Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan berbagai pertanyaan. 

    Untuk diketahui, Prabowo menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (11/11/2025), sebelum bertolak ke Australia. Salah satu materi pembahasan adalah percepatan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah jelang akhir tahun.

    Kendati membahas soal penyerapan anggaran, rapat khusus yang diselenggarakan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu tidak dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Padahal, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden sampai menunda penerbangannya selama dua jam untuk menggelar rapat tertutup itu. 

    “Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (11/11/2025). 

    Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” terangnya. 

    Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun rapat itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Tepatkah Penunjukkan Mensesneg?

    Ketidakhadiran Purbaya menjadi pertanyaan lantaran Menkeu adalah pejabat yang diberikan kekuasaan oleh Presiden, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, untuk mengelola fiskal. Hal ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

    Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penunjukkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengurus belanja pemerintah pusat maupun daerah kurang tepat. Dia menilai harusnya koordinasi dilakukan oleh Menkeu Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

    Namun, Bhima menduga belakangan kepercayaan Prabowo berkurang kepada Menkeu yang ditunjuk olehnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati itu. Hal itu tidak hanya terlihat dari peranan koordinator belanja pemerintah yang tidak diinstruksikan kepada Purbaya.  

    “Contohnya adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Prabowo justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh. Soal serapan anggaran yang diserahkan ke Mensesneg juga menjadi pertanyaan, kenapa bukan Purbaya?,” ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025). 

    Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, instruksi Prabowo ke Prasetyo untuk mengoordinasikan percepatan belanja pemerintah jelang akhir tahun mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik. 

    Rizal melihat langkah Prabowo itu tidak serta-merta menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. 

    Dalam konteks historis, lanjutnya, serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun menunjukkan kelemahan koordinasi antarlembaga dan perencanaan proyek. Oleh sebab itu, intervensi politik di level Presiden menjadi logis untuk mendorong pelaksanaan program yang stagnan.

    Kendati demikian, penugasan Mensesneg dinilai berisiko tumpang tindih dengan kewenangan Kemenkeu dan Bappenas. Risiko itu utamanya bisa terjadi apabila tidak disertai pembagian fungsi yang tegas antara koordinasi birokratis dan otoritas fiskal.

    “Keputusan ini menunjukkan pola kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada hasil dan kontrol sentral. Dengan menugaskan Mensesneg, Presiden memperluas lingkup koordinasi ke ranah administratif-implementatif untuk mengurangi bottleneck birokrasi yang kerap menghambat belanja pemerintah,” terang Rizal kepada Bisnis.

  • Alasan Prabowo Rapat Dadakan Bahas Anggaran di Halim dan Tunda Ke Australia

    Alasan Prabowo Rapat Dadakan Bahas Anggaran di Halim dan Tunda Ke Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunda keberangkatannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (11/11/2025).

    Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretaris.kabinet. Rapat tersebut digelar sebelum Presiden bertolak ke Sydney, Australia, dalam rangka kunjungan kenegaraan satu hari.

    Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Berdasarkan keterangan foto, tidak ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat tersebut. 

    Dalam arahannya, Prabowo menegaskan pentingnya akuntabilitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran negara.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah yang juga merupakan uang rakyat,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari unggahan resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025).

    Kepala negara juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah, khususnya menjelang akhir tahun anggaran.

  • Prabowo sempat pimpin ratas di Lanud Halim sebelum bertolak ke Australia

    Prabowo sempat pimpin ratas di Lanud Halim sebelum bertolak ke Australia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto sempat menunda keberangkatannya ke Australia selama sekitar dua jam untuk memimpin rapat terbatas di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.

    Rapat itu diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.

    Kemudian, ada pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

    Dalam rapat itu, Presiden Prabowo memberikan arahan-arahan mengenai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi kepada hasil nyata untuk masyarakat.

    Presiden Prabowo juga menekankan setiap anggaran yang bersumber dari rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah yang juga merupakan uang rakyat,” kata Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan kembali oleh Seskab Teddy Indra.

    Dalam rapat yang sama, Teddy melanjutkan, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan memastikan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2025 berjalan optimal.

    Selepas memimpin rapat, Presiden Prabowo didampingi Menlu Sugiono dan Seskab Teddy naik pesawat Garuda Indonesia-1 PG-GIG untuk bertolak menuju Bandar Udara Sydney Kingsford Smith, Australia.

    “Dalam kunjungan satu hari tersebut, Presiden Prabowo akan bertemu empat mata dengan Perdana Menteri Anthony Albanese dan menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn,” kata Teddy.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Prabowo Panggil Dasco “Don” dan “si Kancil” di Hambalang

    Momen Prabowo Panggil Dasco “Don” dan “si Kancil” di Hambalang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat bersama Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/11/2025).

    Dalam momen itu, Prabowo menyebutkan panggilan khusus terhadap Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang hadir di sana.

    Panggilan khusus itu yakni “Don”. Prabowo menyatakan nama Don itu disematkan kepada Dasco oleh rakyat. Setelah itu, orang nomor satu di Indonesia ini menambahkan “si Kancil” usai menyebutkan nama lengkap Dasco.

    “Wakil Ketua DPR RI Saudara-saudara, Don. Rakyat memberi dia nama Don. Profesor Dr Ir Don Sufmi Ahmad Dasco alias ‘si kancil’,” ujar Prabowo dalam unggahan @gerindra, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Panggilan Prabowo ke Dasco itu kemudian disambut tepuk tangan kader Gerindra. Dasco pun merespons panggilan Prabowo itu dengan senyuman.

    Dalam hal ini, Gerindra melalui admin Instagram resminya mengemukakan bahwa hal ini merupakan kombinasi presiden dengan loyalisnya pejuang politiknya.

    “Kombinasi antara visi kepemimpinan Presiden @prabowo dan loyalitas pejuang politik @sufmi_dasco di legislatif. Menyala Don Ku!” tulis admin @gerindra.

  • Seskab Teddy: Prabowo Minta Setiap Rupiah Uang Rakyat Tepat Sasaran

    Seskab Teddy: Prabowo Minta Setiap Rupiah Uang Rakyat Tepat Sasaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). Turut hadir dalam rapat itu adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Kemudian Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Agus Subiyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Presiden menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” tulis Teddy seperti dikutip akun Instagram Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi diminta Prabowo untuk mengoordinasikan dan mengecek penyerapan anggaran serta penggunaan transfer ke daerah yang dikelola setiap kepala daerah menjelang akhir tahun.

    [Gambas:Instagram]

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Beri Tugas Mensesneg Sebelum Berangkat ke Australia, Apa Saja?

    Prabowo Beri Tugas Mensesneg Sebelum Berangkat ke Australia, Apa Saja?

    Prabowo Beri Tugas Mensesneg Sebelum Berangkat ke Australia, Apa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tugas kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tepat sebelum berangkat ke Sydney, Australia.
    Tugas ini diberikan
    Prabowo
    secara langsung ke Prasetyo dalam rapat khusus yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
    “Presiden menugaskan Mensesneg untuk segera mengoordinasikan dan mengecek
    penyerapan anggaran
    ,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya lewat Instagram @sekretariat.kabinet.
    Selain itu, menurut Teddy, Prabowo juga menugaskan Prasetyo untuk mengecek penggunaan transfer daerah.
    “Serta penggunaan transfer daerah yang dikelola oleh setiap kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” lanjut Teddy.
    Dalam rapat itu, Teddy mengungkap Prabowo juga menegaskan bahwa setiap uang rakyat harus dialokasikan tepat sasaran.
    “Presiden menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat” beber Teddy lagi.
    Adapun rapat khusus ini diselenggarakan sebelum Presiden RI bertolak ke Sydney, Australia dalam rangka kunjungan kenegaraan.
    Selain Mensesneg dan Seskab, dalam rapat khusus tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono.
    Lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Budi Arie Masuk Gerindra Disebut Drama Settingan Jokowi, Enteng Dimentahkan Dasco

    Wacana Budi Arie Masuk Gerindra Disebut Drama Settingan Jokowi, Enteng Dimentahkan Dasco

    GELORA.CO –  Wacana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mau masuk Gerindra dinilai hanya drama rekaan alias settingan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Narasi perpecahan antara Budi Arie dan Jokowi seolah terbangun dengan tiga poin utama yang berkutat pada momen Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025) lalu.

    Poin pertama, ketidakhadiran Jokowi pada acara penting kelompok relawannya itu.

    Kedua, rencana pergantian logo Projo yang bergambar siluet kepala Jokowi dan ketiga adalah pemaknaan nama Projo yang bukan lagi Pro Jokowi.

    Dengan skema itu, Projo di bawah Budi Arie seolah berpindah haluan menjadi pro Prabowo Subianto, Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra.

    Padahal, masuknya Budi Arie ke Gerindra membawa misi terselubung terkait visi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dua periode yang dicanangkan Jokowi.

    Analisis di atas disampaikan pengamat politik yang juga pendiri lembaga riset Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, di channel Youtube ‎⁨@hendri.satrio, tayang perdana Minggu (9/11/2025).

    “Kalau dalam politik semuanya terlalu gampang dilihat berada di permukaan, artinya sangat mungkin itu cuma pertunjukan. Drama-drama politik aslinya tuh ada di belakang,” kata Hendri.

    Rangkaian Peristiwa

    Hensa, sapaan karib analis bergelar doktor dari Unoversitas Bina Nusantara itu memaknai rangkaian peristiwa sebelum dan saat Kongres III Projo di Jakarta.

    Menurutnya, dari mulai kunjungan Budi Arie dan jajaran Projo ke kediaman Jokowi di Solo hingga rencana perubahan logo dan deklarasi keinginan berpartai Gerindra adalah kesinambungan untuk membentuk kesan tertentu.

    Marilah kita kupas drama-drama ini. Satu, Projo datang ke tempat Pak Jokowi. Katanya ditunjukin ijazah Jokowi. Terus tiba-tiba kemudian Jokowi last minute enggak datang ke kongres ketiga Projo. Terus kemudian seolah-olah Budi Arie ngambek kayak waktu ngancam bubarin Projo, terus kemudian dikasih Wamen Desa.

    “Kan ngambek nih, udah kalau gitu kita ganti logo bukan lagi Jokowi, bukan lagi wajahnya Pak Jokowi, tapi yang lain. Saya dengar katanya mau ganti jadi semut hitam. Wah, jadi seolah-olah dia berlawanan dengan PSI gitu, berantem.

    “Terus dia bilang dia masuk ke Prabowo masuk di Gerindra,” papar Hensa.

    Munculkan Kesan Perpecahan

    Hensa pun mengemukakan sejumlah kesan yang dibacanya berusaha dimunculkan dari rangkaian cerita Jokowi dan Kongres III Projo itu.

    Menurutnya, ada narasi yang berusaha dimunculkan Projo seakan pecah kongsi dengan Jokowi yang semakin lengket dengan PSI, partai dengan Ketua Umum Kaesang Pangarep.

    “Ini kan seolah-olah kan kita dianggapnya terjebak dalam situasi Budi Arie memang akan melawan PSI. Projo akan lawan PSI, Projo akan meninggalkan Jokowi, Projo akan masuk ke Gerindra.”

    “Hati-hati dalam politik yang begitu-begitu itu perlu dicermati,” jelasnya.

    Tujuan Settingan Jokowi

    Hensa bulat menerka rangkaian peristiwa hingga wacana Budi Arie masuk Gerindra adalah settingan Jokowi.

    Tujuannya di balik settingan itu adalah bagaimana Gibran, putra sulung Jokowi bisa tetap menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2029 mendatang, alias Prabowo-Gibran dua periode.

    Sebelumnya, instruksi Jokowi ke relawan agar menggaungkan Prabowo-Gibran dua periode memang disampaikan secara eksplisit.

    Menurut Hensa, Jokowi sampai harus bermanuver demi memperkuat Gibran terus menjadi Wapres pendamping Prabowo karena belakangan muncul nama potensial lain, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Purbaya dan Dedi merupakan dua sosok yang tengah menjadi media darling. Di sejumlah survei, popularitasnya tinggi.

    “Bisa jadi semuanya settingan Pak Jokowi tentang Projo masuk ke Gerindra atau Budi Arie masuk ke Gerindra. Supaya apa? Supaya satu cita-cita Prabowo Gibran dua periode bisa terlaksana.”

    “Kenapa ini perlu diperhatikan baik-baik? Karena ternyata banyak tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon-calon kuat pendamping Pak Prabowo, ada Purubaya, ada KDM (Kang Dedi Mulyadi),” paparnya.

    Misi Budi Arie

    Dengan tujuan tersebut, Budi Arie yang berharap masuk Gerindra, menurut Hensa, bisa menjadi spionase atau mata-mata Jokowi langsung di dapur politik Prabowo, Gerindra.

    “Jadi hati-hati juga tuh masuk ke Gerindra bisa jadi untuk jadi dewan pengawas strategi. ‘Wah strateginya apa nih kira-kira Gerindra?’ Jadi menurut saya sih ini settingan biasa lah dari Pak Jokowi,” ujar Hensa.

    Dimentahkan Dasco

    Di sisi lain, Hensa membaca kepiawaian Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam menanggapi manuver Budi Arie dan Jokowi.

    Dasco yang hadir pada Kongres III Projo itu enteng saja mementahkan pernyataan Budi Arie soal masuk Gerindra.

    Secara tidak langsung, orang dekat Presiden Prabowo itu menunjukkan sikap tak terjebak strategi Budi Arie dan Jokowi.

    “Tapi yang keren kan Abang Dasco. Abang Dasco bilang, ‘Wah, saya enggak dengar langsung tuh langsung,’ ngicep tuh. Gitu langsung digituin sama Dasco,” kata Hensa.

    Budi Arie Mau Masuk Gerindra

    Sebelumnya, pada Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025), Budi Arie, selaku Ketua Umum Projo, meminta izin kepada kader Projo untuk berpartai Gerindra.

    Ia menafsirkan selorohan Prabowo saat hadir di Kongres PSI sebagai perintah masuk Gerindra.

    “Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” kata Budi Arie.

    Mantan Menteri Koperasi itu mengaku ingin mendukung agenda politik Prabowo ke depannya.

    “Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti begini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” ujar Budi Arie.

    Kata Dasco

    Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi enteng pernyataan Budi Arie yang ingin masuk Gerindra.

    Dengan sedikit tersenyum di depan Budi Arie, Dasco mengaku belum dengar langsung permintaan itu, dan belum mau menanggapinya.

    “Saya belum dengar langsung. Nanti kalau sudah dengar langsung, saya tanggepin,” ujar Dasco kepada awak media usai hadiri Kongres III Projo, dikutip dari Kompas.com.

    Namun, Dasco memastikan Gerindra siap menerima gelombang besar bergabungnya relawan dari manapun. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut akan mempertimbangkan agar masukan para calon kader diakomodir.

    “Kalau Gerindra siap, gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir,” jelas Dasco.

  • Bawa-Bawa Sufmi Dasco, Reaksi Nagita Slavina Ditagih Utang Pengacara atas Kasus Narkoba Raffi Ahmad

    Bawa-Bawa Sufmi Dasco, Reaksi Nagita Slavina Ditagih Utang Pengacara atas Kasus Narkoba Raffi Ahmad

    GELORA.CO – Sebuah kisah lama dari pusaran kasus narkotika yang pernah menjerat Raffi Ahmad pada 2013 kembali terangkat ke permukaan.

    Kali ini, sorotan datang dari Raden Nuh, seorang aktivis yang pernah menjadi bagian dari tim hukum presenter kondang tersebut.

    Raden Nuh membeberkan adanya janji honorarium yang belum tuntas, yang bahkan coba ditagihkan melalui istri Raffi, Nagita Slavina.

    Upaya penagihan itu menemui jalan buntu dan memicu reaksi yang dianggap berlebihan.

    Insiden penagihan ini bermula ketika istri Raden Nuh, Dian, tidak sengaja berjumpa dengan Nagita Slavina di sebuah restoran mewah di kawasan Pondok Indah, Jakarta.

    Namun, alih-alih mendapat respons positif, pendekatan tersebut justru menimbulkan kesalahpahaman.

    Raden Nuh menceritakan bagaimana reaksi pihak Raffi Ahmad terhadap upaya penagihan itu.

    “Rupanya responnya itu terlalu paranoid, terlalu berlebihan, gitu. Sampai ada rapat sama Dasco (Sufmi Dasco), sampai saya ditelepon juga sama beberapa senior aktivis lah,” ungkap Raden Nuh dalam sebuah wawancara virtual, Sabtu, 8 November 2025.

    Ia menyadari secara hukum posisinya lemah, namun ia menyoroti ini sebagai masalah tagihan moral, terutama melihat kondisi finansial Raffi saat ini.

    “Kalau orang punya tunggakan, kalau orang yang nggak mampu sih nggak apa-apa. Sementara kan kondisi ekonominya dia kan, kita lihat sudah jauh seperti bumi dan langit,” kata Raden.

    Kini, Raden Nuh mengaku telah mengikhlaskan uang tersebut dan hanya berharap ada pengakuan atas bantuannya di masa lalu.

    “Kalau dia bilang nggak mau bayar karena ini sudah lama, oke, sudah cukup. Tapi kalau dia bilang nggak ada kejadian itu, itu ada. Itu intinya,” ucap Raden.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Raffi Ahmad maupun Nagita Slavina terkait klaim tersebut.

    Keterlibatan Raden Nuh dalam perkara hukum presenter berusia 38 tahun itu terjadi pada Januari 2013 silam.

    Saat itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek kediaman Raffi Ahmad di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dan menemukan zat turunan katinon.

    Raden Nuh mengaku diminta bergabung untuk membantu penanganan kasus oleh pengacara utama Raffi saat itu, Rahmat Sorialam Harahap.

    Menurutnya, bantuan tersebut diperlukan karena kasus yang dihadapi Raffi itu menjadi kompleks dan melibatkan tiga institusi besar.

    Dari situlah, kesepakatan mengenai honorarium sebesar Rp250 juta untuk jasanya tercapai.

    Akan tetapi, pembayaran tersebut tak kunjung terealisasi hingga bertahun-tahun kemudian.

    Isu ini kembali diungkit saat Raden Nuh bertemu Rahmat Sorialam Harahap di Medan pada 2024.

  • Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Ada Soeharto?

    Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Ada Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional besok, Senin (10/11/2025). Nama Presiden ke-2 Soeharto dikonfirmasi masuk dalam daftar nama tersebut. 

    Pada hari ini, Minggu (9/11/2025), Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang mengikuti rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Fadli membahas terkait dengan persiapan Hari Pahlawan yang jatuh esok hari. Presiden disebut akan mengumumkan sekitar 10 nama yang akan diberikan gelar Pahlawan Nasional, salah satunya yakni Presiden ke-2 Soeharto. 

    “Kurang lebih 10 nama. Ya [Presiden ke-2 Soeharto] masuk, masuk,” ujar Prasetyo ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025). 

    Menurut Prasetyo, pertemuan Fadli di Kertanegara hanya untuk memfinalisasi daftar nama-nama figur yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Prabowo juga menerima masukan dari Ketua MPR Ahmad Muzani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Prasetyo mengatakan, kedua petinggi Partai Gerindra itu ditugaskan oleh Prabowo untuk menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh terkait dengan hal tersebut. 

    “Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan,” terang Prasetyo, yang juga merupakan pengurus DPP Partai Gerindra.

    Prasetyo mengatakan, pemberian gelar Pahlawan Nasional termasuk kepada Soeharto adalah bagian dari langkah pemerintah untuk menghormati para pendahulu dan pemimpin negara.

    “Terutama para pemimpin kita, yang apapun sudag pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Fadli sudah menemui Presiden Prabowo pekan ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Dia memaparkan bahwa pengusulan nama-nama calon Pahlawan Nasional sudah melalui proses dari kabupaten/kota, termasuk dari tim peneliti yang terdiri dari para pakar berbagai latar belakang. 

    Setelah dari tataran kabupaten/kota, lanjut ke provinsi yang juga memiliki tim peneliti, akademisi, dan sejumlah tokoh. Kemudian, nama-nama itu akan dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat atau TP2GP di Kementerian Sosial, sebelum diberikan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK). 

    Fadli menyebut masuknya nama Soeharto dalam daftar tersebut lantaran sudah memenuhi syarat dan berbagai kajian dari level kabupaten/kota hingga Dewan GTK. 

    “Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” terangnya. 

  • Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) selama kurang lebih tiga jam dengan beberapa pejabat di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) sore.
    Mereka yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
    Selain itu, hadir juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.
    Bersama Menhan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI,
    Prabowo
    membahas kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Morowali dan Bangka Belitung.
    “Jadi, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat terbatas, Minggu.
    Di sisi lain, menurut Prasetyo, Prabowo meminta Kapolri melaporkan perkembangan kasus ledakan di SMA 72 Jakarta dalam rapat tersebut.
    Pada pembahasan dengan Kapolri, Prabowo juga disebut mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian karena menangani kasus ledakan di SMA 72 Jakarta dengan cepat.
    Namun, terlepas dari hal itu, Kepala Negara menyatakan bahwa kasus ledakan di SMA 72 Jakarta merupakan alarm bagi semua pihak.
    “Jadi tadi beliau (Prabowo) juga menyampaikan bahwa kita memang perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali,” kata Prasetyo.
    Belajar dari peristiwa ledakan tersebut, Prabowo juga meminta agar tenaga pendidik lebih sadar dengan sesuatu yang mencurigakan.
    “Termasuk, beliau tadi menyampaikan bahwa kita juga harus mulai berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari
    game online
    ,” ujarnya.
    Game

    online
    yang dimaksud Prasetyo dalam pembahasan Prabowo dengan jajarannya adalah permainan PUBG.
    “Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” katanya.
    “Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja,” ujar Prasetyo lagi.
    Sementara itu, dengan Fadli Zon dan Ketua MPR, Prabowo membahas finalisasi nama-nama yang akan diberikan
    gelar Pahlawan Nasional
    pada 2025.
    Dari hasil pembahasan, disimpulkan 10 nama yang mendapat gelar
    Pahlawan Nasional
    dan akan diumumkan oleh Prabowo pada Senin (10/11/2025).
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” kata Prasetyo.
    Saat ditanya apakah Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    masuk dalam sepuluh daftar nama itu, Prasetyo membenarkan.
    “Ya, masuk, masuk (Soeharto),” ujarnya.
    Prasetyo lantas menjelaskan alasan pemerintah memberikan gelar kepada sepuluh orang itu karena dianggap telah berjasa kepada bangsa ini.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Prasetyo menjelaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.