Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • DPR RI akan prioritaskan bahas 8 RUU di Masa Sidang III

    DPR RI akan prioritaskan bahas 8 RUU di Masa Sidang III

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI bakal memprioritaskan untuk membahas delapan rancangan undang-undang (RUU) di Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 yang mulai berlangsung pada Kamis, setelah masa reses.

    Dia menjelaskan delapan rancangan undang-undang itu, kata dia, kini sudah dalam tahap pembicaraan tingkat satu. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci nomenklatur sejumlah RUU yang akan dibahas tersebut.

    “Terdiri dari tiga rancangan undang-undang usul DPR RI, tiga rancangan undang-undang usul pemerintah dan dua rancangan undang-undang kumulatif terbuka,” kata Dasco dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, DPR RI melalui tugas, fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintah negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

    Selain itu, dia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan.

    Dia berharap kinerja pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan.

    “DPR RI juga tengah mempersiapkan untuk menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of OIC Member States,” kata dia.

    Adapun setengah lebih Anggota DPR RI hadir saat Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, setelah menjalani masa reses yang melewati momen Lebaran 2025.

    Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, ada sebanyak 292 Anggota DPR RI yang hadir pada permulaan rapat paripurna, dari total 579 Anggota DPR dan sudah mewakili seluruh fraksi partai politik di DPR.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Setengah lebih anggota DPR hadiri rapat paripurna setelah Lebaran

    Setengah lebih anggota DPR hadiri rapat paripurna setelah Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Setengah lebih anggota DPR RI hadir pada Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, setelah menjalani masa reses yang melewati momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2025.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa ada sebanyak 292 orang anggota DPR RI yang hadir pada permulaan rapat paripurna dari total 579 orang anggota DPR.

    Menurut Dasco, sebanyak 292 orang anggota DPR itu sudah mewakili seluruh fraksi partai politik di DPR.

    “Dihadiri seluruh anggota fraksi di DPR RI. Dengan demikian, kuorum telah tercapai,” kata Dasco saat membuka rapat paripurna.

    Pada rapat paripurna itu, Dasco mengatakan agenda yang digelar adalah pidato dari Ketua DPR RI untuk membuka masa sidang. Pidato Ketua DPR RI itu diwakili oleh Dasco karena Ketua DPR RI Puan Maharani tidak menghadiri rapat paripurna.

    Setelah itu, Dasco pun membacakan pidato Ketua DPR RI di hadapan anggota DPR yang menghadiri rapat. Namun, rapat paripurna itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 10 menit dan selesai.

    Sebelumnya, masa reses sudah berlangsung sejak 25 Maret hingga 16 April 2025. Pada masa sidang sebelumnya, DPR sudah menyetujui beberapa undang-undang, di antaranya Undang-Undang TNI, Undang-Undang BUMN, hingga Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bocoran Bos Buruh: Satgas PHK Segera Diumumkan dan Langsung Kerja

    Bocoran Bos Buruh: Satgas PHK Segera Diumumkan dan Langsung Kerja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah disebut akan segera mengumumkan Satgas PHK. Hal ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea usai bertemu bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Merah Putih Mayor Teddy Indra Wijaya, Rabu malam (16/4/2025).

    Selain Andi Gani, juga hadir Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.

    “Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian sangat besar terhadap persoalan Perburuhan juga akar permasalahan,” ungkap Andi Gani saat bercerita kepada CNBC Indonesia.

    “Satgas PHK akan segera diumumkan dan langsung bekerja,” bebernya.

    Andi Gani juga mengungkapkan secara detil tugas Satgas PHK nantinya serta struktur organisasinya.

    [Gambas:Instagram]

    “Satgas PHK ini tidak hanya menangani masalah PHK sudah terjadi tetapi juga melakukan upaya upaya pencegahan PHK. Satgas PHK juga akan memiliki peta persoalan ketenagakerjaan di Indonesia sehingga dapat dalam waktu cepat dicarikan solusi yang tepat,” ucapnya.

    “Pembentukan satgas PHK yg terdiri dari Pemerintah, buruh dan Pengusaha. Akademisi juga akan dilibatkan dalam Satgas PHK dan sangat bagus,” lanjutnya.

    Presiden KSPI Said Iqbal juga mengonfirmasi pertemuan tersebut membahas soal pembentukan Satgas PHK.

    “Iya,” ucapnya.

    Sebelumnya, pembentukan Satgas PHK diusulkan Presiden KSPI Said Iqbal saat Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Satgas PHK dianggap penting mengingat badai PHK di Indonesia cukup mengkhawatirkan serta antisipasi dampak dari perang dagang AS-China.

    “Karena itu, izinkan kamu mengusulkan beberapa saran. Pertama, segera bentuk Satgas PHK. Jadi tidak grabag-grubug. Di dalamnya ada APINDO, KADIN, Kemnaker, Kemenko, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap. Satgas ini juga akan berperan, ketika ada PHK, karyawan mendapat haknya sesuai aturan,” ucap Said Iqbal.

    Presiden Prabowo Subianto pun merespons usulan Said Iqbal. Menurut Prabowo, usulan Said Iqbal sangat baik dan meminta jajarannya untuk segera membentuk Satgas PHK.

    “Saya tertarik dengan usulan Pak Said Iqbal soal Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik, saya terima kasih. Benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan Serikat Buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya, satu Satgas kita antisipasi,” ucap Prabowo.

    (wur/wur)

  • Aturan Tak Boleh Berpendapat di Luar Pengadilan dalam RUU KUHAP Jadi Sorotan Utama Para Advokat – Halaman all

    Aturan Tak Boleh Berpendapat di Luar Pengadilan dalam RUU KUHAP Jadi Sorotan Utama Para Advokat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Praktisi Hukum Universitas Trisakti, Albert Aries mengatakan para advokat memiliki perhatian yang sama dalam RUU KUHAP.

    Adapun concern para advokat ini, dikatakan Albert, yakni Pasal 142 ayat (3) huruf b RUU KUHAP yang berbunyi, “Advokat dilarang memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan kliennya.”

    Dia menilai bahwa advokat tidak masalah menyampaikan pendapat di muka umum selain di pengadilan.

    “Dengar-dengar Komisi III berkenan untuk mendrop pasal ini,” kata Albert dalam diskusi yang digelar Budidjaja Institute dan LSM Law Firm di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    Namun, Albert menyebut para advokat ingin ada kepastian dari kemungkinan dihapusnya pasal tersebut.

    “Ada beberapa perkembangan terakhir dari aparat penegak hukum ditangkap karena menerima suap, maka pilihan untuk menyampaikan pendapat di muka umum untuk mendapatkan atensi dari pemerintah, dari DPR dan masyarakat luas adalah pilihan paling mungkin bisa dilakukan dalam situasi belum ideal,” katanya.

    “Jadi teman-teman advokat berharap pasal itu didrop, bahwa advokat ya boleh menyampaikan pendapat di muka umum sepanjang batas koridor dan kode etik,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan RUU KUHAP akan dibahas lewat komisinya. Habiburokhman mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR terkait hal tersebut.

    “Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak Sufmi Dasco. Memang sudah fix di Komisi III,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (27/3/2025).

    DPR sebelumnya telah menerima surat presiden atau surpres untuk membahas RUU KUHAP dalam rapat paripurna, Selasa, 25 Maret 2025. 

    Saat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan belum ada keputusan di komisi mana RUU KUHAP akan dibahas meski Komisi III telah mulai melakukan rapat dengar pendapat.

    Sebelumnya, Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU itu ditargetkan rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama karena pasal yang termuat tidak terlalu banyak. “Jadi paling lama dua kali masa sidang. Kalau bisa satu kali masa sidang besok sudah selesai, kita sudah punya KUHAP yang baru,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). (*)

  • Operasi Senyap Diduga Sudah Dilakukan, Iman Politik Aktivis 98 Dipertanyakan

    Operasi Senyap Diduga Sudah Dilakukan, Iman Politik Aktivis 98 Dipertanyakan

    GELORA.CO – Buntut pertemuan antara Sufmi Dasco Ahmad selaku politisi Partai Gerindra dengan sejumlah Aktivis 98 beberapa hari lalu membuahkan pertanyaan.

    Publik kemudian beranggapan, pertemuan politisi Partai Gerindra dengan para Aktivis 98 merupakan cara pemerintah membungkam kelompok oposisi.

    Sebagaimana diketahui publik, beberapa Aktivis 98 telah berulang kali menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintah yang banyak didominasi Partai Gerindra.

    Selain Rocky Gerung, sederet Aktivis yang juga sempat ditemui politisi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad antara lain Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat serta Ferry Juliantono.

    Adanya pertemuan antara elite Gerindra dengan sejumlah Aktivis yang gencar menghujani kritik, juga digadang-gadang sebagian kalangan sebagai bentuk Operasi Senyap.

    Terkait dengan adanya pandangan Operasi Senyap yang dilakukan Sufmi Dasco, Pengamat asal Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memberi tanggapan.

    Menurut Adi, Operasi Senyap yang dilakukan Sufmi Dasco sebagai bagian dari pemerintah merupakan hal wajar dan biasa dilakukan oleh kekuasaan terhadap kelompok kritis.

    Sebagaimana dengan sikap pemerintah di era sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai RI 1, hal serupa juga kerap dilakukan oleh pemimpin negara.

    Membungkam para pengkritik melalui operasi senyap, menurut Adi merupakan strategi lunak kekuasaan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi.

    Memastikan tidak adanya hiruk-pikuk dan kicauan pedas yang bisa mendatangkan polemik, menurut Adi sangat penting bagi pemerintah.

    Bukan hanya sebagai jaminan kekuasaan, tetapi juga memastikan agar situasi sosial, ekonomi hingga politik tidak bergejolak ataupun terdampak.

    Selain untuk menyerap aspirasi, dialog yang diistilahkan sebagai operasi senyap merupakan ujian keimanan politik bagi para pengkritik ataupun kelompok oposisi.

    “Tinggal kita uji apakah orang-orang ini iman politiknya goyang, kalau berubah dan tidak lagi kritis ya berarti betul ada upaya melemahkan,” jelas Adi.

    Berbeda dengan Feri Juliantono yang juga merupakan kader Gerindra dan menjabat Wakil Menteri, publik menurut Adi perlu menelusuri ketiga tokoh lainnya.

    Sosok semisal Rocky Gerung, Syahganda serta Jumhur merupakan orang-orang yang oleh pemerintah dianggap cukup kritik.

    Untuk mengetahui ada atau tidaknya Operasi Senyap yang menjadi anggapan, perubahan ketiga tokoh tersebut akan menjadi jawaban.

    “Kita lihat saja apakah Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat akan berubah sikap kritisnya,” imbuh Adi.

    Adanya perubahan sikap dari ketiga sosok Aktivis non pemerintah serta buruh yang dikenal kritis, menurut Adi merupakan jawaban atas iman dan keberhasilan operasi senyap.

    Jika para Aktivis berhenti bersikap kritis, dapat dipastikan Operasi Senyap pemerintah berjalan sesuai dengan harapan.***

  • Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 April 2025

    Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati… Nasional 14 April 2025

    Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertemuan Presiden RI
    Prabowo
    Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ),
    Megawati
    Soekarnoputri akhirnya terealisasi pada 7 Maret 2025.
    Prabowo didampingi Ketua Harian Partai
    Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, menyambangi rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
    Pertemuan yang disebut sebagai silaturahmi dalam rangka hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah itu berlangsung selama 1,5 jam.
    Tak hanya itu, pertemuan dua tokoh bangsa itu akhirnya terealisasi setelah diwacanakan sejak pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang mengumumkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
    Menariknya, dalam pernyataan terbarunya, Ketua DPP PDI-P sekaligus juga Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    memastikan bahwa akan ada pertemuan lanjutan antara Megawati dan Presiden Prabowo.
    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan, di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Meski demikian, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut soal wacana pertemuan berikutnya itu.
    Dia hanya menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dengan Megawati sesuai harapan PDI-P dan Gerindra yang kerap mendiskusikannya.
    “Waktu itu kan saya juga dengan teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan insya Allah bahwa dalam waktu yang dekat akan ada silaturahmi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo,” ujar Puan.
    “Dan Alhamdulillah, kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi pada hari Lebaran,” katanya lagi.
    Puan menjelaskan bahwa Megawati dengan Prabowo membicarakan soal sinergi untuk membangun bangsa dan negara dalam pertemuan pertama tersebut.
    Bahkan, menurut dia, Megawati menyampaikan bahwa PDI-P siap bersinergi dengan pemerintah dan membantu Prabowo menjalankan tugas-tugasnya.
    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana PDI-P akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” ujar Puan.
    Usai pertemuan
    Prabowo-Megawati
    , Gerindra dan PDI-P menegaskan bahwa partai yang berlambang banteng itu tetap berada di luar koalisi pemerintahan.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa PDI-P tidak akan masuk dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.
    Menurut dia, dalam pertemuan itu Megawati menyampaikan bahwa PDI-P dapat berperan memperkuat pemerintahan, namun bukan sebagai bagian dari koalisi.
    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 9 April 2025.
    “Karena itu, jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” katanya lagi.
    Senada dengan Muzani, politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli menyebut bahwa Megawati tetap menjalin komunikasi baik dengan Prabowo, meskipun PDI-P memilih tetap berada di luar pemerintahan.
    “Ibu Megawati dalam banyak kesempatan sering mengatakan, beliau merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo, meski posisi politik PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan,” kata Guntur Romli pada 9 April 2025.
    Sebagaimana diketahui, sampai saat ini, PDI-P menjadi satu-satunya partai di parlemen yang tidak tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
    Namun, PDI-P juga tidak secara tegas menyatakan bahwa berada di pihak yang berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan Maharani: PDIP Siap Bantu Pemerintah

    Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan Maharani: PDIP Siap Bantu Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan isi pertemuan Prabowo-Megawati. Puan menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto membicarakan komitmen untuk bersinergi dalam membangun bangsa dalam pertemuan yang digelar pada Senin (7/4/2025) di kediaman Megawati, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    Menurut Puan, Megawati menegaskan PDIP siap membantu pemerintahan Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan ke depan.

    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara. PDI Perjuangan akan bersama-sama membantu menjalankan tugas-tugas Presiden ke depan bersama Pak Prabowo,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Puan menambahkan pertemuan tersebut sudah dirancang jauh hari oleh PDIP dan Partai Gerindra, dan akhirnya terlaksana bertepatan dengan Lebaran Idulfitri 2025.

    “Alhamdulillah, pertemuan itu bisa terlaksana dalam rangka silaturahmi di hari Lebaran,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan empat mata antara Prabowo-Megawati membahas isu-isu strategis, khususnya masa depan Indonesia.

    “Yang pasti membicarakan masa depan Indonesia dan kebersamaan dalam membangun bangsa,” kata Dasco di gedung DPR, Selasa (8/4/2025).

    Dasco juga menyampaikan keduanya membahas situasi global yang turut memengaruhi kondisi nasional. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ajang tukar pikiran antara dua tokoh bangsa, terlebih Megawati pernah memimpin Indonesia di masa krisis.

    “Ibu Mega berpengalaman menghadapi masa-masa sulit saat menjabat sebagai Presiden, dan itu menjadi nilai tambah dalam diskusi,” jelasnya.

    Dasco tidak membeberkan seluruh isi pembicaraan karena berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dan mencakup banyak topik.

    “Kalau menyatukan visi saya tidak tahu pasti, tapi pertemuan itu penuh keakraban dan banyak diselingi tawa,” tutupnya terkait pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Puan Beberkan Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati

    Puan Beberkan Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membeberkan adanya peluang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, dia tidak mengungkapkan secara pasti kapan rencana pertemuan lanjutan itu dilangsungkan. Dia hanya menyebut akan ada silaturahmi selanjutnya.

    “Akan ada persilaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4/2025).

    Adapun, mengenai pertemuan Prabowo dan Megawati yang berlangsung pada Senin (7/4/2025) malam lalu, Puan mengaku pihaknya dan Gerindra sudah menyampaikan dalam waktu dekat akan ada silaturahmi antara dua tokoh bangsa itu.

    “Dan Alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari lebaran,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, cucu Proklamator RI ini menuturkan pembicaraan antara keduanya tentu berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan dengan bersinergi guna membangun bangsa dan negara.

    “PDI akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dan Megawati bertemu langsung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025). Hal itu diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui foto yang diunggah olehnya melalui akun X. 

    Dasco mengunggah dua buah foto di mana Prabowo dan Megawati terlihat duduk di sofa yang berada di rumah Megawati. Salah satu foto bahkan menggambarkan keduanya duduk cukup dekat sambil tersenyum ke arah kamera. 

    “7-4-2025, Alhamdulillah …Merajut kebersamaan Untuk Indonesia Kita,” tulis Dasco melalui akun X pribadinya @bang_dasco, Selasa (8/4/2025). 

  • Prabowo Bertemu Megawati di Momen Lebaran, Puan: Akan Ada Pertemuan Selanjutnya

    Prabowo Bertemu Megawati di Momen Lebaran, Puan: Akan Ada Pertemuan Selanjutnya

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) malam. Foto/Instagram Sufmi Dasco

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) malam. Pertemuan di rumah Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat itu berlangsung sekitar 1,5 jam membicarakan masa depan Indonesia.

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan kembali antara Presiden Prabowo dengan Megawati. “Akan ada persilaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Puan pun bersyukur, Prabowo bisa bertemu Megawati. “Alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari Lebaran,” terang Puan.

    Ia mengatakan, kedua tokoh itu membahas sejumlah hak dan sepakat untuk sinergi dalam membangun bangsa dan negara. Bahkan, kata Puan, PDIP akan membantu dan bersinergi dalam menjalankan tugas Presiden Prabowo.

    “Ya, yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara,” tutur Puan.

    “Kemudian juga bagaimana kemudian PDIP akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” pungkasnya.

    (rca)

  • Rapat paripurna penutupan masa persidangan II DPR

    Rapat paripurna penutupan masa persidangan II DPR

    Selasa, 25 Maret 2025 14:19 WIB

    Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kiri), Adies Kadir (kedua kiri), dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) memimpin rapat paripurna ke-16 masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Rapat paripurna tersebut dalam rangka penutupan masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz

    Suasana rapat paripurna ke-16 masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Rapat paripurna tersebut dalam rangka penutupan masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz