Xcloud.id

Tag: Sugianto Kusuma

  • Bisnis Sugianto Kusuma Alias Aguan, Taipan Pemilik PIK 2

    Bisnis Sugianto Kusuma Alias Aguan, Taipan Pemilik PIK 2

    Sugianto Kusuma alias Aguan merupakan pengusaha dan konglomerat Indonesia yang lahir di Palembang, Sumatra Selatan pada 9 Januari 1951. Aguan merupakan pendiri Agung Sedayu Group (ASG), salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia.

    Aguan membangun Agung Sedayu Group dari sebuah perusahaan kontraktor yang bergerak dalam pembangunan rumah dan pertokoan sederhana yang didirikan pada 1971. Bisnisnya itu terus berkembang dan menjadi salah satu yang terbesar sampai saat ini.

    Bahkan, Aguan menjadi pemimpin Konsorsium Nusantara yang berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Aguan mendirikan salah satunya hotel bintang lima, yaitu Swissotel Nusantara di IKN.

    Sukses membangun bisnis properti

    Dilansir situs resmi Agung Sedayu Group (ASG), dalam sepuluh tahun pertama, perusahaan ini mulai dikenal di pasar melalui rekomendasi dari mulut ke mulut. Berkat kerja keras seluruh karyawan, ASG mengalami pertumbuhan pesat yang memungkinkan mereka memperluas jangkauan pelanggan dan menjalin lebih banyak kemitraan.

    Sejak 1991, ASG berhasil menjadi perusahaan properti terkemuka dengan sukses membangun Harco Mangga Dua, mal elektronik terintegrasi pertama di Indonesia.

    Kesuksesan ini diikuti oleh pengembangan proyek-proyek besar lainnya. Mulai dari kawasan residensial dan komersial, seperti Taman Palem yang seluas 200 hektare, Pantai Indah Kapuk Dua (PIK 2), hingga berbagai apartemen bertingkat tinggi. ASG juga mengerjakan proyek pusat pembelanjaan besar seperti Ashta District 8, Mall of Indonesia, PIK Avenue, dan Grand Galaxy Park.

    Secara umum, ASG memiliki lima segmen bisnis properti yang dikelola, yakni city & township, pencakar langit, hotel & resort, mall, dan gedung komersil.

    Selain karena kesuksesan tersebut, Aguan juga disorot karena menjadi salah satu investor proyek pembangunan Swissotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aguan ditunjuk menjadi pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN di IKN.

    Kekayaan Sugianto Kusuma

    Tidak banyak informasi yang tersedia mengenai total kekayaan Sugianto Kusuma alias Aguan. Namun, menurut data Globe Asia pada 2018, kekayaan Sugianto Kusuma tercatat mencapai Rp14 triliun.

    Aguan juga masuk dalam emiten di PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (PANI). Dengan kepemilikan saham PANI sebesar 55,57 persen, kekayaannya ditaksir mencapai Rp42,73 triliun.

    Terlibat beberapa kasus

    KPK pernah memeriksa Aguan terkait dugaan tindak pidana pemberian hadiah yang berhubungan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.

    Raperda  tersebut mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2015-2035, serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

    Dalam kasus ini, KPK mencegah lima orang untuk keluar negeri, termasuk Sekretaris Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Berlian, karyawan PT APL Gerry Prasetya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, dan petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Terbaru, Aguan hingga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait proyek Pantai Indah Kapuk Dua.

    Gugatan diajukan oleh 20 pihak, termasuk enam purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan satu purnawirawan berpangkat brigadir jenderal (Brigjen), yang terdaftar dengan Nomor Perkara 754/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

    Kuasa hukum para penggugat Ahmad Khozinudin menyatakan bahwa mereka meminta agar delapan pihak tergugat, termasuk Aguan dan Jokowi, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

  • Mewujudkan kebijakan perumahan prorakyat melalui Program 3 Juta Rumah

    Mewujudkan kebijakan perumahan prorakyat melalui Program 3 Juta Rumah

    Jakarta (ANTARA) – Sektor perumahan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur krusial yang terus dilaksanakan seiring pertambahan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun.

    Presiden Prabowo Subianto saat debat capres pamungkas Pemilu Presiden 2024 pada awal Februari tahun ini berjanji akan membangun 3 Juta Rumah per tahun.

    Dalam salah satu dari 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

    Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun diharapkan akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

    Pembangunan hunian merupakan hal penting mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia, yakni terdapat sekitar 9 juta dan angka ini bisa saja bertambah seiring pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia.

    Pemerintahan sebelumnya memang telah berupaya mengatasi problema di sektor perumahan ini melalui Program Sejuta Rumah. Program Sejuta Rumah atau dikenal sebagai PSR merupakan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi backlog dan mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui PSR. Pembangunan tersebut bukan hanya bersumber dari hanya APBN, namun termasuk pembangunan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Program inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah sebagaimana dirinya janjikan setelah berhasil memenangkan Pemilu Presiden 2024 dan dilantik secara resmi sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Sesaat setelah dilantik, Presiden di tanggal yang sama secara resmi memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tujuan pemisahan ini adalah agar pembangunan perumahan dan kawasan di sekitarnya menjadi lebih terfokus, terarah dan tepat sasaran dengan hadirnya Kementerian PKP yang dipimpin oleh Maruarar Sirait.

    Sebelum pemisahan ini terjadi, pada awal Oktober Ketua Satgas Perumahan yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun, diharapkan bisa membangun 15 juta rumah. Program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. Program 3 Juta rumah ini diharapkan dapat menjadi landasan menuju kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

    Optimalisasi lahan

    Pemerintah melalui Kementerian PKP bergerak cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun dengan menjalankan sejumlah langkah, salah satunya terkait penyediaan lahan bagi rumah.

    Pada akhir Oktober, Kementerian PKP menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor untuk pembangunan rumah rakyat. Adapun lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor diminta untuk dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil. Sedangkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PKP juga berharap potensi tanah terlantar selama lima tahun ke depan sekitar 1,3 juta hektare dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

    Selain memanfaatkan lahan eksisting berupa lahan sitaan dan tanah terlantar, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah, BUMN, BUMD yang sudah ada untuk dapat dimanfaatkan sebagai rumah susun (Rusun) dan dapat dihuni oleh masyarakat.

    Salah satunya optimalisasi Rusun Pasar Rumput dengan melakukan penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta pada awal November. Tujuan penurunan tarif tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda transportasi dan pasar.

    Dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah, pemerintah tentu tidak bisa sendirian tapi dibutuhkan semangat gotong royong dari para pemangku kepentingan lainnya. Sejauh ini, sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka melalui semangat gotong royong.

    Pada awal November, semangat gotong royong tersebut diwujudkan melalui groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tapak gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sumbangan swasta (filantropi) di lahan yang berlokasi di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Lahan perumahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.Sedangkan pembangunan perumahannya sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

    Tak hanya berhenti sampai di Tangerang, pada akhir Desember semangat gotong royong tersebut kemudian berlanjut dengan groundbreaking pembangunan sebanyak 500 Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bekerja sama dengan PT Berau Coal.

    Keberlanjutan FLPP

    Hal krusial lainnya dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah mengenai pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

    FLPP merupakan program yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010 dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

    Target penyaluran dana FLPP sebesar 166 ribu unit rumah dan penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit pada tahun 2024 berhasil diselesaikan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan demikian sejak tahun 2010-2024, penyaluran dana FLPP telah berhasil membiayai lebih dari 1,5 juta unit rumah bagi MBR.

    Menjelang tutup tahun 2024 tepatnya pada Bulan Desember, Kementerian PKP kemudian melanjutkan kembali program FLPP untuk tahun depan dengan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan antara BP Tapera dan 39 Bank Penyalur serta 22 Asosiasi Pengembang Perumahan.

    Keputusan melanjutkan FLPP menunjukkan program tersebut telah terbukti membantu rakyat untuk lebih mudah dalam mendapatkan hunian, sekaligus juga membantu industri perumahan dan perbankan untuk berkontribusi pada perekonomian nasional.

    Program 3 Juta Rumah merupakan landasannya. Sedangkan optimalisasi lahan dan aset eksisting, semangat gotong royong, serta keberlanjutan FLPP adalah langkah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerjemahkan program tersebut untuk menghadirkan kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harga Diprediksi Terbang Hingga 157% Habis IPO

    Harga Diprediksi Terbang Hingga 157% Habis IPO

    Perseroan menawarkan 566,89 juta saham biasa (10 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan), dengan nilai nominal Rp20 per saham. Sebelumnya, pada masa penawaran awal, CBDK mematok harga di antara Rp3.000 sampai dengan Rp4.060. Dengan begitu, calon Emiten yang terafiliasi dengan Sugianto Kusuma atau Aguan itu berpeluang mengantongi dana IPO Rp1,7 triliun sampai dnegan Rp2,3 triliun. 

    Analis Samuel Sekuritas, Ahnaf Yassar menilai harga penawaran CBDK tergolong undemanding, sebab menggambarkan diskon terhadap NAV (net asset value) sekitar 72–79 persen. “Mengingat total NAV CBDK mencapai Rp14.408 per saham,” demikian catat Ahnaf dalam risetnya, dikutip Jumat (27/12).

    Lebih lanjut, dengan asumsi diskon yang semakin mengecil terhadap NAV menuju target rata-rata sektor (50 persen), ia menilai CBDK menawarkan potensi kenaikan harga saham sampai dengan 157 persen setelah pencatatan, menjadi Rp7.700 per saham.

    Dari segi kinerja, CBDK sendiri memprediksi pendapatan sebesar Rp2 triliun pada 2024, naik 3 persen (YoY), dengan NPM (net profit margin) 47 persen. Sementara itu, laba bersih perseroan diproyeksikan melonjak 62 persen (YoY) menjadi Rp936 miliar.

    Pada 2023 lalu, CBDK menjadi kontributor pendapatan utama (90 persen) bagi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI). Perseroan pun menyumbang 507 persen terhadap total aset PANI. 

    Bangun Kosambi Sukses adalah pengelola pusat bisnis di PIK2, Jakarta Utara. Perusahaan itu mengembangkan sejumlah perumahan (Permata Hijau, Manhattan, Millenial Houses) dan area komersial (seperti Bizpark PIK2, Soho Manhattan, The Bund, Millenial Shop Office, Soho Wallstreet, dan Asia Afrika Shop Office).

    Dengan dana IPO, CBDK berencana mengembangkan proyek MICE seluas sekitar 40 hektare milik anak usahanya, Industri Pameran Nusantara (IPN). Luas proyek itu hampir dua kali lipat dari ICE, BSD, Tangerang yang hanya 22 hektare, area MICE terbesar di Indonesia untuk saat ini.

  • Kajian Belum Rampung, Tol Kongsi Aguan-Salim Rp23 Triliun Masih Terkendala Lahan

    Kajian Belum Rampung, Tol Kongsi Aguan-Salim Rp23 Triliun Masih Terkendala Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum mengungkap sebagian Seksi Jalan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg sepanjang 38,6 kilometer (Km), yang merupakan proyek kongsi Aguan-Salim, masih terkendala masalah lahan.

    Kepala BPJT Miftachul Munir menuturkan bahwa jalan tol tersebut secara keseluruhan terdiri dari 8 seksi. Namun, hingga saat ini baru 3 seksi yang telah rampung dokumen teknisnya atau detail engineering design (DED).

    “Keseluruhan [DED 8 Seksi] belum. Jadi yang sudah disetujui [DED-nya] itu kalau tidak salah Seksi 1, Seksi 2, dan Seksi 3,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (24/12/2024).

    Lebih rinci, Munir menjelaskan pengerjaan DED pada proyek Tol yang terintegrasi dengan wilayah PIK 2 itu memang dilakukan secara parsial.

    Alasannya, sejumlah seksi masih harus diselesaikan permasalahan penentuan lokasi lahan hingga penentuan biaya tanah yang bakal dikeluarkan.

    ”Tentunya harus perlu survei gitu ya. Terus biaya tanah, itu akan menentukan trase dan berapa kira-kira tapak lahan yang akan terkena dari peta bidangnya karena dari trase itu,” tambahnya.

    Secara terperinci, Tol ini terdiri dari Seksi 1 (Sedyatmo—Kosambi) 6,7 km, Seksi 2 (Kosambi—Teluknaga) 3,7 km, Seksi 3 (Teluknaga—Tanjung Pasir) 3,1 km, Seksi 4 (Tanjung Pasir—Kohod) 3,65 km, Seksi 5 (Kohod—Surya Bahari) 5,15 km, Seksi 6 (Surya Bahari—Pakuhaji) 5,5 km, Seksi 7 (Pakuhaji—Mauk) 5,1 km, Seksi 8 (Mauk—Rajeg) 5,7 km. 

    Adapun nantinya, Munir menambahkan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg itu juga bakal terintegrasi dengan Jalan Tol Sedyatmo hingga tersambung pada Jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2).

    “Tetapi saat ini memang mereka [pemrakarsa yakni Agung Sedayu Group] baru berjalan [konstruksinya] yang main lane-nya ya, yang junction-junction-nya belum sampai dilaksanakan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan menyebut saat ini proyek tersebut tengah dalam proses konstruksi tahap 1. Di mana, nantinya ruas tol tersebut bakal terintegrasi langsung dengan Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    “Ini kita tahap satu selesaikan dulu, kalau sudah jalan baru kita tahap kedua. [Untuk lahan] Sekarang saya rasa sudah semua, ada timnya masing-masing kerja,” jelasnya kepada Bisnis, saat ditemui di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

    Lebih lanjut, Aguan menargetkan bahwa konstruksi ruas Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg tersebut bakal rampung pada kuartal pertama tahun depan.

    “Untuk target [kami] coba di Kuartal I/2025 bisa buka,” jelasnya singkat.

    Untuk diketahui, Tol baru di Tangerang tersebut diprakarsai PT Duta Graha Karya yang merupakan konsorsium duo grup raksasa yakni Salim Group dan Agung Sedayu.

    Dalam proyek ini, PT Duta Graha Karya dilaporkan menggelontorkan dana investasi sebesar Rp23,22 triliun yang dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project) yang sepenuhnya investasi dari Badan Usaha.

    Adapun, PT Duta Graha Karya sendiri merupakan badan usaha swasta milik dua konglomerat raksasa yakni Agung Sedayu dan Grup Salim.  Sebagian besar saham PT DGK saat ini digenggam oleh Agung Sedayu dengan porsi kepemilikan saham mencapai 99%.

    Sementara sisanya yakni 1% digenggam oleh PT Kukuh Mandiri Lestari. Di mana, PT Kukuh Mandiri Lestari sendiri merupakan perusahaan yang berada di bawah payung Agung Sedayu dan Salim Grup dengan porsi kepemilikan 50:50.

  • Kaleidoskop 2024: Pembangunan IKN Melambat, Investasi Mandek

    Kaleidoskop 2024: Pembangunan IKN Melambat, Investasi Mandek

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara banyak mengalami pasang surut sepanjang 2024. Posisinya bahkan mengalami perlambatan imbas dari adanya estafet kepemimpinan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara itu, kinerja investasi di IKN juga tampak mengalami perlambatan pasca-pergantian pemerintahan. Hal itu ditunjukkan lewat nihilnya groundbreaking investasi IKN sejak Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

    Namun demikian, baru-baru ini kabinet Prabowo Subianto memastikan bahwa pembangunan IKN bakal tetap berlanjut. Di lain hal, kinerja investasi proyek jumbo sebesar Rp466 triliun itu juga dikabarkan bakal terus berlanjut.

    Berikut rangkuman Bisnis mengenai pasang surut pembangunan dan investasi IKN sepanjang 2024:

    1. Anggaran Jumbo

    Pada tahun anggaran 2024, pembangunan IKN mendapat alokasi jumbo dari kas negara mencapai Rp40,6 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar jelang pelaksanaan HUT RI perdana di IKN.

    Kala itu, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju yakni Sri Mulyani Indrawati mengatakan mayoritas anggaran IKN dikucurkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Untuk IKN tahun depan akan mencapai Rp40,6 triliun, termasuk yang PUPR Rp35 triliun,” kata Sri Mulyani, Rabu (16/8/2023).

    Adapun, penggunaan anggaran tersebut akan disalurkan untuk menyelesaikan pekerjaan prioritas untuk kemajuan infrastruktur dasar di IKN, yakni kantor pemerintahan dan perumahan terutama untuk ASN tahap pertama.

    Berdasarkan catatan Bisnis, anggaran senilai Rp40,6 triliun itu digunakan untuk penyempurnaan Bendungan Sepaku Semoi dan pembangunan Embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    Kemudian, anggaran juga digunakan untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses Ikn Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B, Seksi 6A, Seksi 6B, serta Seksi 6c.

    Tak hanya itu, anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan landasan pacu di Bandara IKN hingga untuk mendukung konstruksi rumah susun (rusun) bagi para ASN di IKN.

    Akan tetapi, dalam peralanannya alokasi negara untuk pembangunan IKN pada 2024 mengalami penambahan. Per Juli 2024, Kementerian Keuangan melaporkan pagu pembangunan IKN senilai Rp42,5 triliun atau naik sekitar Rp1,9 triliun.

    Dalam konfirmasinya, tambahan anggaran tu digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bandara IKN hingga jalan dan jembatan.

    2. Proyek Konglomerat RI

    Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, belasan konglomerat tampak ikut turun gunung mendukung pembangunan IKN.

    Komitmen sejumlah konglomerat RI turut serta dalam pembangunan IKN dimulai oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma atau kerap disapa Aguan.

    Tak tanggung-tanggung, untuk memantik komitmen pengusaha lain, Aguan bersama dengan konsorsiumnya langsung mengguyur investasi IKN dengan nilai mencapai Rp40 triliun.

    Alhasil, hingga groundbreaking ke-8 total investasi di IKN dilaporkan telah mencapai Rp58,4 triliun.

    “Nah ini dengan ke-8 terakhir kemarin jadi Rp58,4 triliun. Nah mudah-mudahan nanti kalau yang ke-9 ini ada beberapa lagi mungkin di sana [bertambah] ya,” jelas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

    Adapun hingga saat ini posisinya belum bertambah seiring dengan belum adanya komitmen investasi selama Presiden Prabowo menjabat.

    3. Nasib Investasi Djarum dan Wings Group

    Meski diklaim mendapat banyak dukungan dari pengusaha kelas kakap RI, mencuat kabar Grup Djarum milik konglomerat Budi Hartono dan Wings Group milik Wiliam Katuari mundur dari konsorsium Nusantara yang dipimpin bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan untuk pembangunan proyek di IKN.

    Informasi tersebut diketahui usai Badan Otorita IKN merilis daftar baru anggota Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Aguan-Sugianto Kusuma. Dalam laporannya, Grup Djarum milik Budi Hartono dan Wings Group milik Wiliam Katuari tidak lagi terdaftar dalam Konsorsium Nusantara.

    Saat ditelusuri, Djarum Group dan Wings Group memang menyebut dirinya tidak akan ikut dalam proyek komersial IKN. Keduanya memilih terlibat dalam pembangunan botanical Garden atau proyek nonkomersial di IKN.

  • PANI Jual Lahan ke Yayasan Tzu Chi Rp62,1 Miliar

    PANI Jual Lahan ke Yayasan Tzu Chi Rp62,1 Miliar

    PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk yang sebelumnya bernama PT Pratama Abadi Nusa Industrdrrfi Tbk (PANI) melaporkan bahwa anak usahanya, PT Mega Andalan Sukses (MAS) telah melakukan penjualan lahan ke Yayasan Buddha Tzu Chi Wiyata Indonesia (TCW) senilai Rp62,12 miliar.

    Dalam keterbukaan informasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Selasa (24/12), transaksi pada lahan tersebut akan direncanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan.

    “Mengingat bahwa transaksi pada tanah di lokasi tersebut merupakan salah satu rencana pengembang kawasan PIK 2 dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pemukiman di kawasan PIK 2,” tulis Corporate Secretary PANI, Christy Grassela.

    Kemudian, setelah menjual lahan, perseroan berharap Mega Andalan Sukses dapat mengembangkan seluruh proyek-proyek PT MAS dan perseroan dengan terciptanya sinergi masing-masing kawasan yang tergabung dalam satu kawasan PIK 2. Alhasil, setiap portofolio bisnis industri properti milik perseroan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja keuangan perusahaan.

    Tanah seluas 13.790 meter persegi tersebut sebelumnya dimiliki oleh PT MAS dengan status Hak Guna Bangunan (HGB). Lokasi tanah itu berada di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

    Menurut informasi yang diperoleh dari manajemen perseroan, PT MAS adalah anak perusahaan dengan kepemilikan efektif sebesar 28,50 persen per 30 Juni 2024 dan terdapat kesamaan pengurus perseroan dan TCW, maka transaksi ini merupakan transaksi afiliasi.

    Diketahui, Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Buddha Tzu Chi Wiyata Indonesia. Sebanyak 55,89 persen saham PT MAS dimiliki oleh PT Bangun Kosambi Sukses (BKS), sedangkan PANI memiliki 51 persen dari total saham BKS.

    Menurut penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan (KJPP SRR), nilai pasar tanah yang dijual oleh PANI mencapai Rp44,13 miliar. Karena harga penjualan berada di atas nilai pasar, KJPP SRR menganggap bahwa transaksi afiliasi ini tergolong wajar.

  • Daftar Perusahaan Tambang yang Siap Groundbreaking 500 Unit Rumah di Kaltim

    Daftar Perusahaan Tambang yang Siap Groundbreaking 500 Unit Rumah di Kaltim

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap bakal segera melaksanakan seremoni groudbreaking 500 unit rumah di Kalimantan Timur.

    Maruarar yang juga akrab disapa Ara menjelaskan, 500 unit rumah itu bakal dibangun oleh PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) lewat program Corporate Social and Responsibility (CSR) yang bakal dilaksanakan pada 27 Desember 2024.

    “Tanggal 27 nanti yang kedua [CSR mendukung program 3 juta rumah] di Berau, akan mulai groundbreaking 500 rumah dan diberikan gratis kepada rakyat,” tuturnya saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

    Adapun, komitmen BRAU membangun 500 unit rumah itu menyusul langkah Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma yang juga telah menyampaikan kesanggupannya membangun 250 unit rumah di wilayah Tangerang.

    Selain Agung Sedayu dan Berau, Ara mengaku telah mengantongi komitmen perusahaan raksasa lain untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Di antaranya PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) yang bakal melaksanakan groundbreaking pada Januari 2025.

    Tak bakal berhenti sampai di situ, sebelumnya Ara juga menjelaskan telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah. 

    “Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi,” kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Daftar 7 Konglomerat yang Disebut Bakal terlibat program 3 juta rumah: 

    – Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan) 

    – PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir) 

    – Sinar Mas Group – Franky Widjaja 

    – PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu 

    – Pulauintan – Pui Sudarto 

    – PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki 

    – PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)

  • Basuki: Konglomerat Investasi Triliunan di IKN, Tak Mungkin karena Sekadar Perintah Jokowi

    Basuki: Konglomerat Investasi Triliunan di IKN, Tak Mungkin karena Sekadar Perintah Jokowi

    Basuki: Konglomerat Investasi Triliunan di IKN, Tak Mungkin karena Sekadar Perintah Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (
    IKN
    )
    Basuki Hadimuljono
    menegaskan, para konglomerat mau berinvestasi di IKN karena jaminan keuntungan yang akan didapat, bukan karena perintah presiden. 
    Hal ini disampaikan Basuki menanggapi pernyataan bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau
    Aguan
    , yang menyebutkan investasi di IKN untuk menyelamatkan wajah Presiden Ke-7 Joko Widodo.
    Basuki mengatakan, setiap investor pasti sudah menghitung risiko sebelum akhirnya memutuskan untuk berinvestasi.
    “Saya kira, saya pribadi, para investor itu swasta itu kalau mau menginvestasikan uangnya pasti sudah dihitung risiko dan dia tidak mungkin akan rugi, dia akan investasi,” kata Basuki dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, dikutip Minggu (22/12/2024).
    Basuki mengatakan, para konglomerat RI berinvestasi di IKN dengan jumlah yang besar, sehingga tidak mungkin hanya sekedar untuk menyelamatkan reputasi Presiden Ke-7 RI
    Jokowi
    .
    Ia juga memastikan, adanya keberlanjutan pembangunan di IKN dan kepastian pemindahan kantor Presiden mestinya akan menguntungkan para investor ke depannya.
    “Itu (investasi) miliaran dan triliun tak mungkin itu sekedar perintah (Jokowi) itu menurut saya, ini keberlanjutan akan pindah itu sudah pasti menguntungkan ke depan,” ujarnya.
    Diketahui, Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik PT Kusuma Putra Alam, kembali membenamkan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Kali ini, naga properti yang menguasai Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta itu membangun Nusantara Duty Free Mall, sebuah pusat perbelanjaan dengan konsep bebas bea.
    Tak tanggung-tanggung, nilai investasi untuk membangun proyek anyar yang diresmikan peletakan batu pertamanya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sebesar Rp 5 triliun.
    Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitar IKN, sebagaimana portofolio Aguan sebelumnya dalam Konsorsium Nusantara melalui hotel mewah bintang lima Swissôtel Nusantara.
    Direktur Utama PT Kusuma Putra Alam Ali Hanafia Lijaya menjelaskan, kompleks mixed-use ini dibangun dengan tujuan menarik minat, baik dari lokal maupun internasional
    “Semoga proyek Mall Duty Free Nusantara ini dapat menyongsong Nusantara Baru Indonesia Maju,” ujar Ali, Jumat (13/9/2024) dikutip dari Properti Kompas.com.
    Keberadaan Nusantara Duty Free Mall diharapkan dapat semakin memperkuat posisi IKN sebagai pusat modern dan terintegrasi pada masa depan.
    Nusantara Duty Free Mall berada dalam satu area pengembangan dengan Swissôtel Nusantara dalam sebuah konsep mixed use.
    Nusantara Duty Free Mall akan dikelola oleh ASRI, anak perusahaan Agung Sedayu Group yang mengelola Mall of Indonesia, ASHTA District 8 SCBD, PIK Avenue, Grand Galaxy Park Bekasi, dan Hublife Taman Anggrek Residences.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OIKN Blak-blakan Jawab Isu Aguan Investasi di IKN Demi Selamatkan Jokowi

    OIKN Blak-blakan Jawab Isu Aguan Investasi di IKN Demi Selamatkan Jokowi

    Bisnis.com, PENAJAM PASER — Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) angkat bicara terkait isu konglomerat, yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan yang disebut berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selamatkan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menegaskan bahwa Aguan, sebagai pemilik Agung Sedayu Group, beserta pengusaha lain berinvestasi di IKN berdasarkan keinginan sendiri.

    “Saya mau tegaskan dan ini dari kata-kata mereka sendiri, mereka [termasuk Aguan] terpanggil untuk membangun IKN,” ujar Agung di IKN, Kalimantan Timur, Jumat (20/12/2024).

    Dia juga meyakini bahwa Aguan tidak akan asal melakukan investasi. Sebab, kata Agung, pengusaha sekelas Aguan akan berinvestasi melalui hitung-hitungan yang menguntungkan.

    “The name we know all Pak Aguan, Sugianto Kusuma. Pak Aguan bilang, kalau ada yang mengatakan ini IKN cuma disuruh aja? tidak. Bagi investor mereka melihat IKN ini pasti udah dihitung,” tambahnya.

    Selain itu, dia juga memberikan contoh lain soal nama pengusaha besar yang berinvestasi di IKN dengan keinginan sendiri, yakni Bos Pakuwon (PWON) Stefanus Ridwan dan pengusaha Taipan Dato Sri Tahir.

    “Jadi ini semua terjadi karena tadi mereka terpanggil oleh negara,” pungkasnya.

    Perbesar

    Sebagai informasi, salah satu investasi Aguan di IKN yaitu melalui pembangunan hotel bintang 5, Swissotel Nusantara. 

    Hotel Nusantara di IKN dibangun oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin Aguan dan terdiri dari 10 perusahaan kelas kakap dalam negeri.

    Dalam catatan Bisnis, anggota konsorsium tersebut adalah Salim Grup milik Anthony Salim, Sinarmas milik Franky Wijaya, Pulauintan milik Pui Sudarto dan Djarum milik Budi Hartono.

    Selanjutnya, ada Wings Group milik Wiliam Katuari, Adaro milik TP Rahmat/Boy Thohir, Barito Pacific milik Prajogo Pangestu, Mulia Group milik Eka Tjandranegara, hingga Astra Group milik Soeryadjaya.

    Selain menggarap Hotel bintang 5 pertama di IKN, konsorsium ini juga dilaporkan berencana menggarap proyek kebun raya (botanical garden). Dengan demikian, total nilai investasi yang diguyurkan oleh Aguan Cs di IKN dilaporkan mencapai Rp40 triliun.

  • Polemik 2 PSN Warisan Jokowi, PIK 2 dan Rempang Eco City

    Polemik 2 PSN Warisan Jokowi, PIK 2 dan Rempang Eco City

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memperoleh sejumlah warisan proyek strategis nasional (PSN) dari presiden sebelumnya, Joko Widodo alias Jokowi. 

    Sayangnya, tidak semua proyek tersebut berjalan mulus. Ada sejumlah kendala, salah satunya konflik dengan warga sekitar proyek yang telah memakan korban.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada 2 PSN yang dinilai berpolemik dari peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk Prabowo. Dua PSN itu yakni Rempang Eco City di Batam dan Tropical Coastland di PIK 2, Tangerang.

    Proyek Rempang Eco City merupakan PSN yang akan mengubah permukaan pulau tersebut menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan (EBT).

    Proyek ini dikembangkan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), salah satu anak perusahaan Grup Artha Graha milik konglomerat Tomy Winata.

    Berdasarkan catatan Bisnis, PSN memiliki nilai investasi jumbo sebesar Rp381 triliun sampai dengan 2080 dan ditargetkan dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja.

    Untuk tahap pertama sampai 2040, akan direalisasikan investasi sekitar Rp29 triliun dengan perkiraan penyerapan kerja mencapai 186.000 orang. 

    Adapun, total lahan Pulau Rempang yang akan dikembangkan dalam proyek investasi ini luasnya hanya 8.142 hektare (ha) dari total area seluas 17.600 ha.

    Selain itu, Xinyi Group menjadi salah satu investor yang bakal masuk pada PSN ini. Perusahaan terintegrasi milik Xinyi International Investment Ltd dari China ini akan menggelontorkan dana Rp174 untuk pembangunan pembangunan pabrik kaca hingga panel surya.

    Rencananya pabrik kaca yang akan mereka bangun membutuhkan lahan seluas 2.300 hektare. Lokasinya tepat di wilayah Sembulang, Kelurahan Rempang Cate yang berada di bagian timur Pulau Rempang. 

    4 Kampung Tergusur

    Ada 4 kampung di Sembulang yang menjadi lokasi pabrik kaca, yakni Blongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Hulu dan Sembulang Tanjung. Oleh karenanya, seluruh warga diminta untuk relokasi sementara ke Batam, sambil menunggu rumah permanen di Tanjung Banon disiapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

    Namun, rencana ini justru memancing pro dan kontra lantaran terdapat warga yang tidak setuju untuk direlokasi.

    Konflik agraria antara warga dan pengembang pertama kali terjadi pada September 2023. Bentrokan itu awalnya dimulai dengan unjuk rasa sebanyak 2 kali, yakni pada 23 Agustus 2023 dan 11 September 2023. 

    Unjuk rasa kedua berakhir ricuh karena terjadi bentrokan antara aparat dengan warga. Saat BP Batam dan aparat berupaya memasang patok lahan pada 7 September 2023, mereka bentrok dengan warga di Jembatan IV Barelang. 

    Bentrok tersebut menimbulkan sejumlah korban, di mana sejumlah warga terluka dan bahkan banyak anak-anak sekolah SD 024 Tanjung Kertang terkena gas air mata.

    Setelah itu menurut penuturan warga yang menolak relokasi, mereka terus mendapat intimidasi dari orang tak dikenal, hingga sampai pada akhirnya terjadi dugaan penyerangan.

    Teranyar, situasi di proyek Rempang Eco City, Kepulauan Riau kembali memanas akibat bentrokan antara warga dengan pekerja PT Makmur Elok Graha (MEG) pada Selasa (17/12/2024).

    Polresta Barelang menyebut bahwa kericuhan bermula ketika seorang pekerja PT MEG mengamankan sebuah spanduk berisi penolakan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang dipasang oleh masyarakat.

    Mengetahui kejadian itu, warga tidak terima tindakan yang dilakukan oleh karyawan PT MEG dan melakukan tindakan penahanan selama beberapa jam. Akibat kericuhan ini sebanyak empat warga dilaporkan terluka dan satu pekerja PT MEG yang dilarikan ke rumah sakit.

    Di lain sisi, Koordinator Lapangan Tim Keamanan PT MEG, Angga membantah terkait penyerangan terhadap warga lokal. 

    “Kami hanya melakukan patroli rutin di daerah Sembulang. Saat kami lewat, ada mobil merah berhenti di pinggir jalan. Kami coba bantu, tiba-tiba muncul empat orang yang menyerang dengan parang,” tuturnya.

    Angga menyebut pihaknya mencoba melarikan diri, namun satu rekannya terpisah dan malah disekap warga.

    Dia juga menekankan pihaknya selalu mencoba menjaga hubungan baik dengan warga. “Kami tidak pernah bawa senjata tajam dalam bertugas. Kami selalu bantu warga terutama soal kesehatan,” jelasnya.

    Kontroversi PSN PIK 2

    Selanjutnya, PSN yang diinisiasi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) untuk membangun Tropical Coastland tengah menjadi sorotan. Pasalnya, pengembangan PSN tersebut dinilai beririsan dengan area wilayah hutan lindung.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan pembangunan oleh perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan itu memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tak sesuai dengan rencana pembangunan.

    “Dari 1.705 hektare kawasannya, itu lokasinya 1.500 hektarenya adalah kawasan hutan lindung. Hutan lindung itu saat ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi, dari hutan konversi menjadi APR. Belum sama sekali,” ujar Nusron, Kamis (28/11/2024).

    Terkait hal ini, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono membantah proyek tersebut telah menyalahi aturan pertanahan. Pasalnya proyek itu dibangun di lahan bekas hutan lindung yang telah tergerus abrasi. 

    Di samping itu, hutan lindung itu juga banyak beralih fungsi sebagai lahan tambak masyarakat. Sehingga, hadirnya PSN PIK 2 diklaim bakal mengembalikan aset-aset negara tersebut. 

    Dengan demikian Nono, menegaskan proyek yang tengah dikerjakan pihaknya itu merupakan hal yang legal. 

    “Jadi gini, jadi gini, barang ini kan barang halal. Punya negara yang mau diselamatkan. Karena negara kepentingannya banyak, jadi ini dikerjakan oleh swasta,” kata Nono dikutip dari Youtube Agung Sedayu Group, Selasa (18/12/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, PSN PIK 2 berupa pembangunan green area dan eco-city itu memiliki nilai investasi mencapai Rpp65 triliun. Diharapkan, PSN ini dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. 

    Aguan-Jokowi Digugat  

    Adapun, buntut pembangunan proyek ini juga telah membuat Jokowi dan konglomerat Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan bersama konglomerat Salim Group digugat secara perdata ke PN Jakarta Pusat.

    Dalam laman Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) PN Jakpus, gugatan terhadap Jokowi dan konglomerat Aguan hingga Salim terkait dengan PSN Tropical Coastland milik PIK 2 itu tertuang dalam Nomor Perkara 754/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

    Berdasarkan dokumen tersebut, total penggugat mencapai 20 orang. Beberapa nama di antaranya merupakan purnawirawan tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Adapun, gugatan itu dilayangkan pada 8 tergugat, di antaranya Sugianto Kusuma, Anthoni Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), PT Kukuh Mandiri lestari, Joko Widodo (Jokowi), Airlangga Hartarto, Sutarta Wijaya serta Maskota.

    Selain itu, para 20 penggugat itu juga mencantumkan satu kementerian sebagai tergugat yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

    Penasihat Hukum Penggugat, Ahmad Khozinudin menuturkan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh 8 tergugat itu masuk dalam gugatan perdata berupa niatan melanggar hukum atas PSN PIK 2 Tropical Coastland.

    Adapun, para penggugat mendesak tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi dengan nilai fantastis mencapai Rp612 triliun.

    “Kami minta untuk dihukum membayar ganti rugi yang dialami diderita oleh rakyat tetapi tidak dibayarkan kepada kami tapi dibayarkan kepada negara, Rp612 triliun melalui turut tergugat, jadi Kementerian Keuangan RI,” tegasnya di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Di samping itu, para penggugat juga meminta agar proyek PSN PIK 2 itu dapat dihentikan. Alasannya, proyek itu dinilai melenceng dari rencana awal pengembangan.

    “Kami minta dihukum untuk menghentikan proyek baik yang ada di area PSN atau di luar PSN. karena area PSN ini kan hanya 1.755 hektar, sementara proses pembebasan lahannya sampai ke Serang kalau diukur bisa ya 100,000 hektare,” pungkasnya.