Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • VIDEO Hasto Tak Ditahan KPK, Gerindra Bantah Kabar Karena Megawati Telepon Prabowo – Halaman all

    VIDEO Hasto Tak Ditahan KPK, Gerindra Bantah Kabar Karena Megawati Telepon Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membantah isu yang mengungkapkan bahwa Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tidak ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghubungi Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

    Hasto diperiksa KPK sebagai tersangka dalam dua kasus  yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama terkait dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR dan kedua perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. 

    Dasco mengaku banyak pihak yang menanayakan dirinya mengenai isu tersebut. 

    Ditegaskan Dasco, proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum, termasuk KPK. 

    “Ada beberapa pihak yang menanyakan hal serupa tetapi menurut saya bahwa kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).  

    Dasco mengatakan, hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum sepenuhnya merupakan kewenangan institusi penegak hukum itu sendiri. 

    Atau dengan kata lain, tidak ada kaitan dengan Prabowo ataupun Partai Gerindra.

    “Sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau yang terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses proses yang terjadi di sana,” ucapnya. 

    “Sehingga kalau ada pertanyaan tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra,” pungkas Dasco.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai diperiksa pada hari ini, Senin (13/1/2025).

    Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam. Dia menyelesaikan pemeriksaan sekira pukul 13:32 WIB. 

    Mengenakan kaos putih dibalut kemeja hitam, wajah Hasto nampak semringah, beberapa kali dia melemparkan senyum.

    Hasto bahkan sempat dipeluk oleh salah seorang simpatisan begitu keluar dari gedung KPK.

    Sayangnya Hasto tidak memberikan pernyataan kepada wartawan setelah menjalani pemeriksaan.

    Semua hal terkait pemeriksaan disampaikan oleh tim pengacara Hasto, Maqdir Ismail.

    “Saya ingin menyampaikan proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilaksanakan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik,” kata Maqdir kepada wartawan di gedung KPK, Senin (13/1/2025).

    Hanya saja, Maqdir tidak mengungkap jadwal pemeriksaan Hasto selanjutnya.

    Maqdir juga enggan menungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto.

    Sebab, kata dia, sudah terjadi kesepakatan antara pihak Hasto dan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik.

    “Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik. Karena kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan,” kata Maqdir.

    Hasto bersama Tim Hukum PDIP kemudian menuju bus 3/4 berwarna merah putih untuk pergi meninggalkan gedung KPK. Mereka diiringi sejumlah simpatisan yang kerap memekikkan kata -kata, “Merdeka”.

    Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW.

    Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.

    Alasan Belum Tahan Sekjen PDIP Hasto

    KPK mengungkap kenapa belum menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa sebagai tersangka pada Senin hari ini, 13 Januari 2025.

    Dijelaskan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, pihaknya masih membutuhkan keterangan saksi lain sebelum menahan Hasto Kristiyanto.

    Beberapa keterangan saksi yang dicontohkan, sebut Tessa, seperti eks terpidana yang juga mantan kader PDIP, Saeful Bahri dan Anggota DPR fraksi PDIP, Maria Lestari.

    “Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan [Hasto] tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).

    “Sebagaimana rekan-rekan ketahui ada beberapa saksi yang belum hadir di antaranya Saudara Saeful Bahri, Saudari Maria Lestari, dan beberapa saksi lainnya,” imbuh jubir berlatar belakang pensiunan Polri ini.

    Tessa memastikan penyidik akan kembali memeriksa Hasto. Namun, jadwalnya belum bisa disampaikan.

     

    Sebab saat ini fokus KPK adalah lebih dulu memeriksa saksi-saksi untuk menguatkan bukti rasuah yang dilakukan Hasto Kristiyanto.

    “Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali. Tapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan akan dipanggil kemudian,” ujar Tessa.

    Tessa juga mengungkap sedikit materi yang dikonfirmasi penyidik kepada Hasto hari ini.

    Salah satunya ialah mengklarifikasi beberapa barang yang sudah disita penyidik dari rumah Hasto, seperti dokumen hingga flashdisk.

    “Secara umum yang bersangkutan dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain. Termasuk pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun kepada tersangka lain,” tutur Tessa.

    Hasto Kristiyanto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam. 

    Ini merupakan panggilan kedua sebagai tersangka bagi Hasto. 

    Dia sedianya dipanggil KPK pada 6 Januari 2025.

    Akan tetapi Hasto waktu itu meminta penundaan pemeriksaan.

    Seusai menjalani pemeriksaan, Hasto Kristiyanto memilih diam. Yang bicara seputar pemeriksaan adalah pengacara Hasto, Maqdir Ismail.

    “Saya ingin menyampaikan proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilaksanakan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik,” kata Maqdir kepada wartawan di gedung KPK, Senin (13/1/2025).

    Hanya saja, Maqdir tidak mengungkap jadwal pemeriksaan Hasto selanjutnya.

    Maqdir juga enggan menungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto.

    Sebab, kata dia, sudah terjadi kesepakatan antara pihak Hasto dan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik.

    “Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik. Karena kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan,” kata Maqdir.

    KPK menetapkan Hasto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 pada akhir tahun lalu.

    Teruntuk Hasto, ia juga dijerat dengan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Dua perkara itu berkelindan dengan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang hingga kini buron.

    Hasto Semringah 

    Mengenakan kaos putih dibalut kemeja hitam, wajah Hasto nampak semringah, beberapa kali dia melemparkan senyum.

    Hasto bahkan sempat dipeluk oleh salah seorang simpatisan begitu keluar dari gedung KPK.

    Sayangnya, setelah pemeriksaan, Hasto tidak memberikan komentar apa pun.

    Penjelasan terkait pemeriksaan Hasto hari ini disampaikan oleh tim pengacaranya, Maqdir Ismail.

    Maqdir tidak mengungkap jadwal pemeriksaan Hasto selanjutnya.

    Maqdir juga enggan menungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto.

    Sebab, kata dia, sudah terjadi kesepakatan antara pihak Hasto dan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik.

    “Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik.”

    “Karena kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan,” kata Maqdir.

    Hasto bersama Tim Hukum PDIP kemudian menuju bus 3/4 berwarna merah putih untuk pergi meninggalkan gedung KPK.

    Mereka diiringi sejumlah simpatisan yang kerap memekikkan kata-kata, “Merdeka”.

    Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW.

    Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

     
    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.

    Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan

    Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (10/1/2025). Sebagai pihak termohon ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak Termohon yaitu KPK RI,” kata Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto. Sementara panitera pengganti adalah Wijatmoko.

    Adapun sidang perdana akan digelar pada hari Selasa, 21 Januari 2025.

    Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. 

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.

    (Tribunnews/Chaerul Umam/Ilham/Zulfikar/Aphia/Malau)

  • Presiden Prabowo Bakal Evaluasi PSN, Jokowi: Ya Tidak Apa-apa, kan Baik

    Presiden Prabowo Bakal Evaluasi PSN, Jokowi: Ya Tidak Apa-apa, kan Baik

    Solo, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) warisan pemerintahan terdahulu. Menanggapi hal itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak mempermasalahkannya.

    “Ya enggak papa, kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” ujarnya saat ditemui di kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi mengatakan belum tentu apa yang diputuskan pemerintah saat itu, termasuk PSN 100% berjalan dengan baik. Sehingga, evaluasi memang dibutuhkan agar makin baik.

    “Belum tentu yang kita putuskan itu betul 100%. Kan bisa dikoreksi, bisa dievaluasi saya kira akan bagus,” kata dia.

    Saat ditanya mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) apakah dirinya akan keberatan jika nantinya juga dievaluasi oleh Presiden Prabowo, Jokowi meyakini Prabowo akan menjaga komitmen meski IKN tidak masuk dalam 8 Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Ya nyatanya anggarannya untuk IKN kan tetap. Wong sudah lama (dititipkan),” ucap Jokowi.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo akan mengevaluasi sejumlah PSN yang dinilai kurang berguna untuk masyarakat.

    “Pak Prabowo akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” kata Sufmi dalam seminar “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan” di Jakarta.

    Diketahui, terdapat 233 PSN selama pemerintahan Presiden ke-7 RI Jokowi. Dari jumlah tersebut sebanyak 105 proyek dinyatakan rampung per November 2024 serta 28 proyek dan 10 program telah beroperasi.

    Sementara itu, total ada 44 proyek dan tiga program yang masih dalam tahap pembangunan serta lima proyek masih dalam proses transaksi. Adapun sebanyak 46 proyek dan tiga program masih dalam proses penyiapan. Beberapa ada yang diwariskan untuk diteruskan Presiden Prabowo. 

  • Dasco Soal Rencana Retreat Kepala Daerah: Menyamakan Visi Daerah dan Pusat

    Dasco Soal Rencana Retreat Kepala Daerah: Menyamakan Visi Daerah dan Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan ada rencana untuk melaksanakan retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

    Ide tersebut, kata Dasco, dimaksudkan untuk menyelaraskan visi para kepala daerah terpilih dengan pemerintah pusat.

    “Saya dengar bahwa memang ada rencana seperti itu. Idenya ini tentu dilaksanakan untuk menyamakan visi para kepala daerah yang baru terpilih, bagaimana kemudian menjalankan program pemerintah pusat secara merata untuk kebaikan rakyat di daerah,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).

    Ketua Harian Gerindra itu berpandangan retreat ini juga ditujukkan untuk menjaga persatuan dan kekompakan supaya Indonesia bisa maju, karena kepala daerah tentu berasal dari partai yang berbeda.

    “Saya pikir semangat ini, semangat kekompakan, semangat persatuan kan kita sama-sama tahu bahwa kepala daerah yang dipilih ini tentu berasal dari partai yang berbeda, sehingga perlu dalam satu kegiatan yang saya dengar disampaikan visi misi dan semangat persatuan demikian,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menuturkan ada rencana kepala daerah menjalani retreat seusai dilantik, seperti yang pernah dilakukan Kabinet Merah Putih (KMP) lalu.

    Katanya, kegiatan itu diperlukan lantaran supaya ada sinkronisasi dan perspektif yang seirama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

    “Dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” katanya Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

    Kendati demikian, dia menyampaikan hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai lokasi retreat apakah akan dilaksanakan di lokasi sama seperti KMP di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah atau tidak.

  • Tak Ada Hubungannya dengan Prabowo

    Tak Ada Hubungannya dengan Prabowo

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah informasi yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden Prabowo Subianto terkait pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK.

    Dasco menegaskan, tidak ada hubungannya antara belum ditahannya Hasto dengan Prabowo.  

    “Ada beberapa pihak yang menanyakan hal serupa tetapi menurut saya bahwa kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK. Sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau yang terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses proses yang terjadi di sana,” ujar Dasco, Senin, 13 Januari.

    “Sehingga kalau ada pertanyaan (soal Hasto), tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra,” sambungnya. 

    Wakil Ketua DPR itu juga memastikan belum ada telepon dari Megawati untuk Prabowo. Baik terkait hal tersebut maupun hal lainnya. 

    “Belum ada, belum ada,” kata Dasco. 

     

    KPK rampung memeriksa Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan hari ini.

    Dia tidak ditahan karena pemeriksaan terhadap saksi lain masih harus dilakukan.

    “Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan (keterangannya, red),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari.

    Sejumlah saksi yang belum hadir di antaranya adalah Maria Lestari selaku anggota DPR RI Fraksi PDIP hingga kader PDIP Saeful Bahri. Kondisi ini, sambung Tessa, membuat penyidik memilih tak segera menahan Hasto.

    “Penyidik menilai belum diperlukan dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat berkas siap dilimpahkan maka proses tersebut akan dilanjutkan,” tegasnya.

     

  • Politik kemarin, Rudi Valinka hingga Presiden panggil Menkomdigi

    Politik kemarin, Rudi Valinka hingga Presiden panggil Menkomdigi

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik telah terjadi pada Senin (13/1), dan berikut beberapa yang dapat Anda baca kembali di pagi ini, yakni mulai dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menanggapi soal “Rudi Valinka” hingga Presiden Prabowo Subianto memanggil Menkomdigi ke Istana Kepresidenan.

    1. Meutya akui tak tahu “Rudi Valinka” yang dilantiknya sebagai stafsus

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengaku tidak tahu soal pegiat sosial Rudi Valinka yang disebut-sebut merupakan Rudi Sutanto yang baru saja dilantik olehnya sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI.

    Pada Senin (13/1) pagi, Meutya diketahui melantik lima direktur jenderal serta sejumlah staf ahli dan staf khusus menteri di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satu staf khusus yang dilantik, yakni Rudi Sutanto bersama dua lainnya, yakni Aida Rezalina sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga dan Program Strategis, serta Raline Rahmat Shah sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Prabowo panggil Menkomdigi bahas transformasi digital dan e-government

    Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid guna membahas program-program strategis Kementerian Komdigi, antara lain transformasi digital dan penerapan e-government (pemerintahan digital, red.) di berbagai sektor layanan publik.

    “Program-program di Komdigi, di antaranya terkait dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government, sebagaimana kita tahu Presiden sangat concern dengan digitalisasi,” kata Meutya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1).

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Presiden dan Menkomdigi bahas strategi lindungi anak di ruang digital

    Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berdiskusi membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital.

    Meutya Hafid menghadap Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1), untuk melaporkan berbagai program transformasi digital yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk di antaranya digitalisasi sistem-sistem pemerintahan.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Meutya: Raline Shah bertugas bantu jalankan program edukasi digital

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid kembali menjelaskan pertimbangannya menunjuk aktris Raline Shah sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital.

    Meutya menilai sosok Raline sebagai pekerja seni mempunyai koneksi yang cukup bagus dengan komunitas internasional dan Raline juga dikenal memperhatikan isu-isu terkait anak.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Waka DPR tanyakan kepada Raffi Ahmad insiden pengawalan mobil dinasnya

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku sempat menanyakan kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad ihwal kronologi insiden patroli dan pengawalan (patwal) kendaraan dinas dengan nomor polisi RI 36 yang viral di media sosial milik pesohor tersebut.

    “Jadi, yang pertama, saya sempat menanyakan,” kata Dasco usai menerima kunjungan Raffi Ahmad di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco sebut pertemuan dengan Raffi Ahmad silaturahim biasa

    Dasco sebut pertemuan dengan Raffi Ahmad silaturahim biasa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dasco sebut pertemuan dengan Raffi Ahmad silaturahim biasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 19:32 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pertemuannya dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin siang, merupakan kunjungan silaturahim biasa.

    “Tadi silaturahim biasa saja, enggak ada (isu khusus tertentu) yang dibahas,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

    Dia menyebut bahwa pertemuan yang dilakukan di ruangannya yang berada di Gedung Nusantara III itu hanya berlangsung selama sekitar 15 menit.

    “Tadi 10–15 menit lah kira-kira gitu,” ucapnya.

    Sebab, kata dia, sang influencer atau pemengaruh kenamaan tanah air itu hendak melanjutkan silaturahim ke beberapa rekan pejabat lainnya.

    “Terus dia (Raffi Ahmad) izin mutar ke teman-teman yang lain katanya, begitu,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Dasco enggan menanggapi lebih jauh soal insiden patroli dan pengawalan (patwal) kendaraan dinas dengan nomor polisi RI 36 milik Raffi Ahmad yang viral di media sosial karena dinilai arogan.

    “Saya enggak mau komentar itu, bukan kewenangan saya,” kata dia.

    Adapun dari unggahan Raffi Ahmad di akun media sosial Instagram pribadinya @raffinagita1717, pertemuan tersebut dilangsungkan pula bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, hingga Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi.

    “Berdiskusi terkait peningkatan peran serta generasi muda dalam penguatan ekonomi kreatif melalui UMKM dan koperasi,” tulis Raffi dalam unggahannya.

    Sumber : Antara

  • PDIP Puji Program Prabowo, Dasco Gerindra: karena Memang Berpihak kepada Rakyat – Page 3

    PDIP Puji Program Prabowo, Dasco Gerindra: karena Memang Berpihak kepada Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, wajar PDIP mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, program Prabowo memang berpihak kepada rakyat.

    “Menurut saya apa yang disampaikan PDIP itu kan realistis, karena memang program-program yang kita buat itu adalah berpihak kepada rakyat,” kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Sehingga, PDIP yang merupakan partai wong cilik bakal mengapresiasi program-program Prabowo.

    “Dan sebagaimana PDIP adalah partainya wong cilik katanya, ya tentunya PDIP akan mengapresiasi program-program tersebut,” ujar Dasco.

    Terkait peluang PDIP bergabung ke pemerintah, Dasco belum mau berkomentar lebih lanjut.

    “Nah mengenai yang lain-lain itu kita belum tau, dan tidak dalam kapasitas saya untuk memberikan komentar,” ucapnya.

    Sebelumnya, PDIP mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dan penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat penghasilan rendah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. PDIP mendukung program Prabowo selama berpihak kepada rakyat.

    “Ya karena program 100 hari itu masih in progres. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada Wong Cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

  • Waka DPR tanyakan kepada Raffi Ahmad insiden pengawalan mobil dinasnya

    Waka DPR tanyakan kepada Raffi Ahmad insiden pengawalan mobil dinasnya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Waka DPR tanyakan kepada Raffi Ahmad insiden pengawalan mobil dinasnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku sempat menanyakan kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad ihwal kronologi insiden patroli dan pengawalan (patwal) kendaraan dinas dengan nomor polisi RI 36 yang viral di media sosial milik sang influencer tersebut.

    “Jadi, yang pertama, saya sempat menanyakan,” kata Dasco usai menerima kunjungan Raffi Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

    Dia lantas mengatakan penjelasan yang diterimanya bahwa kendaraan dinas tersebut dalam kondisi kosong, namun membawa berkas yang diperlukan oleh Raffi Ahmad dalam suatu pertemuan sekaligus untuk menjemputnya.

    “Bahwa kendaraan itu untuk menjemput dia (Raffi Ahmad) dalam suatu kegiatan di tempat lain karena dalam satu kegiatan itu dia pergi bersama rekannya sehingga di kendaraan itu sambil membawa berkas itu kemudian untuk menjemput yang bersangkutan,” ujarnya.

    Dasco pun menyebut bahwa komisi teknis di DPR RI telah melakukan pengecekan terkait insiden tersebut kepada Korlantas Polri.

    Hasilnya, didapati keterangan bahwa petugas patwal menegur pengemudi taksi agar tidak membuat kemacetan lalu lintas lantaran bertikai dengan pengendara lain.

    “Komisi teknis di DPR sudah mengecek juga di Korlantas kejadiannya. Ternyata pada saat mobil atau iring-iringan mau melewati beberapa mobil itu ada pertengkaran antara sopir taksi dengan mobil yang lain sehingga kemudian polisi patwalnya itu menegur, menengahi jangan ribut membuat macet,” tuturnya.

    Meski demikian, Dasco mengaku memberikan imbauan pula kepada petugas patwal imbas insiden tersebut viral di media sosial

    “Jadi, menurut saya, kejadian yang sebenarnya itu, tetapi kemudian ya kami juga imbau kepada pihak yang melakukan pengawalan itu juga,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Tapi ya gimana ya susah, orang dia (petugas patwal) cuma negur saja gitu.”

    Menanggapi ihwal diperlukan tidaknya pengawalan terhadap mobil dinas sekalipun tidak membawa penumpang di dalamnya, Dasco mengatakan bahwa pengawalan yang dilakukan tersebut masih dalam rangka keperluan pejabat pemilik mobil dinas tersebut.

    “Itu dalam hal menjemput yang bersangkutan di kegiatan lain untuk ke tempat lain, kan gitu lho,” katanya.

    Dalam pertemuannya dengan Raffi Ahmad yang berlangsung selama sekitar 15 menit itu, Dasco mengaku tak menyampaikan teguran kepada suami artis Nagita Slavina itu sebab bukan kewenangannya.

    “Saya bukan pemerintah,” imbuhnya.

    Dari unggahan Raffi Ahmad di akun media sosial Instagram pribadinya @raffinagita1717, pertemuan tersebut dilakukan pula bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, hingga Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi.

    “Berdiskusi terkait peningkatan peran serta generasi muda dalam penguatan ekonomi kreatif melalui UMKM dan koperasi,” tulis Raffi dalam unggahannya.

    Sumber : Antara

  • Pertemuan Megawati-Prabowo tergantung intensitas komunikasi

    Pertemuan Megawati-Prabowo tergantung intensitas komunikasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gerindra: Pertemuan Megawati-Prabowo tergantung intensitas komunikasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 23:33 WIB

    Elshinta.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan realisasi waktu pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tergantung intensitas komunikasi yang dijalin antara kedua partai.

    “Ya, kami enggak tahu ya, tergantung komunikasi-komunikasi yang dilakukan teman-teman,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia pun tak menutup kemungkinan bahwa pertemuan kedua tokoh bangsa itu dapat berlangsung sebelum ataupun sesudah pelaksanaan Kongres PDIP pada April 2025.

    “Jadi mungkin kalau intens dilakukan mungkin bisa atau kemudian sebelum atau sesudah (Kongres PDIP),” ucapnya.

    Dia tak menampik bahwa wacana pertemuan antara Megawati dan Prabowo memang tengah digodok oleh Gerindra maupun PDIP.

    “Ya, saya pikir ada pertemuan-pertemuan yang kemudian digagas oleh kawan-kawan, baik dari PDIP maupun dari Gerindra, itu yang saya dengar, dan saya belum mengetahui lebih lanjut perkembangannya sampai mana, tapi kira-kira mungkin mengarah ke sana,” tuturnya.

    Dia juga tak menampik bahwa baik Gerindra maupun PDIP sama-sama saling mengirimkan utusan kadernya untuk mematangkan pertemuan tersebut.

    “Ya, yang saya dengar kan begitu,” katanya.

    Namun ketika ditanyakan ihwal kans PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo, Wakil Ketua DPR RI itu pun enggan menanggapinya lebih jauh.

    “Mengenai yang lain-lain itu kami belum tau, dan tidak dalam kapasitas saya untuk memberikan komentar,” ujarnya.

    Menurut dia, adanya pernyataan kader PDIP yang menyebut bahwa program pemerintahan Prabowo sejalan dengan kebijakan partai berlambang banteng moncong putih itu tak lebih dari penilaian realistis.

    “Enggak, menurut saya apa yang disampaikan PDIP itu kan realistis karena memang program-program yang kami buat itu adalah berpihak kepada rakyat, dan sebagaimana PDIP adalah partainya wong cilik katanya, ya tentunya PDIP akan mengapresiasi program-program tersebut,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Gerindra tepis Hasto belum ditahan KPK karena Megawati telepon Prabowo

    Gerindra tepis Hasto belum ditahan KPK karena Megawati telepon Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gerindra tepis Hasto belum ditahan KPK karena Megawati telepon Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Kalau ada pertanyaan (terkait), tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra. Belum ada (Prabowo ditelepon Megawati),” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dasco tidak menampik bahwa banyak pihak yang menanyakan kepada dirinya terkait kabar tersebut.

    Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

    “Ada beberapa pihak yang menanyakan hal serupa, tetapi menurut saya bahwa kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau yang terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum ditahan karena masih ada beberapa saksi yang belum diperiksa.

    “Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Dia menerangkan saksi-saksi tersebut, antara lain mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku, Saeful Bahri, dan anggota DPR RI Maria Lestari.

    Oleh karena itu, penyidik KPK menilai saat ini belum perlu dilakukan penahanan terhadap Hasto.

    “Penyidik menilai belum diperlukan dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini siap untuk dilimpahkan maka proses tersebut akan dilanjutkan,” ujarnya.

    Hasto Kristiyanto pada Senin memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Ia diperiksa selama 3,5 jam sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.27 WIB.

    Hasto ditetapkan sebagai salah satu dari dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku pada Selasa, 24 Desember 2024.

    Sumber : Antara