Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Bahlil soal Pertemuan dengan Dasco, Cak Imin, dan Zulhas: Diskusi Kebangsaan

    Bahlil soal Pertemuan dengan Dasco, Cak Imin, dan Zulhas: Diskusi Kebangsaan

    Bahlil soal Pertemuan dengan Dasco, Cak Imin, dan Zulhas: Diskusi Kebangsaan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap bocoran pembahasan saat bertemu tiga ketua partai politik, pada Minggu (28/12/2025) lalu.
    Menurut Bahlil, pertemuannya dengan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Harian
    Partai Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad, itu dalam rangka silaturahmi.
    “Silaturahmi,” ungkap Bahlil, singkat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
    Saat ditanya soal adanya pembahasan terkait wacana Pilkada tidak langsung atau via DPRD, Bahlil enggan menegaskan secara jelas.
    Namun, ia memastikan isi pertemuan itu sekaligus membahas sejumlah
    agenda kebangsaan
    .
    “Ya silaturahmi salah satu di antaranya kami melakukan diskusi-diskusi untuk kebangsaan, agendanya agenda kebangsaan,” paparnya singkat.
    Diketahui, Bahlil, Dasco, Cak Imin, dan Zulhas berlangsung, pada Minggu (28/12/2025) lalu.
    Foto pertemuan itu sempat disebarkan oleh politikus
    Golkar
    Arief Rosyid Hasan ke awak media pada keesokan harinya.
    Dari foto yang dibagikan tampak Dasco, Bahlil, Zulhas, Cak Imin duduk bersama di sebuah ruang tamu.
    Foto selanjutnya menampilkan hanya Zulhas, Cak Imin, dan Bahlil yang berfoto bersama sambil berpegangan tangan.
    Arief menyebut, mereka bertemu di rumah Bahlil, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
    “Silaturahim elite partai politik di kediaman Ketum Golkar,” ujar Arief, kepada Kompas.com, Senin (29/12/2025).
    Menurut Arief, keempat sosok tersebut bertemu dalam rangka memperkuat koalisi.
    “Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muncul Lagi Wacana Pilkada Lewat DPRD, Dasco: Kita Fokus Bencana Dulu

    Muncul Lagi Wacana Pilkada Lewat DPRD, Dasco: Kita Fokus Bencana Dulu

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi munculnya kembali wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menegaskan saat ini semua pihak, khususnya pemerintah tengah fokus menangani bencana di Sumatra.

    “Kalau kita bicara partai-partai politik tentunya kan semua sudah menyuarakan bagaimana keinginan ke depan, ya kan. Nah tapi, kalau ditanya pada saat sekarang ini, marilah kita sama-sama semua fokus pada penanganan bencana dulu di Sumatera,” ujar Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Januari.

    Apalagi, kata Dasco, saat ini ada beberapa gunung di Indonesia yang mulai ‘bangun dari tidur’, sehingga pemerintah perlu fokus melakukan mitigasi bencana.

    “Dan juga, kita tidak berharap, tapi ada potensi gunung yang kemudian mungkin nantinya harus juga dampaknya ditangani dengan baik,” sambungnya.

    Dasco mengatakan, sejumlah partai politik telah menyatakan sikap mengenai usulan yang disampaikan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia itu. Hanya saja, kata Dasco, lebih baik energi bangsa salah ini difokuskan kepada pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Oleh karena itu, masalah-masalah yang sudah kemarin menjadi polemik dan kemudian sudah ada beberapa sikap, ya kita juga akan minta supaya kita fokus pada bencana dulu,” katanya.

    Selain itu, Dasco menegaskan saat ini DPR belum membahas mengenai usulan tersebut, apakah diakomodir tahun ini atau tahun berikutnya. Terlebih, saat ini DPR masih menjalani masa reses.

    “Nah justru pembahasan atau tidak pembahasan, itu juga belum diputuskan kapan dibahasnya, karena kita masih reses. Jadi saya belum bisa jawab,” kata Dasco.

  • Pimpinan DPR Belum Putuskan Jadwal Pembahasan RUU Pemilu

    Pimpinan DPR Belum Putuskan Jadwal Pembahasan RUU Pemilu

    Pimpinan DPR Belum Putuskan Jadwal Pembahasan RUU Pemilu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pimpinan Dewan Perwalian Rakyat (DPR) RI belum memutuskan jadwal pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk masa sidang 2026 ini.
    Wakil Ketua
    DPR RI

    Sufmi Dasco Ahmad
    menjelaskan bahwa saat ini parlemen masih dalam masa reses sehingga rapat pembahasan mengenai agenda pembahasan RUU belum dilakukan.
    “Justru pembahasan atau tidak pembahasan itu juga belum belum diputuskan, kapan dibahasnya. Karena kita masih reses. Jadi saya juga belum bisa jawab,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Selasa (6/1/2026).
    Saat ditanya soal kemungkinan penetapan jadwal dilakukan pada pekan depan ketika masa reses DPR selesai, Dasco juga enggan memberikan kepastian.
    “Bukan. Jangan di apa dipancing bahwa itu akan ditindak lanjuti minggu depan. Karena minggu depan itu agendanya apa juga waktu kita sudah masuk sidang juga belum tahu gitu,” kata Dasco.
    Saat disinggung mengenai sikap DPR RI soal usulan mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Dasco menekankan bahwa pihaknya masih fokus menangani pemulihan pascabencana di Sumatera.
    “Oleh karena itu masalah-masalah yang sudah kemudian kemarin menjadi polemik dan kemudian sudah ada berapa sikap ya, kita juga akan minta supaya kita fokus pada rencana itu,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR akan menggencarkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mulai awal 2026.
    Pembahasan
    RUU Pemilu
    bersama pemerintah akan dilakukan untuk mencari sistem pemilu yang paling ideal untuk Indonesia.
    “Kira-kira sistem pemilu yang idealnya seperti apa, plus minusnya seperti apa, kemudian apa urgensinya kalau kita melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu,” ujar Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
    Sebelum itu, Komisi II akan mengundang berbagai pakar, kelompok masyarakat, dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait RUU Pemilu.
    “Yang kami lakukan mulai dari awal tahun 2026 adalah mengundang sebanyak mungkin
    stakeholders
    kepemiluan dan demokrasi untuk kita bisa semua mendapatkan
    insight
    ,” ujar Rifqi.
    RUU Pemilu, kata Rifqi, telah ditetapkan DPR masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
    Komisi II disebutnya siap jika ditunjuk sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditugaskan untuk membahas RUU Pemilu.
    “Agar kita bisa betul-betul melaksanakan apa yang disebut dengan
    meaningful participation
    dalam pembentukan legislasi. Jadi nanti bisa saja pembahasan Undang-Undangnya cepat. Tetapi sebelum itu, kita sudah buka ruang untuk menerima
    insight
    ,” ujar politikus Partai Nasdem itu.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satgas DPR Gelar Rapat Lanjutan di Aceh, Sinkronkan Data Pemulihan Pascabencana

    Satgas DPR Gelar Rapat Lanjutan di Aceh, Sinkronkan Data Pemulihan Pascabencana

    Jakarta –

    Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi lanjutan bersama 14 kementerian dan lembaga. Rapat tersebut membahas mekanisme pengumpulan, perumusan, serta pengolahan data dan laporan lapangan yang bersumber dari relawan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

    Rapat digelar di Posko Pemulihan Pascabencana (Galapana), Aceh, Senin, (5/1/2026). Rapat dipimpin Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, dan dihadiri para Person in Charge (PIC) dari kementerian/lembaga yang telah ditunjuk untuk bertugas langsung di Aceh.

    TA Khalid mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar pada Selasa (30/12) di Banda Aceh. Rapat sebelumnya dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah anggota DPR RI dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penanganan dan pemulihan banjir, khususnya di Aceh.

    “Para PIC yang hadir hari ini akan menjadi penghubung utama antara kementerian/lembaga dengan Satgas DPR RI dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pemulihan pascabencana secara terpadu,” ujar TA Khalid dalam keterangannya.

    TA Khalid mengatakan data yang dikumpulkan dan diolah, akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan percepatan tindak lanjut pemulihan. TA Khalid menegaskan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan terus mengawal koordinasi lintas sektor, serta memastikan seluruh rekomendasi dan program pemulihan dapat segera direalisasikan bagi masyarakat terdampak.

    “Dengan mulai berkantornya 14 PIC kementerian/lembaga di Posko Galapana, diharapkan berbagai kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi langsung,” jelasnya.

    (amw/dek)

  • ‘Jangan Sampai Kami Dipanggil APH,’ Bupati Aceh Tamiang Minta ‘Fatwa’ Menhut Soal Kayu Gelondongan yang Hanyut

    ‘Jangan Sampai Kami Dipanggil APH,’ Bupati Aceh Tamiang Minta ‘Fatwa’ Menhut Soal Kayu Gelondongan yang Hanyut

    ACEH – Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi meminta penegasan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait status hukum kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir bandang di wilayahnya.

    Penegasan tersebut dinilai penting agar pemanfaatan kayu oleh masyarakat untuk kebutuhan pembangunan rumah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

    Permintaan itu disampaikan Armia dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar pimpinan DPR RI di Aceh, Selasa, 30 Desember.

    Dalam rapat tersebut, Armia melaporkan kondisi Aceh Tamiang yang terdampak parah banjir bandang dan longsor. Ia menyebut sebanyak 12 kecamatan dengan 216 desa mengalami lumpuh total akibat terjangan banjir dan timbunan lumpur.

    “Mohon izin kami laporkan perkembangan di Aceh Tamiang. Sebanyak 12 kecamatan dengan 216 desa semuanya terimbas banjir bandang dan dalam keadaan lumpuh, baik dari sisi pemerintahan, TNI-Polri, maupun perekonomian,” ujar Armia dalam rapat yang disiarkan melalui kanal resmi DPR RI.

    Ia mengatakan, selama hampir satu bulan terakhir, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus melakukan upaya pemulihan pascabencana. Saat ini, sekitar 3.385 personel TNI dan 877 personel Polri dikerahkan untuk membantu penanganan lumpur hingga ke desa-desa terdampak.

    “Kami dibantu BNPB, TNI, dan Polri. Semua bekerja keras membersihkan lumpur sampai ke desa-desa karena inilah yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian masyarakat,” kata Armia.

    Armia menargetkan wilayah ibu kota kabupaten dapat sepenuhnya bersih dari lumpur dalam waktu sekitar satu pekan. Hingga Senin (29/12), ia mengklaim sekitar 80 persen lumpur di pusat kota telah berhasil dibersihkan.

    “Alhamdulillah, sekitar 80 persen lumpur di sekitar ibu kota kabupaten sudah bisa kami bersihkan. Sisa sekitar 20 persen lagi karena masih ada parit-parit yang tertutup lumpur padat. Insya Allah bisa selesai dalam dua hari,” ujarnya.

    Selain penanganan lumpur, Armia juga melaporkan proses pembersihan tumpukan kayu di kawasan Pesantren Darul Mukholisin. Ia menyebut sekitar 85 persen kayu gelondongan yang hanyut telah berhasil diangkut dan disingkirkan ke pinggir sungai.

    “Kayu-kayu besar sudah kami singkirkan dan kami tumpuk di pinggir sungai,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Armia secara khusus meminta arahan dan keputusan dari Menteri Kehutanan mengenai pemanfaatan kayu gelondongan tersebut, apakah dapat digunakan sebagai bahan bangunan rumah warga.

    “Kami mohon fatwa dari Menteri Kehutanan, mau diapakan kayu ini. Apakah bisa diserahkan kepada kami untuk dijadikan papan, balok, atau kusen, sehingga ada dasar yang kuat bagi kami untuk membantu masyarakat,” ujar Armia.

    Ia menegaskan, penegasan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah tidak menghadapi persoalan hukum saat membantu warga memanfaatkan kayu hasil bencana.

    “Ini perlu penegasan, jangan sampai kami dipanggil-panggil aparat penegak hukum. Ini murni bentuk komitmen kami untuk membantu masyarakat Aceh Tamiang,” ujar purnawirawan Polri tersebut.

    Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera ini dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan TNI, BNPB, BUMN, dan utusan khusus presiden.

  • Mendagri Ungkap Progres Pemulihan Pascabencana Sumatera di 52 Daerah

    Mendagri Ungkap Progres Pemulihan Pascabencana Sumatera di 52 Daerah

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) sejak awal telah mengerahkan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Hingga kini, pemulihan pascabencana di wilayah terdampak terus dipercepat terutama di daerah yang kondisinya masih berat.

    Ia menjelaskan secara nasional terdapat 52 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor, mencakup 18 daerah di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Sebagian besar wilayah pun telah menunjukkan progres pemulihan berkat kerja keras dari berbagai pihak.

    “Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh,” ujarnya saat Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025).

    Meski demikian, Tito menegaskan masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian serius. Di Aceh, beberapa wilayah yang perlu percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

    “Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif, dan kemudian ekonominya juga belum jalan maksimal,” tegasnya.

    Tito menambahkan fokus percepatan saat ini diarahkan pada pembersihan lumpur serta puing-puing sisa banjir dan longsor. Untuk mendukung hal tersebut, TNI dan Polri telah menambah personel guna mempercepat proses pembersihan, bersamaan dengan upaya menghidupkan kembali roda pemerintahan, khususnya di Aceh Tamiang.

    “Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul ‘diserang’, ‘dikeroyok’ rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit,” ujarnya.

    “Kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin, siapa yang melakukan ini? Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Karena BNPB akan membayarkan,” tambahnya.

    Pemerintah juga tengah menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Sementara untuk rumah rusak ringan dan sedang, bantuan uang tunai akan diberikan untuk perbaikan, guna mempercepat pengurangan jumlah pengungsi.

    Lebih lanjut, pemerintah turut menyediakan hunian sementara (huntara) atau bantuan biaya sewa bagi korban dengan rumah rusak berat sembari menunggu pembangunan huntap. Bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, hingga dukungan pemulihan ekonomi bagi petani yang terdampak kerusakan sawah juga disediakan.

    Tito pun memastikan akan mengirimkan lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) guna membantu pembersihan wilayah dan mengaktifkan kembali pemerintahan desa.

    “Kami akan mengirimkan juga, 1.100 praja IPDN. Jadi kami anggap ini adalah, KKN (Kuliah Kerja Nyata) buat mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, dari tanggal 3 (Januari 2026) nanti untuk menghidupkan pemerintahan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan dan anggota DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta jajaran bupati/wali kota di Provinsi Aceh.

    (akd/akd)

  • Dasco Sebut Presiden Prabowo Bakal ke Sumatra Lagi, 31 Desember

    Dasco Sebut Presiden Prabowo Bakal ke Sumatra Lagi, 31 Desember

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Aceh pada Rabu (31/12/2025) di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta kepala daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025).

    Dasco menjelaskan, pertemuan yang difasilitasi DPR RI tersebut digelar secara khusus untuk memperkuat koordinasi lintas sektor setelah fase tanggap darurat bencana. Dia mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan awal bencana.

    “Setelah penanganan bencana kemarin, kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap apa yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco. 

    Dia menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN agar langkah pemulihan berjalan efisien, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih, baik dari sisi program maupun anggaran.

    Menurut Dasco, hasil rapat koordinasi ini juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan Presiden ke Aceh diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan pascabencana, termasuk memastikan perencanaan anggaran berjalan optimal.

    “Kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh bahwa mulai hari ini kita melakukan rapat koordinasi, supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” katanya 

    Dalam rapat tersebut, DPR RI juga meminta kehadiran Gubernur Aceh beserta para bupati dari daerah yang terdampak paling parah. Dasco menilai, komunikasi langsung dengan kepala daerah menjadi penting untuk menuntaskan berbagai persoalan di lapangan yang selama ini hanya dibahas melalui pesan singkat atau telepon.

    “Komunikasi yang dilakukan melalui WhatsApp maupun telepon saya pikir hari ini harus kita tuntaskan, untuk kemudian bisa kita realisasikan,” tandas Dasco.

  • Dasco Minta Semua Pihak Sinergi untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Dasco Minta Semua Pihak Sinergi untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.

    Hal tersebut disampaikan Dasco saat memberikan laporan dalam pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta gubernur dan para bupati di Aceh, Selasa (30/12/2025).

    Dasco menjelaskan pertemuan tersebut sengaja difasilitasi DPR RI sebagai forum koordinasi lanjutan setelah fase penanganan darurat bencana. Dia mengapresiasi kerja keras berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga relawan, yang terlibat langsung dalam penanganan bencana beberapa waktu lalu.

    “Setelah penanganan bencana kemarin, kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap apa yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco. 

    Menurutnya, koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN menjadi kunci agar program pemulihan berjalan efektif dan efisien. Penyamaan persepsi dinilai penting agar pelaksanaan di lapangan tidak tumpang tindih, baik dari sisi program maupun anggaran.

    “Sehingga dari sisi anggaran dan pelaksanaan bisa fokus, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih,” katanya.

    Dasco juga mengungkapkan bahwa DPR RI telah menyampaikan kepada Presiden terkait pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Ia menyebutkan, Presiden dijadwalkan berkunjung ke Aceh pada keesokan harinya, dan hasil koordinasi ini diharapkan menjadi landasan awal agar pemulihan pascabencana dapat masuk dan berjalan optimal dalam anggaran tahun 2026.

    “Supaya pada tahun depan, di anggaran 2026, pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dasco.

    Dalam kesempatan itu, Dasco meminta Gubernur Aceh beserta sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak paling berat untuk hadir langsung.

    Dia menilai komunikasi yang selama ini dilakukan melalui pesan singkat dan telepon perlu dituntaskan dalam forum resmi agar dapat segera direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan program konkret.

    “Komunikasi dengan kepala daerah melalui WhatsApp maupun telepon, saya pikir hari ini harus kita tuntaskan untuk kemudian bisa kita realisasikan,” tandas Dasco.

  • Bupati Pidie Jaya: Pembangunan Huntara Mohon Dipercepat Regional 30 Desember 2025

    Bupati Pidie Jaya: Pembangunan Huntara Mohon Dipercepat Regional 30 Desember 2025

    Bupati Pidie Jaya: Pembangunan Huntara Mohon Dipercepat
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi meminta pembangunan hunian sementara segera dibangun untuk korban banjir di Pidie Jaya, Aceh.
    Hal itu diungkapkan rapat satuan tugas pemulihan pascabencana DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Selasa (30/12/2025).
    Dia menyebutkan, sudah tersedia 11 hektare tanah untuk hunian sementara. Sedangkan untuk hunian sementara, lima lokasi telah disiapkan.
    Dia juga meminta pemerintah pusat menormalisasi Krueng (Sungai) Meureudu.
    Jika tidak dilakukan, dikhawatirkan banjir akan datang akan menghapus Kota Meureudu dan pemukiman warga sepanjang daerah aliran sungai.
    “Jika tidak ditangani sungai itu, pemukiman penduduk dan Kota Meureudu habis semua. Di hulu sekarang lebar sungai 200 meter, di hilir 60 meter,” terangnya.
    Dia menyebutkan, tujuh sungai lainnya juga dangkal.
    “Selain itu, lumpur di pemukiman penduduk dan lahan pertanian lebih kurang satu sampai dua meter. Perlu kita tangani lebih cepat. Kondisi sangat memperihatikan,” sebutnya.
    Dia menambahkan, tujuh bendungan irigasi di kabupaten itu seluruhnya rusak.
    Termasuk seluruh jaringan air bersih milik pemerintah daerah juga tidak bisa difungsikan.
    “Banjir kami itu setinggi atap rumah. Parah sekali. Lumpur banjir itu setinggi atap rumah juga, sebagian setinggi plafon rumah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Mualem Minta Segera Dibangun Hunian untuk Korban Banjir Aceh Regional 30 Desember 2025

    Gubernur Mualem Minta Segera Dibangun Hunian untuk Korban Banjir Aceh Regional 30 Desember 2025

    Gubernur Mualem Minta Segera Dibangun Hunian untuk Korban Banjir Aceh
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau yang akrab disapa Mualem meminta agar hunian sementara untuk korban banjir segera dibangun.
    Hal itu diungkapkan Mualem dalam rapat satuan tugas pemulihan pascabencana DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (30/12/2025).
    Selain itu, jembatan yang terputus di sejumlah kabupaten dan kota juga diminta segera dibangun. Sebab, masyarakat harus membuat jembatan darurat atau rakit. Warga yang melintas dikenakan biaya Rp 10.000 per orang. 
    “Seperti Aceh Singkil dan Kabupaten Kutacane (Aceh Tenggara). Sekali lalu (lewat) Rp 10.000. Bayangkan kalau dua atau tiga kali lewat, sampai Rp 60.000 per orang sekali lewat, itu memberatkan masyarakat,” kata Mualem.
    Dia menyebutkan, muncul kuala atau muara sungai baru pascabanjir. Hal itu perlu dinormalisasi karena 25 persen warga Aceh bekerja sebagai nelayan.
    “Kita harus normalisasi kuala baru ini. Mohon dukungan untuk menangani dan membenahi kuala baru ini,” sebutnya.
    Di sisi lain, dia meminta agar stabilitas harga daging dijaga menjelang meugang. Meugang adalah tradisi makan daging sehari sebelum hari besar Islam, menjelang Ramadhan, menjelang lebaran Idul Fitri dan menjelang Idul Adha.
    “Harga daging termahal di Aceh, Pak. Kalau di Aceh, kalau meugang wajib ada. Banyak ternak yang korban (mati karena banjir), mungkin bisa diimpor,” katanya.
    Dia mencontohkan seperti di kampungnya di Seunuddon, Aceh Utara. Peternak sapi banyak merugi karena sapi-sapinya tewas dalam bencana banjir.
    “Hari biasa harga daging Rp 200.000 per kilogram, mungkin hari-hari ini bisa Rp 300.000 per kilogram,” terangnya.
    Dia juga meminta bantuan pengerahan ekskavator ban karet supaya bisa mengakses lokasi dengan cepat.
    “Sebelumnya saya sudah sampaikan ke Pak Menko AHY. Kita butuh lima unit ekskavator ban karet, agar bisa jalan kalau longsor, bisa cepat akses ke lapangan,” terangnya.
    Selain itu, dia meminta agar jalan tol di Aceh digratiskan dalam 24 jam. Sebab, jalan itu digunakan untuk mengangkut kebutuhan bahan pokok untuk pengungsi korban banjir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.