Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Habiburokhman disetujui jadi Ketua Komisi III DPR RI

    Habiburokhman disetujui jadi Ketua Komisi III DPR RI

    Jakarta (ANTARA) –

    Pimpinan DPR RI bersama para Anggota Komisi III DPR RI menyetujui Anggota Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menjadi Ketua Komisi III DPR RI untuk periode 2024-2029 dalam rapat internal yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Habiburokhman menjadi Pimpinan Komisi III bersama empat orang Wakil Ketua Komisi III DPR RI lainnya. Pada periode sebelumnya, Habiburokhman merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

     

    “Komposisi Pimpinan Komisi III DPR RI yaitu Fraksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan PKB,” kata Dasco.

     

    Adapun Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Dede Indra Permana dari Fraksi PDIP, Sari Yuliati dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem, dan Rano Alfath daei Fraksi PKB.

     

    Namun dalam penetapan itu, Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI tak menghadiri rapat. Selanjutnya Habiburokhman pun langsung melanjutkan rapat internal, tetapi digelar secara tertutup.

     

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

     

    Pada rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut ditunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.

    Baca juga: Said Abdullah kembali menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI
    Baca juga: DPR RI sepakati Utut Adianto jadi Ketua Komisi I
    Baca juga: Paripurna tetapkan ruang lingkup dan mitra kerja komisi DPR 2024-2029

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dasco: Mayor Teddy tak perlu pensiun dari TNI karena jabatan Seskab

    Dasco: Mayor Teddy tak perlu pensiun dari TNI karena jabatan Seskab

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Mayor Teddy Indra Wijaya tidak perlu keluar atau pensiun dini dari TNI karena jabatan Sekretaris Kabinet (Seskab) yang diembannya kini tidak setingkat menteri.

    Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah mengubah nomenklatur pejabatnya sehingga Seskab kini berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Sehingga, menurut dia, jabatan Mayor Teddy sama seperti jabatan-jabatan lainnya yang boleh diisi oleh perwira TNI atau Polri.

    “Seperti Sekmil (Sekretaris Militer), Sekpri (Sekretaris Pribadi), dan lain-lain,” kata Dasco di Jakarta, Senin.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet

    Dia mengatakan jabatan tingkat seperti yang kini diemban Teddy itu batasan paling tingginya adalah setara eselon dua, atau berpangkat Brigadir Jenderal. Sehingga dengan pangkat Mayor, Teddy masih bisa mengisi jabatan sekretaris tersebut.

    “Dengan perubahan nomenklatur ini, dapat diisi oleh saudara Teddy tanpa harus pensiun dari TNI karena bukan setingkat menteri,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Teddy Indra Wijaya yang akrab disapa Mayor Teddy, sebagai Sekretaris Kabinet pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pengumuman nama kabinet dan kementerian serta pejabat menteri dan kepala lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

    Selama ini Teddy merupakan ajudan Prabowo Subianto. Dirinya selalu melekat ke mana pun Prabowo.

    Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya yang diumumkan sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, oleh Presiden RI Prabowo Subianto, disebut masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI Angkatan Darat.

    Kepala Penerangan (Kapen) Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) Kolonel Inf. Hendhi Yustian Danang Suta saat dihubungi di Jakarta, Minggu malam, membenarkan status Mayor Teddy sebagai prajurit aktif TNI Angkatan Darat.

    “Sampai saat ini masih aktif,” kata Kapen Kostrad.

  • Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

    Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama menteri yang berada dalam kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah nama menteri didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    Baca juga: Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    “Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Indonesia periode 2024-2029.

    Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan kabinet merah putih 2024,” kata Presiden Prabowo.

    Baca juga: PP Muhammadiyah doakan Presiden Prabowo bisa jalankan mandat rakyat

    Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pidato Prabowo jadi dukungan untuk energi terbarukan

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • AHY dengar Prabowo umumkan susunan kabinet Minggu malam

    AHY dengar Prabowo umumkan susunan kabinet Minggu malam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku mendengar kabar bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinetnya pada Minggu malam ini.

    “Saya dengar begitu (Minggu malam), saya dengar Pak Prabowo Subianto setelah pelantikan ini juga akan mengumumkan susunan kabinet secara resmi,” kata AHY saat tiba menghadiri pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    AHY menyebut pengumuman kabinet merupakan momentum bagi pemerintahan Republik Indonesia ke depannya. Ia berharap kabinet yang nantinya diumumkan bisa menjadi tim super yang solid dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

    Ia juga mengatakan bahwa Partai Demokrat memiliki penilaian tersendiri terkait nama-nama yang diusulkan untuk mengisi kursi kabinet. Prabowo, kata AHY, juga berharap bahwa susunan kabinet diisi oleh putra dan putri terbaik bangsa, tidak hanya dari unsur kader partai terapi juga kalangan profesional.

    Lebih lanjut, AHY mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan mengucap sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Ia turut merapalkan doa kepada orang yang bakal menjadi nomor satu dan dua di republik ini.

    “Semoga diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa memimpin rakyat Indonesia, dan tentunya kita harapkan amanah untuk bisa menjalankan semua aspirasi rakyat kita. Kami semua tentunya akan memberikan dukungan penuh kesetiaan dan tentunya bisa menghadirkan peran-peran yang bisa membantu beliau untuk menjalankan pemerintahan ke depan,” kata dia.

    Di sisi lain, AHY juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019–2024 Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin.

    “Saya tentunya mengapresiasi segala hal yang telah dicapai dengan baik. Kalau pun ada yang belum tuntas, ada yang belum baik, benar, itulah menjadi tugas bagi kita semua untuk bisa melakukan perbaikan dan penyempurnaan,” tutur dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa pengumuman nama-nama menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kemungkinan dilakukan pada Minggu malam.

    “Nanti malam, insya Allah nanti malam. Jam-nya belum tahu, tetapi akan diumumkan oleh presiden terpilih di Istana,” kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu.

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024 – 2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.
    Baca juga: Dasco sebut pengumuman menteri Minggu malam
    Baca juga: Menteri AHY sebut semangat berantas mafia tanah hingga akhir jabatan
    Baca juga: Warga padati Simpang Patung Kuda rayakan pelantikan Prabowo-Gibran
    Baca juga: Jelang pelantikan presiden, ribuan warga padati Bundaran HI

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dasco sebut pengumuman menteri Minggu malam

    Dasco sebut pengumuman menteri Minggu malam

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut kemungkinan pengumuman nama-nama menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Minggu(20/10)malam.

    Prabowo-Gibran yang merupakan kandidat terpilih dalam Pilpres 2024 dijadwalkan dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden-wakil presiden RI periode 2024–2029 pada Minggu sekitar pukul 10.00 WIB.

    “Nanti malam, insya Allah nanti malam. Jam-nya belum tahu, tetapi akan diumumkan oleh presiden terpilih di Istana,” kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menjelang acara pelantikan, Minggu.

    Dia melanjutkan jika susunan kabinet itu diumumkan nanti malam, maka mereka bakal langsung dilantik sebagai menteri pada Senin pagi, sementara untuk para wakil menteri akan dilantik pada Senin sore hari.

    Beberapa hari sebelum pelantikan, Prabowo telah memanggil 100 lebih calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta. Dia juga memberi pembekalan kepada mereka di kediamannya yang berada di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Situasi di sekitar Gedung Nusantara, lokasi acara pelantikan, mulai dipenuhi tamu-tamu undangan sekitar pukul 07.00 WIB. Jajaran pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah tiba di lokasi setidaknya tiga jam sebelum rangkaian acara pelantikan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

    Kemudian, ada juga Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri ATR/BPN yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang telah tiba di lokasi acara pelantikan. AHY dan Nasaruddin Umar merupakan tokoh-tokoh yang masuk dalam bursa calon menteri kabinet Prabowo.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024-2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.
    Baca juga: SBY dan tamu undangan mulai tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan
    Baca juga: Prabowo akan hadir ke pelantikan didampingi keluarga inti
    Baca juga: Prabowo berangkat dari Hambalang ke tempat pelantikan Presiden/Wapres

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • SBY dan tamu undangan mulai tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan

    SBY dan tamu undangan mulai tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beberapa pimpinan MPR, DPD, dan tamu undangan mulai tiba di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, untuk menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024—2029, Minggu.

    Jajaran tamu undangan itu tiba lebih awal, yaitu sekitar 3 jam lebih awal, di lokasi acara pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden yang rangkaian acaranya dimulai pukul 10.00 WIB.

    Presiden ke-6 RI tiba sekitar pukul 07.50 WIB, kemudian masuk ke dalam Gedung Nusantara III setelah turun dari kendaraan pribadinya. SBY, yang mengenakan jas dan kopiah hitam, langsung masuk ke dalam gedung menunggu rangkaian acara dimulai.

    Putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tiba sekitar 10 menit setelah SBY. AHY merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Menteri ATR/BPN pada Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden RI Joko Widodo. AHY juga masuk dalam bursa calon menteri Prabowo.

    Sementara itu, beberapa pimpinan MPR, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, yang sempat menjadi lawan politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, saat ini masuk dalam bursa calon menteri, juga telah tiba di lokasi.

    Baca juga: Prabowo berangkat dari Hambalang ke tempat pelantikan Presiden/Wapres
    Baca juga: Prabowo akan hadir ke pelantikan didampingi keluarga inti

    Ada juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, yang bakal menjadi Menteri Agama pada pemerintahan Prabowo, juga tiba di Gedung Nusantara.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Yang Terjadi Kalau Prabowo Jadi Naikkan Rasio Utang

    Ini Yang Terjadi Kalau Prabowo Jadi Naikkan Rasio Utang

    Jakarta –

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti wacana presiden terpilih Prabowo Subianto menaikkan rasio utangnya menjadi 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Faisal menilai hal tersebut dapat membuat utang Indonesia semakin membengkak.

    Faisal menyebut kenaikan rasio utang itu akan membuat Indonesia mengalami defisit di atas 3%. Menurutnya, kenaikan rasio itu tidak mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Jadi jangan main-main, jangan ngegas terus. Pak Prabowo bawaannya ngegas keluar negeri ngomong, soal utang naik 50% dari PDB. Artinya, setiap tahun defisitnya akan di atas 3%. Nah UU keuangan negara harus diubah dulu. Itu sinyal jelek semua, belum apa-apa ngegas, tidak dihitung strategi meningkatkan PNBP,” kata Faisal saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

    Selain itu, dia juga menyoroti utang Indonesia masih aman yang mana masih di bawah 40% dari PDB. Dia bilang hal tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia.

    Pasalnya, hal ini merupakan indikator negara maju yang mempunyai rasio pajak 20-30%. Sementara, rasio pajak Indonesia hanya 10%. Apabila rasio pajak Indonesia masih stagnan dan menambah utang dapat memberatkan APBN.

    Saat ini utang Indonesia meningkat mencapai Rp 2.800 triliun. Dengan jumlah tersebut, Faisal bilang Indonesia cukup sesak napas untuk melunasinya.

    “Utang di bawah 40% dari PDB, tapi itu kan indikator negara maju yang tax ratio-nya 20-30%, kita cuma 10%. Kemampuan kita bayar utang dari tax ratio ya. Kalau tax ratio nya flat bakalan turun terus, kan jadinya berat. Artinya, anggaran untuk macam-macam jadi susah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya dikabarkan Prabowo akan menaikkan rasio utang hingga 50% dari PDB. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar tersebut.

    Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dasco memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

    “Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

    Menurutnya pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo. Serta melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Ia mengatakan komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo lantaran pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

    (kil/kil)

  • Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Rasio Utang RI

    Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Rasio Utang RI

    Jakarta –

    Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menegaskan dan memastikan komitmen pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk disiplin dan prudent dalam mengelola fiskal.

    Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).

    Dasco memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

    “Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

    Menurutnya pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo. Serta melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Ia mengatakan komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo lantaran pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

    Pernyataan Dasco ini senada dengan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, yang mengungkapkan bahwa pemerintah ke depan tidak akan menaikkan utang tanpa menaikkan pendapatan negara. Hal itu diungkap Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times.

    Ia yakin Indonesia dapat mempertahankan peringkat peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara. “Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

    I mengaku telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan prudent bagi Indonesia. Menurut Bank Dunia, 50% dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan prudent.

    Adapun jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut dia kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

    Pada bulan lalu, Juni, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono menegaskan Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).Pernyataan Thomas menyangkal laporan Bloomberg yang menyatakan rumor Prabowo akan menaikkan rasio utang negara hingga level tersebut

    “Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” jelas dia.

    (ily/kil)

  • Tutup Masa Sidang DPR, Puan Singgung Sengketa Pemilu

    Tutup Masa Sidang DPR, Puan Singgung Sengketa Pemilu

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR. Dalam kesempatan tersebut, Puan pun menyinggung tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024 yang telah selesai dilaksanakan dan tengah memasuki tahapan Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu.

    Dia menegaskan, penanganan Perselisihan Hasil Pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia dan memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan Pemilu yang bermartabat sesuai amanat konstitusi.

    “Setiap peserta pemilu, dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Puan.

    Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3/2024). Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi 3 wakil ketua DPR yakni Lodewijk F. Paulus, Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Di sisi lain, Puan menyampaikan mengenai DPR yang telah melanjutkan pembahasan terhadap 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I. DPR RI bersama dengan Pemerintah juga telah menyetujui 2 RUU untuk menjadi Undang-Undang (UU) dan menetapkan 27 RUU menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

    “DPR RI juga melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN Tahun 2023 sekaligus memantau pelaksanaan APBN Tahun 2024 yang telah berjalan selama satu triwulan,” kata politikus PDIP tersebut. [hen/aje]

  • Puan Tegaskan Kursi Ketua DPR Jatah Partai Pemenang Pemilu

    Puan Tegaskan Kursi Ketua DPR Jatah Partai Pemenang Pemilu

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kursi ketua DPR RI adalah jatah partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

    “Pemenang pemilu legislatif yang seharusnya kemudian nanti berhak untuk menjadi ketua DPR, itu yang bisa saya sampaikan,” tegas Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2024).

    Hal tersebut disampaikan Puan saat menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan dirinya menjabat kembali sebagai Ketua DPR RI untuk periode DPR tahun 2024-2029.

    Seperti diketahui, PDI Perjuangan (PDIP) kembali keluar menjadi partai pemenang Pileg untuk ketiga kalinya. Berdasarkan hasil perhitungan KPU, PDIP berhasil menjadi partai urutan pertama di Pileg 2024 dengan jumlah 16,72 persen suara.

    Dengan hasil tersebut, kursi anggota Fraksi PDIP juga akan menjadi yang terbanyak di DPR. Artinya, PDIP berhak kembali memperoleh kursi Ketua DPR sesuai UU MD3.

    Adapun dalam UU MD3, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 427 D ayat (1) huruf b yang berbunyi: Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

    Terkait dengan adanya isu revisi UU MD3 yang dapat mengubah aturan soal kursi Ketua DPR, Puan menegaskan hingga saat ini fraksi di DPR masih tetap kompak. Bahkan ia menyebut Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra yang memenangkan Pilpres 2024 versi KPU, Sufmi Dasco Ahmad pun mengaku tak ada pembahasan mengenai hal itu dari partai koalisinya.

    “Kita kompak, Pak Dasco malah bilang belum ada. Nggak pernah dengar kan Pak Dasco kan? Nggak pernah dengar ada hal itu,” ujar Puan sambil bertanya langsung ke Dasco yang ada di sampingnya.

    “Kita menghargai bahwa MD3 itu harus tetap menjadi UU yang memang harus dilaksanakan dan dihargai prosesnya di DPR. Proses Pemilu sudah berjalan dan harus dilaksanakan sesuai UU,” tegas Ketua DPP PDIP itu. [hen/beq]