Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • DPR-Pemerintah sepakat organisasi pengemudi masuk tim RUU LLAJ

    DPR-Pemerintah sepakat organisasi pengemudi masuk tim RUU LLAJ

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan DPR RI dan pemerintah sepakat agar sejumlah organisasi pengemudi untuk masuk ke dalam tim penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkoordinir tim tersebut yang terdiri dari sejumlah organisasi maupun Komisi V DPR RI.

    “Tim ini berguna dalam membantu pihak DPR dalam hal ini Komisi V, yaitu untuk melakukan revisi UU,” kata Dasco saat memimpin rapat dengan Aliansi Pengemudi Independen (API) dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, sejumlah aspirasi yang sudah disampaikan oleh asosiasi pengemudi perlu didiskusikan dan dicari jalan keluarnya untuk bisa masuk ke dalam undang-undang. Untuk itu, dia meminta agar undang-undang itu bisa segera terbentuk tak perlu menunggu lama.

    “Jadi mungkin kami Pimpinan DPR akan monitoring melalui teman-teman dari Pimpinan Komisi V apakah tim ini akan berjalan sesuai kita harapkan semua,” katanya.

    Selain itu, dia menyampaikan bahwa ada sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh organisasi pemudi, di antaranya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dan SIM B2 agar digratiskan, karena jumlahnya tak terlalu Banyak.

    Kemudian, menurut dia, DPR RI juga akan mendorong pemerintah guna membuat rumah khusus pengemudi angkutan logistik karena 90 persen pengemudi tak bisa mengakses perumahan subsidi.

    “Nanti akan kita sambungkan dengan program kementerian perumahan yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya membuat rumah subsidi yang jumlahnya 3 juta rumah,” katanya.

    Dia juga mendorong agar anak-anak pengemudi logistik mampu bersekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan mendapatkan program KIP Kuliah dan PIP yang disediakan oleh pemerintah.

    “Nanti di dalam tim tolong diinventarisir supaya bisa kita sambungkan dengan kementerian yang berkaitan dengan masalah ini. Nanti dibikin database-nya supaya bisa kita dorong berjalan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR rapat dengan aliansi pengemudi percepat RUU LLAJ dan “Zero ODOL”

    DPR rapat dengan aliansi pengemudi percepat RUU LLAJ dan “Zero ODOL”

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan DPR RI menggelar rapat dengan Aliansi Pengemudi Independen (API) dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) untuk menyerap aspirasi guna mempercepat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) demi mewujudkan Zero Over Dimension-Over Loading (ODOL) kendaraan.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar pada 4 Agustus lalu. DPR akan mempercepat revisi UU LLAJ dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah.

    “DPR RI berkomitmen merealisasikan setiap kesepakatan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh pengemudi Indonesia,” kata Dasco saat memimpin rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan dalam rapat itu, DPR RI juga menghadirkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta perwakilan pemerintah lainnya dan pimpinan Komisi V DPR RI yang membidangi urusan perhubungan.

    Menurut dia, DPR RI akan membentuk tim kecil yang terdiri dari anggota Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan, serta perwakilan dari asosiasi pengemudi untuk membahas hal-hal teknis mengenai mengenai UU tersebut.

    Selain itu, menurut dia, seluruh pihak berkomitmen penuh untuk menciptakan Zero ODOL pada tahun 2027, diiringi perlindungan hukum, kesejahteraan, dan fasilitas pendukung lainnya, sesuai aspirasi dari para pengemudi.

    “Mari kita jadikan pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa kita bekerja untuk mewujudkan Zero ODOL untuk kepentingan rakyat kita,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum API Suroso mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemerintah untuk menciptakan situasi lalu lintas yang tertib, efisien, dan aman.

    Menurut dia, revisi UU itu perlu menghasilkan aturan yang tepat sasaran dan berkeadilan dalam pelaksanaannya.

    Selain itu, dia mendorong pemerintah memberikan sarana serta mekanisme pembentukan Lembaga Pengawas Transportasi Independen (LPTI) dengan mencantumkan pembentukannya sebagai salah satu unsur wajib dalam revisi UU LLAJ.

    “Hasil revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi landasan hukum pembentukan LPTI,” kata Suroso.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco Koordinasikan Penanganan Ponpes Ambruk Al Khozyni dengan Pemerintah

    Dasco Koordinasikan Penanganan Ponpes Ambruk Al Khozyni dengan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR sudah berkoordinasi dengan pemerintah guna mengatasi musibah bangunan pondok pesantren (ponpes) yang ambruk di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

    Dia ingin agar kejadian itu bisa cepat teratasi dan tidak terulang kembali di tempat-tempat atau ponpes yang lain. Dia pun menyatakan prihatin atas musibah yang menimbulkan korban jiwa tersebut.

    “Tadi kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintah untuk bergerak membantu dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” kata Dasco dikutip dari Antara, Rabu (1/10/2025).

    Menurut dia, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu bergerak cepat untuk mengatasi musibah itu.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga Selasa siang Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 38 orang yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

    “38 orang,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dari insiden ini total korban yang telah dievakuasi sebanyak 102 orang, 91 orang di antaranya berhasil menyelamatkan diri secara mandiri, sedangkan 11 lainnya dievakuasi oleh tim SAR gabungan, dan satu di antaranya meninggal dunia.

    Sementara itu, sebanyak 77 korban luka-luka telah dibawa ke sejumlah rumah sakit terdekat, yaitu 34 orang ke RSUD Sidoarjo, 38 orang ke RS Siti Hajar, dan empat orang ke RS Delta Surya.

  • Dasco Tegur Pimpinan Komisi IX DPR, Ada Apa?

    Dasco Tegur Pimpinan Komisi IX DPR, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan teguran terbuka kepada Komisi IX DPR RI. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan terkait pembahasan lanjutan terhadap regulasi penting tersebut, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan sejak Oktober 2024.

    “Saya minta Komisi IX saat ini menjelaskan pembahasan UU ini karena teman-teman buruh mengatakan belum dengar ada angin atau hujan terkait pembahasan,” tegas Dasco dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Pernyataan Dasco langsung menyorot perhatian publik, termasuk kalangan serikat buruh yang selama ini menagih komitmen DPR terhadap revisi UU Ketenagakerjaan pasca putusan MK yang membatalkan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menjelaskan bahwa pembahasan masih dalam tahap penjaringan aspirasi dan belum masuk ke tahapan formalisasi draf.

    “Saat ini tahap mendengarkan masukan tadi, jadi masih hearing, kita dengar dari 22 konfederasi dan pihak lain, kami agendakan juga masukan dari daerah, yang penting kita dengarkan,” ujar Putih.

    Ia juga menambahkan bahwa proses penyusunan telah berjalan meski belum sepenuhnya rampung.

    “UU ketenagakerjaan udah berproses dan berjalan tapi masih menerima masukan, sebenarnya kemarin sudah dengarkan juga jadi catatan Panja RUU Ketenagakerjaan,” jelasnya.

    Di sisi lain, kalangan buruh menyampaikan kritik tajam kepada DPR yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam menindaklanjuti putusan MK. Jubir Partai Buruh, Said Salahudin, mempertanyakan komitmen legislatif dalam mempercepat pembahasan yang menyangkut jutaan nasib pekerja.

    “Kami punya tanggungjawab moril untuk menindaklanjuti putusan MK, sayangnya 11 bulan udah berjalan sejak MK menjatuhkan putusan di Oktober 2024, rupanya kami belum mendengar kejelasan dari DPR RI sebagai pemegang kekuasaan untuk UU, apakah sudah ada draf resmi atau naskah akademik?” ujar Said.

    Lebih lanjut, Said mengaku pihaknya mengambil langkah inisiatif dengan menyusun masukan sendiri untuk disampaikan ke DPR karena merasa tidak ada kejelasan dari parlemen.

    “Di luar kami terima, tapi tidak jelas, belum bisa dikonfirmasi, karenanya kami inisiatif untuk menuangkan dulu secara garis besar masukan dari KSP PB (Presidium Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh),” katanya.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pimpinan DPR terima audiensi serikat pekerja soal RUU Ketenagakerjaan

    Pimpinan DPR terima audiensi serikat pekerja soal RUU Ketenagakerjaan

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Presidium Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) guna mendengar masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif dari KSP-PB dalam menyuarakan aspirasi pekerja Indonesia. Dia pun berkomitmen bahwa DPR RI akan terbuka dalam menerima masukan.

    “DPR RI terbuka terhadap masukan konstruktif demi terciptanya undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, DPR RI berupaya merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan.

    Selain melindungi hak-hak pekerja, menurut dia, RUU itu juga disusun untuk mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa.

    “Dan komitmen kami juga adalah mendengarkan bersama-sama, mencari solusi yang terbaik bagi rakyat,” katanya.

    Dalam rapat audiensi itu, hadir juga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin.

    Sementara itu, petinggi Partai Buruh Said Salahudin menjelaskan bahwa Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja merasa punya tanggung jawab moril untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 soal UU Ketenagakerjaan harus dipisah dari UU Cipta Kerja.

    Dia pun menyayangkan bahwa sudah 11 bulan lamanya belum kunjung mendapat kejelasan dari DPR RI soal RUU Ketenagakerjaan.

    Untuk itu, pihaknya pun mengambil inisiatif untuk menyusun masukan secara garis besar dari koalisi serikat pekerja yang dibuat menjadi satu naskah.

    Menurut dia, naskah itu berisi prinsip-prinsip pembentukan UU Ketenagakerjaan hingga pokok-pokok pikiran yang penting untuk diatur dalam UU.

    “MK itu meminta untuk membentuk undang-undang baru, bukan undang-undang revisi,” kata Said.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco Sebut Prabowo Bakal Hadir di Puncak Munas ke-VI PKS

    Dasco Sebut Prabowo Bakal Hadir di Puncak Munas ke-VI PKS

    Jakarta

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan hadir pada puncak acara Munas PKS. Dia pun mengucapkan selamat kepada PKS atas diselenggarakannya Munas ke-VI.

    “Besok (hari ini) acara puncak akan diisi oleh Presiden RI Pak Prabowo Subianto. Dan dari apa yang disampaikan oleh Presiden PKS, tentunya juga menjadi perhatian kita semua,” kata Dasco usai menghadiri acara Munas ke-VI PKS, di Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam.

    Presiden PKS Almuzammil Yusuf saat memberikan sambutan di acara Munas juga mengatakan semestinya Prabowo hadir malam ini. Namun Prabowo absen dan telah meminta izin karena baru pulang usai menghadiri sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat.

    “Sedianya sesi malam ini kita akan menghadirkan Presiden Republik Indonesia yang kita cintai, kita hormati, kita doakan kesehatannya, untuk bisa menjalankan tugas full memimpin bangsa, Bapak Prabowo Subianto,” kata dia.

    “Namun setelah beliau dalam perjalanan panjang sidang ke-80 PBB dan melanjutkan kunjungan ke beberapa negara, dan beliau baru sampai kemarin sore kalau tidak salah, sehingga beliau izin malam ini untuk tidak hadir,” tambahnya.

    (ial/dek)

  • Presiden Prabowo Akan Hadir di Puncak Munas VI PKS Besok
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 September 2025

    Presiden Prabowo Akan Hadir di Puncak Munas VI PKS Besok Nasional 28 September 2025

    Presiden Prabowo Akan Hadir di Puncak Munas VI PKS Besok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI PKS, Senin (29/9/2025).
    Al Muzammil menyebut, sejatinya Prabowo sudah diagendakan hadir pada sesi malam ini.
    Namun, lantaran baru tiba di Tanah Air setelah perjalanan panjang dari sidang ke-80 Majelis Umum PBB dan sejumlah kunjungan luar negeri, Prabowo berhalangan hadir.
    “Dalam Munas ini sedianya sesi malam ini kita akan menghadirkan Presiden Republik Indonesia yang kita cintai, kita hormati, kita doakan kesehatannya, untuk bisa menjalankan tugasnya penuh memimpin bangsa, Bapak Prabowo Subianto,” kata Al Muzammil dalam pidato di acara pembukaan Munas ke-VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    “Namun setelah beliau dalam perjalanan panjang sidang ke-80 PBB dan melanjutkan kunjungan ke beberapa negara, beliau baru sampai kemarin sore,” ujarnya menjelaskan.
    Menurut Al Muzammil, Prabowo telah menyampaikan izin tidak dapat hadir pada malam ini.
    Namun, ia memastikan Kepala Negara akan datang dalam agenda puncak yang digelar Senin esok.
    Kepastian ini turut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Al Muzammil.
    “Pak Dasco kemarin menginfokan saya, jam 10 pagi besok Pak Prabowo akan hadir menyapa seluruh kader PKS yang mewakili 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk menyampaikan kangennya kepada kader PKS,” ucapnya.
    Sementara itu, Dasco yang juga hadir di lokasi membenarkan rencana kehadiran Presiden RI tersebut.
    “Besok acara puncak akan diisi oleh Presiden RI Pak Prabowo Subianto,” kata Dasco.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wagub Aceh Senang TKD Tak Kena Efisiensi Terima Kasih Purbaya, Teristimewa Pak Prabowo

    Wagub Aceh Senang TKD Tak Kena Efisiensi Terima Kasih Purbaya, Teristimewa Pak Prabowo

    L

    OlehLuluk Handayani Sukmawati PutriDiperbaharui 12 Jan 2026, 14:16 WIB

    Diterbitkan 12 Jan 2026, 14:10 WIB

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hingga Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah melakukan rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) penanganan bencana di Aceh, Sabtu (10/1).

    Usai rapat, Wagub Aceh Fadhlullah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menkeu Purbaya dan DPR terkait kebijakan anggaran TKD 2026 untuk wilayahnya. Fadhlullah bersyukur Pemprov Aceh tak dikenakan efisiensi anggaran demi percepatan pemulihan pascabencana.

    “Atas nama Pemerintah Aceh mewakili 23 kabupaten/kota mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Dasco dan kepada rombongan, Ketua Satgas dan juga kepada Pak Purbaya, yang teristimewa kepada Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Fadhlullah.

  • Usil Purbaya Guyon ‘Senggol’ Kasad Maruli Bikin Ngakak: Kalau Punya Utang Bosnya Datang…

    Usil Purbaya Guyon ‘Senggol’ Kasad Maruli Bikin Ngakak: Kalau Punya Utang Bosnya Datang…

    L

    OlehLuluk Handayani Sukmawati PutriDiperbaharui 12 Jan 2026, 14:06 WIB

    Diterbitkan 12 Jan 2026, 13:59 WIB

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hingga Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah melakukan rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) penanganan bencana di Aceh, Sabtu (10/1).

    Purbaya soal alokasi dana sebesar Rp3 triliun untuk Satgas Jembatan yang dipimpin oleh Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak. Atas perintah Presiden Prabowo dikucurkan dana Rp3 triliun.

    “Satgas Jembatan punya 3 triliun, kalau enggak beres juga keterlaluan. Utang lunas ya pak,” kata Purbaya.

    Dalam rapat Purbaya ‘menyenggol’ Kasad Maruli yang tidak hadir. “Kalau utang lunas anak buahnya yang datang,” canda Purbaya disambut tawa.

  • Ekspresi Purbaya Beri Kode saat Dasco Telepon Prabowo, Ada Keputusan Penting TKD Aceh

    Ekspresi Purbaya Beri Kode saat Dasco Telepon Prabowo, Ada Keputusan Penting TKD Aceh

    L

    OlehLuluk Handayani Sukmawati PutriDiperbaharui 12 Jan 2026, 14:01 WIB

    Diterbitkan 12 Jan 2026, 13:55 WIB

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menelepon Presiden Prabowo Subianto di sela-sela rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) penanganan bencana di Aceh, Sabtu (10/1).

    Awalnya, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah meminta kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tidak terkena efisiensi pada 2026.

    Purbaya mengatakan, harus melapor terlebih dahulu kepada Kepala Negara. Setelah dihubungi Dasco, Prabowo menyetujui anggaran TKD Aceh tidak akan terkena efisiensi di tahun ini. Satu ruangan pun langsung tepuk tangan.