Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Pengamat: 6 poin penting perlu jadi perhatian Timwas Intelijen DPR

    Pengamat: 6 poin penting perlu jadi perhatian Timwas Intelijen DPR

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyebut enam poin krusial yang perlu menjadi perhatian Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR RI.

    Khairul Fahmi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, enam poin itu yang di antaranya menyangkut pengawasan terhadap akuntabilitas, transparansi penggunaan anggaran, dan evaluasi kinerja, seluruhnya penting sehingga Timwas Intelijen DPR dapat memastikan badan-badan intelijen negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, tak melanggar aturan hukum, serta prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

    “Semua hal ini penting agar Timwas Intelijen DPR dapat menjaga lembaga intelijen tetap beroperasi sesuai dengan tujuan negara,” kata Khairul Fahmi.

    Enam poin penting yang diyakini perlu menjadi perhatian Timwas Intelijen DPR, yaitu pertama tim pengawas perlu memastikan kegiatan intelijen berjalan sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.

    “Pengumpulan data dan operasi intelijen harus dilakukan secara sah, dan harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan,” kata Fahmi.

    Kedua, Timwas Intelijen DPR juga harus mengawasi penggunaan anggaran badan-badan intelijen negara demi memastikan efektivitas dan akuntabilitasnya, juga mencegah kebocoran anggaran.

    “Ketiga, Timwas juga harus memastikan koordinasi yang baik antarbadan intelijen seperti BIN, BAIS, dan Baintelkam untuk mencegah duplikasi tugas dan memastikan pertukaran informasi yang efektif,” kata dia.

    Kemudian keempat, tim pengawas juga perlu mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang dan pengaruh politik, karena itu dapat merusak independensi badan-badan intelijen negara. “Ini termasuk pengawasan terhadap rekrutmen dan penempatan personel untuk mencegah adanya politisasi lembaga,” sambung Fahmi.

    Kelima, Timwas Intelijen DPR juga perlu mengevaluasi kinerja operasional badan-badan intelijen negara terutama dalam menghadapi berbagai ancaman non-tradisional, seperti ancaman siber.

    “Poin keenam, dengan ancaman digital yang semakin berkembang, tim pengawas perlu memastikan badan-badan intelijen memiliki sistem keamanan yang mumpuni dalam melindungi data-data sensitif, dan menghadapi ancaman siber yang dapat merusak infrastruktur vital negara,” kata dia.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Ketua DPR Puan Maharani, menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). ANTARA/HO-DPR (ANTARA)

    Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Khairul Fahmi menilai pembentukan Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR dapat mencegah badan-badan intelijen negara, termasuk yang berada di lingkungan TNI-Polri, melanggar aturan hukum dan prosedur kerja yang sah.

    Oleh karena itu, dia meyakini pembentukan Timwas Intelijen DPR RI sebagai kebijakan yang tepat, karena dapat memperkuat pengawasan dan pembentukan Timwas Intelijen DPR juga tindak lanjut dari amanat undang-undang.

    “Pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen seperti BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memang penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut, pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR melalui Timwas Intelijen,” kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan pengawasan itu bertujuan memastikan badan-badan intelijen beroperasi sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

    “Namun, pengawasan yang dilakukan harus berhati-hati agar tidak mengganggu independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjaga stabilitas keamanan negara,” kata Khairul Fahmi, yang merupakan co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pengawasan yang menjadi tugas Timwas Intelijen DPR sebaiknya diarahkan untuk memastikan lembaga-lembaga intelijen negara itu tunduk dan patuh terhadap undang-undang, prosedur operasional yang sah, dan timwas juga perlu memastikan penggunaan dan pengelolaan anggaran masing-masing lembaga transparan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman.

    Sumber : Antara

  • Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Khairul Fahmi menilai pembentukan Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR dapat mencegah badan-badan intelijen negara, termasuk yang berada di lingkungan TNI-Polri, melanggar aturan hukum dan prosedur kerja yang sah.

    Oleh karena itu, dia meyakini pembentukan Timwas Intelijen DPR RI sebagai kebijakan yang tepat, karena dapat memperkuat pengawasan dan pembentukan Timwas Intelijen DPR juga tindak lanjut dari amanat undang-undang.

    “Pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen seperti BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memang penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut, pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR melalui Timwas Intelijen,” kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan pengawasan itu bertujuan memastikan badan-badan intelijen beroperasi sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

    “Namun, pengawasan yang dilakukan harus berhati-hati agar tidak mengganggu independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjaga stabilitas keamanan negara,” kata Khairul Fahmi, yang merupakan co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pengawasan yang menjadi tugas Timwas Intelijen DPR sebaiknya diarahkan untuk memastikan lembaga-lembaga intelijen negara itu tunduk dan patuh terhadap undang-undang, prosedur operasional yang sah, dan timwas juga perlu memastikan penggunaan dan pengelolaan anggaran masing-masing lembaga transparan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemarin, nota kesepahaman PMI hingga 2.500 laporan pelanggaran pilkada

    Kemarin, nota kesepahaman PMI hingga 2.500 laporan pelanggaran pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (3/12), mulai dari empat kementerian menjalin kerja sama untuk mengatasi permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) hingga Bawaslu terima hampir 2.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Prabowo apresiasi kinerja menteri kabinet di depan pengusaha AS

    Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih yang telah aktif menjabat selama 44 hari, sejak pemerintahan baru resmi terbentuk pada 20 Oktober lalu.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo di depan sekitar 50 pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam Dewan Bisnis AS-ASEAN pada jamuan pagi di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Empat kementerian jalin kerja sama atasi persoalan pekerja migran

    Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian mengatakan empat kementerian resmi menjalin kerja sama dengan diawali penandatanganan nota kesepahaman untuk mengatasi permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Nota kesepahaman ini merupakan langkah untuk pegangan, dalam rangka membuat program melindungi masyarakat yang menjadi pekerja migran, atau akan menjadi pekerja migran,” kata Tito di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Kapolrestabes ungkap aksi geng di Semarang didanai situs judi online

    Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan bahwa aksi sejumlah kelompok geng pemuda di Kota Semarang, Jawa Tengah, salah satunya didanai oleh situs judi online.

    Menurut dia, geng pemuda atau yang disebut dengan istilah “kreak” itu menggunakan pendapatan dari situs judi online itu untuk membeli peralatan senjata tajam hingga minuman keras. Dia menjelaskan hal itu terkait dengan aksi geng di Semarang dengan kasus penembakan Siswa SMK berinisial GRO oleh oknum polisi Aipda RZ.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Puan sebut Tim Pengawas Intelijen DPR bantu tugas anggota dewan

    Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa keberadaan Tim Pengawas Intelijen DPR akan membantu tugas-tugas anggota dewan karena menjadi representasi rakyat dalam mengawasi kinerja intelijen negara agar tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi kerjanya.

    Ia menjelaskan, tim tersebut nantinya akan ada di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Bawaslu terima hampir 2.500 laporan pelanggaran pilkada per 1 Desember

    Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa per 1 Desember 2024 Bawaslu sudah menerima hampir 2.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    “Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak. Per 1 Desember saja, hampir 2.500 dari sisi laporannya saja,” ujar Lolly dalam media gathering dengan tema Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Desember 2024

    DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco Nasional 3 Desember 2024

    DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI Puan Maharani telah melantik
    Tim Pengawas Intelijen DPR
    RI.
    Pelantikan itu berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
    “Nanti tugasnya bisa melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga. Sehingga hal-hal yang perlu kami antisipasi atau mitigasi bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” ujar Puan pada awak media.
    Adapun Tim Pengawas Intelijen DPR RI merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
    Dalam Pasal 43 Ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara inteljen negara dilakukan oleh komisi di DPR RI yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR.
    Tim Pengawas Intelijen itu bakal bergerak di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI yang mengurus bidang politik dan keamanan.
    “Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman,” tutur Puan.
    Nantinya, Tim Pengawas Intelijen DPR RI bakal bekerja sama dengan instansi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
    “Sehingga memiliki semangat yang sama yaitu membangun bangsa dan negara dengan baik tanpa kepentingan yang merugikan negara,” imbuh Puan.
    Berikut susunan Tim Pengawas Intelijen DPR RI:

    Koordinator:

    Sufmi Dasco
    Ahmad

    Pimpinan:

    Utut Adianto
    Dave Laksono
    Budisatrio Djiwandono
    Ahmad Heryawan
    Anton Sukartono

    Anggota:

    Junico BP Siahaan
    Gavriel Novanto
    Endipat Wijaya
    Victor Laiskodat
    Abdul Halim Iskandar
    Jazuli Juwaini
    Farah Putri Nahlia
    Rizki Aulia Rahman
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Puan sebut Tim Pengawas Intelijen DPR bantu tugas anggota dewan

    Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa keberadaan Tim Pengawas Intelijen DPR akan membantu tugas-tugas anggota dewan karena menjadi representasi rakyat dalam mengawasi kinerja intelijen negara agar tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi kerjanya.

    Ia menjelaskan, tim tersebut nantinya akan ada di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

    “Nanti tugasnya bisa melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga, sehingga hal-hal yang perlu kami antisipasi atau mitigasi, bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” kata Puan usai melantik Tim Pengawas Intelijen DPR di Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut dia menjelaskan, pembentukan Tim Pengawas Intelijen ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

    Dalam Pasal 43 ayat (2) UU itu disebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR.

    Puan menambahkan, total ada 13 anggota Tim Pengawas Intelijen DPR yang dilantik dan lima di antaranya menjadi pimpinan.

    Puan berharap Tim Pengawas Intelijen DPR dapat bersinergi dengan lembaga atau instansi terkait tugas tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, hingga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

    “Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman,” kata perempuan pertama yang telah dia periode menjabat sebagai Ketua DPR tersebut.

    Tugas intelijen Negara sendiri, tambah dia, adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini.

    Sebab, hal itu penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang potensial maupun nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa serta negara terkait kepentingan dan keamanan nasional.

    Sementara, lanjut dia, tim yang telah dilantik hari ini memiliki tugas untuk mewakili publik agar lembaga-lembaga intelijen negara dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

    Dengan begitu, rakyat bisa percaya dengan badan yang menyimpan banyak rahasia negara tersebut.

    Oleh karena itu, Ketua DPR itu menekankan pentingnya kerja sama antara pemangku kepentingan terkait, agar mampu menjalankan fungsi dan tugas intelijen negara secara optimal.

    “Sehingga memiliki semangat yang sama yaitu membangun bangsa dan negara dengan baik tanpa kepentingan yang merugikan negara,” ujar dia.

    Berikut susunan Tim Pengawas Intelijen DPR:

    Koordinator:

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    Pimpinan:

    1. Utut Adianto

    2. Dave Laksono

    3. G. Budisatrio Djiwandono

    4. Ahmad Heryawan

    5. Anton Sukartono

    Anggota:

    1. Junico BP Siahaan

    2. Gavriel P Novanto

    3. Endipat Wijaya

    4. Viktor Laiskodat

    5. Abdul Halim Iskandar

    6. Jazuli Juwaini

    7. Farah Putri Nahlia

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Terima Kasih Prabowo

    Terima Kasih Prabowo

    GELORA.CO – Doktor Said Didu menyebarkan WA ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Cukup kaget saya hari ini. Jumhur Hidayat menelepon saya, siang ini diundang Prabowo Subianto ke Istana, diskusi upah buruh.

    Berkali-kali saya mengatakan pada para aktivis yang selama ini menjadi oposisi dan bingung dengan Prabowo, seolah-olah dia antek Mulyono alias Jokowi, bahwa saya yakin Prabowo adalah kebalikan Jokowi. 

    Tesis saya jelas bahwa manusia itu terbentuk oleh sejarahnya dan karakter individual (inherited), di mana Prabowo sejarahnya adalah patriotik, sebaliknya Jokowi “bajingan tolol” saja.

    Hari ini Said Didu secara mengagetkan saya menyebarkan WA ucapan terima kasih dia kepada Prabowo. Ucapannya ini, dikaitkannya dengan beberapa menteri Prabowo yang menunjukan proyek Aguan atas PSN PIK2 tidak disetujui Prabowo.

    Pernyataan menteri itu antara lain oleh Menpera tentang tidak boleh ada perumahan eksklusif, pernyataan Mendes terkait tidak boleh ada kepala-kepala desa ikutan proyek pembebasan lahan dan terakhir Menteri ATR/BPN yang menyatakan PSN PIK2 tidak sesuai Rencana Tata Ruang, Kamis 28 November 2024.

    Bahkan, Menteri Nusron Wahid dalam pernyataan terbaru, menyatakan PSN PIK2 akan ditinjau ulang oleh Prabowo untuk dilihat apakah sesuai dengan 4 landasan pembangunan Prabowo, yakni kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan Giant Sea Wall untuk di pantai Utara Jawa.

    Said Didu selama ini termasuk yang curiga Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi. Banyak WA-WA dia yang mempertanyakan integritas Prabowo. Sementara saya karena hidup dalam ilmu sosiologi dan pendamping seorang psikolog, meyakini sebaliknya, cepat atau lambat Prabowo mengontrol permainan.

    Tentu saja tidak gampang untuk melihat perbedaan Prabowo dalam waktu singkat kepada bekas presiden sebelumnya, setidaknya dalam implementasi kebijakan. Dari segi retorika, kita memang melihat berbagai pidato Prabowo sangat berbeda. Prabowo berkali-kali menekankan patriotisme dan national interest. 

    Dalam pidatonya di Peru, di hadapan berbagai kepala negara, Prabowo mengatakan “We have challenges, we still have. I would say we still have poverty at the large scale, large level, which I’m determined to bring down, and we do have a significant percentage of our children malnourished. I’m also determined to address this problem head on.” (alinea 12 pidato Presiden Prabowo di Peru, 14 November 2024).

    Konsistensi pidato seperti ini, oleh seorang kepala negara menunjukkan dia seorang patriot dan mementingkan “national interest”. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian, karena Jokowi boneka konglomerat oligarki. 

    Bahkan dalam level implementasi Jokowi membackup oligarki atas nama PSN diberbagai wilayah merampas tanah-tanah rakyat. Bahkan, di pantai Utara Banten, seperti kasus PIK2, PSN ini telah merampok tanah-tanah rakyat dan saat ini telah menjadi sumber instabilitas nasional.

    Membelok kekuasaan oligarki selama era Jokowi menjadi kekuasaan negara untuk rakyat, sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan, tentu memakan waktu. 

    Ucapan terima kasih Said Didu, terkait PSN PIK2 tentu sebuah tanda-tanda negara kembali berwibawa. 

    Soal PSN ini sebenarnya pernah saya ungkap pada waktu Prof Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pada saya dan Jumhur, beberapa bulan lalu, bahwa Prabowo akan meninjau ulang PSN PIK2. 

    Sebab, menurut Prof Dasco, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan-lahan strategis, seperti di pantai, dalam kerangka nasionalisme. Jokowi yang tidak mengerti istilah nasionalisme tentu tidak faham. Namun, Prabowo pasti akan merubahnya. Negara harus hadir.

    Selain urusan perampokan tanah-tanah negara dan rakyat yang diatensi Prabowo, 5 hal penting anak Sumitro ini juga bisa membuat kita meyakini Prabowo adalah presiden patriotik. 

    Pertama, Upah. Dalam teori, upah adalah instrumen keadilan sosial. Mobilitas vertikal manusia bisa dilakukan melalui kestabilan upah dan kenaikan upah. Itu juga terkait dengan rencana industrialisasi 

     dan hilirisasi.

    Jumhur Hidayat, ketua umum serikat buruh terbesar, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang siang ini diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana, akan mendiskusikan soal upah. 

    Di Indonesia selama ini, dalam rezim brengsek dan rezim-rezim pro orang kaya, melihat buruh hanya sebagai alat produksi. 

    Dengan Presiden Prabowo mengundang pemimpin buruh berdialog, maka bisa dipastikan prinsip International Labour Organization (ILO) terkait Social Dialogue, akan terjadi. Artinya kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai “Stake Holder” pembangunan.

    Prinsip kaum buruh sebagai mitra dan pemilik pembangunan akan melenyapkan kesombongan orang orang kaya yang sok jagoan. 

    Saya sebagai doktor bidang perburuhan memberi perspektif kepada Jumhur bahwa konglomerat Indonesia ini tidak pantas sombong, karena mereka lahir sebagai “ersatz capitalism” alias orang kaya yang tidak berkeringat. 

    Mereka kaya raya karena kekuasaan. Awalnya memanfaatkan jaringan pada kekuasaan. Lalu sekarang membuat penguasa di bawah ketiak mereka. 

    Teori Ersatz Kapitalisme ini dikembangkan Yushihara Kunio, akademis Jepang, yang melihat berkembangnya konglomerat bandit-bandit di Indonesia dan Asean lainnya. 

    Mereka bukan ksatria dan patriotik. Mereka hanyalah gerombolan pemeras negara dan bangsa kita. Selain pemburu rente, pencipta korupsi, tidak berorientasi industri, banyak lainnya kebusukan mereka yang dipotret Yushihara.

    Sebagai “penjahat”, yang membawa kabur 14.000 triliun “kekayaan kita” ke Singapura dan “melarikan diri” selama dua tahun di Singapura, ketika era Covid-19 (antara lain buat klub sepeda yang diketuai penduduk perumahan di dekat Hotel Mulia), Prabowo tidak pantas menerima kritikan mereka atas rencana Prabowo menaikkan upah. 

    Di Malaysia, sebagai pembanding, ketika konglomerat di sana lebih patriotik, upah buruh naik 13 persen pada Januari 2025 nanti.

    Selain soal upah, Prabowo juga membantai habis judi online yang berkembang pesat di era Jokowi. 

    Di era Prabowo, tanpa jargon jargon judi haram, kita melihat pemberantasan judi terjadi massif. Bahkan, sasaran pemenjaraan ke arah eselon satu atau bahkan menteri terkait ijin izin judi online itu.

    Banyak hal lain yang Prabowo perlu diapresiasi. Jadi, pernyataan terimakasih Said Didu hari ini membuat kita, kaum oposisi, harus mulai menjalin kebersamaan dengan Prabowo, sepenuhnya.

  • Pramono-Rano Klaim Menang Satu Putaran, Dasco: Pilgub Jakarta Dua Putaran

    Pramono-Rano Klaim Menang Satu Putaran, Dasco: Pilgub Jakarta Dua Putaran

    GELORA.CO – Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) Sufmi Dasco Ahmad meyakini Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta akan berlangsung dalam dua putaran. Pasangan Rido juga disebut akan melakukan evaluasi apabila Pilgub Jakarta berlangsung dalam dua putaran.

    Dasco mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil resmi penghitungan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta yang bakal diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta. Meski demikian, Tim Pemenangan Pasangan Rido telah mengumumkan Pilgub Jakarta akan berlangsung dua putaran.

    “Ya jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan real count dari KPU. Walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari paslon Rido, Pak Ariza Patria, sudah mengumumkan bahwa untuk perhitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi dua putaran,” kata dia, Kamis (28/11/2024).

    Saat disinggung perihal strategi untuk hadapi Pilkada Jakarta dua putaran, ia menilai, langkah itu akan dilakukan oleh Tim Pemenangan Rido. Namun, Tim Pemenangan Pasangan Rido tentunya akan melakukan evaluasi strategi yang telah dilakukan selama ini.

    “Ya saya pikir strategi strategi itu akan dirumuskan oleh tim pemenangan yang tentunya setelah mengevaluasi hasil-hasil kerja pada saat kemarin, saya pikir demikian,” kata Dasco, yang juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

    Peluang Rido menang cukup terbuka jika dua putaran.

    Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menilai peluang Pilgub Jakarta untuk berlangsung dua putara masih terbuka lebar. Ia menilai, peluang Ridwan Kamil (RK)-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno masih sama-sama terbuka lebar untuk meraih kemenangan di putaran kedua.

    Meski demikian, persaingan dua pasangan calon (paslon) itu akan sangat kompetitif, mengingat elektabilitas dua paslon itu yang berjarak cukup tipis. Artinya, masih terbuka kemungkinan pasangan RK-Suswono menyalip suara Pramono-Rano.

    “Jangan lupa, pemilih PKS adalah pemilih yang militan. Mereka aktif hingga saat pencoblosan,” kata dia.

    Diketahui, Tim Pemenangan Pasangan Rido mengeklaim Pilgub Jakarta bakal berlangsung dua putaran. Ketua Tim Pemenangan Rido, Ahmad Riza Patria, mengatakan hasil real count atau hitung cepat yang yang dilakukan oleh tim data paslon nomor urut 1, tak ada paslon yang mencapai 50 persen.

    Dia memerinci, dari total suara yang masuk, yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17 persen atau 1.748.714. “Paslon nomor 2 10,55 persen dengan perolehan suara 459.475 ribu, kemudian paslon nomor 3 dengan 2.145.494 ribu atau 49,28 persen,” kata Riza.

    Pasangan cagub-cawagub nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan kemenangan satu putaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta. “Mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3 Mas Pram dan Bang Doel telah memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07 persen,” kata Pramono dalam konferensi pers di kediamannya di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

    Pramono mengatakan angka itu berdasarkan hasil nyata (real count) KPU Jakarta dan perhitungan formulir C1 KWK per Kamis (28/11/2024) yang telah mencapai 100 persen TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta.

    Hasil itu menunjukkan pasangan nomor 3 meraih sebanyak 2.183.577 suara atau 50,07 persen atau dalam artian mendapatkan 50 persen plus 2.943 suara. “Satu suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini,” ujarnya.

    Dia menyatakan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI dan juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    Dalam undang-undang itu diatur bahwa gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui Pilkada dengan perolehan suara 50 persen plus 1 suara.

    Dengan demikian, pihaknya masih menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual Pilkada dari KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara.

  • 6
                    
                        Hasil Quick Count Airin Kalah di Pilkada Banten 2024, PDI-P: Ironis
                        Nasional

    6 Hasil Quick Count Airin Kalah di Pilkada Banten 2024, PDI-P: Ironis Nasional

    Hasil Quick Count Airin Kalah di Pilkada Banten 2024, PDI-P: Ironis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PDI-P menyebut terjadi anomali pada hasil Pilkada Banten 2024, menyusul kekalahan usungan PDI-P
    Airin
    Rachmi Diany-Ade Sumardi dari usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Andra Soni-Dimyati Natakusumah berdasarkan hasil hitung cepat (
    quick count
    ) sejumlah lembaga.
    Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, menilai kekalahan Airin ironis karena ia merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dan berhasil membawa kemenangan untuk pasangan tersebut di Banten.
    “Seorang Airin, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, sukses memenangkan Prabowo-Gibran di Banten, pada saat dia menjadi calon gubernur, harus mengalami intervensi kekuasaan untuk menggagalkan kemenangan,” kata Basarah dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).
    Menurut dia, intervensi itu salah satunya berlangsung dalam bentuk pengerahan “partai cokelat” atau “parcok”.
    Basarah menyinggung, sebagian besar lembaga survei telah memprediksi kemenangan Airin beberapa hari sebelum tanggal pemungutan suara dengan keunggulan elektabilitas yang cukup solid.
    “Realistis nggak, sebuah hasil survei yang hampir satu minggu, melaporkan perbandingan yang sangat signifikan antara proses survei suara Airin dengan kandidat yang lainnya, di atas 70 persen ke atas, kemudian hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa berubah secara signifikan, (ini) anomali yang kedua,” ujarnya.
    Ketua fraksi PDI-P di MPR RI itu menyebut bahwa partainya akan melakukan upaya hukum untuk menggugat hasil pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi.
    Gugatan ini, lanjut dia, untuk membuktikan berbagai anomali yang terjadi pada Pilkada Banten 2024.
    Sementara itu, Partai Gerindra menyebut bahwa kemenangan Andra Soni-Dimyati lahir dari kerja keras.

    “Khusus di Banten, saya lihat memang kerja keras yang dilakukan cukup intens dan juga kemudian animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang dicalonkan juga besar,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, kepada wartawan pada Kamis (28/11/2024).
    Sebagai informasi, berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Charta Politika pada Rabu (27/11/2024) pukul 22.30 WIB, dengan masuk 100 persen, pasangan Andra-Dimyati unggul 57,52 persen. Sedangkan Airin-Ade 42,48 persen.
    Airin merupakan istri dari Tubagus Chaeri Wardana, atau Wawan, yang merupakan adik kandung Ratu Atut.
    Sedangkan Ratu Atut Chosiah adalah mantan Gubernur Banten yang memimpin selama dua periode (2007–2014) sebelum tersandung kasus korupsi.
    Diketahui, Airin Rachmi Diany adalah kandidat gubernur Banten nomor urut 01, berpasangan dengan Ade Sumardi.
    Pasangan Airin-Ade diusung oleh Partai Golkar, PDIP, Partai Buruh, PBB, Partai Gelora, PKN, dan Partai Ummat.
    Sementara itu, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PSI, PKB, PAN, PPP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Garuda.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Dukung Women from Rote Island Menuju Oscar 2025

    Pemerintah Dukung Women from Rote Island Menuju Oscar 2025

    Jakarta: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyambut baik film “Women From Rote Island” untuk melangkah maju ke ajang penghargaan internasional Academy Awards ke 97 atau Oscar 2025. Menurut Teuku Riefky, itu menjadi kesempatan emas untuk masa depan perfilman Indonesia.

    “Prinsipnya kami siap juga mendukung agar kesempatan emas pertama kalinya jangan sampai sia-sia karena ini tidak hanya kesempatan pembelajaran bagi teman-teman produksi film Women from Rote Island tapi juga sebagai rekam jejak untuk sineas dan para pelaku film nasional,” kata Riefky dalam pertemuan dengan delegasi film Women from Rote Island di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2024.

    Film yang sudah meraih lebih dari 30 penghargaan dalam dan luar negeri ini merupakan kesempatan emas dalam diplomasi Indonesia melalui budaya khususnya di sektor perfilman. Sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendukung 17 subsektor salah satunya adalah sektor perfilman.

    Riefky menambahkan, Kemenekraf akan bersinergi dengan lintas kementerian agar film “Women from Rote Island” Berjalan mulus menuju nominasi Oscar 2025.

    “Tugas kami mendorong ekosistem ini berjalan untuk kerja sama dengan Menteri Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan sepakat bertemu untuk bicara secara teknis, karena ini sesuatu yang sangat berharga jadi kami siap kolaborasi dengan kementerian,” ucap Riefky.

    Kemenekraf juga berkomitmen untuk membentuk ekosistem yang lebih baik yang dapat mengembangkan sineas-sineas Indonesia agar tidak hanya berprestasi tetapi juga menjamin kualitas hidup pelaku seni juga lebih baik.

    Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengatakan prestasi dari film “Women from Rote Island” ini perlu diamplifikasi sehingga budaya Indonesia bisa semakin dikenal di kancah global. 

    “Kami telah bersepakat bahwa film Women from Rote Island ini akan kami dukung penuh dan kepada seluruh rakyat Indonesia, kami ajak untuk mendukungan film ini sehingga Indonesia bisa menuju Piala Oscar melalui film ini,” ujar Dasco.

    Sementara itu produser film Women from Rote Island Jeremias Nyangoen mengatakan rasa terima kasihnya karena perhatian dari pemerintah dalam mendukung film tersebut jadi perwakilan Indonesia dalam nominasi Oscar 2025 nominasi Best International Future Film.

    “Semoga sampai langkah terakhir film “Women from Rote Island” menuju Oscar sampai mana kita tidak tahu, tapi kita ingin seperti negara-negara yang sudah lebih dulu berkembang dalam dunia perfiman,” jelasnya. 

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri?, Menteri Kebudayaan Fadli Zon?, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamen Ekraf Irene Umar, Wamen Pariwisata Ni Luh, dan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha.

    Jakarta: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyambut baik film “Women From Rote Island” untuk melangkah maju ke ajang penghargaan internasional Academy Awards ke 97 atau Oscar 2025. Menurut Teuku Riefky, itu menjadi kesempatan emas untuk masa depan perfilman Indonesia.
     
    “Prinsipnya kami siap juga mendukung agar kesempatan emas pertama kalinya jangan sampai sia-sia karena ini tidak hanya kesempatan pembelajaran bagi teman-teman produksi film Women from Rote Island tapi juga sebagai rekam jejak untuk sineas dan para pelaku film nasional,” kata Riefky dalam pertemuan dengan delegasi film Women from Rote Island di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2024.
     
    Film yang sudah meraih lebih dari 30 penghargaan dalam dan luar negeri ini merupakan kesempatan emas dalam diplomasi Indonesia melalui budaya khususnya di sektor perfilman. Sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendukung 17 subsektor salah satunya adalah sektor perfilman.
    Riefky menambahkan, Kemenekraf akan bersinergi dengan lintas kementerian agar film “Women from Rote Island” Berjalan mulus menuju nominasi Oscar 2025.
     
    “Tugas kami mendorong ekosistem ini berjalan untuk kerja sama dengan Menteri Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan sepakat bertemu untuk bicara secara teknis, karena ini sesuatu yang sangat berharga jadi kami siap kolaborasi dengan kementerian,” ucap Riefky.
     
    Kemenekraf juga berkomitmen untuk membentuk ekosistem yang lebih baik yang dapat mengembangkan sineas-sineas Indonesia agar tidak hanya berprestasi tetapi juga menjamin kualitas hidup pelaku seni juga lebih baik.
     
    Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengatakan prestasi dari film “Women from Rote Island” ini perlu diamplifikasi sehingga budaya Indonesia bisa semakin dikenal di kancah global. 
     
    “Kami telah bersepakat bahwa film Women from Rote Island ini akan kami dukung penuh dan kepada seluruh rakyat Indonesia, kami ajak untuk mendukungan film ini sehingga Indonesia bisa menuju Piala Oscar melalui film ini,” ujar Dasco.
     
    Sementara itu produser film Women from Rote Island Jeremias Nyangoen mengatakan rasa terima kasihnya karena perhatian dari pemerintah dalam mendukung film tersebut jadi perwakilan Indonesia dalam nominasi Oscar 2025 nominasi Best International Future Film.
     
    “Semoga sampai langkah terakhir film “Women from Rote Island” menuju Oscar sampai mana kita tidak tahu, tapi kita ingin seperti negara-negara yang sudah lebih dulu berkembang dalam dunia perfiman,” jelasnya. 
     
    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri?, Menteri Kebudayaan Fadli Zon?, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamen Ekraf Irene Umar, Wamen Pariwisata Ni Luh, dan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)