Tag: Sugeng Suparwoto

DPR Bakal Panggil Bahlil Imbas Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan DPR akan segera mengagendakan pemanggilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Dia menjelaskan pemanggilan ini berkaitan dengan kebijakan larangan pengecer menjual gas elpiji atau LPG 3 Kg. Menurutnya, pemanggilan Bahlil akan dilakukan dengan cepat karena hal tersebut menyangkut banyak aspek.

“Ya akan kita agendakan segera, kenapa? ini menyangkut banyak aspek memang di bidang energi, tata kelola pertambangan dan kita akan segera panggil apakah tata kelola tadi misalnya tentang gas sudah tuntas atau belum,” katanya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Legislator NasDem mengatakan wajib hukumnya bagi Komisi XII DPR RI sebagai wakil rakyat untuk turut andil dalam menyelesaikan segala masalah yang menyangkut hajat masyarakat.

“Karena apa? Itu tadi, Komisi XII bukan sekadar komisi yang bertanggung jawab tentang legislasi, budgeting, dan controlling pengawasan, tetapi juga menyangkut tentang problem solving,” ucapnya.

Di lain sisi, dia pun turut menyoroti persoalan tentang illegal mining yang akan terus dikawal oleh Komisi XII DPR RI, karena ini merupakan aset bangsa dan aset rakyat yang tak terbaharui akan segera habis.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Minta Maaf

Sebagai informasi, teranyar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan gaduh mengenai kelangkaan dan larangan penjualan gas elpiji (LPG) oleh pengecer murni kesalahannya.

Bahlil meminta maaf dan berharap agar persoalan yang ramai menjadi bulan-bulanan masyarakat itu tak lagi diperpanjang.

“Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

Kendati demikian, Bahlil menjelaskan kebijakan pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di eceran sudah mulai dipersiapkan sejak 2023. Hal ini didasari adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” terangnya.

Namun, Bahlil enggan mengungkit-ungkit permasalahan di tingkat pengecer. Bahlil lebih memilih fokus merapikan sistem distribusi gas elpiji 3 Kg agar tepat sasaran.

04/02/2025 20:10
Komisi XII Sebut Bahlil Tak Koordinasikan Aturan Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg ke DPR

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XII DPR mengungkapkan pihaknya tak menerima informasi apapun dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia terkait kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kilogram (kg) oleh pengecer.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Komisi XII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

“Kalau dikatakan sejujur-jujurnya kami tidak diinformasikan soal kebijakan tentang akan menghapus pengecer tanpa ada formula yang untuk mengganti,” ujarnya.

Saat mengetahui itu pun, Sugeng menuturkan pihaknya meminta kepada pemerintah untuk segera ada solusinya dan diketahui solusi itu adalah sub pangkalan.

“Tetapi itu lah nasi telah menjadi bubur,” katanya.

Dilanjutkan Sugeng, dirinya mengatakan soal evaluasi Menteri ESDM bukanlah ranah DPR, melainkan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Namun, yang jelas dia mengemukakan bahwa DPR mengkritik keras menteri bilamana memunculkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Itu harus melalui mitigasi yang cermat, harus melalui pendekatan-pendekatan sosialisasi yang tuntas supaya betul-betul bisa dipahami secara tuntas di masyarakat dan bisa dilaksanakn dengan sangat-sangat baik,” ucapnya.

Di lain sisi, Legislator Nasdem ini mengapresiasi kesigapan langkah Presiden Prabowo yang dinilai cepat mengatasi hal ini, sehingga bisa meredam kepanikan masyarakat.

“Jadi sekali lagi kita terima kasih kepada presiden yang cepat sekali memutuskan, sehingga tidak menimbulkan seperti tadi panik di situasi masyarakat,” pungkasnya.

04/02/2025 18:43
Komisi XII DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XII DPR menyatakan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kilogram (kg). Keputusan ini dinilai sebagai bentuk respons cepat terhadap keluhan masyarakat dan upaya menjaga distribusi gas subsidi tetap lancar.

“Komisi XII DPR mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg bersubsidi mulai hari ini. Langkah ini menjaga rantai distribusi ke masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Sebelumnya, kebijakan Kementerian ESDM yang mendadak melarang pengecer menjual LPG 3 kg memicu kepanikan dan antrean panjang di masyarakat. Sugeng menilai kebijakan ini diambil tanpa persiapan infrastruktur yang memadai sehingga banyak warga kesulitan mendapatkan LPG subsidi.

“Ini seperti orang yang biasa beli beras di warung, tiba-tiba harus beli langsung di gilingan padi,” ujarnya terkait apresiasi Komisi XII DPR terhadap keputusan Presiden Prabowo yang mengizinkan pengecer tetap menjual LPG 3 kg.

Sugeng menegaskan pemangkasan rantai distribusi tanpa solusi pengganti justru mengganggu stabilitas pasokan LPG subsidi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah membenahi sistem distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi tetap menjaga rantai pasok yang efisien.

Sebagai solusi, pemerintah kini menaikkan kelas pengecer menjadi subagen sehingga mereka tetap bisa berjualan LPG 3 kg dengan mekanisme yang lebih terstruktur. “Kita berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sigap menghentikan polemik ini. Semoga distribusi LPG 3 kg segera kembali normal,” pungkas Sugeng.

Keputusan Presiden Prabowo memulihkan peran pengecer dalam penjualan LPG 3 kg mendapat apresiasi dari Komisi XII DPR. Langkah ini diyakini akan mengurangi kepanikan masyarakat dan memastikan distribusi gas bersubsidi tetap lancar. Namun, DPR tetap mendorong pemerintah membenahi tata kelola distribusi agar LPG subsidi benar-benar tepat sasaran.

04/02/2025 18:13
Komisi XII meminta ekspor gas ditinjau kembali sebab pasokan berkurang

Nanti akan kami (sampaikan) kepada pemerintah, harus ada namanya DMO (Domestic Market Obligation) sekaligus DPO (Domestic Price Obligation).

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta kepada Pemerintah untuk meninjau kembali kuota ekspor gas, sebab pasokan gas di dalam negeri berkurang.

“Nanti akan kami (sampaikan) kepada pemerintah, harus ada namanya DMO (Domestic Market Obligation) sekaligus DPO (Domestic Price Obligation). Khususnya gas jatah pemerintah. Jadi itu satu jalan,” kata Sugeng, dikutip dari laman resmi DPR RI, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kekurangan pasokan gas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh penurunan produksi karena faktor alam (natural decline).

Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan, jika segala upaya sudah dilakukan namun masih belum juga memenuhi kebutuhan gas, pihaknya pun mengusulkan untuk melakukan impor.

“Maaf ujung dari segala ujung, kita buka impor juga. Kebetulan hari ini memang masih relatif mahal tapi ketika belum (terjadi) perang Ukraina, itu gas Amerika murah sekali. Karena dengan sel gasnya yang dia produksi gasnya luar biasa besar. Nah itu jalan yang akan coba kita diskusikan,” katanya pula.

Sugeng mengungkapkan pihaknya dalam waktu dekat akan mencoba berkomunikasi dengan PGN, SKK Migas, Dirjen Migas, dan Pemerintah, menyangkut tentang kuota gas khusus untuk Batam dan sejumlah kawasan lainnya.

“Nanti kami hitung bersama proyeksi-proyeksinya dan sebagainya. Lantas kita harus penuhi dulu itu. Karena memang betul ada potensi besar sebenarnya ke depan,” katanya lagi.

Terkait dengan ekspor gas ke Singapura, Sugeng juga mengusulkan untuk dilakukan peninjauan kembali, termasuk bagaimana nilai keekonomiannya dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

“Nanti kami hitung bersama bagaimana masuk nilai keekonomian yang baik. Karena gas seperti tadi, baik sebagai energi maupun sebagai feed stock untuk petrochemical industry,” ujar Sugeng.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

24/01/2025 20:50
Tak Ada yang Mengejutkan dari Kepengurusan NasDem 2019-2024

JAKARTA – Surya Paloh kembali dipercaya untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai NasDem, periode 2019-2024. Keputusan diambil secara aklamasi setelah melalui serangkaian Kongres II Nasdem, yang berlangsung sejak 8-11 November 2019.

Adalah Lestari Moerdijat, Anggota Majelis Tinggi NasDem yang mengumumkan keputusan dan penetapan ketum periode 2019-2024. Setelah menerima mandat tersebut, Surya Paloh langsung mengumumkan struktur kepengurusan DPP Nasdem yang langsung dilantiknya.

“Sebagai pengurus, tentu atas izin saudara-saudara, saya akan melantik diri saya sendiri beserta semuanya (pengurus Nasdem periode 2019-2024),” ucap Paloh di Gedung JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November.

Surya Paloh sah kembali menjadi ketua umum Partai NasDem periode 2019-2024, sesuai dengan keputusan Kongres II Partai NasDem.

Selengkapnya https://t.co/CGeXqE7cTH#Kongres2NasDem #NasDemAntiMahar

— Partai NasDem (@NasDem) November 11, 2019

Nama-nama dalam kepengurusan NasDem juga tidak terlalu mengejutkan. Johnny G Plate kembali dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem untuk kedua kalinya. Tak hanya itu, Paloh juga mengangkat Ahmad Ali sebagai wakilnya.

“Ketua umum nampaknya sukar untuk berpisah sama manusia satu ini, berikan tepuk tangan kepada Jhonny G Plate. Menteri Kominfo kita adalah Sekretaris Jendral,” tutur Paloh berseloroh.

Selanjutnya, jabatan bendahara umum diisi oleh Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni merupakan Anggota Komisi III DPR RI. Ia juga kerap dijuluki dengan sebutan Crazy Rich Tanjung Priok.

“Bendahara umum ini bukan hanya sekadar pencatat, jadi kebutuhan DPW, DPD, DPC, urusannya bendahara umum. Kita percayakan kepada orang muda yang bernama Ahmad Sahroni,” ungkap Paloh.

Nasdem juga mempersiapkan pengurus yang mengatur strategi kemenangan pada Pemilu tahun 2024 dari sekarang. Jabatan Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) Nasdem diisi oleh anak Paloh sendiri, yakni Prananda Surya Paloh.

“Ketua Bappilu menentukan target untuk mengantarkan harapan partai ini sebagai partai pemenang pemilu pada tahun 2024. Tugas berat itu kita percayaan sebagai Prananda Surya Paloh,” kata dia.

Berikut susunan DPP NasDem Periode 2019-2024:

Ketua Umum: Surya Paloh

Wakil Ketua Umum: Ahmad M Ali

A. Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik & Isu Strategis: Suyoto

1. Ketua Hubungan Internasional: Martin Yudi Manurung

2. Ketua Ekonomi: Shanti Ramchand

3. Ketua UMKM: Niluh Djelantik

4. Ketua Agama & Masyarakat Adat: Hasan Aminuddin

5. Ketua Tenaga Kerja & Transmigrasi: Irma Suryani

6. Ketua Kesehatan: Okky Asokawati

7. Ketua Perempuan & Anak: Amelia Anggraini

8. Ketua Pendidikan & Kebudayaan: Nining Indra Shaleh

9. Ketua Hukum & HAM: Taufik Basari

10.Ketua Pariwisata & Industri Kreatif: Yuli Laiskodat

11.Ketua Pertahanan & Keamanan: Supiadin Aries Saputra

12.Ketua Pertanian, Peternakan & Kemandirian Desa: Sulaeman L Hamzah

13.Ketua Maritim: Emmy Hafild

14.Ketua Pemuda & Olahraga: Moh Haerul Amri

15.Ketua Energi & Mineral: Kurtubi

16.Ketua Lingkungan Hidup: Lusyani Suwandi

17.Ketua Kehutanan, Agraria & Tata Ruang: T. Taufiqulhadi

18.Ketua Migran: Felly Runtuwene

B. Ketua Koordinasi Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi: Sri Sajekti Sudjunadi

1. Ketua Organisasi & Keanggotaan: Rusdi Masse Mappasesu

2. Ketua Kaderisasi & Pendidikan Politik: Baedowi

3. Ketua Hubungan Legislatif: Atang Irawan

4. Ketua Hubungan Eksekutif: Luthfi A. Mutty

5. Hubungan Badan & Sayap: Ivanhoe Semen

6. Ketua Penggalangan & Penggerak Komunitas: Andri J

7. Ketua Pemilih Pemula & Milenial: Lathifa M. Al Anshori

8. Ketua Cyber & Digitalisasi: Donny Priambodo

9. Ketua Media & Komunikasi Publik: Charles Meikyansah

C. Ketua Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu: Prananda Surya Paloh

1. Sumatera 1 ( Aceh, Sumut ): Zulfan Lindan

2. Sumatera 2 ( Sumbar, Kepri, Riau, Bengkulu ): Willy Aditya

3. Sumatera 3 ( Bengkulu, Sumsel, Jambi, Babel, Lampung): Fauzi Amro

4. Jawa 1 ( Banten, DKI ): Effendi Choirie

5. Jawa 2 ( Jabar ): Saan Mustopa

6. Jawa 3 ( Jatim ): Sugeng Suparwoto

7. Jawa 4 ( Jatim ): Dossy Iskandar P

8. Bali, NTB, NTT: Okka Gunastawa

9. Kalimantan: Syarif Alkadrie

10. Sulawesi: Rachmat Gobel

11. Maluku,Maluku Utara: Rosita Usmah

12. Papua, Papua Barat: Robert Rouw

D. Sekretais Jenderal: Jhonny G Plate

1. Wasekjend Kebijakan Publik & Isu Strategis: Hernawi Taslim

2. Wasekjend Ideologi, Organisasi & Kaderisasi: Dedy Ramanta

3. Wasekjend Pemenangan Pemilu: Jakfar Sidik

4. Wasekjend Umum & Administrasi: Siar Anggreta Siagian

E. Bendahara Umum: Ahmad Sahroni

1. Waben Pengelolaan Dana & Aset: Joice Triatman

2. Waben Penggalangan Dana: Fatmawati Rusdi

14/12/2024 14:41
Konvensi Partai NasDem dan Kebanggaan Partai Demokrat

JAKARTA – Partai NasDem bakal menggelar konvensi untuk mencari calon presiden di Pemilu 2024. Konvensi tersebut dilakukan secara terbuka dan tak terbatas pada kader partai. Proses konvensi ini akan dilakukan bertahap hingga terjaring satu orang.

“Konvensi akan dilaksanakan 2 tahun sebelum pemilu. Jadi, kalau Pemilu 2024 maka konvensi calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan diselenggarakan tahun 2022,” kata Ketua Steering Committee Kongres II Nasdem Sugeng Suparwoto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

Partai NasDem sadar ada ambang batas yang berpotensi mengagalkan sistem konvensi ini. Sebab, sesuai aturan, calon presiden harus didukung partai atau gabungan partai dengan ambang batas tertentu. Tapi mereka yakin, konvensi ini dapat menemukan calon yang bisa diterima partai lain.

“Semua punya hak konstitusi untuk jadi pimpinan nasional. Nanti toh ada mekanisme pemilihan seperti ada uji publik, uji intelektualisme, integritas, dan sebagainya,” ungkap Sugeng.

Sugeng membantah bila konvensi ini dianggap partainya kehabisan kader yang bisa jadi capres di Pemilu 2024. Apalagi, dalam beberapa kali gelaran pesta demokrasi, termasuk pilkada, partai ini mencomot tokoh yang bukan kadernya untuk bertarung. Kata dia, konvensi merupakan ajang untuk mencari pemimpin terbaik untuk bangsa.

“Partai memberikan ruang untuk siapapun yang punya akseptabilitas dan kapabilitas dalam memimpin, Tidak berarti kita tidak percaya diri, justru kita sangat percaya diri,” katanya.

Pengamat politik Median Rico Marbun mengatakan, pelaksanaan konvensi menandakan kesadaran sebuah partai akan elektabilitas kader mereka yang tidak memadai untuk bertarung dalam pemilu.

Namun, lebih jauh, Rico menilai, upaya konvensi yang dilakukan Partai NasDem bertujuan dua hal. Pertama, mencari siapa tokoh yang terbaik. Dan kedua, konvensi bisa dipakai sebagai gelanggang pertunjukan, atau show untuk menaikan nama partai dan calonnya.

“Jika Nasdem menggelar konvensi dengan hak suara kandidat diperoleh dari konstituen NasDem seperti yang digunakan di Amerika serikat, ini jadi terlihat menarik,” katanya.

Kalau sudah begini, lanjutnya, konvensi bisa dijadikan ajang untuk menjaring suara dalam Pemilu Legislatif. Ketika konvensi sukses, ini akan jadi pertimbangan partai lain untuk bergabung dengan Partai NasDem. Sehingga, masalah ambang batas calon presiden bisa dengan mudah dipenuhi.

“Buat iklan aja dulu, soal gimana dukungan partai lain untuk gabung ke koalisi, itu dipikirkan nanti aja. Ini langkah Nasdem untuk memastikan elektabilitasnya naik dulu,” ujar Rico.

Partai Demokrat, selaku partai yang lebih dulu melakukan konvensi capres di Indonesia, mendukung langkah Partai NasDem ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berharap konvensi Partai NasDem ini bisa berjalan dengan sukses.

“Yang jelas itu pernah dilakukan Partai Demokrat. Dan pada saat itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi partai,” kata dia.

“Tapi enggak apa-apa. Apa yang pernah dilakukan Partai Demokrat kemudian dilakukan teman-teman lain, kita malah berterima kasih kalau itu bisa berjalan dengan bagus,” tambah Syarief.

Sistem konvensi ini pernah diterapkan Partai Demokrat jelang Pemilu 2014. Konvensi Partai Demokrat ini dilakukan setelah ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara ini dua periode.

Ada sepuluh calon yang ikut konvensi saat itu. Hasilnya, Dahlan Iskan keluar sebagai juara. Namun, Dahlan Iskan tidak jadi diusung Partai Demokrat sebagai calon presiden. Sebab, Partai Demokrat butuh partai lain untuk mengusung seorang capres. Saat itu, ambang batas untuk mengusung capres adalah 20 persen suara di parlemen. Partai Demokrat tak bisa memenuhi target itu.

09/12/2024 23:06
Dewan Pakar NasDem dan Gerindra Bahas Peluang dan Tantangan Asta Cita

Jakarta –

Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Peter F Gontha menerima Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra Burhanudin Abdullah untuk berdiskusi perihal Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Apa saja yang dibahas?

Pertemuan itu terjadi dalam diskusi yang digelar di NasDem Tower pada Selasa, 26 November 2024. Menurut Peter, diskusi itu membahas tentang peluang dan tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Asta Cita. Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustofa dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim serta Wakil Ketua Komisi XII dari Fraksi Partai NasDem Sugeng Suparwoto, politikus Partai NasDem Teguh Juwarno, dan sejumlah pengurus NasDem.

Peter membuka diskusi dengan menyampaikan posisi NasDem sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun berada di luar kabinet. Dewan Pakar NasDem disebut Peter ingin mendapatkan pemahaman lebih komprehensif terkait kebijakan dan program-program Prabowo-Gibran melalui Partai Gerindra sebagai salah satu partai pengusungnya.

Di tengah diskusi, Peter menyebut ada guyonan saat para hadirin memanggil Burhanudin dengan sapaan profesor. Burhanudin sendiri menepis belum resmi mendapatkan gelar.

“Sudah lama orang-orang memanggil saya sebagai profesor. Awal mulanya pada masa Gus Dur di mana saya saat itu menjadi Menko Perekonomian. Idrus Marham, politisi dari Partai Golkar, dalam sejumlah rapat dengan kami terkait perumusan undang-undang, kebetulan saya membawa tim saya yang semuanya sudah bergelar profesor. Idrus pukul rata menyebut semua mitra dari pemerintahnya sebagai profesor, termasuk kepada saya,” kata Burhanudin seperti disampaikan Peter dalam keterangannya.

Selanjutnya Burhanudin mengisahkan hubungannya dengan Prabowo sejak 2011 di mana sejatinya dia belum bergabung ke Partai Gerindra. Diketahui Burhanudin bergabung ke Gerindra pada 2014. Saat itu menurutnya pertemuan dengan Prabowo seringkali berlangsung di restoran yang berada di hotel-hotel di Jakarta sampai restoran tutup.

Peter mengatakan Burhanudin kemudian menceritakan tentang kegelisahan Prabowo soal daya saing Indonesia terutama generasi muda. Dari situlah, Prabowo bertekad pada tahun 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun harus diisi dengan generasi emas.

“Dan itu harus dimulai dengan memperbaiki gizi mereka. Di sinilah muncul konsep makan siang gratis, yang diimplementasikan sebagai Program Makan Bergizi Gratis,” kata Peter.

Ketika hal itu ditanyakan, apakah pemerintahan Prabowo berani melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, Burhanudin menjawab optimistis. “Sepemahaman saya berinteraksi dengan beliau, Pak Prabowo adalah pemimpin yang berani untuk melakukan itu,” kata Burhanudin sebagaimana disampaikan Peter.

Selepas diskusi, Peter mengajak Burhanudin berkeliling ke museum partai. Mereka juga bersepakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya secara berkala.

(van/eva)

28/11/2024 10:33
Tiga Tahun Berdiri, Simak Milestone Thorcon Power Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia– PT Thorcon Power Indonesia memainkan peran penting sebagai salah satu perusahaan nuklir, terutama dalam mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Seperti yang diketahui, nuklir menjadi energi alternatif yang didorong untuk mencapai target transisi energi. Ini mengingat, dunia tengah fokus menjalankan transisi energi dari fosil ke arah energi baru terbarukan (EBT). Salah satu sumber energi hijau yang digunakan dalam inisiatif ini adalah nuklir.

Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, Bob S. Effendi menuturkan, banyak sekali tonggak pencapaian (milestone) yang berhasil diraih oleh Thorcon di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini. Salah satunya adalah rampungnya proposal feasibility studies (FS) terkait PLTN dan telah diserahkan kepada Dewan Energi Nasional.

“Memang banyak perusahan lain yang mengatakan akan membangun PLTN, namun mereka masih omon-omon dan belum melakukan apapun. Sementara itu, kami sudah lakukan FS dan lain-lain, itu yang pertama, artinya kami berada 2-3 tahun di depan yang lainnya, dan kami sudah selesaikan macam-macam studi,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, ditulis Selasa (5/11/2024).

Terbukti, sebagai salah satu perusahaan nuklir di Indonesia, PT Thorcon Power Indonesia terus mendorong pembangunan PLTN di Indonesia. Tiga tahun sejak didirikan pada 2021, berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengakselerasi pengembangan PLTN, termasuk penyelesaian FS atau feasibility studies terkait PLTN.

Pada Agustus 2024, PT Thorcon Power Indonesia telah menyerahkan proposal PLTN pertama di Indonesia ke Dewan Energi Nasional. Ditargetkan pada Desember 2024 mendatang PT Thorcon Power Indonesia akan mendaftarkan pertama untuk tapak PLTN.

Sebagaimana diketahui, PT Thorcon Power Indonesia tengah menyiapkan pengembangan PLTN di Pulau Kelasa yang berjarak 32 km dari Pulau Babel. PLTN ini direncanakan akan beroperasi pada 2030-2031 mendatang dengan investasi mencapai Rp 17 triliun.

“Kenapa kita pilih itu, karena kita sadari kecemasan dari masyarakat meski kita menjamin teknologi kita aman, yang menjamin kemungkinan seperti Fukushima itu 0, tapi kecemasan ada, makanya kita pilih pulau yang jauh dan tidak berpenghuni, milestone itu juga sudah selesaikan studi tapak. InsyaAllah awal Desember, kita akan mendaftarkan tapak pertama untuk PLTN, ini akan historis karena belum pernah ada,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Sugeng Sumbarjo menilai, penggunaan nuklir menjadi sangat penting dalam mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan dan capaian net zero emissions (NZE) pada 2060. Pasalnya, nuklir memiliki karakteristik tidak menghasilkan emisi, murah, efisien dan konsisten, dalam menghasilkan energi dibanding dengan sumber energi ramah lingkungan lainnya. Bahkan, nuklir juga dianggap sebagai sumber energi penyangga masa kini dan masa depan.

“Kalau ditanya seberapa penting, pembangkit listrik tenaga nuklir harus ada, target NZE itu di 2060. NZE ini artinya emisi yang dikeluarkan seimbang dengan yang terdampak untuk mencapai itu. Pembangit nuklir harus menjadi salah satu bauran, untuk mendukung kebutuhan energi di masa depan, karena nuklir itu bersih dan tidak mengeluarkan emisi karbon sama sekali,” jelasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, kebutuhan energi pada masa mendatang dan NZE 2060, masih tidak bisa dipenuhi secara utuh jika hanya mengandalkan EBT seperti matahari, angin, panas bumi, dan seterusnya. Artinya, Indonesia juga tetap membutuhkan Nuklir.

“Untuk NZE tanpa nuklir sukar, ingat, listrik per kapita kita itu 1200 kw/h, target dewan energi nasional itu 5000 kw/kapita, 4x lipat, untuk capai itu dengan jumlah penduduk 2050 jadi 320 juta, bisa kita hitung, maka kita butuh listrik yang besar dan bersih, maka nuklir yang bestlot dan jangka panjang menjadi murah per kapitanya. Thorcon hitung dengan teknologi sekarang sudah seperti PLTU batu bara, dijual 1000 rupiah per kwh. Ini termasuk murah dan kompetitif dengan energi fosil sekalipun,” pungkas dia.

Sebagai informasi, PT Thorcon Power Indonesia belum lama ini mengganti logo dengan yang baru. Logo tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyediakan EBT di Indonesia, apalagi dengan pemerintahan baru.

Saat ini, Thorcon percaya pembangkit nuklir bisa diakselerasi sesuai harapan Presiden RI Prabowo Subianto, dalam 10 tahun mendatang sudah punya PLTN.

(bul/bul)

10/11/2024 13:52
Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan resmi ditetapkan sebagai wakil ketua Komisi XII DPR. Dengan penetapan ini Putri berkomitmen mengawal dan mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Putri seusai penetapannya dalam rapat Komisi XII yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII DPR, gedung Nusantara 1, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Diketahui, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Sebagai pimpinan Komisi XII, saya juga berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tandas Putri.

Sementara, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pimpinan Komisi XII DPR sudah ditetapkan dan sudah bisa mulai bekerja melakukan rapat-rapat dengan mitra kerjanya. Komposisi pimpinan Komisi XII DPR adalah Bambang Patijaya dari Fraksi Golkar sebagai ketua Komisi XII dan didampingi empat wakil ketua, yakni Dony Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Sugeng Suparwoto (Nasdem), dan Putri Zulkifli Hasan (PAN).

“Ya kan jadi komposisinya kan tadi dari Fraksi Golkar Pak Bambang Patijaya, kemudian dari PDIP Pak Dony Oekon, dari Gerindra Bambang Hariyadi, dari Nasdem Pak Sugeng Suparwoto, dari PAN Ibu Putri. Itu komposisinya sudah, dan mereka sudah mengajukan nama semua,” kata Adies.

Adies mengatakan nama-nama pimpinan Komisi XII tidak perlu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Sebagaimana pimpinan komisi-komisi lain di DPR, tutur dia, nama-nama tersebut cukup disepakati dan ditetapkan di komisi masing-masing.

“Hari ini sudah mulai jalan, mungkin besok sudah panggil-panggil mitra kerja,” pungkas Adies.

04/11/2024 18:49
NasDem tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran jelang pelantikan

NasDem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet menteri pemerintahan mendatang karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral sebab saat Pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan kembali bahwa partainya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan, menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024.

“Sudah ditegaskan bahwa NasDem akan ada dalam bagian koalisi pemerintahan Pak Prabowo. NasDem ada di barisannya Pak Prabowo dan Nasdem berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo,” kata Saan ditemui sebelum acara dimulai di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

Dia menegaskan pula Partai NasDem akan mendukung apa pun kebijakan, program, dan keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran, sekalipun partainya tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan komposisi kabinet menteri.

“NasDem tidak mengirim menterinya, tapi NasDem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan program dan keputusan-keputusan Presiden Pak Prabowo,” ucapnya.

Baca juga: NasDem buka suara isi pertemuan Surya Paloh dan Prabowo

Dia lantas berharap pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini mampu membangun optimisme kolektif rakyat Indonesia tentang masa depan Indonesia pada 5 tahun ke depan.

Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto
menyatakan dukungan yang diberikan partainya terhadap pemerintahan mendatang tidak setengah hati, sekalipun partainya tidak masuk dalam kabinet.

“Bukan berarti koalisi setengah hati. Ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati,” ucapnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

Dia beralasan NasDem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet menteri pemerintahan mendatang karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral sebab saat Pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca juga: NasDem: Surya Paloh tak cari posisi saat temui Prabowo di Kemenhan

“NasDem tidak punya hak moral untuk berkeinginan menjadi menteri, untuk mengambil jatah menteri. Menteri atau pembantu presiden adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden,” tuturnya.

Dia pun memastikan hingga hari Jumat, atau dua hari menjelang pelantikan presiden dan penetapan kabinet menteri, NasDem tidak mengajukan kadernya untuk ambil bagian dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Dia menyebut partainya akan fokus berkontribusi mendukung pemerintahan mendatang melalui kerja-kerja legislasi oleh para anggota Fraksi NasDem di parlemen.

Baca juga: F-NasDem tegaskan partainya dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

“Sekali lagi, sampai hari ini Nasdem tidak pernah mengusulkan. Kita justru di internal Nasdem, misalnya sekarang fokus bagaimana men-support pemerintahan ini di legislatif,” ujar dia.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

20/10/2024 09:30