    Letda Arh Sugiono mengatakan, tujuan penyisiran rumah warga di zona merah adalah untuk memastikan tidak ada lagi yang nekat tinggal.
    Mengingat, risiko terjadinya guguran lava, awan panas, dan banjir lahar hujan
    Gunung Semeru
    bisa terjadi sewaktu-waktu.
    “Untuk kegiatan patroli malam hari ini, dari Koramil 14 Pronojiwo melaksanakan penyisiran di rumah-rumah penduduk dengan tujuan supaya penduduk yang masih pulang ke rumah supaya kembali ke tempat pengungsian,” kata Sugiono.
    Selain itu, TNI memastikan tidak ada orang yang memanfaatkan situasi rumah kosong karena ditinggal warga ke pengungsian.
    “Menyisir agar tidak ada oknum-oknum yang menggunakan kesempatan mengambil barang-barang yang bukan haknya di rumah-rumah penduduk yang tidak ada orangnya,” kata dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo dan para pemimpin ASEAN berfoto  bersama  pada KTT ke-47  di Malaysia

    Presiden Prabowo dan para pemimpin ASEAN berfoto bersama pada KTT ke-47 di Malaysia

    Minggu, 26 Oktober 2025 16:29 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) bergandengan tangan dengan (dari kiri) Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar Hau Khan Sum, Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam Dang Hoang Giang, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, dan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone saat sesi foto bersama sebelum sesi pleno KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025). Dalam rangkaian KTT Ke-47 ASEAN, para pemimpin ASEAN mengukuhkan Timor-Leste sebagai anggota penuh ke-11 ASEAN. ANTARA FOTO/Cahya Sari/app/nz

    Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono (kedua kanan) mengikuti sesi pleno KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025). Dalam rangkaian KTT Ke-47 ASEAN, para pemimpin ASEAN mengukuhkan Timor-Leste sebagai anggota penuh ke-11 ASEAN. ANTARA FOTO/Cahya Sari/app/nz

    Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) bersiap mengikuti sesi foto dengan (dari kiri) Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar Hau Khan Sum, Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam Dang Hoang Giang, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, dan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone sebelum sesi pleno KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025). Dalam rangkaian KTT Ke-47 ASEAN, para pemimpin ASEAN mengukuhkan Timor-Leste sebagai anggota penuh ke-11 ASEAN. ANTARA FOTO/Cahya Sari/app/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video Tan Shot Yen: Kita Nggak Perlu Belajar dari Negara Orang untuk MBG

    Video Tan Shot Yen: Kita Nggak Perlu Belajar dari Negara Orang untuk MBG

    JakartaAhli gizi, dr. Tan Shot Yen tanggapi soal wacana pemerintah Indonesia buka peluang kerja sama dengan India dalam menggarap program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Tan, Indonesia sejatinya tidak perlu belajar dari negara lain untuk MBG, lantaran punya situasi yang berbeda. Terlebih lagi menurutnya, Indonesia punya banyak ahli gizi yang mumpuni.

    Sebagai informasi, wacana soal kerja sama dengan India itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono saat menghadiri KTT Asean-India ke-22 di Kuala Lumpur pada 26 Oktober lalu. India menerapkan program yang sama lebih dulu untuk anak-anak sekolah di negara mereka.

    Klik di sini untuk menonton video lainnya!

    (/)

    tan shot yen ahli gizi mbg makan bergizi gratis india

  • Kapan Indonesia akan Kirim 20.000 Pasukan untuk Misi Perdamaian ke Gaza?

    Kapan Indonesia akan Kirim 20.000 Pasukan untuk Misi Perdamaian ke Gaza?

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dikabarkan akan mengirimkan 20.000 prajurit TNI sebagai pasukan perdamaian di Gaza.

    Hal ini menyusul usulan Amerika Serikat (AS) terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) soal resolusi perdamaian di Gaza.

    Pada Senin (17/11), DK PBB akhirnya menyetujui usulan AS yang mencakup adanya pembentukan pasukan perdamaian.

    Melansir Bloomberg, sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin (17/11), sementara Rusia dan China memilih abstain.

    “Resolusi hari ini merupakan langkah signifikan menuju Gaza yang stabil dan sejahtera, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dalam keamanan,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz dalam sidang DK PBB.

    Waltz juga menyampaikan bahwa pasukan dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, akan tergabung dalam International Stabilization Force (ISF).

    Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel untuk menjaga ketertiban selama Israel Defense Forces (IDF) menarik pasukannya dari Gaza, sementara Board of Peace yang digagas Trump mempersiapkan pemerintahan transisi.

    Mandat pasukan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang oleh DK PBB.

    Kapan Indonesia Kirim 20.000 Pasukan ke Gaza?

    Meskipun sudah disetujui oleh DK PBB, namun tenggat waktu pengiriman pasukan perdamaian tersebut belum diberi arahan resmi.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia saat ini masih melakukan koordinasi dengan negara-negara di sekitar Palestina, khususnya Yordania terkait dengan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.

    “Kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Yordania, yang kita sebut kemarin group of New York untuk menentukan nanti keputusan terakhirnya seperti apa,” ujar Sugiono usai menghadiri pertemuan bilateral dengan Raja Kerajaan Hasyimiyah Yordania Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11) dikutip dari Antaranews.

    Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus melakukan koordinasi untuk mematangkan langkah diplomatik dan teknis.

    “Semuanya masih dalam koordinasi,” katanya.

    Sebelumnya, Indonesia mengaku akan mengirimkan 20.000 prajurit yang diturunkan untuk membantu resolusi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Menhan Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11). dikutip dari Antaranews.

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan 20.000 personel TNI yang disiapkan untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza berkompeten dan sudah berpengalaman di bidang tugas kemanusiaan.

    “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy.

    Freddy menjelaskan, ke-20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.