Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • DPR Belum Bisa Panggil Pihak yang Bangun Pagar Laut Tak Berizin di Tangerang

    DPR Belum Bisa Panggil Pihak yang Bangun Pagar Laut Tak Berizin di Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya telah meminta komisi teknis untuk mengecek atau mencari tahu pihak yang bertanggung jawab soal pagar laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

    Dasco mengemukakan hal tersebut dilakukan lantaran hingga kini masih belum ada kejelasan pasti mengenai pihak yang bertanggung jawab akan hal tersebut dan banyak juga pihak yang hanya mengaku-ngaku.

    “Sehingga sekarang ini langkah yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum, untuk kemudian kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu,” ujarnya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

    Jika reses DPR sudah selesai dan masuk masa sidang, Dasco mengatakan komisi teknis tersebut akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek persoalan pagar laut ilegal yang menyita perhatian publik itu.

    “Kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu. Nah kalau nanti sesudah masa sidang itu mungkin kita akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025).  

    Penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Langkah itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.  

    Adapun, penyegelan pagar laut tersebut juga dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

  • Dasco khawatir legislasi terganggu bila Parliamentary Treshold dihapus

    Dasco khawatir legislasi terganggu bila Parliamentary Treshold dihapus

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dasco khawatir legislasi terganggu bila Parliamentary Treshold dihapus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad khawatir fungsi DPR RI dalam hal legislasi akan terganggu jika ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Bila ambang batas parlemen dihapus, maka setiap partai politik bisa duduk di DPR RI. Dengan begitu, menurutnya akan banyak partai politik memiliki kursi di DPR RI karena ambang batas parlemen menjadi 0 persen.

    “Kalau terlalu banyak dari banyak partai, ya kita khawatir bahwa kemudian fungsi-fungsi ini akan juga terganggu dan membuat juga pemerintah terganggu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Namun dia mewajarkan jika usulan penghapusan Parliamentary Treshold itu datang dari partai politik yang tidak pernah lolos ambang batas parlemen. Menurut dia, usulan tersebut akan menimbulkan plus dan minus.

    “Ya kan kita sudah tahu bahwa fungsi-fungsi DPR itu legislasi, pengawasan dan anggaran juga harus kemudian terkonsolidasi,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional.

    “Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali (13/1).

    Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.

    Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

    Sumber : Antara

  • Dasco: Parliamentary Threshold Nol Persen Bisa Ganggu Fungsi DPR

    Dasco: Parliamentary Threshold Nol Persen Bisa Ganggu Fungsi DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi wacana pembatalan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) sebesar 4 persen oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Dasco, jika ambang batas ini dihapus atau ditetapkan menjadi nol persen, fungsi DPR berpotensi terganggu karena keanggotaan DPR akan terdiri dari terlalu banyak partai politik.

    “Kita sudah tahu fungsi-fungsi DPR itu legislasi, pengawasan, dan anggaran juga harus terkonsolidasi. Kalau terlalu banyak partai, kita khawatir fungsi-fungsi ini akan terganggu dan membuat pemerintah juga terganggu,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dasco mengakui penghapusan parliamentary threshold akan memberikan keuntungan bagi partai-partai kecil yang selama ini gagal mencapai ambang batas 4 persen suara nasional. Namun, ia menekankan kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

    “Ya mungkin bagi partai yang selama ini enggak pernah dapat ambang batas, itu wajar saja diusulkan. Namun, ada plus minusnya. Kalau semua partai politik yang ikut pemilu bisa duduk di DPR, ya nanti kita lihat dampaknya pada fungsi DPR,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai ketua harian DPP Partai Gerindra.

    Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan menteri koordinator hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan sekaligus pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) menyambut baik langkah MK membatalkan parliamentary threshold.

    “Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang,” ujar Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Selasa (14/1/2025).

    Yusril berharap penghapusan ambang batas parlemen dapat memberikan peluang lebih besar bagi PBB dan partai kecil lainnya untuk meraih kursi di DPR.

    Dasco Ahmad menilai parliamentary threshold nol persen perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi mengganggu konsolidasi fungsi DPR. Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra melihat peluang ini sebagai kesempatan bagi partai kecil untuk bersaing lebih adil dalam pemilu.

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Prabowo, Rocky Gerung: Hukuman Sosial Jika Proyek Batal

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Prabowo, Rocky Gerung: Hukuman Sosial Jika Proyek Batal

    TRIBUNJAKARTA.COM  – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rocky Gerung melihat adanya kehati-hatian penyelenggara MBG terkait ketersediaan bahan mentah untuk mengolah makanan bergizi gratis tersebut. 

    Kemudian persoalaan distribusi serta daya sanggup APBN untuk membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto.

    Terlebih Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025. 

    Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut  sampai Juni 2025.

    “Kalau kebijakan itu menyangkut semacam uji coba yang akan permanen itu kan Pak Prabowo jadikan MBG sebagai andalan legitimasi beliau. Jadi kalau proyek yang populis ini batal Itu artinya akan ada hukuman sosial pada pemerintah hari ini,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (14/1/2025).

    Rocky Gerung mengandaikan bila penerima bantuan MBG ini harus tersebar secara merata maka terdapat permasalahan sumber makanan. 

    Selain itu, Rocky juga mengungkapkan adanya kritik yang dilayangkan publik semisal menu makanan dianggap kurang memenuhi standar gizi.

    Tak hanya, anggaran proram tersebut yang akan habis pada bulan Juni 2025, Rocky juga menyoroti efek paradoks terkait Makanan Bergizi Gratis dapat berdampak pada tutupnya warung sekitar sekolah.

    “Enggak ada lagi pelanggan anak-anak yang biasanya jajan mungkin. Ya jajan yang kurang sehat memang tetapi impact pada pedagang di sekitar sekolah juga segera harus diantisipasi,” katanya.

    Mengenai anggaran program MBG yang berasal dari kantong Presiden Prabowo Subianto, Rocky menyebut akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi program skala nasional ini bisa berhenti suatu waktu.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    “Karena tidak mungkin seluruh pembiayaan itu harus diandalkan sementara lewat pinjaman ersonal bagaimanapun uang Pak Prabowo itu walaupun sebanyak apapun tapi itu bukan bagian dari APBN,” katanya.

    “Jadi sekali lagi ini yang jadi jadi pertaruhan apakah dana itu tercukupi dan kita selalu ingin terangkan bahwa soal makan siang ini kan sebetulnya itu tindakan voluntaristik itu Jadi kalau kemudian mulai dibuka semacam dompet-dompet di daerah itu juga harus dibaca di dalam upaya untuk menyelesaikan janji secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya,” sambungnya.

    Rocky juga menyebutkan kelangsungan program tersebut juga terancam meskipun terdapat sumbangan dari pengusaha atau pemerintah daerah.

    “Dana-dana sosial dari para perusahaan atau para pengusaha ini kan mesti mereka hitung jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa agak tergesa-gesa memang makan siang ini tetapi konsekuensinya memang harus diambil karena ini janji utama dari Presiden Probowo ketika kampanye,” katanya.

    Menurut Rocky, pemerintah harus melakukan audit eksternal terhadap program tersebut. 

    Hal itu dilaukan agar program tersebut bisa dievaluasi secara komprehensif. Ia pun menyarankan agar pemerintah menampung seluruh kritik dari publik.

    Kritik itu bertujuan untuk kelangsungan program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, Rocky juga mengingatkan komunikasi politik yang harus dilakukan sejumlah menteri.

    “Tolong beri kami masukan sekeras-kerasnya jadi  elemen-elemen ini yang mestinya diajukan dalam sistem yang terbuka demokratis itu harusnya kritik dari orang tua murid, kritik dari pedagang-pedagang yang juga merasa mereka kehilangan pendapatan karena makan siang itu membatalkan jajan anak-anak,” katanya.

    Rocky juga menyarankan agar pemerintah menerima masukan dari orangtua murid yang anaknya menerima program tersebut. Pasalnya, kata Rocky, mungkin terdapat orangtua yang menerima keluhan anaknya yang tidak terbiasa menkonsumsi menu makanan itu.

    “mungkin tidak biasa dengan pencernaan baru karena dia lebih suka jajan daripada dikasih makan siang. Jangan-jangan orang tua juga menganggap bahwa anak saya itu justru tersiksa secara psikologis karena harus makan sesuatu yang baunya mungkin tidak akrab bagi anak-anak itu dan potensi anak itu menolak muntah atau mengalami mual,” katanya.

    Respon Gerindra

    Sedangkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini tidak menjadi masalah. 
    Dasco menegaskan bahwa program tersebut masih dalam tahap uji coba, dan penggunaan dana pribadi dimaksudkan untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Karena kita ingin agar begitu APBN turun, program bisa berjalan lancar tanpa ada pemborosan. Di beberapa titik, ini adalah uji coba, belum program resmi. Jadi menurut saya, tidak ada masalah jika dana pribadi digunakan untuk itu,” ujar Dasco dikutip dari laman resmi Gerindra.

    Dasco juga menegaskan bahwa Prabowo tidak sepenuhnya menggunakan dana pribadi untuk mendanai program ini. Sebagian dana berasal dari para pendukung dan simpatisan yang ingin berkontribusi dalam program makan bergizi gratis.

    “Tidak semua dana program ini berasal dari Pak Prabowo. Uji coba yang dilakukan di beberapa daerah juga melibatkan swadaya dari para pendukung dan simpatisan program ini,” jelas Dasco.

    “Jika itu dalam batas kemampuan, tidak perlu pinjam, banyak yang gotong-royong untuk mendukung program ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas),  menyebut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025. 

    “Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan,” katanya. 

    “Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” lanjut Zulkifli. 

    Ia juga meminta seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan keberhasilan program tersebut. 

    “Kalau kita tidak kerja keras sekarang, bagaimana soal telur, beras, ikan? Kita ini sebetulnya malu, sudah tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Hasan program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan Senin, (6/1/2024).

    Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN,” katanya.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafidz menegaskan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda.

    “Sama. Jadi tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anak-anaknya mungkin beda ya di daerah apa. Mereka lebih suka makan apa dan lain-lain,” ujar Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat.

    Meutya bilang, menu program MBG ini nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak setiap wilayah. Hal itu juga sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut sebab program MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    “Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia,” ujar dia.

    “Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai,” sambungnya. (TribunJakarta/Tribunnews.com/Wartakota)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Soal Usulan Masyarakat Nyumbang MBG, Dasco: Kalau Iuran Namanya Enggak Gratis Lagi

    Soal Usulan Masyarakat Nyumbang MBG, Dasco: Kalau Iuran Namanya Enggak Gratis Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons soal usulan adanya sumbangan masyarakat dalam bentuk iuran untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dasco, tidak tepat jika program makan bergizi gratis dibiayai dengan iuran masyarakat karena namanya bukak makan gratis lagi.

    “Kalau iuran namanya sudah enggak makan gratis lagi dong,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dasco mengatakan, pemerintah masih bisa mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dari APBN 2025. Hanya, Dasco membuka ruang juga kepada para kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menggunakan APBD membiayai program MBG.

    “Sebenarnya yang kita sambut baik itu adalah niat dari para pimpinan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih maupun yang terpilih lagi bahwa mereka saya sudah dengar itu ada menyiapkan juga anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing masing,” tegas Dasco terkait usulan iuran masyarakat mengenai makan bergizi gratis,

    Yang terpenting, kata Dasco, perlu koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal alokasi anggaran untuk program MBG tersebut. Koordinasi tersebut untuk memastikan apakah APBD suatu daerah mampu membiayai semua program makan bergizi gratis atau perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat.

    “APBN itu kemudian menjadi terbantu dan berkurang. Nah, ini yang nanti pelan-pelan akan dikomunikasikan oleh Kemendagri, dalam hal ini mendagri dengan para kepala daerah dan juga dengan pemerintah pusat,” jelas Dasco.

    Dasco juga sempat menyinggung soal usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG. Dia mengaku tak bisa berkomentar terlalu jauh karena penggunaan dana zakat sudah diatur dan jika hendak digunakan untuk MBG, maka harus dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    “Saya belum bisa jawab karena penggunaan dana zakat itu sudah diatur sendiri. Sebelum jawab, saya musti konsultasi ke Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain untuk menjawabnya, bukan melaksanakannya,” pungkas dia terkait usulan iuran masyarakat mengenai makan bergizi gratis.

  • Pagar Bambu Ilegal di Pesisir Tangerang, DPR Bingung Mesti Minta Penjelasan ke Siapa – Halaman all

    Pagar Bambu Ilegal di Pesisir Tangerang, DPR Bingung Mesti Minta Penjelasan ke Siapa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sampai saat ini pimpinan DPR belum punya rencana memanggil pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan munculnya pagar bambu misterius di pesisir Tangerang hingga sepanjang 30 km lebih.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beralasan, DPR belum mengetahui secara pasti siapa pihak yang seharusnya bisa memberikan penjelasan soal pagar bambu tersebut.

    “Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku yang bertanggung jawab, gitu ada nelayan, ada kelompok masyarakat, nah sehingga kalau tadi mau dipanggil, kita takut salah panggil,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya akan melakukan pengecekan ke berbagai stakeholder untuk mencari titik terang soal munculnya pagar bambu di perairan Tangerang dan kini juga muncul pula di pesisir Bekasi.

    Kata dia, pimpinan DPR RI telah meminta kepada komisi teknis di DPR untuk segera menanyakan beberapa pihak demi mencari tahu siapa dalang yang membangun pagar tersebut.

    “Nah kita sudah minta komisi teknis, sekarang justru mengecek, siapa pihak yang bertanggung jawab,” kata Dasco.

     

    “Sekarang ini langkah yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk kemudian kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu,” beber dia.

    Setelahnya, jika memang nantinya sudah didapati adanya keterangan dan DPR RI memasuki masa sidang mendatang, maka dipastikan akan ada pengecekan langsung di lokasi.

    “Nah nanti, kalau sesudah masa sidang, itu mungkin kita akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan,” tandas dia.

    Pagar laut misterius yang berada di pesisir Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (10/1/2025). Pagar tersebut adalah bagian dari pagar laut sepanjang 30,16 Kilometer di perairan Tangerang. (Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami)

    Sebelumnya, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah meyakini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mampu membereskan soal pagar laut di beberapa lokasi di perairan sekitar Tangerang dan Bekasi yang belakangan menjadi buah bibir di masyarakat.

    Ia menegaskan permasalahan soal pagar laut bukanlah tugas pihaknya.

    Irvansyah juga mengungkapkan pihaknya tidak ingin mepangkahi kewenanhan kementerian dan instansi lain terkait persoalan tersebut.

    Hal itu diungkapkannya usai upacara HUT Ke-19 Bakamla RI di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

    Pagar bambu misterius yang terpasang laut Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km. Pagar itu dipasang oleh warga atas perintah pihak yang belum diketahui dari pihak mana.(Tangkap layar video Ombudsman RI) (Via Kompas.com)

    “Kalau pagar laut memang bukan tugas kita ya. Bukannya tidak mau menindak atau apa begitu, tapi ini akan melangkahi kewenangan kementerian dan instansi lain. Ada yang lebih berwenang dan punya undang-undang untuk menegakkan itu,” kata Irvansyah.

    “Mudah-mudahan ini ada titik teranglah. Memang harusnya berprinsip, yang perlu dibangun dulu itu nelayannya.”

    “Masyarakat pesisir dulu mau bangun apa terserah deh. Itu yang kalau saya pribadi berpikir seperti itu, dan sudah saya suarakan kemana-mana itu. Bereskan dulu masyarakatnya,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan terkait permasalahan tersebut KKP juga tidak berkoordinasi dengan Bakamla RI.

    Irvansyah pun yakin KKP mampu membereskan persoalan tersebut.

    “Saya kira dengan KKP saja bisa selesai. Bisa selesai. Itu sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Tidak perlu ramai-ramai. Cuma pagar robohkan, cari orangnya. Biar selesai kan?” lanjut dia.

     

  • Kadin Bakal Kembali Jadi Satu, Anindya Jadi Ketua Umum, Arsjad Ketua Dewan Pertimbangan – Halaman all

    Kadin Bakal Kembali Jadi Satu, Anindya Jadi Ketua Umum, Arsjad Ketua Dewan Pertimbangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang sedang mengalami dualisme, akan kembali menjadi satu.

    Berdasarkan undangan agenda Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia yang diterima Tribunnews, Anindya Bakrie akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Musyawarah nasional ini, menurut keterangan undangan tersebut, akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sejauh ini orang nomor satu RI itu terkonfirmasi hadir berdasarkan narahubung di undangan tersebut yang dihubungi oleh Tribunnews.

    Adapun undangan yang diterima Tribunnews ada dua, yaitu satu yang ditujukan kepada Ketua Umum Kadin Provinsi Se-Indonesia dan undangan kedua kepada Ketua Umum Asosiasi/Himpunan/Gabungan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. 

    “Dengan Hormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya konsolidasi Kadin Indonesia, kami mengundang Bapak/Ibu Ketua Umum Kadin Provinsi untuk menghadiri acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia dengan agenda tunggal, Pengukuhan Ketua
    Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid P.M. Masa Bakti 2024-2029 yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” tulis undangan tersebut yang dilihat Tribunnews pada Selasa (14/1/2025).

    Musyawarah Nasional akan dilaksanakan pada Kamis (16/1/2025) siang di salah satu hotel bintang lima di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

    Para tamu undangan diminta untuk mengenakan seragam Kadin berwarna putih.

    Kedua surat undangan ini pun telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

    Sebelumnya, artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, membagikan moment bersama dua pentolan utama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yakni Arsjad Rasyid dan Anindya Bakrie melalui akun media sosial Instagramnya @raffinagita1717 pada Senin (13/1/2025).

    Berdasarkan akun Instagramnya, Raffi menyatakan bahwa pertemuan itu dirancang untuk menuju Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia.

    “Menuju.. ‘Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia’ Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,” tulis Raffi dikutip Selasa (14/1/2025).

    Raffi Ahmad diketahui telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk periode 2024-2029.

    Penunjukan ini diumumkan pada 7 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

    Adapun berdasarkan Sumber Tribunnews, pertemuan sejumlah tokoh Kadin Indonesia itu terjadi Senin Malam di Hotel Langham, SCBD, Senayan, Jakarta.

    Berdasarkan unggahan Raffi Ahmad, sejumlah tokoh yang hadir meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

    Sumber Tribunnews menyebut bahwa pertemuan rekonsiliasi antara Arsjad Rasyid dengan Anindya Bakrie. Hadir, antara lain, Dasco, Rosan, dan Raffi Ahmad itu menyepakati Anindya sebagai Ketua Umum Kadin dan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pembina

    “Kesepakatan ini akan diformalkan melalui pertemuan formal Kadin,” kata sumber Tribunbews.

    Dualisme Kadin

    Kadin saat ini tengah diterpa kisruh internal, di mana terdapat dualisme kepemimpinan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid.

    Anindya Bakrie ditunjuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

    Di sisi yang berseberangan, ada Kadin Indonesia yang diketuai Arsjad Rasjid hasil Munas XIII di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 2021. Saat itu, jabatan Arsjad ditetapkan selama lima tahun, sejak 2021 hingga 2026.

    Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid menegaskan bahwa penyelenggaraan Munaslub oleh Anindya Bakrie cs merupakan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres Nomor 18/2022.

    Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

    Terlebih lagi, sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub.

    Penolakan terhadap pelanggaran aturan AD/ART Kadin Indonesia ini pun telah disuarakan oleh mayoritas Kadin Daerah dan ALB Anggota Kadin Indonesia.

    Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia pun telah menolak dan menyatakan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.

  • Pimpinan DPR RI akan Cek Siapa yang Bertanggungjawab soal Pagar Laut Tangerang – Halaman all

    Pimpinan DPR RI akan Cek Siapa yang Bertanggungjawab soal Pagar Laut Tangerang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya bakal melakukan pengecekan ke berbagai stakeholder untuk mencari titik terang soal munculnya pagar bambu di perairan laut Tangerang dan Bekasi.

    Dasco menyatakan saat ini pimpinan DPR RI telah meminta kepada komisi teknis di DPR untuk segera menanyakan beberapa pihak demi mencari tahu siapa dalang yang membangun pagar tersebut.

    “Nah kita sudah minta komisi teknis, sekarang justru mengecek, siapa pihak yang bertanggung jawab,” kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Meski begitu, kata Dasco, saat ini belum ada rencana untuk pihaknya memanggil pihak yang memiliki kaitan dengan munculnya pagar tersebut.

    Hal itu didasari karena DPR RI belum mengetahui secara pasti siapa pihak yang seharusnya bisa memberikan penjelasan.

    “Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku yang bertanggung jawab, gitu ada nelayan, ada kelompok masyarakat, nah sehingga kalau tadi mau dipanggil, kita takut salah panggil,” ujar Dasco.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan DPR RI baru akan melakukan pengecekan kepada beberapa pihak termasuk aparat penegak hukum.

    “Sehingga sekarang ini langkah yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk kemudian kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu,” beber dia.

    Setelahnya, jika memang nantinya sudah didapati adanya keterangan dan DPR RI memasuki masa sidang mendatang maka dipastikan akan ada pengecekan langsung di lokasi.

    “Nah nanti, kalau sesudah masa sidang, itu mungkin kita akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan,” tandas dia.

    Bakamla Yakin

    Sebelumnya, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah meyakini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mampu membereskan soal pagar laut di beberapa lokasi di perairan sekitar Tangerang dan Bekasi yang belakangan menjadi buah bibir di masyarakat.

    Ia menegaskan permasalahan soal pagar laut bukanlah tugas pihaknya.

    Irvansyah juga mengungkapkan pihaknya tidak ingin mepangkahi kewenanhan kementerian dan instansi lain terkait persoalan tersebut.
     
    Hal itu diungkapkannya usai upacara HUT Ke-19 Bakamla RI di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

    “Kalau pagar laut memang bukan tugas kita ya. Bukannya tidak mau menindak atau apa begitu, tapi ini akan melangkahi kewenangan kementerian dan instansi lain. Ada yang lebih berwenang dan punya undang-undang untuk menegakkan itu,” kata Irvansyah.

    “Mudah-mudahan ini ada titik teranglah. Memang harusnya berprinsip, yang perlu dibangun dulu itu nelayannya. Masyarakat pesisir dulu mau bangun apa terserah deh. Itu yang kalau saya pribadi berpikir seperti itu, dan sudah saya suarakan kemana-mana itu. Bereskan dulu masyarakatnya,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan terkait permasalahan tersebut KKP juga tidak berkoordinasi dengan Bakamla RI.

    Irvansyah pun yakin KKP mampu membereskan persoalan tersebut.

    “Saya kira dengan KKP saja bisa selesai. Bisa selesai. Itu sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Tidak perlu ramai-ramai. Cuma pagar robohkan, cari orangnya. Biar selesai kan?” lanjut dia.

     

  • Pertemuan Prabowo-Megawati: Gerindra Masih Tunggu Perwakilan Megawati

    Pertemuan Prabowo-Megawati: Gerindra Masih Tunggu Perwakilan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membeberkan pihaknya kini tengah menunggu perwakilan dari Megawati Soekarnoputri terkait pertemuan dengan Prabowo Subianto yang kembali mencuat.

    Hingga kini pun, Dasco mengaku dirinya masih berlum mendapatkan informasi secara langsung dari Prabowo berkenaan perwakilan dari Ketum berlogo banteng moncong putih itu.

    “Tadi kan sudah ditanyakan, akan ada perwakilannya. Nah itu kita akan menunggu dan saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo,” ungkapya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

    Akan tetapi, pihaknya sampai saat ini masih belum mendapatkan informasi mengenai siapa orang yang akan dikirim Megawati untuk menjadi mediator guna mengatur pertemuan.

    “Ya sampai saat ini kita belum mendapatkan berita siapa yang dikirim. Tapi tentunya kalau memang ada nanti dengan seizin Pak Prabowo kan tentunya juga akan ditunjuk yang mewakili,” jelasnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini menuturkan Gerindra akan menyikapi semua hal dengan baik dan menurutnya pun pertemuan itu bukanlah sesuatu yang luar biasa juga.

    “Sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini kan suatu yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan, sehingga menurut saya kita akan tunggu semua yang hal baik yang akan terjadi dan berjalan,” pungkas Dasco.

    Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menekankan Megawati dan Prabowo bersahabat, sehingga tidak ada persoalan dan permusuhan antara keduanya.

    “Cuma pertemuan kedua beliau, saya menangkap jangan dikerangkakan, jangan dikerangkakan dalam kerangka mau koalisi.  Berikan kesempatan pertemuan kedua beliau yang original, tidak usah didesain, tidak usah terlalu dikonstruksikan untuk masuk kabinet misalnya,” katanya di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Lebih lanjut, Aria memandang bahwa pertemuan antar dua tokoh bangsa itu bertujuan baik dan akan memberikan kesejukan dalam program dinamika bangsa Indonesia ke depan.

    “Menurut saya, saya yakin pasti akan ketemu. Kalau pertemuan itu terjadi, maka ada pertalian batin dan pertalian pikiran antara Ibu Mega dan Pak Prabowo,” pungkasnya.

  • Kadin Bakal Kembali Jadi Satu, Anindya Jadi Ketua Umum, Arsjad Ketua Dewan Pertimbangan – Halaman all

    Raffi Ahmad Unggah Foto Bareng Arsjad Rasyid dan Anindya Bakrie, Simbol Kesepakatan Ketum Kadin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Artis Raffi Ahmad sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, membagikan moment bersama dua pentolan utama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yakni Arsjad Rasyid dan Anindya Bakrie melalui akun media sosial Instagramnya @raffinagita1717 pada Senin (13/1/2025).

    Berdasarkan akun Instagramnya, Raffi menyatakan bahwa pertemuan itu dirancang untuk menuju Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia. 

    “Menuju.. ‘Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia’ Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,” tulis Raffi dikutip Selasa (14/1/2025).

    Raffi Ahmad diketahui telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk periode 2024-2029. 

    Penunjukan ini diumumkan pada 7 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta. 

    Adapun berdasarkan Sumber Tribunnews, pertemuan sejumlah tokoh Kadin Indonesia itu terjadi Senin Malam di Hotel Langham, SCBD, Senayan, Jakarta.

    Berdasarkan unggahan Raffi Ahmad, sejumlah tokoh yang hadir meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

    Sumber Tribunnews menyebut bahwa pertemuan rekonsiliasi antara Arsjad Rasyid dengan Anindya Bakrie. Hadir, antara lain, Dasco, Rosan, dan Raffi Ahmad itu menyepakati Anindya sebagai Ketua Umum Kadin dan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pembina

    “Kesepakatan ini akan diformalkan melalui pertemuan formal Kadin,” kata sumber Tribunnews.