Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Dasco Sebut Surat Komisi III Fokus untuk Rekayasa Konstitusi Pasca Putusan MK Pisahkan Pemilu

    Dasco Sebut Surat Komisi III Fokus untuk Rekayasa Konstitusi Pasca Putusan MK Pisahkan Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut surat dari Komisi III yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI berfokus dalam menyikapi putusan-putusan MK yang selama ini sudah ada untuk dijalankan pada masa yang akan datang.

    “[Surat] fokus kepada rekayasa-rekayasa konstitusi atau simulasi-simulasi dari fraksi-fraksi. Itu yang akan kita coba lihat lebih dahulu,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Meski demikian, Dasco menyebut pihaknya belum membaca detail hasil kajian Komisi III DPR RI terkait Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Oleh karena itu, dia enggan memastikan apakah surat kajian dari Komisi III ini akan berujung pada potensi UU MK direvisi. Selain itu, dia pun belum memastikan kajian ini mengarah kepada evaluasi hakim MK.                    

    “Saya belum tahu karena kemarin itu belum lihat pertimbangan dari Komisi III tentang apa yang disampaikan,” ucap dia.

    Lebih jauh, Ketua Harian Partai Gerindra ini memastikan bahwa surat kajian dari Komisi III ini akan dibahas dan ditindaklanjuti di masa sidang yang akan datang.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang membuka dan memimpin Rapat Paripurna menyebut bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR.

    “Pimpinan dewan telah menerima surat pimpinan komisi III DPR Nomor B/799/TW.01.02/7/2025 tanggal 23 Juli 2025 perihal Mahkamah Konstitusi. Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku,” urainya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut surat yang diterima pimpinan DPR dari pimpinan Komisi III DPR tentang Mahakamah Konstitusi (MK) akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada.

    Adapun, Puan menjelaskan surat yang pihaknya terima ini adalah tentang kajian Komisi III DPR terhadap putusan MK yang memisahkan jadwal keserentakan pemilu nasional dan lokal.

    “Surat yang dari Komisi III adalah berkait dengan kajian telaah terkait dengan situasi atau masalah yang kemarin sedang bergulir yang di hal-hal yang menjadi keputusan MK,” katanya.

  • Dasco Desak Kemenlu Tenangkan WNI di Perbatasan Thailand-Kamboja

    Dasco Desak Kemenlu Tenangkan WNI di Perbatasan Thailand-Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau agar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Kamboja ataupun Thailand untuk bisa tetap tenang.

    Hal tersebut disampaikan Dasco soal konflik wilayah perbatasan antara Kamboja dan Thailand yang kembali memanas pada Kamis (24/7/2025) kemarin. Bahkan, operasi militer kedua negara itu meningkat tajam.

    “Yang pertama, kita mengimbau kepada warga negara kita di Kamboja dan Thailand yang cukup banyak untuk tetap tenang. Dan kita minta Kementerian Luar Negeri untuk kemudian melakukan komunikasi untuk menenangkan warga negara kita,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Lebih lanjut, pria yang juga Ketua Harian Partai Gerindra ini mengeklaim Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan kedua negara tersebut. Sebab itu, dia berharap pemerintah bisa menjadi jembatan perdamaian untuk Kamboja dan Thailand.

    “Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik,” harapnya.

    Kendati demikian, Dasco berujar dirinya belum mengetahui pasti apakah konflik Kamboja dan Thailand akan dibawa ke forum ASEAN atau tidak. Pasalnya, hingga sejauh ini dirinya belum bertemu lagi dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Tapi nanti kita akan sounding dengan harapan bahwa di kawasan ASEAN ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih meningkat,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Perbatasan Kamboja-Thailand memunculkan konflik panas hingga terdengar saling serang senjata pada Rabu (23/7/2025). Thailand mengeklaim Kamboja telah menembakkan sejumlah roket ke wilayahnya. Pihaknya kemudian membalas dengan meluncurkan jet tempur F-16 ke wilayah konflik. 

    Thailand menargetkan situs-situs militer Kamboja di sepanjang perbatasan. Gerbang perbatasan pun langsung ditutup sejak konflik mencuat. 

    “Kami telah meningkatkan langkah-langkah ke level 4, yang mencakup penutupan total semua pos pemeriksaan perbatasan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja,” kata Laksamana Muda Surasant Kongsiri, juru bicara Pusat Ad Hoc untuk Situasi Perbatasan Thailand-Kamboja, dikutip dari CNN.

    Surasant mengatakan Thailand merasa “wajib dan terpaksa” untuk menutup perbatasan karena situasinya telah meningkat. Adapun menurut laporan Reuters, 11 warga sipil disebut tewas, menurut Menteri Kesehatan Thailand.

  • Dasco Benarkan Arnold Putra Temui Pimpinan DPR Usai Bebas dari Tahanan Myanmar

    Dasco Benarkan Arnold Putra Temui Pimpinan DPR Usai Bebas dari Tahanan Myanmar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Arnold Putra sempat menemui pimpinan DPR, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/7/2025) setelah dibebaskan dari tahanan otoritas Myanmar. 

    Dasco mengatakan Arnold yang dikenal sebagai selebgram itu datang bersama orang tuanya. Pertemuan itu pun tidak direncanakan. Dasco berujar Arnold dan orang tuanya mengaku tahu bahwa pada Kamis kemarin ada Rapat Paripurna. Mereka, lanjutnya, menyampaikan kepada protokol ingin menemui pimpinan DPR.

    “Nah kemarin itu yang bersangkutan beserta orang tuanya menyampaikan rasa terima kasih karena ada dorongan dari DPR kepada pihak pemerintah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Ketua Harian Gerindra ini meneruskan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri, yang bergerak cepat untuk berkomunikasi dengan otoritas Myanmar dalam rangka membebaskan Arnold.

    “Alhamdulillah apa yang dilakukan pemerintah itu berhasil dan saudara Arnold banyak bercerita tentang bagaimana keadaan pada saat dia ditahan,” ucap Dasco.

    Adapun, momen pertemuan itu diunggah Dasco melalui Instagram @sufmi_dasco. Dalam video berdurasi kurang dari satu menit, Arnold mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga Saan Mustopa.

    “Indonesia telah berhasil menempuh upaya diplomasi pertahanan dengan pemerintah Myanmar dalam membebaskan Arnold Putra. Kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, DPR RI dan pemerintah mengimbau untuk tetap berhati-hati dalam bertindak, khususnya di negara yang tengah berkonflik,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk segera melakukan tindakan penyelamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap otoritas Myanmar. 

    Ketua DPR RI, Puan Maharani berujar bahwa seluruh WNI yang ada di luar negeri perlu mendapat perlindungan, terutama bila keselamatannya sedang terancam. 

    “Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan cara apapun yang bisa dilaksanakan untuk menyelematkan seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri,” katanya dikutip, Jumat (4/7/2025).

  • Reses, Komisi III Tetap Bahas RUU KUHAP

    Reses, Komisi III Tetap Bahas RUU KUHAP

    Jakarta, Beritasatu.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih berada dalam tahap penjaringan aspirasi publik. Untuk itu, Komisi III DPR telah meminta izin menggelar rapat saat masa reses guna menyerap lebih banyak masukan masyarakat.

    “Ini kan masih dalam tahap partisipasi publik, makanya kemarin juga ada suara-suara bahwa akan segera disahkan. Saya pikir sudah terbukti tidak (benar),” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/7/2025) seperti dikutip Antara.

    Dasco menyebut DPR akan terbuka kepada semua pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika ingin ikut memberikan masukan dalam pembahasan revisi KUHAP. Meski begitu, ia mengaku belum mengecek informasi soal adanya surat dari KPK kepada Ketua DPR untuk meminta dilibatkan dalam audiensi.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR resmi memasuki masa reses pada 25 Juli hingga 14 Agustus 2025. Selama reses, para anggota dewan diharapkan menyerap aspirasi masyarakat serta menyampaikan kinerja parlemen.

    “DPR akan menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat, dan menyampaikan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia,” ujar Puan dalam pidato penutupan masa sidang di Kompleks Parlemen, Kamis (24/7/2025).

  • Angka Kemiskinan RI Turun ke Level Terendah, Dasco: Itu Tujuan Prabowo

    Angka Kemiskinan RI Turun ke Level Terendah, Dasco: Itu Tujuan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%.

    Dia mengaku sudah mengetahui sepintas soal rilis itu, tetapi pihaknya tetap akan meminta BPS untuk menjelaskan lebih rinci kepada pimpinan DPR dan komisi terkait, supaya DPR bisa lebih memahami substansi data kemiskinan.

    Kala ditanya soal pemerintahan Prabowo bisa terus menurunkan angka kemiskinan RI, Dasco mengatakan bahwa memang itu adalah tujuan dari Presiden Prabowo.

    “Ya kan memang tujuan dari pemerintahan yang belum lama ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan pada saat sekarang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7/2025).

    Pria yang juga merupakan Ketua Harian Gerindra ini memastikan bahwa DPR mendukung tujuan pemerintahan Prabowo itu. Dia juga menuturkan DPR akan mengkaji secara komprehensif masukan-masukan dari BPS.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%. Level kemiskinan ini jadi yang terendah sejak publikasi pertama pada 1960 dengan jumlah orang miskin setara 23,85 juta orang.  

    “Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta, atau turun 0,2 juta orang dibandingkan kondisi September 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (25/7/2025). 

    BPS juga mengungkapkan pihaknya mengadopsi penghitungan baru untuk kemiskinan ekstrem dari Bank Dunia sebagai indikator. Metode tersebut berkaitan dengan penghitungan besaran Purchasing Power Parity (PPP). 

    “Jadi Bank Dunia mengadopsi metode baru untuk penghitungan PPP 2017, dan kami langsung dikomunikasikan dan adopsi,” jelasnya.

  • Angka Miskin Turun, Dasco: Sejalan dengan Visi Misi Presiden

    Angka Miskin Turun, Dasco: Sejalan dengan Visi Misi Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com– Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan penurunan angka kemiskinan nasional sebagaimana dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) telah sejalan dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita, khususnya terkait target penurunan kemiskinan.

    “Upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan saat ini, dan tentunya DPR mendukung hal tersebut,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (25/7/2025) seperti dilansir Antara.

    Meski demikian, DPR RI tetap akan meminta penjelasan lebih lanjut dari BPS untuk memahami secara menyeluruh data penurunan angka kemiskinan tersebut. “Tadi juga saya sepintas sudah baca, nanti kita akan coba minta kepada BPS untuk lebih menjelaskan kepada kami,” ujarnya.

    Sebelumnya, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,21 juta orang dibandingkan dengan September 2024. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 persen dari total penduduk, atau turun 0,1 persen poin dibandingkan periode sebelumnya.

    Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyebut penurunan ini merupakan sinyal positif kondisi sosial ekonomi masyarakat dan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah.

  • Arnold Putra Temui Dasco hingga Puan Usai Bebas dari Penjara Myanmar Nasional 24 Juli 2025

    Arnold Putra Temui Dasco hingga Puan Usai Bebas dari Penjara Myanmar Nasional 24 Juli 2025

    Arnold Putra Temui Dasco hingga Puan Usai Bebas dari Penjara Myanmar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Selebgram
    Arnold Putra
    (AP) menemui para pimpinan
    DPR
    di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025), setelah bebas dari penjara di Myanmar.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Arnold dan orangtuanya datang ke DPR untuk berterima kasih karena telah dibebaskan dari Junta Myanmar.
    “Ya tadi Arnold dan orangtuanya datang ke DPR, silaturahmi, sekaligus mengucapkan terima kasih begitu,” ujar Dasco kepada
    Kompas.com
    , Kamis malam.
    Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, mereka hanya berbincang-bincang mengenai pengalaman Arnold selama ditahan oleh Junta Myanmar.
    Dalam pertemuan itu, turut hadir pimpinan DPR lainnya, seperti Puan Maharani dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
    “Ya ngobrol-ngobrol saja, bagaimana pengalaman dia selama ditahan oleh Junta Militer, gitu-gitu lah,” kata Dasco.
    Sementara itu, berdasarkan video yang diunggah Dasco di akun Instagram-nya, Arnold mengucapkan terima kasih karena pemerintah RI telah membelanya.
    “Saya juga kaget iya. Sangat berterima kasih lah, sangat dibela dan diperjuangkan,” ucap Arnold.
    “Sekali ngucapin terima kasih kepada pemerintah Indonesia, karena sebenarnya banyak WNA lainnya yang dianggap negara maju, tetapi pemerintah Indonesia yang kerja sama, dengan cepat ngeluarin saya sampai saya sekarang bisa berada di tanah air lagi,” imbuh dia.
    Diketahui, Arnold akhirnya bebas dari penjara di Yangon, Myanmar setelah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara akibat dituduh masuk Myanmar secara ilegal dan bertemu dengan kelompok bersenjata yang dianggap organisasi terlarang oleh otoritas setempat.
    Arnold ditangkap pada 24 Desember 2024 dan didakwa melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act.
    Setelah Arnold ditangkap, pemerintah mencoba berbagai upaya diplomasi untuk membebaskan Arnold dari penjara.
    Pada akhirnya, Arnold berhasil dibebaskan tak lepas dari peran adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.
    Hashim menjelaskan, pembebasan Arnold Putra dibantu oleh Ketua Sasakawa Peace Foundation, Tohei Sasakawa.
    Hashim menyampaikan, awalnya, dirinya memfasilitasi pertemuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sasakawa.
    Menurut dia, Sasakawa memiliki hubungan dekat dengan pemimpin militer Myanmar.
    “Melalui perkenalan yang saya fasilitasi antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Sjafrie Sjamsoeddin, dengan Bapak Sasakawa, yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan militer Myanmar, terbuka jalan untuk penyelesaian kasus ini secara damai dan bermartabat,” ujar Hashim dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).
    Hashim menjelaskan, atas permintaan langsung dari Menhan Sjafrie, Sasakawa berkenan melakukan pendekatan diplomatik.
    Selanjutnya, Sasakawa segera terbang ke Yangon dan mengadakan pertemuan dengan pihak militer Myanmar.
    “Dalam pertemuan tersebut, disepakati keputusan penting untuk membebaskan Arnold,” ucapnya.
    Hashim pun berterima kasih kepada Sasakawa, yang juga tokoh nasional sekaligus filantropis Jepang tersebut karena Sasakawa telah menunjukkan empati dan solidaritas lintas negara.
    “Semoga kerja sama ini menjadi landasan yang lebih kuat bagi hubungan kemanusiaan dan diplomasi di kawasan Asia,” imbuh Hashim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan: DPR akan tinjau alih status bandara di IKN dari VVIP jadi umum

    Puan: DPR akan tinjau alih status bandara di IKN dari VVIP jadi umum

    Salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan untuk mempertimbangkan alih status Bandar Udara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Very Very Important Person (VVIP) menjadi bandara umum.

    “Rencananya pada waktu yang akan ditentukan, waktu yang terdekat, pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” kata Puan setelah menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut usulan perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara menjadi bandara umum dibahas dalam rapat antara pimpinan DPR RI bersama Komisi II DPR RI dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang digelar sesaat sebelum rapat paripurna dimulai pada Kamis pagi.

    “Salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” ucapnya.

    Rapat tersebut, kata dia, juga membahas ihwal luas rumah-rumah yang dibangun di IKN. Dia menyebut pihaknya akan meninjau pula terkait kebutuhan luas pembangunan rumah di IKN.

    “Luasnya itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN. Setelah itu, kami akan memutuskan apakah akan kami setuju atau tidak, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” tuturnya.

    Meski demikian, Puan enggan menanggapi ketika ditanyakan apakah dalam rapat tersebut turut membahas ihwal moratorium sementara pembangunan IKN.

    Dia pun menuturkan pimpinan DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut yakni para Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf yang hadir dalam rapat tersebut menepis rapat tersebut membahas ihwal usulan moratorium sementara pembangunan IKN.

    Sebaliknya selaku pimpinan Komisi II DPR, dia menegaskan komitmen dukungan terhadap kelanjutan proyek pembangunan IKN.

    “Belum ada. Belum ada sama sekali (pembahasan soal moratorium sementara pembangunan IKN). Kami komitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tentu dengan komitmen anggaran yang sudah disepakati bersama,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II adakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan OIKN

    Komisi II adakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan OIKN

    Namun, belum jelas secara rinci maksud dari adanya surat tentang perubahan rencana IKN tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengadakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pagi.

    “Tadi kami baru saja ada rapat bersama Kepala IKN, bersama dengan pimpinan DPR,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menjelang rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Sementara, Jakarta, Kamis.

    Ditemui setelah rapat paripurna usai, Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR baru saja menggelar rapat bersama OIKN yang dihadiri langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

    “Ya, tadi memang ada pertemuan,” kata Puan kepada awak media.

    Adapun pimpinan DPR RI yang mengikuti rapat tersebut yaitu, para Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Sementara dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tentang permohonan konsultasi perubahan rencana terkait IKN.

    Dia mengatakan surat itu telah diterima oleh pimpinan DPR RI pada Senin (21/7), lalu diumumkannya pada saat Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan penutupan masa sidang.

    “Tanggal 21 Juli 2025 tentang permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan surat dari Kepala OIKN itu bernomor B152/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025.

    Namun, dia belum menjelaskan secara rinci maksud dari adanya surat tentang perubahan rencana IKN tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco ucapkan selamat Harlah ke-27 PKB dan sebut akan berjuang bersama

    Dasco ucapkan selamat Harlah ke-27 PKB dan sebut akan berjuang bersama

    “Mewakili pribadi dan keluarga besar Partai Gerindra, saya mengucapkan selamat hari lahir (Harlah) yang ke-27 tahun Partai Kebangkitan Bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan selamat atas Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ke-27, dan mengatakan akan terus berjuang bersama membangun Indonesia.

    “Mewakili pribadi dan keluarga besar Partai Gerindra, saya mengucapkan selamat hari lahir (Harlah) yang ke-27 tahun Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Dasco yang juga selaku Ketua Harian Partai Gerindra, Rabu.

    Dia juga menyatakan bahwa Partai Gerindra dan PKB akan terus bekerja sama untuk membangun Indonesia dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Kedua partai, kata dia, akan berusaha untuk menjadikan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera.

    “Ke depan kita akan terus bersama untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa dan berjuang demi Indonesia Raya yang adil, makmur, dan sejahtera rakyatnya,” kata dia.

    Adapun Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Harlah di Jakarta Convention Center.

    “Semua tokoh kami undang,” ujar Cak Imin di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/7).

    Selain itu, Cak Imin mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diundang dalam acara partainya yang diagendakan digelar pada 23 Juli 2025 itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.