Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Wakil Ketua DPR Soroti Komponen Susu MBG, Dasco: Gula Semua

    Wakil Ketua DPR Soroti Komponen Susu MBG, Dasco: Gula Semua

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut keberadaan susu di dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki komponen yang lebih tinggi gula.

    Dasco menyebut bahwa produk susu memiliki kandungan gula yang tinggi. Ditambah lagi, anggaran yang digelontorkan pemerintah adalah Rp10.000 per porsi dari semula dianggarkan Rp15.000 per porsi.

    “Gimana mau ada susu, gula semua,” kata Dasco saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Sayangnya, Dasco lebih banyak diam saat ditanya lebih lanjut terkait keberadaan susu di dalam program MBG. Pasalnya, menurut Dasco, program MBG ini baru bergulir secara serentak di Tanah Air pada Senin (6/1/2025).

    “Baru sehari, baru sehari masa dievaluasi? Baru sehari [program MBG],” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa menu susu di dalam program MBG setidaknya akan diberikan kepada penerima sebanyak 2–3 kali seminggu.

    “2–3 kali seminggu [pemberian susu kepada penerima MBG],” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).

    Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan penerima program MBG untuk wilayah DKI Jakarta hanya akan diberikan susu dalam bentuk bubuk atau kemasan ultra-high temperature (UHT).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa susu dalam kemasan untuk penerima MBG di DKI Jakarta ini lantaran wilayah ini tidak menjangkau sentra peternakan sapi perah. Sebab, sentra produksi susu terpusat di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    “Susu segar kan karena sentra peternakan sapi perahnya ada di Jawa Barat, jadi mungkin pemberiannya kalau untuk Jakarta pakai susu yang dalam bentuk kemasan [untuk MBG],” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Ferry menjelaskan bahwa koperasi peternakan sapi perah hanya bisa menjangkau siswa-siswa sekolah yang berada di radius dekat dengan koperasi peternakan sapi perah. Imbasnya, hanya penerima MBG terdekat yang bisa menikmati susu sapi segar.

    “Kalau untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari sentra-sentra peternakan sapi perah, memang sebaiknya diberikan susu dalam bentuk bubuk atau UHT yang memiliki daya tahan lebih lama dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Namun demikian, Ferry menyampaikan bahwa pemberian susu di dalam program MBG tidak bisa dilakukan setiap hari. Adapun, susu setidaknya bakal diberikan sebanyak 1–2 kali dalam sepekan.

  • Prabowo Akan Evaluasi PSN yang Dianggap Tidak Menguntungkan

    Prabowo Akan Evaluasi PSN yang Dianggap Tidak Menguntungkan

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai kurang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia akan dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak Prabowo juga akan juga melakukan hal-hal kecil untuk rakyat, untuk kemudian bagaimana supaya me-evaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang menguntungkan,” katanya di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Meski begitu, Dasco tidak menjelaskan lebih lanjut terkait proyek apa saja yang akan dievaluasi. Ia menyatakan keputusan tersebut nantinya akan berada di tangan pemerintah.

    “Rinciannya gimana itu nanti dari pemerintah dong,” katanya.

    Dasco menyebutkan evaluasi terhadap proyek strategis nasional ini akan membuat beberapa pihak merasa tidak senang dengan keputusannya. Ia mengungkapkan bahwa Prabowo akan tetap bertekad dalam melakukan evaluasi terhadap PSN yang dianggap tidak menguntungkan rakyat.

    “Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan apapun itu risikonya,” katanya.

    Selain itu, Dasco mengatakan bahwa Prabowo Subianto kini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan dan efisiensi di berbagai lini pemerintahan. Salah satunya memangkas berbagai anggaran yang berada di Kementerian dan Lembaga.

    “Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp44,4 triliun. Hanya belanja saya. Dan itu dilakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga,” katanya.

    Adapun sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P, Edi Purwanto. Edi mengkritik sejumlah pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Sumatera disebut-sebut dalam kondisi mangkrak. Selain itu, kualitas bangunan juga menjadi salah satu permasalahan yang juga kerap ditemukan.

    “Saya lihat ada beberapa PSN yang memang posisi hari ini banyak yang mangkrak,” kata Edi, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    “Harapan kita mungkin, mumpung Pak Menteri (Pekerjaan Umum) baru, cek ada berapa sih program-program yang sudah menghabiskan uang triliunan bahkan ratusan triliun tapi mangkrak,” sambungnya.

    Menurutnya, bendungan yang berlokasi di Sarolangun ini mangkrak dan tidak jelas fungsinya. Ia berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat segera meninjau proyek-proyek tersebut.

    “Mohon nanti ditinjau secara bersama-sama. Treatment-nya apa yang harus dilakukan. Karena setahu saya sudah 209 lebih bendungan di Sarolangun tapi nggak berfungsi,” ujarnya.

    (kil/kil)

  • Buntut Pemecatan Shin Tae-Yong, Komisi X DPR Bakal Panggil PSSI

    Buntut Pemecatan Shin Tae-Yong, Komisi X DPR Bakal Panggil PSSI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi X DPR RI akan memanggil pengurus PSSI buntut pemecatan coach Shin Tae-Yong alias STY sebagai pelatih Timnas Indonesia. 

    Selain soal pemecatan Shin Tae-Yong, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menuturkan bahwa pemanggilan ini juga ditujukan untuk membahas naturalisasi dari sejumlah calon pemain Timnas Indonesia. Namun, dia belum bisa memastikan kapan pemanggilan ini berlangsung.

    “InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan undang PSSI, dalam rangka usulan naturalisasi sekaligus menanyakan hal ini,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Selasa (7/1/2025).

    Meskipun ada pemanggilan ini, Lalu memastikan bahwa Komisi X DPR RI tak akan mengintervensi keputusan PSSI.

    Pihaknya menghormati apapun keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

    “Tentu saja kami menghormati keputusan PSSI. Kami berharap pengganti Shin Tae-yong bisa lebih baik dan mampu membawa Indonesia main di Piala Dunia,” kata dia.

    Kendati demikian, Politikus PKB ini ikut menyayangkan keputusan PSSI yang memberhentikan STY. Menurutnya, STY berperan penting dalam memajukan kualitas Timnas Indonesia, terlebih pada akhir-akhir ini.

    “Langkah PSSI memberhentikan Coach STY cukup mengejutkan, apalagi Coach STY mampu membawa Timnas disegani di kancah internasional,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pasti akan ada pertemuan antara PSSI dengan DPR, lantaran akan ada pembicaraan mengenai naturalisasi.

    “Ya kalau PSSI kan memang nanti rutin ketemu kan, nanti juga ada apa namanya naturalisasi. Nah itu pasti ketemu. Itu jadi nggak dipanggil khusus, nanti juga paling kita akan ya bicara-bicara dalam sesi itu [soal pemberhentian STY],” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

  • PPN 12% Barang Mewah, Potensi Tambahan Pendapatan Negara ‘Cuma’ Rp3 Triliun

    PPN 12% Barang Mewah, Potensi Tambahan Pendapatan Negara ‘Cuma’ Rp3 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan potensi tambahan penerimaan negara akibat penerapan PPN 12% khusus barang mewah tidak terlalu signifikan.

    Suryo mengaku sudah melakukan perhitungan dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu terkait potensi tambahan penerimaan negara akibat keputusan Presiden Prabowo Subianto yang ingin PPN 12% hanya untuk barang mewah.

    “Hitung-hitungan kami dengan Pak Febrio kemarin ya range-nya [rentannya] sekitar Rp1,5 triliun sampai Rp3 triliunan,” ucap Suryo dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

    Dia pun menyatakan akan terus memperluas basis perpajakan agar pendapatan negara bisa dimaksimalkan. Direktorat Jenderal Pajak, sambungnya, akan melakukan intensifikasi agar setiap wajib pajak membayar kewajibannya yang terutang dan ekstensifikasi sumber baru penerimaan.

    Untuk itu, Suryo mengaku tidak bisa bekerja sendiri. Dia menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

    “Kami pun juga melakukan join [kerja sama] untuk paling tidak mencari sumber-sumber baru tadi yang belum ke-cover [tercakup] selama ini atau mungkin kurang kami cover,” jelasnya.

    Sebagai informasi, penerapan tarif PPN 12% khusus untuk barang mewah diperkirakan dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp71,8 triliun.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa potensi pendapatan negara dari penerapan PPN 12% khusus barang mewah hanya sekitar Rp3,2 triliun. Padahal, sambungnya, potensi penerimaan negara apabila PPN 12% diberlakukan pada semua barang/jasa mencapai Rp75 triliun.

    “Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah,” kata Dasco dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (1/1/2025).

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan tetap memberikan paket insentif fiskal sebesar Rp38,6 triliun meski PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Paket insentif fiskal tersebut berupa diskon pajak untuk pembelian rumah, diskon listrik, dan pajak gaji karyawan ditanggung pemerintah.

    Sementara itu, ruang fiskal pemerintah seperti yang ditetapkan dalam APBN 2025 memang sempit. Kementerian Keuangan mencatat profil utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

    Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

    Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, Pemerintahan Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang.

    Di sisi lain, APBN 2025 telah menetapkan belanja pemerintahan senilai Rp3.621,3 triliun. Dengan skema ini, hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan karena sisanya digunakan untuk membayar utang.

  • DPR: PSSI punya pertimbangan internal terkait pemecatan Shin Tae-yong

    DPR: PSSI punya pertimbangan internal terkait pemecatan Shin Tae-yong

    Ya, tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini, mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki evaluasi dan pertimbangan internal dalam membuat keputusan mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

    “Ya, tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini, mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri. Nah, sehingga hal seperti ini mungkin ya kami serahkan kepada PSSI,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia berharap keputusan yang diambil PSSI pada Senin (6/1) itu dapat membawa kemajuan bagi performa timnas Indonesia dalam dunia persepakbolaan.

    “Kami ingin bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju,” ucapnya.

    Dia mengatakan DPR RI kemungkinan tidak akan memanggil secara khusus PSSI terkait pemecatan Shin Tae-yong.

    Dia menyebut pembahasan terkait hal tersebut kemungkinan akan disinggung di dalam rapat yang kerap digelar oleh komisi terkait bersama PSSI.

    “Ya, kalau PSSI kan memang nanti rutin ketemu kan, nanti juga ada apa namanya naturalisasi. Nah, itu pasti ketemu. Itu jadi nggak dipanggil khusus, nanti paling kita akan bicara-bicara dalam sesi itu,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (6/1), Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.

    Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kandidat untuk mengisi posisi bangku panas di timnas. Ia pun tidak menyangkal saat ditanya apakah salah satu kandidat itu adalah mantan penyerang Timnas Belanda Patrick Kluivert.

    “Kami sudah wawancara, ada tiga nama (calon pelatih baru). Dari tiga nama itu, salah satunya nama yang disebut tadi (Kluivert). Kami juga sudah wawancara asisten untuk pendamping pelatih,” kata Erick kepada para pewarta di Jakarta, Senin.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco: DPR akan Kaji Putusan MK Soal Penghapusan Presidential Threshold 20%

    Dasco: DPR akan Kaji Putusan MK Soal Penghapusan Presidential Threshold 20%

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut akan mengkaji putusan MK soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) minimal 20%.

    Kendati demikian, dia belum bisa memastikan secara pasti apakah memang betul putusan itu bisa dimasukkan dalam revisi UU Pemilu atau bahkan penyusunan Omnibus Law tentang politik.

    “Saya belum tahu. Bahwa itu kemudian akan dimasukkan dalam revisi undang-undang atau kemudian ada undang-undang yang diomnibuskan itu nanti belum kita putuskan,” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

    Dilanjutkan Dasco, putusan MK pada 2 Januari 2025 kemarin nantinya pasti akan disikapi lebih lanjut oleh DPR dengan melakukan kajian-kajian.

    Ketua Harian Gerindra ini turut mengemukakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh sebab itu, putusannya wajib untuk ditaati

    Menurut dia, dengan adanya putusan itu maka diketahui MK membuka ruang untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi juga ada keinginan agar jangan sampai calonnya terlalu banyak ataupun sedikit.

    “Sehingga kita akan coba kaji dengan teman-teman di parlemen untuk mengupas dan juga kemudian membahas bagaimana sih itu yang namanya rekayasa konstitusi yang diputuskan oleh MK itu akan dijalankan oleh DPR, supaya kemudian tidak menyalahi lagi aturan yang ada,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda turut mengamini bahwa pemerintah dan DPR akan menindaklanjuti putusan MK dalam pembentukan norma baru di UU Pemilu terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. 

    Lebih lanjut, Rifqi memandang bahwa putusan MK ini sebagai babak baru bagi demokrasi konstitusional Indonesia, karena peluang mencalonkan presiden dan wakil presiden bisa lebih terbuka dan diikuti oleh banyak pasangan calon. 

    “Apapun itu, MK keputusannya adalah final and binding [mengikat] karena itu kita menghormati dan kita berkewajiban untuk menindaklanjutinya,” pungkasnya.

  • DPR Klaim Program Makan Bergizi Gratis Disambut Baik Masyarakat

    DPR Klaim Program Makan Bergizi Gratis Disambut Baik Masyarakat

    DPR Klaim Program Makan Bergizi Gratis Disambut Baik Masyarakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    mengeklaim, program
    makan bergizi gratis
    yang dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin mendapat respons positif dari masyarakat.
    Namun, Dasco menekankan bahwa DPR belum bisa menilai keberhasilan program yang baru berjalan satu hari itu.
    “Ya, dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
    Politikus Partai Gerindra ini tidak memmungkiri bahwa ada distribusi paket makanan bergizi gratis masih perlu disempurnakan.
    Menurut dia, DPR bakal terus mendampingi pemerintah agar program ini berjalan semakin baik.
    Dasco mengatakan, komisi teknis di DPR juga akan terus rapat dengan pemerintah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.
    “Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas itu, tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus,” ujar Dasco.
    Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) kemairin.
    Pemerintah mulai memberikan
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawa lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.
    Ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
    Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR sebut putusan “Parliamentary Treshold” juga jadi bahan revisi UU

    DPR sebut putusan “Parliamentary Treshold” juga jadi bahan revisi UU

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan putusan MK soal ambang batas parlemen atau parliamentary treshold juga akan menjadi bahan pembahasan ketika merevisi undang-undang (UU) atau penyusunan undang-undang sapu jagat (Omnibus Law) tentang politik.

    Sejauh ini, dia mengatakan bahwa DPR belum memutuskan bahwa poin-poin dari putusan MK itu, baik presidential treshold maupun parliamentary treshold, akan dibahas menjadi UU atau Omnibus Law karena menunggu masa reses selesai pada 15 Januari. Namun, putusan MK itu bersifat final dan mengikat yang wajib ditaati.

    “Nah bahwa itu kemudian akan dimasukkan dalam revisi undang-undang atau kemudian ada undang-undang yang di-omnibus-kan itu nanti belum kita putuskan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, DPR akan melakukan kajian terkait putusan MK terhadap sistem politik tersebut karena MK pun membuka ruang untuk DPR menyusun norma baru. Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.

    “Dan juga ada keinginan MK juga bahwa jangan sampai calon presiden terlalu banyak atau juga terlalu sedikit,” kata dia.

    Pada Kamis (2/1), MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Adapun pasal yang dihapus itu berisi tentang syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di DPR RI, atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada Pemilu Legislatif sebelumnya.

    Pada 29 Februari 2024, MK juga telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem untuk menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    MK menilai kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika calon yang dipilih mendapatkan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pesan Prabowo untuk Penyelenggaraan Haji 2025: Vendor Jangan Cuma Satu!

    Pesan Prabowo untuk Penyelenggaraan Haji 2025: Vendor Jangan Cuma Satu!

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji 2025 atau 1446H. 

    Dasco mengaku bahwa dirinya beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

    Adapun, dia menyebut pesan pertama presiden adalah berkaitan soal vendor untuk penyelenggaraan haji tahun ini. Prabowo meminta bahwa tidak boleh hanya ada satu vendor.

    “Vendor itu harus lebih dari satu, supaya kemudian ada perbandingan, persaingan, dan ada perlombaan kualitas untuk jemaah haji, termasuk juga kenapa kemarin ya negara harus berkorban bahwa kali ini angkutan tidak dimonopoli oleh maskapai yg dipunyai negara. Karena kita harus melakukan satu persaingan untuk kebaikan jemaah,” ujarnya dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Harian Gerindra ini juga menyampaikan bahwa presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melalukan pendampingan terhadap Kementerian Agama dan BPH, supaya penyelenggaraan haji ini berjalan dengan baik.

    “Dan sudah dimonitor kemarin Pak Presiden mengapresiasi kepada Panja Haji bersama-sama dengan pemerintah, bisa menurunkan biaya haji yang tadi seharusnya dengan ekonomi kurs rupiah terhadap dolar AS itu harusnya naik, tapi bisa turun,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau besaran biaya haji yang ditanggung jemaah Indonesia pada 1446H/2025M turun menjadi Rp55.431.750,78 atau Rp55,43 juta per jemaah. Nilai itu turun Rp614.422 dibanding bipih tahun lalu yang sebesar Rp56,04 juta.

    Biaya haji yang dibayar langsung oleh jemaah itu akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Makkah dan Madinah, dan biaya hidup.

    “Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp55,4 juta atau 63% dari BPIH,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025).

  • DPR dampingi Pemerintah dalam perbaikan program MBG ke depan

    DPR dampingi Pemerintah dalam perbaikan program MBG ke depan

    Kami akan terus mendampingi Pemerintah supaya program Makan Bergizi Gratis akan lebih baik ke depannya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendampingi Pemerintah dalam upaya perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.

    “Kami akan terus mendampingi Pemerintah supaya program Makan Bergizi Gratis akan lebih baik ke depannya,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Wakil rakyat ini menilai program yang dimulai perdana sejak Senin (6/1) serentak di 26 provinsi itu mendapatkan respons yang positif dari masyarakat.

    “Dalam 1 hari tentunya kami belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Akan tetapi, secara keseluruhan kita lihat bahwa program ini sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat,” ujarnya.

    Meski demikian, dia enggan merespons terkait dengan sejumlah daerah yang masih memakai uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

    “Saya belum tahu pasti apakah kemudian itu benar dari anggaran dari Pak Prabowo atau bagaimana? Saya belum bisa menjawab,” katanya.

    Ia tak menampik bahwa sejumlah hal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih perlu penyempurnaan ke depannya.

    “Kalau kemudian masalah distribusi dan lain-lain, memang perlu disempurnakan,” ucapnya.

    DPR RI, lanjut dia, akan melangsungkan rapat dengan pihak pemerintah untuk mengevaluasi jalannya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis itu di tengah masyarakat.

    “Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas itu tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus,” kata dia.

    Diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada hari Senin (6/1).

    Terdapat sekitar 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali.

    Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, atau setidaknya akan menjangkau 3.000.000 penerima manfaat.

    Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada tahun 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025