Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Dasco: Status Kementerian BUMN akan turun jadi Badan Penyelenggara

    Dasco: Status Kementerian BUMN akan turun jadi Badan Penyelenggara

    “Dia (badan) sendiri tetap. Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara, Badan Penyelenggara BUMN,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN.

    Dengan begitu, menurut dia, Kementerian BUMN tidak akan melebur dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), tetapi tetap sebagai badan tersendiri.

    “Dia (badan) sendiri tetap. Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara, Badan Penyelenggara BUMN,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, dia pun menjelaskan bahwa urgensi revisi UU BUMN adalah karena sejauh ini fungsi Kementerian BUMN sudah diambil oleh BPI Danantara. Saat ini, Kementerian BUMN hanya berfungsi untuk adalah regulator pemegang saham Seri A dan menyetujui Rancangan Peraturan Perusahaan (RPP).

    “Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan,” katanya.

    Kemudian, dia mengatakan revisi UU BUMN juga untuk mengakomodir atau memasukkan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait BUMN. Nantinya, putusan soal wakil menteri yang dilarang untuk menjabat sebagai komisaris BUMN juga bakal dimasukkan ke dalam revisi UU tersebut.

    “Berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat undang-undang BUMN direvisi, itu banyak masukan mengenai beberapa hal di situ, yang kemudian akhirnya dipikirkan oleh teman-teman untuk kemudian direvisi,” katanya.

    Menurut dia, DPR RI akan berupaya agar revisi UU BUMN bisa selesai sebelum penutupan masa sidang ini, atau sebelum tanggal 2 Oktober 2025. DPR RI pun, kata dia, menyerap aspirasi yang banyak disampaikan oleh publik selama ini.

    “Nah itu yang kira-kira kemudian sedang dibahas sekarang, nanti kita lihat aja hasil pembahasan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta pemerintah bentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria

    DPR minta pemerintah bentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria setelah mendengar aspirasi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

    Dia menyampaikan hal itu saat membacakan kesimpulan rapat audiensi bersama KPA dan sejumlah kementerian yang terkait dengan persoalan agraria di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    “DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria,” kata Dasco.

    Ucapan Dasco itu pun disambut tepuk tangan oleh para perwakilan dari KPA serta sejumlah kelompok petani dan nelayan dari berbagai daerah yang turut ikut dalam audiensi tersebut.

    Selain itu, Dasco mengatakan bahwa DPR RI juga mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI.

    Di sisi lain, dia mengatakan DPR RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan permasalahan konflik agraria.

    Menurut dia, Pansus itu akan dibentuk pada saat Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penutupan masa sidang pada 2 Oktober mendatang.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI atas pertemuan tersebut.

    Namun, kata dia, beberapa hal masih perlu didiskusikan lebih lanjut soal kebijakan satu peta, politik pangan, hingga bank tanah, hal pengelolaan, dan tanah terlantar.

    Selain itu, menurut dia, para petani bukan hanya menginginkan sekedar akses pemanfaatan lahan, tetapi kepemilikan secara penuh.

    “Selebihnya kami sangat terbuka untuk berdiskusi dan menindaklanjutinya,” kata Dewi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Audiensi dengan DPR, KPA Usul Ada Lembaga Ad Hoc Khusus Reforma Agraria

    Audiensi dengan DPR, KPA Usul Ada Lembaga Ad Hoc Khusus Reforma Agraria

    Jakarta –

    Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengusulkan lembaga khusus yang mengurusi reforma agraria. Dewi mengusulkan lembaga itu nantinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Dewi saat audiensi bersama pimpinan DPR RI di ruang rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Hadir dalam rapat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.

    “Bapak Dasco, Pak Saan, Pak Cucun, kami ingin ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria,” kata Dewi.

    Dewi mengaku pernah mengusulkan lembaga khusus reforma agraria secara berulang kali. Hal itu diusulkan saat masa kepemerintan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, kemudian masa transisi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Kenapa? Karena sudah berulang kali dulu zaman Presiden Ibu Megawati kami mengusulkan juga tapi ditolak, lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi desk direktorat penanganan sengketa, tapi itu tidak terbukti bisa, karena konflik agraria itu lintas sektoral, ada yang berkaitan kehutanan, tambang,” jelasnya.

    Menurutnya, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang eksis saat ini tidak berjalan. Dia mengatakan gugus tugas itu hanya menjalankan rapat-rapat saja.

    “Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria yang sekarang tidak jalan, sedikit saja yang jalan, tapi banyak yang tidak jalan, hanya rapat-rapat, output pembentukan GTRA di kabupaten provinsi, di tempat-tempat eksotis, tapi tidak melibatkan petani, nelayan, CSO yang selama ini mendesakan reforma agraria,” ujarnya.

    “Kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari presiden, badan pelaksanaan reforma agraria yang tanggung jawab langsung kepada presiden dan melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria,” paparnya.

    “Karena kalau balik lagi ke Kemenko Ekonomi ada bias kepentingan, Kemenko Ekonomi pasti targetnya pengadaan tanah ya untuk skala besar, bukan untuk petani kecil,” sambung Dewi.

    Dewi menyebut lembaga khusus reforma agraria itu bisa bersifat ad hoc. Menurutnya, presiden harus memimpin langsung reforma agraria.

    “Jadi perlu ada kelembagaan khusus yang otoritarif bersifat ad hoc. Di berbagai negara reforma agraria itu ada time framenya, misalnya kalau mau 9 juta hektar targetnya mau dicapai dalam jangka waktu berapa,” ungkap dia.

    “Di Indonesia tidak ada time frame-nya, nggak bersifat ad hoc, harusnya ada kelembagaan khusus yang memang itu dipimpin langsung oleh presiden, sehingga bisa mengecek progres setiap menteri dan lembaga,” imbuhnya.

    (amw/gbr)

  • DPR Sahkan RAPBN 2026 dengan Defisit Rp689 Triliun

    DPR Sahkan RAPBN 2026 dengan Defisit Rp689 Triliun

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Dalam APBN 2026, ditetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara Rp3.842,73 triliun, dengan defisit anggaran mencapai Rp689,15 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun keseimbangan primer ditargetkan sebesar Rp89,71 triliun.

    Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 menyampaikan bahwa agenda rapat kali ini adalah pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU RAPBN 2026.

    “Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 22 September 2025, acara Rapat Paripurna hari ini adalah satu, Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026,” ujar Puan.

    Dalam kesempatan tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia mempersilakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, untuk menyampaikan laporan pembahasan sebelum akhirnya meminta persetujuan anggota dewan.

    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada anggota dewan yang hadir.

    Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa APBN 2026 akan menjadi instrumen fiskal penting dalam menghadapi ketidakpastian global sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

    “APBN ini kita posisikan sebagai penggerak kebangkitan, baik untuk iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, maupun sektor pariwisata,” kata Said. [hen/beq]

  • Lawatan ke 4 Negara, Prabowo Akan Kembali ke RI 27 September

    Lawatan ke 4 Negara, Prabowo Akan Kembali ke RI 27 September

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan lawatan ke Jepang, Amerika Serikat (AS), Kanada dan Belanda. Prabowo dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 27 September mendatang.

    Prabowo bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/9/2025), pukul 23.30 WIB. Prabowo menggunakan pesawat kepresidenan PK-GIG dalam lawatannya kali ini.

    Sejumlah pejabat mendampingi keberangkatan Prabowo. Mereka ialah Mensesneg Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kasetpres Ariyo Windutomo dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan Prabowo memulai rangkaian lawatannya dengan menyambangi Osaka, Jepang. Di sana, Prabowo akan menghadiri gelaran Osaka Expo dan mengunjungi Pavilion Indonesia.

    “Sebelum ke New York, beliau akan singgah dulu di Osaka, mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke New York,” kata Sugiono di Lanud Halim sebelum ikut mendampingi kegiatan luar negeri presiden.

    Dari Jepang, Prabowo bertolak ke New York, AS. Prabowo dijadwalkan tiba di New York pada 23 September untuk menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB.

    “Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights, yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini,” jelas Sugiono.

    Selanjutnya, Prabowo akan melanjutkan kunjungan ke Ottawa, Kanada. Prabowo akan meneken kesepakatan kerja sama ekonomi Indonesia-Canada CEPA.

    “Selanjutnya beliau akan berangkat dalam perjalanan kembali ke Jakarta dan singgah di Ottawa, Kanada, untuk melakukan kunjungan resmi dan menyaksikan penandatanganan Indonesia-Canada-CEPA itu pada tanggal 24, rencananya,” ujarnya.

    Setelah itu, Prabowo bertolak ke Belanda dari Kanada. Prabowo akan melakukan kunjungan kepada Raja Belanda Willem Alexander dan PM Belanda Dick Schoof.

    “Kemudian dari Ottawa beliau akan ke Belanda, rencananya akan diterima oleh Raja dan Acting Perdana Menteri Belanda, dan setelah itu akan kembali ke Tanah Air,” kata Sugiono.

    Setelah rangkaian kunjungan 4 negara, Prabowo direncanakan kembali ke Tanah Air pada akhir September.

    “Mungkin 26-27 (September),” katanya.

    (fca/azh)

  • Lawatan ke 4 Negara, Prabowo Akan Kembali ke RI 27 September

    Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Terbang ke AS Malam Ini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Amerika Serikat (AS) malam ini. Prabowo akan berpidato di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025 mendatang.

    Pantauan detikcom, Jumat (19/9/2025), Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 23.10 WIB. Prabowo menggunakan pesawat kepresidenan PK-GIG.

    Sejumlah pejabat yang mendampingi keberangkatan Prabowo, yakni Mensesneg Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kasetpres Ariyo Windutomo dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana.

    “Pada malam hari ini, Bapak Presiden akan bertolak memulai rangkaian kunjungannya ke New York dalam rangka menghadiri sidang umum Persekatan Bangsa-Bangsa yang ke-80,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono sebelum ikut mendampingi kegiatan presiden.

    Sugiono menjelaskan tema sidang umum PBB kali ini memperbarui kembali semangat multilateralisme terkini. “Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights, yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini,” kata Sugiono.

    Sugiono mengatakan Prabowo akan tiba di AS pada 23 September. Di New York, Prabowo disebut akan menghadiri sejumlah agenda.

    “Utamanya nanti ada agenda tentang two state solution pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York,” lanjut dia.

    Sugiono menjelaskan rangkaian kunjungan Prabowo diawali ke Jepang, kemudian AS, lalu ke Kanada dan Belanda. Ia mengatakan Prabowo direncanakan kembali ke Tanah Air pada akhir September.

    “Mungkin 26-27 (September),” katanya.
    Diketahui, Sidang Umum Ke-80 PBB telah dibuka pada 9 September 2025. Dua minggu kemudian, akan digelar Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September 2025.

    Kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB bakal menjadi kali pertama Presiden RI menghadiri forum tersebut dalam 10 tahun terakhir. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.

    (fca/wnv)

  • Ojol Curhat ke DPR, Minta Tolak Status Pekerja & Potongan 10%

    Ojol Curhat ke DPR, Minta Tolak Status Pekerja & Potongan 10%

    Jakarta –

    Perwakilan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) mengungkapkan telah bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertemuan dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Saan Mustopa (NasDem), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB).

    Dalam audiensi itu hadir pula perwakilan Sekret Tiga Pilar, Gojek Gaul Saharjo (GOGAS), Admin Jabodetabek (ADJAB), dan Driver Ori Indonesia (DOI).
    Salah satu perwakilan URC, Billy, menegaskan mitra ojol aktif tidak akan ikut aksi demonstrasi yang rencananya digelar 17 Desember 2025 di depan DPR.

    “Kami lebih memilih jalur tepat, salah satunya melalui FGD bersama Kemenhub pada 24 Juli lalu dan bertemu langsung dengan pimpinan DPR,” kata Billy di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Billy menyebut pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto sudah memahami persoalan yang dihadapi para driver ojol. “Kami menyatakan mitra tidak mau dijadikan pekerja dan menolak potongan 10%,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan pertemuan dengan pimpinan DPR itu difasilitasi dewan adat dan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. “Alhamdulillah kami sudah menyampaikan masukan. Pimpinan DPR akan membawa aspirasi ini agar baik bagi mitra yang benar-benar mencari nafkah di jalanan,” ujarnya.

    Billy menambahkan informasi yang ia peroleh menyebut pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjadi payung hukum bisnis ride-hailing di Indonesia. Selain itu, revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga masih dibahas di Komisi V DPR.

    “Perpres itu akan memberikan poin-poin penting untuk kita sebagai mitra ojol. Detailnya belum disampaikan, tapi kami berharap ini jadi solusi,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Respons Gojek soal Tuntutan Demo Ojol Hari Ini” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Reformasi Polri, Kapolri terbuka terima masukan publik untuk perbaikan

    Reformasi Polri, Kapolri terbuka terima masukan publik untuk perbaikan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut institusi yang dia pimpin itu terbuka dan selalu menerima kritik dan masukan dari publik terkait perbaikan-perbaikan atas kinerja kepolisian.

    Menurut Listyo, Polri sendiri selalu berbenah, dan evaluasi-evaluasi internal pun selalu dilakukan oleh lembaga.

    “Selama ini, kami melakukan upaya transformasi untuk perbaikan. Artinya, Polri terbuka terhadap evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi dalam kegiatan kami maupun hal yang diharapkan masyarakat,” kata Kapolri menjawab pertanyaan wartawan terkait reformasi Polri saat dia ditemui di pelataran Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, Listyo menjelaskan beberapa reformasi yang tengah berjalan di internal Polri.

    “Kita terus melakukan perbaikan, justru kita ingin dapat masukan apa yang diharapkan. Kalau progress perbaikan dari kultural sudah dilakukan upaya. Namun, tentunya kita terus ingin dapat masukan karena punishment dan reward kita sudah lakukan,” sambung Listyo Sigit Prabowo.

    Terkait dengan struktur baru khusus reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, Kapolri juga menyebut koordinasi dan komunikasi senantiasa terbuka.

    “Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan,” ujar Listyo.

    Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, melantik Jenderal Pol. Kehormatan (Purn.) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik pejabat lainnya, antara lain Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Dalam upacara pelantikan yang sama, Presiden juga melantik Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Naniek S. Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Sonny Sanjaya juga sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    Dalam prosesi pelantikan itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo hadir bersama pejabat lainnya, yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 11 nama yang ditunjuk menjadi menteri, wakil menteri (wamen), maupun pimpinan badan/lembaga, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam acara pelantikan tersebut, sebagian besar menteri dalam Kabinet Merah Putih tampak hadir di Istana Negara, Jakarta.
    Tampak para menteri laki-laki mengenakan setelan jas berwarna hitam, lengkap dengan dasi berwarna biru muda yang menjadi ciri khas pada setiap acara pelantikan jajaran pemerintahan.
    Hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
    Kemudian, ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan jajarannya.
    Bahkan terlihat hadir Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pelantikan 11 nama tersebut.
    Justru orang nomor dua di Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat dalam acara pelantikan tersebut.
    Sosok Gibran tidak terlihat di barisan menteri dan pimpinan lembaga yang biasanya berdiri di sisi kiri ruang pelantikan jajaran pemerintahan.
    Usai acara pelantikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran tengah berada di luar kota untuk menjalankan tugasnya.
    “Beliau sedang di luar kota,” singkat Prasetyo, Rabu (17/9/2025).
    Pada hari yang sama dengan pelantikan, Gibran diketahui tengah meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua.
    Salah satu tempat yang ditinjau Gibran adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
    Kepala SMP Negeri 2 Sentani, Kelasina Yanggroserai mengatakan, kunjungan ini memberikan semangat baru bagi sekolah dalam melaksanakan program MBG.
    “Anak-anak bahagia sekali, mereka sangat senang karena program ini sangat menolong mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas,” ujar Kelasina dilansir dari ANTARA.
    ANTARA/Agustina Estevani Janggo Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMP Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Rabu (17/9/2025.

    Menurut Kelasina, kedatangan Gibran menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di Papua, terutama dalam memastikan program nasional dapat dirasakan langsung oleh siswa di daerah.
    “Kunjungan Wapres Gibran hari ini menjadi motivasi bagi guru dan tenaga kependidikan untuk terus mendukung pelaksanaan MBG agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik,” ujar Kelasina.
    Adapun di Istana, Prabowo kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh 11 nama yang dilantik, Rabu (17/9/2025).
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakapolri dan Kabareskrim sambangi istana di tengah isu reshuffle

    Wakapolri dan Kabareskrim sambangi istana di tengah isu reshuffle

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Syahardiantono terlihat memasuki Istana Kepresidenan, Jakarta, di tengah agenda reshuffle Kabinet Merah Putih, Rabu.

    Kedatangan dua jenderal bintang tiga ini terlihat sekitar pukul 14.15 WIB dengan setelan dinas lengkap serta kawalan aparat berseragam polisi.

    Dedi melaju tanpa menyampaikan sepatah kata pun kepada awak media yang kala itu berspekulasi soal bursa calon Kapolri, yang sejak beberapa hari terakhir ramai dibicarakan di Senayan.

    Di sisi lain, DPR RI hingga kini menegaskan belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pimpinan DPR belum menerima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri.

    Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil melempar sinyal tentang dua inisial misterius, “D” dan “S”, yang diyakini terkait kandidat pengganti Tribrata 1.

    “Inisial D dan S itu muncul di publik, kami juga nggak tahu siapa. Katanya ada D, ada S,” kata Nasir.

    Nama Komjen Suyudi Ario Seto, Kepala BNN, cepat dikaitkan dengan inisial “S”, bahkan Nasir sempat menyinggungnya secara terbuka apakah inisial S itu merujuk pada nama Suyudi yang kini menjabat Kepala BNN.

    Sementara inisial “D” masih menjadi teka-teki, meski banyak pihak menilai beberapa perwira tinggi yang dekat dengan lingkaran kekuasaan berpotensi masuk bursa.

    Hingga kini, Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan nama resmi, namun kehadiran Komjen Dedi Prasetyo dan Komjen Syahardiantono di Istana di tengah agenda reshuffle kian memicu spekulasi terkait inisial tersebut.

    “Penunjukan dan pemberhentian Kapolri dilakukan presiden dengan persetujuan DPR. Kalau pun ada surat itu, ya sesuai undang-undang,” tegas Nasir.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.