Xcloud.id

Tag: Sugeng Purnomo

  • 130 Ribu Lebih KPM di Tuban Telah Terima Bansos Rp900 Ribu, Begini Pesan Kadinsos

    130 Ribu Lebih KPM di Tuban Telah Terima Bansos Rp900 Ribu, Begini Pesan Kadinsos

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban sampaikan lebih dari 130 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 900 ribu dari Pemerintah Pusat alokasi 2025.

    Berdasarkan data dari Dinsos P3A Kamis 27 November 2025 total ada 130.884 KPM, dengan rincian 81.436 tersalurkan melalui Bank BNI, 49.396 melalui PT. Pos Indonesia, 44 melalui Bank BRI dan 8 melalui Bank Mandiri.

    Kepala Dinsos P3A serta PMD Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo menjelaskan bahwa program BLTS Kesra ini menyeluruh se-Indonesia termasuk di Kabupaten Tuban. Namun, penerima manfaatnya melalui beberapa verifikasi.

    “Untuk di Kabupaten Tuban data penerima berdasarkan ground check yang kemudian dilakukan verifikasi antara yang layak dan tidak layak,” ujar Sugeng Purnomo. Jumat (28/11/2025).

    Lanjut, dari data yang tidak layak tersebut, prosesnya tim mengganti berdasarkan data ground check yang kedua. Namun, dari Pemerintah Pusat sendiri ada keterbatasan kuota.

    “Memang pusat sudah ada batasan pemenuhan kuota dan pemerataan,” imbuhnya.

    Meski begitu, pihaknya berpesan kepada penerima manfaat yang sudah menerima BLTS Kesra tahun 2025 sebesar Rp 900 ribu alokasi Oktober-Desember 2025 untuk benar-benar dipergunakan sesuai kebutuhan.

    “Harapannya digunakan untuk kebutuhan yang memang benar-benar diperlukan,” kata Sugeng sapaannya.

    Selain itu, ia berharap agar bantuan tersebut digunakan untuk modal usaha. Sebab, ke depan arah Bansos ini arahnya untuk pemberdayaan dan KPM jangan hanya menggantungkan dari Bansos.

    “Catatan paling penting, jangan sekali-kali digunakan untuk judi online,” tegas Sugeng.

    Apabila uang tersebut tidak diperuntukkan semestinya. Maka tidak ada kata lain, KPM akan menerima konsekuensinya yakni langsung dicoret atau dihapus datanya sebagai KPM. [dya]

  • Pemkab Tuban Latih Pembatik Lewat Program Sepatu Kaca 2025, Fokus pada Pemasaran Digital

    Pemkab Tuban Latih Pembatik Lewat Program Sepatu Kaca 2025, Fokus pada Pemasaran Digital

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tuban menggelar Workshop Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca) tahun 2025.

    Kegiatan yang berlangsung di Barudak Jawi ini diikuti puluhan pembatik dan penenun batik Tuban, dengan fokus pada penguatan pemasaran digital bagi para pelaku usaha batik lokal.

    Kepala Dinsos P3A dan PMD Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian perempuan di Kabupaten Tuban.

    “Program Sepatu Kaca tahun ini secara khusus menyasar para perempuan pelaku batik dan tenun,” ujar Sugeng Purnomo, Senin (24/11/2025).

    Ia menuturkan, sesuai arah kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat identitas dan daya saing batik Tuban, kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Pemkab dalam mendukung pemberdayaan perempuan sekaligus pengembangan potensi ekonomi lokal.

    “Selain sebagai bentuk pemberdayaan perempuan, langkah ini juga mendorong branding dan pengembangan batik Tuban agar semakin dikenal luas,” jelasnya.

    Dalam workshop tersebut, peserta mendapatkan penguatan di berbagai aspek, mulai dari peningkatan keterampilan produksi, kualitas produk, strategi pemasaran, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

    “Kami juga tekankan pentingnya memahami teknik pemasaran modern, termasuk pemanfaatan platform digital,” tambahnya.

    Sugeng menggarisbawahi bahwa era digital menuntut para pengrajin untuk tidak hanya mengandalkan metode penjualan konvensional, tetapi juga memperluas pasar melalui media daring.

    “Peserta dikenalkan dengan pemasaran online, komunikasi publik, hingga peluang membangun interaksi langsung dengan konsumen, termasuk kemungkinan kunjungan wisatawan ke lokasi produksi batik,” pungkasnya. (dya/but)

     

     

     

  • Mustain Kembali Terpilih sebagai Ketua PWI Sidoarjo

    Mustain Kembali Terpilih sebagai Ketua PWI Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo menggelar Konferensi IV bertema “Memperkuat Peran Pers dalam Akselerasi Pembangunan Daerah”, yang berlangsung di Gedung Youth Center Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo, Rabu (18/6/2025).

    Konferensi dibuka oleh Plt Sekretaris Diskominfo Sidoarjo, Sulistianto, dan dihadiri oleh Plt Ketua PWI Jawa Timur, Machmud Suhermono, Plt Sekretaris Disporapar Sidoarjo, Rachmad Eko Firmansjah, serta seluruh pengurus dan anggota PWI Sidoarjo.

    Dalam pemilihan ketua, terdapat dua kandidat, yakni Mustain dari Harian Bangsa dan Sugeng Purnomo dari Zona Jatim. Berdasarkan hasil voting, Mustain meraih 22 suara dan kembali terpilih sebagai Ketua PWI Sidoarjo untuk periode 2025–2028.

    Setelah terpilih, Mustain menyampaikan komitmennya untuk memperkuat organisasi dan terus mendorong profesionalisme di kalangan jurnalis. Ia menegaskan pentingnya PWI yang solid dan mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.

    “Terima kasih kepada seluruh pengurus. Alhamdulillah, proses demokrasi hari ini berjalan dengan baik. Saatnya kita kembali bersatu membangun PWI Sidoarjo yang solid,” ujar Mustain.

    Mustain menjelaskan bahwa “PWI Solid” mencakup lima prinsip utama. Yaitu, Sinergi dalam membangun jurnalisme yang berkualitas, Objektivitas sebagai landasan karya jurnalistik, Loyalitas terhadap kode etik dan integritas profesi, Inovasi dalam menghadapi era transformasi digital, serta Dedikasi untuk kesejahteraan wartawan dan masyarakat.

    “Kami juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik dan maju,” ucapnya.

    Sementara itu, Plt Ketua PWI Jatim, Machmud Suhermono, mengingatkan bahwa dunia pers saat ini tengah menghadapi tantangan besar. Baik dari sisi internal maupun eksternal. Salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja di sejumlah perusahaan media.

    “Namun tugas utama kita tetap menyampaikan informasi yang independen. Setiap berita harus melalui proses verifikasi dan klarifikasi. Pers tidak boleh disamakan dengan media sosial,” tegasnya.

    Machmud juga mendorong penguatan literasi media di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah dan instansi pemerintahan.

    “Dengan literasi media yang kuat, para pemangku kepentingan tidak akan takut menerima media, karena mereka bisa membedakan mana media yang kredibel dan mana yang tidak,” pungkasnya. (isa/but)

  • Sekolah Rakyat di Tuban Belum Jalan, Tunggu Validasi dari Pusat

    Sekolah Rakyat di Tuban Belum Jalan, Tunggu Validasi dari Pusat

    Tuban (beritajatim.com) – Rencana pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tuban belum bisa dijalankan dalam waktu dekat. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban menyebut saat ini masih menunggu validasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

    Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, mengungkapkan bahwa proposal pelaksanaan Sekolah Rakyat telah diajukan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Sosial yang bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan.

    “Yang pasti, untuk kelanjutannya kita masih menunggu validasi dari pusat,” kata Sugeng saat dikonfirmasi usai monitoring bersama Dinsos Jatim, Kamis (12/6/2025).

    Ia menyebut, monitoring dilakukan guna melihat secara langsung kondisi dan kelayakan lokasi yang akan dijadikan tempat belajar Sekolah Rakyat. Rencananya, kegiatan belajar akan dipusatkan di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Tuban milik Disnakertrans Jawa Timur.

    “Perkembangannya kita masih mengikuti arahan dan surat tindak lanjut,” tambahnya.

    Untuk mendukung kesiapan program, Dinsos P3A telah menghimpun data calon siswa dari para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun masih bersifat data mentah, informasi tersebut menjadi acuan awal klasifikasi peserta.

    “Untuk calon siswa kami sudah mengantongi data dari para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang diambil dari para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meskipun masih data mentah,” beber Sugeng.

    Tercatat sekitar 70 calon siswa yang terseleksi sesuai kriteria. Jika mendapat persetujuan pusat, SR Tuban akan membuka satu rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SLTP dan tiga rombel untuk SLTA. Namun jumlah tersebut masih bisa berubah mengikuti hasil tinjauan tim dari pusat.

    “SR di Kabupaten Tuban ini nantinya terdiri dari 1 rombel tingkat SLTP dan 3 rombel tingkat SLTA. Namun, hal itu nantinya masih bergantung hasil tinjauan tim dari provinsi atau pusat,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Penemuan Bayi di Palang Tuban, Warganet Ramai-ramai Ingin Adopsi

    Penemuan Bayi di Palang Tuban, Warganet Ramai-ramai Ingin Adopsi

    Tuban (beritajatim.com) – Warga Dusun Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang diletakkan di dalam kardus di Musala Al Masyhuri.

    Peristiwa ini langsung menyita perhatian publik, terutama warganet yang tergerak hatinya untuk mengadopsi bayi tersebut.

    Bayi tersebut pertama kali ditemukan pada Kamis (30/01) malam oleh seorang warga yang hendak mengumandangkan adzan Isya.

    “Saya mendengar suara tangisan, setelah dicek ternyata ada bayi di dalam kardus,” ungkap salah seorang saksi mata.

    Warga yang menemukan bayi itu segera membawanya ke rumah terdekat sebelum melaporkan kejadian ini ke Pemerintah Desa setempat. Putri, warga Panyuran yang turut menyaksikan kejadian tersebut, mengungkapkan bahwa bayi itu langsung dirujuk ke RSUD Koesma Tuban untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

    “Adeknya lagi di RS, alhamdulillah lengkap, sehat, gak rewel, pinter. Cuman kasihan tali pusarnya kayak diputus paksa, gak pake gunting atau pisau, kaya sengaja ditarik gitu,” ujar Putri, Jumat (31/01/2025).

    Viralnya kasus ini di media sosial membuat banyak warganet tergerak ingin mengadopsi bayi tersebut. Salah satu akun media sosial, Tuban Cidro, mengungkapkan niatnya untuk merawat bayi itu.

    “Kasihan, yang ingin punya anak tapi belum dikaruniai. Aku siap ngerawat, kok malah dibuang,” tulisnya.

    Warganet lain, Sahroh690, juga menyatakan kesiapannya untuk mengadopsi bayi tersebut. “Kasihkan saya saja pak/buk, aku pengen punya anak ini kok malah dibuang,” ungkapnya.

    Dukungan juga datang dari akun Khisnarofiqoh yang mendoakan bayi tersebut mendapatkan keluarga yang baik.

    “Saya doakan yang merawat kamu amanah, dek. Semoga dilancarkan rezekinya supaya bisa menjamin kehidupanmu,” tulisnya.

    Hingga saat ini, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Sugeng Purnomo, belum memberikan tanggapan terkait proses adopsi bayi tersebut.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait.

    “Kami masih lidik, mbak. Untuk bayi masih kami koordinasikan dengan dinas terkait,” ujar AKP Dimas Robin Alexander.

    Kasus ini masih terus dipantau oleh pihak berwenang, sementara warganet terus memberikan perhatian serta dukungan terhadap nasib bayi yang ditemukan di Musala Al Masyhuri tersebut. (ayu/ted)

  • Kades di Tuban Diduga Terjerat Hukum, Beberapa Warga Demo Tuntut Pencopotan

    Kades di Tuban Diduga Terjerat Hukum, Beberapa Warga Demo Tuntut Pencopotan

    Tuban (beritajatim.com) – Beberapa warga Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban geruduk kantor Bupati Tuban dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban untuk menuntut pencopotan Kepala Desa (Kades) setempat yang terjerat kasus hukum Pencurian Diesel milik warganya, tepatnya di Dusun Bandungrowo, Jumat (27/12/2024).

    Dalam orasinya, warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Kedungsoko Plumpang ini berharap Kades setempat agar tidak dibiarkan karena telah terjerat hukum.

    “Ini kalau dibiarkan, kalau nggak ada solusi, mau sampai kapan? Dari Plt. Kepala Desa, Pak Carik, Ketua BPD tidak bisa memberi jawaban,” ujar Murtono.

    Adapun kades setempat yang dimaksud yakni bernama Rifa’i, menurut warga yang demo, Rifa’i dirasa tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2017 Pasal 8 huruf 2, alinea B, C, D dan F. Ia sudah diputus di Pengadilan Negeri Tuban: Nomor Perkara 132/Pid.B/2024/PN Tuban dengan hukuman 6 bulan penjara pada tanggal 06 November 2024 lalu.

    “Kami berharap Bupati Tuban mas Aditya Halindra Faridzky untuk melakukan audiensi, karena kalau surat ini tidak ada respon juga dari pihak Bupati, otomatis kita akan buat massa yang besar, karena memang ini menyangkut kedaulatan warga, kedaulatan masyarakat,” sambung Samian salah seorang warga.

    Selain pencopotan Kades Kedungsoko, beberapa warga juga sempat menyinggung dugaan penyelewengan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 694,6 juta untuk mengurus 8 anggota HIPPA yang telah ditahan sebelumnya karena kasus Pencurian Diesel milik warga.

    “Kami juga meminta Kejaksaan Negeri Tuban untuk mengusut hal tersebut,” bebernya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A PMD) Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo menjelaskan, bahwa Pemerintah belum bisa mengambil sikap atas apa yang dituntutkan masyarakat Desa Kedungsoko, Plumpang, Tuban.

    “Kita hanya bisa bertindak berdasarkan undang-undang, jadi tidak bisa sembarangan mencopot,” tutup Sugeng Purnomo. [ayu/ian]