Pekan Depan, AKBP Bintoro Bakal Jalani Sidang Etik oleh Propam Polda Metro Jaya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polda Metro Jaya akan menggelar sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan
AKBP Bintoro
terkait dugaan pemerasan atau penerimaan suap dalam menangani perkara.
“Kami rencanakan minggu depan, untuk selanjutnya bisa (tanya) ke Kabid Humas,” kata Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Radjo Alriadi saat dikonfirmasi, Sabtu (1/2/2025).
Menurut Radjo, agenda
sidang etik
juga sedang dalam tahapan koordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, termasuk kemungkinan menghadirkan tiga anggota lainnya dalam sidang etik terhadap AKBP Bintoro tersebut.
“Kami akan koordinasikan dengan Humas (terkait sidang etik dihadiri tiga anggota lainnya),” tutur Radjo.
Sebelumnya diberitakan, AKBP Bintoro diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan terhadap pelaku kasus dugaan pembunuhan dan pemerkosaan remaja.
Pemeriksaan ini dilakukan setelah Indonesia Police Watch (IPW) mengeluarkan rilis mengenai dugaan pemerasan senilai Rp 5 miliar yang dilakukan oleh AKBP Bintoro.
Uang tersebut diduga diperoleh Bintoro untuk menghentikan kasus pembunuhan dengan tersangka Arif Nugroho (AN) dan Muhammad Bayu Hartoyo.
Laporan kepolisian terkait kasus ini tercatat dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel.
Ketua IPW Sugeng Santoso mengatakan, selain uang, beberapa barang milik AN juga disebut diambil oleh Bintoro.
“Dari kasus ini, AKBP Bintoro yang saat itu menjabat Kasatreskrim Polres Jaksel meminta uang kepada keluarga pelaku sebesar Rp 5 miliar serta membawa mobil Ferrari dan motor Harley Davidson dengan janji untuk menghentikan penyidikan,” kata Sugeng.
Meskipun demikian, kasus pembunuhan tersebut tetap berlanjut. Tersangka yang telah memberikan sejumlah uang kepada Bintoro kemudian menggugat eks Kasat Reskrim itu ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Sementara, Bintoro membantah tudingan pemerasan yang dituduhkan terhadap dirinya.
Dia mengatakan, tuduhan itu mengada-ada. Namun, Bintoro terbuka jika polisi hendak melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.
“Tuduhan saya menerima uang Rp 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan HP saya,” kata Bintoro dalam video yang diterima
Kompas.com
pada 26 Januari 2025.
Tidak hanya itu, AKBP Bintoro juga mengaku siap jika dilakukan pemeriksaan terhadap rekening istri dan anak-anaknya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Sugeng Santoso
-
/data/photo/2025/01/26/6796374c17dd6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pekan Depan, AKBP Bintoro Bakal Jalani Sidang Etik oleh Propam Polda Metro Jaya Megapolitan 1 Februari 2025
-
/data/photo/2025/01/31/679cdc1f8ccdc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kapolres Jaksel Disebut Terima Suap Terkait Kasus AKBP Bintoro Megapolitan 1 Februari 2025
Kapolres Jaksel Disebut Terima Suap Terkait Kasus AKBP Bintoro
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Divisi Hukum Watch Relation of Corruption (WRC) Romi Sihombing menyebutkan, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal turut terlibat dalam kasus suap eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan
AKBP Bintoro
.
Selain Ade, aliran dana suap dari dua tersangka pembunuhan dan pelecehan, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, mengalir kepada Kanit di Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Z, Kanit berinisial M, dan eks Kasat Reskrim berinisial G dan B.
“Ya tadi seperti kami tegaskan, bahwa itu (dana) mengalir kepada oknum-oknum aparat penegak hukum (APH) di Polres Jakarta Selatan. Itu mengalir kepada Kanit Z, Kanit M, kemudian Kasat G, Kasat B, dan pimpinan (Ade),” kata Romi saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025) malam.
Dugaan tersebut muncul dari pengakuan saksi-saksi yang didapat oleh WRC.
Selain itu, Romi mengaku bahwa pihaknya telah mengantongi bukti aliran dana tersebut.
“Menurut pengakuan dan bukti yang kami miliki, ada saksi-saksinya yang melihat ada pertemuan. Di dalam pertemuan itu, ada pengakuan bahwa pimpinan ini (Ade) sudah menerima sejumlah uang,” jelas Romi.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal membantah tudingan bahwa dirinya ikut terima dana sebesar Rp 400 juta dalam dugaan kasus penyuapan Bintoro.
Tudingan itu muncul dari Kuasa Hukum Bastian yang merupakan tersangka kasus pembunuhan yang diduga diperas Bintoro.
“Enggak benar, enggak benar. Bertemu saya langsung ada, ketika dia memohon untuk di SP3 kasusnya, kasusnya kan P21,” ucap Ade saat dikonfirmasi, Sabtu (1/2/2025).
Namun, saat itu, Ade mengatakan kepada kuasa hukum pelaku bahwa kasus tersebut tidak bisa dibantu karena sudah menghilangkan nyawa manusia.
Ade mengaku menolak berkali-kali tawaran itu mau berapa pun uang yang ditawarkan.
“Saya enggak bisa bantu apa-apa, berapa pun uangmu saya tidak bisa bantu,” tambah Ade.
Bahkan, Ade berterus terang bahwa uang yang ditawarkan pihak tersangka berjumlah Rp 400 juta-Rp 500 juta, tetapi ia tetap menolaknya.
“Karena ada penolakan itu, kasus dilanjutkan, makanya yang bersangkutan itu jadi marah-marah yang ngelanjutin kasus itu, ya, saya justru,” tegas Ade.
Ade juga mengakui bahwa ada pertemuan antara dirinya dan pelaku.
Di sana ia tetap bersikeras untuk melanjutkan penyelidikan kasus pembunuhan itu.
“Kata saya tidak benar, tidak bisa. Orang kamu menghilangkan nyawa orang kok mau dibayar pakai uang, ya tidak bisa. Pertanggungjawabkanlah secara hukum. Nanti pun di akhirat dipertanggungjawabkan juga,” pungkas Ade.
Sebagai informasi, Arif Nugroho diduga menjadi korban pemerasan senilai Rp 5 miliar oleh eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta AKBP Bintoro.
Isu ini muncul setelah organisasi Indonesia Police Watch (IPW) mengeluarkan rilis mengenai dugaan pemerasan senilai Rp 5 miliar yang dilakukan oleh Bintoro.
Uang tersebut diduga diperoleh Bintoro untuk menghentikan kasus pembunuhan dengan tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo.
Laporan kepolisian terkait kasus ini tercatat dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel.
Ketua IPW Sugeng Santoso mengatakan, selain uang, beberapa barang milik AN juga disebut diambil oleh Bintoro.
“Dari kasus ini, AKBP Bintoro yang saat itu menjabat Kasatreskrim Polres Jaksel meminta uang kepada keluarga pelaku sebesar Rp 5 miliar serta membawa mobil Ferrari dan motor Harley-Davidson dengan janji untuk menghentikan penyidikan,” jelasnya.
Meskipun demikian, kasus tetap berlanjut. Tersangka yang telah memberikan sejumlah uang kepada Bintoro kemudian menggugat eks Kasat Reskrim itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sementara itu, Bintoro membantah tudingan pemerasan yang dituduhkan terhadap dirinya.
Dia mengatakan, tuduhan itu mengada-ada. Namun, Bintoro terbuka jika polisi hendak melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.
“Tuduhan saya menerima uang Rp 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan HP saya,” kata Bintoro dalam video yang diterima
Kompas.com
, Minggu (26/1/2025).
Tidak hanya itu, Bintoro juga mengaku siap jika dilakukan pemeriksaan terhadap rekening istri dan anak-anaknya.
Meski begitu, Bintoro bersama tiga anggota Polri yang lain telah menjalani penempatan khusus (patsus) sejak 25 Januari 2025.
Selain Bintoro, mereka yang diduga terlibat kasus pemerasan adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung, Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Z, dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial ND.
Bidang Propam Polda Metro Jaya segera menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap keempat terduga pelaku tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Langkah Konkret, Pemkab Pacitan Bakal Ganti Sapi yang Mati Akibat PMK
Pacitan (beritajatim.com) – Penyakit mulut dan kuku (PMK) masih menjadi ancaman serius bagi peternakan di Kabupaten Pacitan. Hingga 27 Januari 2025, tercatat 1.231 kasus PMK dengan penambahan 24 kasus baru. Namun, tidak ada laporan kematian sapi dalam data terbaru.
Sebagai bentuk perhatian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan tengah merancang program kompensasi untuk warga yang kehilangan ternaknya akibat serangan penyakit PMK. Kebijakan ini, berupa pemberian anak sapi (pedhet) senilai Rp5 juta per ekor. Sehingga kompensasi yang diberikan, nantinya bukan dalam bentuk uang tunai.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan, Sugeng Santoso, menyatakan bahwa program tersebut merupakan hasil rapat bersama dengan Komisi II DPRD Pacitan. Pun program ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji.
“Program ini sudah mendapat persetujuan dari Bupati Indrata Nur Bayuaji dan kini masih dalam tahap penyusunan regulasi melalui peraturan bupati,” ungkap Sugeng, Rabu (29/01/2025).
Sugeng menjelaskan, syarat untuk mendapatkan kompensasi, mencakup bukti kematian ternak, yang dilengkapi dengan keterangan saksi warga sekitar, atau surat pernyataan dari pemerintah desa (Pemdes) setempat. Namun, pencairan bantuan baru akan dilakukan setelah wabah PMK mereda di kabupaten yang terkenal dengan sebutan 1.001 goa tersebut.
Saat ini, Pemkab Pacitan sedang melakukan pendataan warga yang ternaknya terdampak PMK. Dengan kebijakan ini, diharapkan para peternak dapat melanjutkan usaha mereka, meskipun mengalami kerugian akibat penyakit PMK. (end/ian)
-

Zulhas Pamer Inpres Irigasi hingga Perpres Pupuk Subsidi Rampung Dua Bulan
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pihaknya telah merampungkan sederet kebijakan mulai dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi hingga Peraturan Presiden (Perpres) tata kelola pupuk subsidi.
Zulhas menjelaskan sederet kebijakan itu telah rampung selama dua bulan pascadilantik Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menko Pangan.
“Inpres irigasi sudah selesai, saya sudah paraf, sudah selesai. [Soal diteken Presiden Prabowo] itu mungkin waktunya saja. Tapi sudah mulai berjalan, karena semua kementerian sudah teken, sudah bisa. [Perpres tata kelola] pupuk [subisidi] juga sudah,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Zulhas juga mengeklaim Kemenko Pangan telah menghasilkan perpres neraca komoditas, revisi peraturan pemerintah (PP) terkait irigasi, dan Inpres tentang penyuluh pertanian.
Kemudian, penetapan tujuh komoditi dalam neraca komoditas. Di mana, empat dari komoditi tersebut tidak lagi impor pada 2025, yakni beras, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung pakan.
Lalu, revisi PP mangrove, revisi Perpres tentang perdagangan karbon, Perpres dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Perhutanan Sosial, program optimalisasi 78.000 hektare eks tambak udang di Pulau Jawa, serta pilot project Makan Bergizi Gratis (MBG).
Adapun hari ini, Rabu (18/12/2024), Menko Zulhas baru saja melantik delapan pejabat eselon I yang diharapkan dapat mencapai tujuan utama swasembada pangan pada 2027.
“Indonesia harus dapat mencapai swasembada pangan pada 2027,” ujarnya.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah salah satu langkah utama guna menghadapi tantangan global, juga sebagai antisipasi situasi krisis global, dimana negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestik.
Zulhas pun mengakui bahwa swasembada pangan pada 2027 merupakan sebuah tantangan yang berat. Namun, langkah yang diperlukan adalah penyatuan visi dan misi semua stakeholder terkait.
Untuk menghadapi tantangan itu, kata Zulhas, seluruh pejabat dituntut untuk mampu berinovasi, bekerja cerdas untuk mendorong percepatan kinerja organisasi yang pada akhirnya akan membantu menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui ketahanan, dan swasembada pangan.
“Jadi kami kerja terus, walaupun baru hari ini [eselon I dilantik], bukan berarti baru hari ini kami baru bekerja. Selama mulai dilantik kami terus maraton,” ujarnya.
Zulhas juga menyatakan bahwa pekan depan Kemenko Pangan akan mengadakan rapat di sejumlah wilayah di Tanah Air.
Berikut daftar pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dilantik:
1. Dr. Ir. Kasan, M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator
2. Tatang Yuliono, S.Sos., M.M. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan
3. Widiastuti, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian
4. Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
5. Dandy Satria Iswara, S.Ip., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
6. Bara Khrisna Hasibuan, BA., MPA. Sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar Lembaga
7. Dr. Prayudi Syamsuri sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas
8. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QRGP., CGRE. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim
-

Zulhas Lantik 8 Pejabat Kemenko Pangan, Ada Eks Anak Buah Luhut
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melantik 8 pejabat eselon I Kemenko Pangan.
Salah satu yang dilantik adalah mantan anak buah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia adalah eks Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti.
“Alhamdulillah setelah hampir genap dua bulan, pejabat (eselon I) yang akan dilantik dan diambil sumpah pada hari ini sebanyak 8 orang,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).
“Saya berharap saudara dapat menunjukkan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, mampu menunjukkan kinerja yang dapat dibanggakan, terwujudnya swasembada pangan pada 2027,” tambahnya.
Kemenko Marves tidak masuk dalam daftar kementerian/lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih. Nani yang tak lagi menjadi anak buah Luhut dilantik Zulhas sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan.
Selain Nani, nama-nama lainnya mencakup mantan anak buah Zulkifli Hasan di Kementerian Perdagangan. Ada eks Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag Kasan yang kini menjadi Sekretaris Menko Pangan.
Begitu pula mantan Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan yang ikut gerbong Zulhas. Mantan pejabat Kemendag itu sekarang menjadi Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar-Lembaga Kemenko Pangan.
Daftar 8 pejabat eselon I Kemenko Pangan yang dilantik hari ini:
1. Sekretaris Menko Pangan Kasan
2. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Yuliono
3. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Widiastuti
4. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti
5. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Dandy Satria Iswara
6. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar-Lembaga Bara Krishna Hasibuan
7. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Prayudi Syamsuri
8. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Sugeng Santoso(skt/agt)

