Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Ikuti Satgas Pemulihan Bencana DPR, Dasco Minta Kementerian Juga Berkantor di Aceh

    Ikuti Satgas Pemulihan Bencana DPR, Dasco Minta Kementerian Juga Berkantor di Aceh

    Liputan6.com, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana  DPR akan berkantor di Aceh untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana di Aceh pada Selasa (30/12/2025).

    “Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini,” kata Dasco.

    Menurut dia, rapat kali ini dilakukan agar semua pekerjaan pemulihan dapat terkooridinir sesuai harapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Karena itu, Dasco berharap, perwakilan dari kementerian lembaga yang juga ikut berkantor di sana. 

    “Kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing 1 untuk ikut berkantor di sini,” kata dia.

    Sebelumnya, Pimpinan DPR hari ini, Selasa (30/12/2025), menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatra yang dihadiri sejumlah kementerian, lembaga, serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.

    “Bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap apa-apa sehingga efisien dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat seperti dikutip dari Youtube TV Parlemen.

  • Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas Bertemu Gagas Koalisi Permanen, Demokrat Tak Nampak

    Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas Bertemu Gagas Koalisi Permanen, Demokrat Tak Nampak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan pertemuan pada Minggu (28/12/2025).

    Berdasarkan foto yang dikirim politikus Golkar Arief Rosyid Hasan, tampak Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas duduk bersama di sebuah ruang tamu.

    Foto selanjutnya menampilkan hanya Zulhas, Cak Imin, dan Bahlil yang berfoto bersama sambil berpegangan tangan. Arief menyebut mereka bertemu di rumah dinas Bahlil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    “Silaturahim elite partai politik di kediaman Ketum Golkar,” kata Arief kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

    Menurut Arief, keempat sosok tersebut bertemu dalam rangka memperkuat koalisi.

    Kendati demikian, saat ditanya lebih jauh perihal isi pertemuan, Arief belum berkomentar. “Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” jelas Arief.

    Diketahui, salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 adalah pembentukan Koalisi Permanen yang diusulkan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya Politisi Golkar, Ilham Permana mengatakan stabilitas politik menjadi kunci agar kebijakan strategis pemerintah tidak terus terganggu oleh fragmentasi kepentingan elektoral.

    “Koalisi permanen adalah jawaban atas politik yang terlalu transaksional. Dengan dukungan politik yang stabil di parlemen, pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan konsisten,” ujarnya.

  • Dominasi Dasco di Parlemen Menjadi Sinyal Buruk Bagi Kinerja DPR RI

    Dominasi Dasco di Parlemen Menjadi Sinyal Buruk Bagi Kinerja DPR RI

    GELORA.CO – Memasuki 15 bulan masa pemerintahan Prabowo Subianto, dinamika demokrasi di Indonesia menunjukkan pola yang unik.

    Dominasi koalisi besar di lembaga legislatif menciptakan stabilitas politik yang luar biasa, namun di sisi lain melahirkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak populis oleh publik.

    Kondisi DPR RI setahun belakangan cenderung tenang tanpa konflik internal yang berarti.

    Para pengamat menilai zona nyaman para legislator ini merupakan hasil orkestrasi pimpinan dewan yang sangat rapi.

    Sosok Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, muncul sebagai figur paling berpengaruh yang mengendalikan arah kebijakan di Senayan.

    Rakyat bahkan menyematkan julukan Don Dasco kepada pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

    Perannya yang sangat sentral membuatnya mendapat label sebagai sutradara di balik paduan suara para anggota dewan dalam meloloskan berbagai regulasi.

    Istilah Kabinda dan Adidas

    Laporan utama Majalah Tempo edisi Maret 2025 mengungkap adanya jaringan politik yang sangat solid di bawah kendali Dasco.

    Muncul istilah khusus seperti Kabinda dan Adidas untuk mengidentifikasi lingkaran pengaruh sang wakil ketua.

    Kabinda atau Kader Binaan Dasco merujuk pada para politikus, mayoritas dari Partai Gerindra, yang menempati posisi strategis di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

    Sementara itu, Adidas atau Anak Didik Dasco merupakan jaringan lintas partai politik yang setia mendukung arahan dan strategi politik Dasco.

    Jaringan ini menyebar luas mulai dari Komisi, Panitia Kerja (Panja), hingga Badan Legislasi (Baleg).

    Kehadiran mereka memastikan setiap pembahasan undang-undang berjalan cepat dan efektif sesuai dengan target yang telah ditentukan.

    Pabrik Undang-Undang Tanpa Interupsi

    Mengutip ulasan Podcast Bocor Alus Politik, Baleg DPR RI kini seolah berubah menjadi pabrik undang-undang sepanjang tahun 2025.

    Peran Don Dasco sangat menentukan nasib sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU), apakah akan melaju cepat, tertahan, atau berhenti di tengah jalan.

    Fenomena ini membawa warna baru dalam sejarah parlemen Indonesia. Publik tidak lagi menyaksikan aksi hujan interupsi atau drama mematikan mikrofon saat pembahasan isu sensitif.

    Semua dinamika politik dikelola secara clear and clean oleh Dasco, yang kini memegang kendali penuh di legislatif setelah Fadli Zon beralih tugas menjadi Menteri Kebudayaan.

    Memasuki tahun 2026, publik kini menanti apakah model kepemimpinan satu pintu yang sangat efisien ini akan terus bertahan.

    Meski memberikan kepastian hukum yang cepat, efektivitas ini tetap menjadi sorotan dalam kacamata demokrasi terkait fungsi kontrol dan keterlibatan masyarakat.

  • Bagaimana Dasco Jadi ‘Jembatan’ Megawati hingga Abu Bakar Baasyir

    Bagaimana Dasco Jadi ‘Jembatan’ Megawati hingga Abu Bakar Baasyir

    GELORA.CO –  Tahun 2025 mencatat sejarah baru dalam dinamika politik Indonesia. Di tengah upaya pemerintah memperkuat stabilitas nasional, muncul sosok ‘jembatan komunikasi’ yang melintasi berbagai batas ideologi, yakni Sufmi Dasco Ahmad.

    Wakil Ketua DPR RI ini kembali membuktikan politik bukan hanya soal perebutan kuasa, melainkan seni menyatukan perbedaan melalui dialog.

    Dua pertemuan yang paling menyita perhatian publik tahun ini adalah saat Dasco menemui Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta tokoh agama kharismatik, Abu Bakar Ba’asyir.

    Apa maknanya bagi kita, terutama generasi milenial dan Gen Z? Berikut ulasannya.

    Menjaga “Banteng” dan “Garuda” Tetap Harmonis

    Pertemuan Dasco dengan Megawati Soekarnoputri di tahun 2025 dipandang sebagai pilar utama stabilitas politik pasca-transisi pemerintahan.

    Saat banyak pihak memprediksi akan terjadi gesekan antara fraksi di parlemen, Dasco justru hadir di Teuku Umar sebagai representasi pimpinan legislatif sekaligus orang kepercayaan Presiden terpilih.

    Fokus pertemuan ini adalah menyelaraskan pandangan mengenai keberlanjutan pembangunan nasional.

    Dasco berhasil memastikan bahwa fungsi pengawasan PDIP di parlemen berjalan konstruktif tanpa menghambat program strategis negara.

    Dalam sebuah kesempatan setelah pertemuan tersebut, Dasco menyampaikan pesan persatuan yang kuat.

    “Kita tidak boleh membiarkan ego sektoral di daerah menghambat visi besar pembangunan nasional yang sedang kita rintis bersama. Kontestasi sudah selesai, sekarang saatnya konsolidasi untuk rakyat.”

    Misi Kemanusiaan dan Keutuhan NKRI

    Kejutan politik terbesar di tahun 2025 terjadi saat Dasco bersilaturahmi dengan Abu Bakar Ba’asyir.

    Bagi banyak orang, ini adalah pertemuan yang kontroversial. Namun, Dasco melihatnya dari kacamata seorang negarawan: pentingnya merangkul seluruh elemen bangsa untuk mengakui konsensus nasional dan Pancasila.

    Pertemuan ini membawa pesan penting mengenai moderasi dan inklusivitas.

    Dasco mendengarkan aspirasi terkait perlindungan hak-hak sipil sambil terus menekankan pentingnya ketaatan pada konstitusi.

    Hal ini dilakukan untuk mencegah polarisasi yang sering kali dipicu oleh isu-isu keagamaan di media sosial.

    Dasco menegaskan bahwa DPR harus menjadi wadah bagi semua orang, tanpa terkecuali.

    “DPR adalah rumah rakyat. Tidak ada pintu yang tertutup bagi aspirasi yang konstruktif. Kami memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir harus melalui proses dialog yang jujur, bukan sekadar ketok palu tanpa mendengar suara dari bawah.”

    Dampak Nyata: Stabilitas Ekonomi dan Sosial

    Mengapa pertemuan dengan dua tokoh yang sangat kontras ini begitu penting? Jawabannya ada pada kepercayaan pasar dan ketenangan masyarakat.

    Dengan merangkul Megawati yang merupakan simbol kekuatan nasionalis dan Abu Bakar Ba’asyir sebagai tokoh pemilik basis massa religius tertentu, Dasco berhasil menutup celah-celah konflik yang bisa memicu instabilitas.

    Efeknya sangat dirasakan pada iklim investasi di pertengahan 2025. Dasco menyadari bahwa tanpa stabilitas politik, ekonomi akan goyah.

    “Kepastian hukum dan keberlanjutan ekonomi adalah kunci. Tanpa itu, ekonomi kita akan jalan di tempat. Rakyat butuh bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak mereka.”

  • Prabowo dan Dasco Sempat Bertemu di Istana, Bahas Bencana dan Ekonomi

    Prabowo dan Dasco Sempat Bertemu di Istana, Bahas Bencana dan Ekonomi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna sore ini. Prabowo sempat menerima kedatangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Apa yang dibahas keduanya?

    Pertemuan Prabowo dan Dasco diunggah di akun Sekretariat Kabinet (Setkab), Senin (15/12/2025). Prabowo menerima Dasco di Istana Merdeka.

    “Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Bapak Prof. Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin siang, 15 Desember 2025,” bunyi keterangan tersebut.

    Prabowo dan Dasco disebut membahas isu stabilitas ekonomi jelang akhir tahun. Pertemuan keduanya juga membahas perkembangan pemulihan bencana di utara pulau Sumatera.

    “Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan stabilitas ekonomi nasional menjelang akhir tahun serta berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi,” tulis akun Setkab.

    Prabowo, sore hari ini, memimpin sidang kabinet paripurna membahas penanganan bencana Sumatera. Dalam arahannya, Prabowo berbicara penanganan bencana hingga mengingatkan agar jangan ada wisata bencana.

    (gbr/imk)

  • Prabowo-Dasco bertemu bahas stabilitas ekonomi dan pemulihan bencana

    Prabowo-Dasco bertemu bahas stabilitas ekonomi dan pemulihan bencana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, untuk membahas perkembangan kondisi ekonomi nasional menjelang akhir tahun.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pertemuan tersebut juga mendiskusikan berbagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan daya tahan ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik.

    “Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan stabilitas ekonomi nasional menjelang akhir tahun serta berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi,” ujar Teddy sebagai keterangan resmi Sekretariat Presiden yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Selain isu ekonomi, Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah terdampak di Pulau Sumatra.

    Pembahasan difokuskan pada upaya percepatan rehabilitasi dan penyaluran bantuan agar berjalan efektif serta terkoordinasi dengan baik.

    “Selain itu, Presiden dan Wakil Ketua DPR RI membahas penanganan dan pemulihan bencana di tiga provinsi di wilayah Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar proses rehabilitasi dan bantuan kepada masyarakat terdampak dapat berjalan secara cepat dan terkoordinasi,” katanya.

    Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah bersama DPR RI dalam menjaga stabilitas nasional serta memastikan kehadiran negara secara nyata dalam merespons tantangan ekonomi dan kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.

    Pertemuan Prabowo dan Dasco di Istana merupakan kali pertama di bulan ini. Sebelumnya, Prabowo melakukan pertemuan dengan Dasco Ahmad di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/11), untuk membahas perkembangan berbagai persoalan hukum di tanah air.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XIII DPR: Prinsip bernegara harus diperkuat lewat RUU BPIP

    Komisi XIII DPR: Prinsip bernegara harus diperkuat lewat RUU BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa prinsip berbangsa dan bernegara harus diperkuat melalui adanya Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP.

    Pada prinsipnya, Willy memastikan bahwa DPR RI mendukung agar RUU tersebut bisa membuat lembaga BPIP mengalami kemajuan. Terlebih lagi, penyusunan undang-undang maupun peraturan-peraturan harus senafas dengan Pancasila.

    “BPIP harus benar-benar inklusif dan memiliki tanggung jawab sejarah yang harus kita klasifikasikan dengan baik,” kata Willy usai menghadiri acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan saat ini Komisi XIII DPR RI menunggu surat presiden (surpres) dari pemerintah untuk bisa segera membahas RUU BPIP. Jika surpres itu sudah dikirim ke DPR pada masa reses ini, DPR akan segera membahas RUU tersebut pada masa sidang mendatang.

    “Jadi, kami tunggu saja, sambil tentu melihat perkembangannya. Saya sendiri belum melihat hasil dari Badan Legislasi,” katanya.

    Menurut Willy, DPR pun akan mengkaji terlebih dahulu jika pemerintah sudah mengirim surpres beserta daftar inventarisasi masalah (DIM).

    Ia pun tidak ingin berspekulasi terkait potensi perubahan nomenklatur dalam BPIP.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-10 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

    Persetujuan itu dilakukan setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pandangannya kepada Pimpinan DPR RI secara tertulis. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Jakarta Senin (8/12).

    “Apakah RUU usulan inisiatif Badan Legislasi tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR,” kata Dasco yang dijawab setuju anggota DPR RI yang hadir.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Simak! Daftar Daerah UMP & UMK 2026 Tertinggi Jika Cuma Naik 3%

    Simak! Daftar Daerah UMP & UMK 2026 Tertinggi Jika Cuma Naik 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Aturan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026 belum terbit menjelang akhir tahun. Kondisi ini membuat kalangan buruh dan dunia usaha resah menantikan formula dan besaran penetapan upah minimum 2026.

    Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengharapkan kenaikan upah minimum tahun depan tidak kurang dari tahun lalu yaitu 6,5%.

    Kendati demikian, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

    “Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

    Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terlibat langsung dalam penentuan kebijakan upah minimum (UMP) 2026.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Dasco menyebut upah minimum menjadi salah satu perhatian utama Prabowo. “Presiden bilang, soal upah serahkan kepada saya. Nanti saya rundingkan seperti tahun lalu,” kata Dasco menirukan ucapan Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran pers KSPSI, Jumat (5/12/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut berujar bahwa Prabowo memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kalangan buruh. Dia mengungkit perihal diskresi presiden dalam kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% secara nasional. Besaran tersebut diumumkan langsung oleh Prabowo.

    “Kita sama-sama ingat, dulu Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mintanya sekian, tapi Presiden bilang sekian aja. Itu contoh bagaimana beliau memediasi,” ujar Dasco.

    Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti isu UMP yang terus berulang setiap tahunnya dan menghasilkan aturan-aturan yang berbeda pula.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa pihaknya akan menaati aturan pemerintah terkait UMP 2026, yang belum disosialisasikan memasuki pekan kedua Desember 2025.

    Namun, dia mengharapkan agar pemerintah dapat merumuskan regulasi yang berlaku dalam jangka panjang, terutama mengenai penentuan besaran upah maupun variasi upah antardaerah.

    “Hal yang kami inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kami dapat merencanakan bisnis dengan lebih baik lagi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, dikutip Selasa (9/12/2025).

    Berikut daftar UMP 2026 tertinggi jika naik 3%:

    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.664
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.426
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.253
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.364
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.732.363
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.565
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.314 menjadi Rp3.686.693
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.194 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Barat: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Sulawesi Tenggaran: dari Rp2.073.551 menjadi Rp3.165.758

    Berikut daftar UMK 2026 tertinggi jika naik 3%:

    Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp5.861.475
    Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp5.767.581
    Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp5.725.271
    DKI Jakarta: dari Rp5.397.761 menjadi Rp5.558.664
    Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.351.593
    Kota Cilegon: dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.281.927
    Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.280.704
    Kota Tangerang: dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.221.799
    Kota Surabaya: dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.183.618
    Kabupaten Mimika: dari Rp5.005.678 menjadi Rp5.155.848

  • Press Release Negatif Mencatut Sufmi Dasco Berpotensi Mengadu Domba

    Press Release Negatif Mencatut Sufmi Dasco Berpotensi Mengadu Domba

    GELORA.CO – Beredarnya press release pemberitaan dikalangan media online yang menyangkut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terakit isu personal dan keluarganya bertujuan agar menyebar luas diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir, Jumat(12/12/2025)

    “Saya menilai press release negatif yang dibuat oleh orang tertantu yang diduga mempunyai motif untuk membenturkan antara Wakil Ketua DPR RI dengan media online ini sangat berbahaya. Menurut saya ini harus telusuri karena ini jelas berbahaya dan membuat kegaduhan di masyarakat,” kata Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir lewat pernyataanya, Jumat (12/12/2025)

    Lebih lanjut Daeng Mukhsin menjelaskan bahwa seandainya tetap dibiarkan dan tidak diungkap biang kerok dari penyebab pemberitaan negatif Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bisa akan terus berkelanjutan untuk menyerang politisi dari kader Gerindra tersebut. Daeng meminta kepada rekan-rekan media untuk lebih jeli dan berhati-hati ketika menerima press release yang sipatnya untuk mengadu doma antara insan pers dengan Sufmi Dasco.

    “Saya meminta kepada rekan-rekan media untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi isu sensitif soal wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad karena diduga ada motif untuk membenturkan antara media dengan kader Gerindra tersebut. Padahal sejatinya antara pejabat negara dalam hal ini DPR RI dan media merupakan mitra yang strategis,” jelas Daeng.

    Sebelumnya diberitakan, adanya press release berjudul Fenomena Takedown Link Media Meredam Isu dengan Tawaran Transaksional

    Berikut isi beritanya, penghapusan link pemberitaan di media online atau yang lazim dikenal dengan istilah Takedown menjadi fenomena dalam dunia penyiaran informasi publik. Beberapa isu sensitif terkait personal yang naik di pemberitaan media online, diminta untuk dihapus oleh pihak tertentu dengan tujuan agar pemberitaan tidak beredar luas

    Dalam kode etik Dewan Pers ditegaskan bahwa setiap keberatan terhadap produk jurnalistik, termasuk permintaan penghapusan (takedown) berita, wajib diproses melalui mekanisme resmi di Dewan Pers. Hal itu kembali ditegaskan Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, sebuah acara di Jakarta, Selasa (2/12/2025)

    “Selama teman-teman menjalankan kerja jurnalistik yang benar, taat aturan, objektif, dan profesional, itu sudah cukup,” ujarnya.

    Dewan Pers menekankan bahwa tidak ada pihak yang dapat meminta media untuk menghapus berita secara langsung. Setiap aduan harus melalui Dewan Pers, yang kemudian akan melakukan analisis, mediasi, hingga menentukan langkah korektif seperti hak jawab, koreksi, atau takedown bila terbukti terjadi pelanggaran kode etik.

    “Tidak bisa orang yang keberatan langsung meminta media men-takedown berita. Itu tidak dibenarkan,” tegas perwakilan Dewan Pers.

    Menanggapi pernyataan Dewan Pers tersebut, Pengamat Media Litbang Demokrasi, Purbo Satrio menyebut fenomena takedown sepihak sebagai wilayah abu-abu dalam dunia penyiaran

    “Takedown sepihak sering dilakukan oleh tokoh politik yang tidak ingin memperlebar sebuah isu yang berkembang di media. Dia memilih jalur transaksional dengan sejumlah uang sebagai pengganti berita yang dihapus, daripada harus melalui prosedur mekanisme Dewan Pers” ungkap Purbo Satrio saat dihubungi awak media.

    Tokoh politik yang dimaksud Purbo sudah cukup dikenal oleh kalangan jurnalis media non mainstream. Menurut Purbo tokoh tersebut memiliki tim lapangan yang cukup solid melobby pemilik media untuk bersedia menurunkan link pemberitaan yang menyangkut dirinya.

    “Bung Dasco salah satu tokoh yang royal membelanjakan dananya untuk kepentingan takedown berita. Teman-teman media sudah banyak yang tahu” jelas Purbo.

    Permintaan penghapusan berita oleh Dasco menurut pengamat Media tersebut masih dalam kategori wajar. Wakil Ketua DPR-RI dari Gerindra sering memberikan arahan kepada tim-nya untuk menegosiasikan pemberitaan negative tentang dirinya di media online.

    “Tidak hanya berita negative, belakangan ini marak pemberitaan terkait istri dan anaknya diminta takedown. Beritanya positif tapi pihak bung Dasco memang tidak menginginkan keluarganya diekspose” jelas Purbo

    Takedown bagi sebagian media online non mainstream menjadi pos pemasukan di luar iklan dan kerja sama rilis. Bukan dianggap sebagai pembungkaman informasi publik, tetapi meredam sebuah isu yang sedang hangat berkembang. Keputusan takedown sepenuhnya ada di tangan pemilik media, dan pihak yang berkepentingan dengan tawaran sejumlah dana juga tidak memaksakan.

  • Nasib Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Tak Izin: Dipecat Gerindra-Magang di Kemendagri

    Nasib Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Tak Izin: Dipecat Gerindra-Magang di Kemendagri

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Aceh Selatan, Mirwan kini harus menelan pil pahit setelah melancong ke luar negeri untuk ibadah umrah. Ibadah yang seharusnya berlangsung khidmat justru berakhir dengan keputusan politik yang pelik bagi dirinya.

    Pasalnya, politikus Partai Gerindra itu “safari” ketika wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat diterpa bencana hidrometeorologi yang memporak-porandakan infrastruktur, menelan korban jiwa, sampai hilangnya ratusan orang. 

    Keberadaannya di Tanah Suci terkuak di media sosial sehingga memancing protes publik dan elite partai politik baik yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Keputusan cepat diberikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono dengan memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Melalui pesan tertulis, Jumat (5/12/2025), Sugiono mengatakan pencopotan Mirwan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari berbagai pihak. Dia menyayangkan sikap kepemimpinan dari Mirwan.

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sugiono, Jumat (5/12/2025).

    Sugiono menjelaskan tindakan Mirwan bertentangan dengan Partai Gerindra yang mengharuskan kadernya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

    Sugiono menilai kepemimpinan Mirwan sangat buruk. Sikapnya juga mencoreng marwah partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Gerindra begitu gencar memerintahkan seluruh jajaran untuk gotong royong memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra-Aceh.

    Menteri Luar Negeri itu mengatakan proses administrasi pemberhentian telah dilakukan DPP Partai Gerindra. Termasuk mencari pengganti Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Saya juga sudah memerintahkan ketua DPD Partai Gerindra Aceh untuk mencari penggantinya sekaligus membuat surat keputusan untuk itu,” ucapnya, Senin (8/12/2025).

    Pada hari yang sama setelah Anggota Parlemen menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang ke-II Tahun 2025-2026, Ketua DPR, Puan Maharani memberikan tanggapan atas sikap Mirwan.

    Menurut Puan, setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani wilayah dan masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

    “Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” tegas Puan.

    Tanggapan lainnya disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dirinya mendesak Mirwan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk menjalani hukuman. 

    Dasco mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan Mirwan. Bahkan, Dasco menegaskan agar kepemimpinan Aceh Selatan diganti dengan penunjukan pejabat sementara atau Plt. 

    “Kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt,” jelas Dasco

    Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menyampaikan digantikannya Mirwan dengan Plt agar penanganan bencana berlangsung efektif.

    Terkait pencopotan jabatan Mirwan, Dasco menjelaskan hal itu sesuai mekanisme yang ada dengan menyerahkan kepada DPRD. Begitupun pemberian sanksi dari partai melalui Mahkamah Partai.

    Usai Dasco memberikan tanggapan, pernyataan sikap disampaikan oleh Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburrokhman yang mengatakan bahwa membuka peluang untuk menggelar sidang terhadap Mirwan.

    Pelaksanaan sidang juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono yang telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi yang berat bagi Mirwan.

    Pada esok hari, Selasa (9/12/2025), Mirwan akhirnya meminta maaf melalui Instagram pribadinya @h.mirwan_ms_official. Mirwan meminta maaf kepada sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto; Mendagri Tito Karnavian; Gubernur Aceh Muzakir Manaf; hingga seluruh masyarakat Indonesia dan Aceh, terutama terhadap warga Aceh Selatan.

    “Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ujar Mirwan.

    Mirwan mengakui tindakan yang dilakukan salah karena berlangsung disaat Aceh dilanda bencana sehingga mengganggu stabilitas nasional.

    Mirwan berjanji akan bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca bencana. Dia akan bekerja keras memulihkan nama baik di mata publik dan berjanji kejadian serupa tidak terulang kembali.