Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Nasib Warga Palestina Dibahas di Acara Makan Siang Bareng Prabowo 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 April 2025

    Nasib Warga Palestina Dibahas di Acara Makan Siang Bareng Prabowo Nasional 29 April 2025

    Nasib Warga Palestina Dibahas di Acara Makan Siang Bareng Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekjen (Sekretaris Jenderal) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan nasib
    Palestina
    dibahas sat acara makan siang bersama Presiden
    Prabowo Subianto
    di Istana, tadi.
    “Yang ada dalam pikiran beliau adalah bagaimana ketika Palestina merdeka, orang-orang yang mengalami trauma perang, anak-anak, perempuan, wanita, orang-orang yang cacat itu bisa segera pulih dan bisa kembali ke tanah airnya,” kata Muzani usai acara makan siang bersama Prabowo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    Makan siang di Istana tadi digelar secara informal. Selain Muzani, ada Menteri Sekretaris Negara Prastyo Hadi, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
    Prabowo, menurut Muzani, juga menaruh perhatian khusus terhadap para tenaga medis dan tenaga pendidik asal Palestina.
    Dia menilai mereka harus dibantu untuk memulihkan trauma dan meningkatkan kapasitas profesional agar siap berkontribusi dalam pembangunan masa depan Palestina.
    “Sehingga ketika Palestina dinyatakan bebas dari peperangan, maka dia bisa kembali ke tanah airnya di Palestina untuk bersama-sama membangun masa depan Palestina,” lanjutnya.
    Soal Palestina, Prabowo punya rencana untuk mengevakuasi sementara
    warga Palestina
    ke Indonesia, khususnya golongan tenaga medis dan pendidik.
    Muzani menuturkan, evakuasi itu direncanakan Prabowo dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan negara Palestina.
    “Yang dilakukan oleh
    Presiden Prabowo
    yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka,” ujar Muzani, Kamis (17/4/2025) pekan lalu.

    “Jumlahnya makin rendah, makin kecil. Karena itu tenaga-tenaga yang ada akan dididik, baik medis ataupun non-medis di Indonesia sebagai bagian dari persiapan pembangunan kembali sumber daya manusia di Palestina,” kata Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen Gerindra Buka Suara soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Sekjen Gerindra Buka Suara soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani angkat suara terkait isu perombakan atau reshuffle kabinet yang santer beredar akan terjadi pada Mei 2025 di Kabinet Prabowo Subianto.

    Meskipun baru saja melaksanakan makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto, Muzani menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal tersebut. 

    “Saya belum dengar. Saya belum dengar ada rencana [perombakan kabinet],” katanya kepada usai menghadiri pertemuan di Istana Negara, Selasa (29/4/2025).

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menekankan bahwa pertemuan tersebut disebut berlangsung santai dan tidak membahas isu-isu politik strategis.

    Muzani mengungkapkan bahwa dia dan beberapa tokoh lainnya hanya memenuhi undangan makan siang dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas, ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, dan beberapa hal zaman kecil dulu beliau pada saat makan siang. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” jelas Muzani. 

    Dalam kesempatan itu, beberapa tokoh nasional juga turut hadir, antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

  • Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Dalam pertemuan itu, soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui pertemuan makan siang bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, tidak membahas soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Muzani yang terlihat keluar dari kawasan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, sekitar pukul 14.35 WIB itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara khusus memintanya untuk makan siang bersama.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, menunya dan beberapa hal zaman kecil dahulu beliau pada saat makan siang dan seterusnya. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” kata Muzani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Muzani mengungkapkan bahwa momen makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menjelaskan bahwa soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut melalui stafnya, dan belum memahami alasan mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali. Saya juga belum baca, terus terang belum mendengar. Saya tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa berkomentar,” kata Muzani.

    Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan itu merupakan lembaga yang sudah dibentuk oleh Presiden melalui penerbitan peraturan Presiden sehingga lembaga itu harus tetap eksis atau tetap ada.

    Adapun Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi kali pertama dilantik oleh presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muzani hingga Dasco Makan Siang dengan Prabowo di Istana, Bahas soal Hasan Nasbi? – Page 3

    Muzani hingga Dasco Makan Siang dengan Prabowo di Istana, Bahas soal Hasan Nasbi? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengajak Ketua MPR RI Ahmad Muzani hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/4/2025). Prabowo juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Tadi kita makan siang sama Presiden. Tadi Presiden minta makan bareng sama saya dan kawan-kawan tadi kami menemani makan siang Presiden,” kata Muzani kepada wartawai usai makan siang di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    “Ada Pak Dasco, ada Teddy, ada Mensesneg,” sambungnya.

    Menurut dia, tak ada pembahasan serius dan politis saat makan siang bersama Prabowo. Sekjen Partai Gerindra itu membantah pertemuan tersebut membahas soal mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Bahkan, Muzani mengaku dirinya baru mengetahui berita Hasan Nasbi mundur dari PCO. Untuk itu, dia pun enggan berkomentar soal mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali, saya juga belum baca, belum mendengar. Jadi saya tadi dikasih tau sama staf saya,” ujarnya.

    Namun, Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dibentuk pada tahun 2019 harus tetap eksis. Terkait pengganti Hasan Nasbi, dia belum mengetahuinya.

    “Saya belum tahu maka dari itu cerita atau berita itu, saya belum bisa konfirmasi kebenarannya,” tutur Muzani.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi menjelaskan keputusannya untuk mengundurkan diri jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) bukan keputusan emosional dan tiba-tiba. Dia sudah memikirkan keputusannya ini dengan matang dan memilih berasa di luar pemerintahan.

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton,” kata Hasan Nasbi melalui Instagram Total Politik yang disiarkan pada Selasa (29/4/2025).

    “Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional,” sambungnya.

     

  • Daftar 6 Tuntutan Buruh yang Bakal Disampaikan pada May Day 2025

    Daftar 6 Tuntutan Buruh yang Bakal Disampaikan pada May Day 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan buruh akan memperingati Hari Buruh atau May Day di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam aksi May Day pada 1 Mei nanti, kalangan buruh akan menyuarakan 6 tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah.

    “Isu yang disuarakan dengan harapan akan dapat respons positif kebijakan positif [dari pemerintah], ada 6 isu,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Keenam poin itu yakni, pertama meminta pemerintah menghapus outsourcing. Kedua, pemberian upah layak.

    Ketiga, membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kemudian, keempat mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru yang melindungi buruh.

    Tuntutan kelima, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan tuntutan yang terakhir adalah segera mengesakan RUU Perampasan Aset.

    Berikut daftar lengkap 6 tuntutan buruh pada May Day 2025:

    1. Hapus Outsourcing

    Said Iqbal menuturkan, Presiden Prabowo Subianto sejak 10 tahun lalu setuju untuk menghapus outsourcing. Dia mengharapkan, tuntutan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kepala Negara, yang akan hadir dalam perayaan tersebut.

    2. Upah Layak

    Selama Prabowo menjabat sebagai Kepala Negara, Said Iqbal meyakini bahwa kenaikan upah minimum tidak jauh dari angka yang ditetapkan untuk upah minimum 2025 yakni 6,5%.

    Menurutnya, upah layak yaitu kenaikan upah sama dengan inflasi plus alfa kali pertumbuhan ekonomi. 

    “Alfa itu adalah indeks tertentu dan indeks tertentu tahun 2025 dalam hitungan kami kemarin sudah diputuskan Pak Prabowo adalah 1,1,” jelasnya. 

    Dia mengharapkan, angka itu terus bertahan hingga 2029, bahkan meningkat. “Itu yang kami sebut upah layak,” ujarnya.

    3. Bentuk Satgas PHK

    Usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) telah disampaikan Said Iqbal dalam sarasehan ekonomi bersama Prabowo.

    Said menyebut bahwa usulan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kepala Negara. Dalam hal ini, Said mengaku telah menemui sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Adi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Kapolri untuk menindaklanjuti Satgas PHK.

    4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan

    Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.68/2024, rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan paling lama dibentuk 2 tahun sejak putusan dibacakan.

    Dalam hal ini, Said Iqbal mengharapkan agar Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, utamanya kaum buruh, mengingat rancangan aturan tersebut tentang buruh.

    5. Sahkan RUU PPRT

    Tuntutan selanjutnya yakni mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Said Iqbal mengatakan rancangan undang-undang ini sudah berlangsung sekitar 18 tahun. 

    Said menyebut, pihaknya sudah meminta kepada Sufmi Dasco untuk segera mengesahkan aturan tersebut, untuk melindungi para pekerja rumah tangga.

    6. Sahkan RUU Perampasan Aset

    Terakhir, kalangan buruh meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Menurut Said Iqbal, inilah satu-satunya cara untuk bisa menghentikan kasus korupsi di Indonesia.

    Dia menuturkan, rancangan aturan ini menjadi sebuah jalan yang memungkinkan negara memiskinkan koruptor, jika Indonesia tidak ingin menggunakan hukuman mati.

    “Di seluruh dunia, koruptor itu baru nyerah kalau dihukum mati atau dimiskinkan,” ungkapnya.

  • Alasan Golkar Yakini Prabowo Akan Respons Usulan Para Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Gibran – Halaman all

    Alasan Golkar Yakini Prabowo Akan Respons Usulan Para Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham meyakini Presiden Prabowo akan merespons usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari posisi Wakil Presiden lewat mekanisme MPR.

    Idrus juga meyakini respons Prabowo akan bersifat merangkul dan mempersatukan.

    Namun jawaban ini menurutnya tidak disampaikan dalam waktu dekat.

    “Pak Prabowo sudah menyampaikan, pasti akan memberikan respons, memahami dan pasti akan merespons. Tentu tidak sekarang, ya, kenapa? Karena setiap respon yang disampaikan oleh pemerintah pasti ada implikasi,” kata Idrus dalam acara pelantikan dan diklat kepemimpinan Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah, di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Sabtu (26/4/2025).

    Kesediaan Prabowo merespons usulan para purnawirawan TNI ini dinilai tak lepas dari sosok para pengusulnya yang merupakan kawan satu angkatan saat aktif sebagai tentara.

    Kata Idrus, jawaban Prabowo terhadap usulan tersebut akan berorientasi pada kesatuan serta persatuan demi menjaga situasi tetap kondusif dan agar pembangunan tidak terganggu.

    Apalagi orientasi tersebut selama ini juga kerap diperlihatkan oleh pemerintahan baru.

    Sebagai contoh, tak lama setelah Presiden Prabowo dilantik, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kerap merangkul kelompok-kelompok kritis atau oposisi yang selama ini mengkritik pemerintah.

    Seperti Rocky Gerung, Refly Harun, Syahganda Nainggolan hingga Jumhur Hidayat.

    Dirinya pun meyakini respons dari Prabowo tak jauh dari komunikasi yang merangkul.

    “Semua sudah diajak untuk diskusi dan kami punya keyakinan ini pasti akan terjadi nanti. Karena tidak mungkin Pak Dasco melakukan komunikasi dengan mereka itu tanpa ada perintah. Minimal ada sinyal dari Pak Prabowo,” katanya.

    “Kalau sudah diajak dan tidak (mau), itu tidak menghalangi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo,” ucap Idrus.

    Diketahui Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap kepada Presiden Prabowo.

    Surat terbuka itu diteken oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

    Beberapa di antara mereka adalah Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Salah satu poin surat tersebut adalah mengusulkan kepada Prabowo agar memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wapres melalui mekanisme di MPR.

    Usulan ini didasarkan pada putusan MK terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Pemilu yang menjadi karpet merah bagi Gibran, disebut telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

  • Dasco kunjungi Keraton Majapahit Jakarta temui Hendropriyono

    Dasco kunjungi Keraton Majapahit Jakarta temui Hendropriyono

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama mantan Kepala BIN Hendropriyono di Keraton Majapahit Jakarta. ANTARA/HO-DPR

    Dasco kunjungi Keraton Majapahit Jakarta temui Hendropriyono
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 April 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengunjungi Keraton Majapahit Jakarta  di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, pada beberapa waktu lalu, untuk menemui mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono. Dari keterangan pers yang diterima pada hari Jumat (25/4), kedatangan Dasco disambut langsung oleh purnawirawan Jenderal TNI tersebut selaku tuan rumah dan penggagas bangunan tersebut.

    Penyambutan tersebut berlangsung berlangsung pertunjukan Genderang Sangkakala oleh  korps musik (korsik) dan tarian sekar kedaton. Setelah itu, Dasco meninjau kawasan Pendopo dan Alun-Alun Keraton Majapahit didampingi oleh Hendropriyono. Kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran tiga film pendek serta pertunjukan tari gajah mada di Balairung Gajah Mada. Dasco juga sempat berkeliling ke Taman Madakaripura dan menyambangi Gua Suci yang menjadi bagian dari kompleks keraton.

    Kunjungan tersebut ditutup dengan jamuan makan malam di Papa Edo Japanese Restaurant yang berada di dalam area Keraton Majapahit Jakarta. Keraton Majapahit Jakarta merupakan replika sebagian Istana Kerajaan Majapahit yang terinspirasi dari kejayaan Nusantara pada masa lalu. Pendirian bangunan ini bertujuan sebagai pengingat sejarah dan kebesaran bangsa Indonesia.

    Sumber : Antara

  • KSPI: Regulasi Satgas PHK diperkirakan hadir dalam bentuk Inpres

    KSPI: Regulasi Satgas PHK diperkirakan hadir dalam bentuk Inpres

    Kami (para pihak terkait) sudah ada kata sepakat untuk menjalankan perintah tersebut, dan bentuknya (regulasi pembentukan) mungkin berupa Inpres.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan regulasi terkait pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) kemungkinan besar akan hadir dalam bentuk instruksi presiden (Inpres).

    “Satgas PHK ini sudah diperintahkan Presiden Prabowo (Subianto) untuk dibentuk. Kami (para pihak terkait) sudah ada kata sepakat untuk menjalankan perintah tersebut, dan bentuknya (regulasi pembentukan) mungkin berupa Inpres,” kata Said dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

    Terkait apakah regulasi dan pembentukan Satgas PHK akan diluncurkan pada momentum Hari Buruh Internasional atau May Day di tanggal 1 Mei 2025, Said tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

    Ia hanya menekankan bahwa pembentukan Satgas PHK diusulkan untuk melibatkan para pemangku kepentingan terkait secara tripartit, yaitu dengan adanya perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan akademisi ahli ketenagakerjaan.

    Sebelumnya pada Jumat (18/4), sejumlah serikat buruh bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melakukan diskusi terkait pembentukan Satgas PHK.

    Dalam pertemuan itu, semua pihak sepakat bahwa pembentukan Satgas PHK dilakukan untuk mengantisipasi potensi gelombang PHK akibat ketidakpastian ekonomi global dan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap pekerja Indonesia.

    Sejumlah poin strategis menjadi bahan pembahasan. Mulai dari langkah-langkah menghindari PHK, kemungkinan pengurangan jam kerja sebagai solusi sementara, hingga wacana pemberian insentif bagi perusahaan agar tidak terburu-buru melakukan PHK.

    Satgas ini juga diharapkan mampu memastikan pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan berjalan dengan baik, termasuk memastikan pembayaran pesangon sesuai aturan yang berlaku.

    Selain itu, Satgas PHK juga akan berperan dalam memetakan potensi pasar kerja baru bagi pekerja yang terdampak PHK melalui program reskilling dan pelatihan keterampilan baru.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyaknya pejabat hingga menteri Kabinet Merah Putih yang bertamu atau sowan ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo berbuntut panjang. Imbasnya, isu ‘matahari kembar’ mencuat di antara Jokowi dan Prabowo Subianto. 

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “Bos”.

    Para tokoh pun buka suara menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan Prabowo. Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menilai kunjungan sejumlah menteri pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto ke rumah Jokowi di Solo sebagai bagian dari silaturahmi.

    “Saya kira Itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Jakarta, Minggu malam (204/2025) dilansir Antara. 

    Oleh sebab itu, dia juga menganggap kunjungan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih tidak mengancam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dahulu,” katanya. 

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung isu matahari kembar usai menghadiri acara halalbihalal Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco sembari menepuk punggung Cak Imin di hadapan media usai menghadiri acara halalbihalal di Jakarta, Minggu.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan kedatangannya ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu hanya untuk silaturahmi lebaran.

    Bahlil yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM itu meminta publik tidak mengaitkan pertemuannya dengan Jokowi dengan aktivitas politik. 

    “Silaturahmi ini hari raya semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu saling memaafkan saling mendoakan saling membangun hubungan kekerabatan, tidak lebih dari itu,” ungkapnya di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil selama ini memang dikenal sebagai salah satu orang dekat Jokowi. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM pada era kepemimpinan Jokowi.

    Di sisi lain, pengaruh kuat Jokowi saat ini sempat memicu spekulasi tentang isu matahari kembar. Meski telah dibantah, harus diakui bahwa komposisi kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, banyak diisi oleh bekas menteri era Jokowi.

    Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau “gonjang-ganjing” dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025). 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawang

    Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

    “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo. 

    Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan.

    Menurut dia, hal tersebut memang wajib dilakukan. Seorang menteri harus merapatkan barisan dengan sang Kepala Negara alias presiden.

    “Pak Presiden, kalau menteri mah harus merapatkan barisan dong dengan presiden. Masa menteri nggak boleh merapatkan barisan,” tutur Nusron Wahid dikutip, Selasa (22/4/2025).

    Politikus Golkar ini menyebut para menteri di Kabinet Merah Putih memang harus kompak. Dia juga mengaku bahwa saat ini menteri Prabowo semuanya solid.

    “Namanya menteri harus kompak merapatkan barisan, wartawan sama redaktur harus merapatkan barisan kok. Semua, harus merapatkan barisan dong harus begitu. Solid [para menteri],” tegasnya.

  • 3 Circle Prabowo Bahas Kinerja Pemerintah di Istana

    3 Circle Prabowo Bahas Kinerja Pemerintah di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo diketahui memiliki jadwal tetap bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco setiap pekan untuk menjabarkan situasi politik terbaru.

    Jadwal pertemuan Wakil Ketua DPR RI Dasco dengan Presiden ini diunggah di laman resmi Sekretariat Kabinet hari ini, Senin (21/4/2025) malam.

    “Pertemuan ini merupakan pertemuan rutin mingguan untuk membahas kinerja pemerintah,” jelas akun Sekretariat Kabinet.

    Dalam pertemuan terjadwal itu, disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Meski berstatus sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco sendiri merupakan sosok dari lingkar inti Presiden. Dalam keseharian, Dasco adalah Ketua Harian Partai Gerindra, sedangkan Ketua Umum partai ini adalah Prabowo Subianto.

    Dalam momen-momen penting beberapa waktu terakhir, Dasco kerap hadir mendampingi Prabowo—bahkan ikut menjawab respons pasar dan menjadi penunjuk arah kebijakan pemerintah.

    Momen tersebut termasuk saat Dasco mendampingi Prabowo bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri setelah Lebaran 2025 lalu. Pertemuan ini menjadi penting karena di permukaan, kedua tokoh tampak berseberangan.

    Dasco juga muncul di Bursa Efek Indonesia untuk menenangkan pasar saham saat bursa harus menerapkan penghentian perdagangan sementara (trading halt) akibat kekhawatiran investor pada Maret 2025 lalu.